cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
mifesbuk@gmail.com
Phone
+62541-743390
Journal Mail Official
mifesbuk@gmail.com
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda No.80 75124 Samarinda, Kalimantan Timur
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Dedikasi : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
ISSN : 14126877     EISSN : 25280538     DOI : https://doi.org/10.31293/ddk.v22i2
Core Subject : Education, Social,
Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Dedikasi mempublikasikan artikel-artikel yang berisi ide, gagasan, hasil penelitian, kajian pustaka, dan kreasi inovasi bidang sosial.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 202 Documents
 17   18   19   20   21 
ANALISIS TENTANG KEGIATAN DPRD MENGENAI PERAN PROTOKOLER DI LINGKUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU Pujiastuti, Nanik
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 26, No 1 (2025): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v26i1.8855

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang kegiatan DPRD mengenai Peran Protokoler di Lingkungan Kabupaten Mahakam Ulu dan hambatan yang dihadapi protokol dalam mengelola kegiatan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu.Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Fokus penelitian pada penelitian ini adalah berdasarkan syarat sebagai protokoler menurut Asul Wiyanto, yaitu mempunyai pengetahuan tentang keprotokolan, memiliki kemampuan dalam hubungan antar manusia, kreatif, trampil dan cekatan, sopan serta tahu etika, penampilan menarik, dan berwawasan luas beserta faktor yang menjadi hambatan bagian protokoler dalam mengelola kegiatan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu. Analisis data yang digunakan yaitu model analisis data interaktif (Miles & Huberman)Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran petugas protokol dalam mengelola kegiatan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu sudah baik dengan memenuhi syarat-syarat untuk menjadi petugas protokol seperti protokoler yang sudah mempunyai pengetahuan tentang keprotokolan, memiliki kemampuan dalam hubungan antar manusia, memiliki sifat kreatif, terampil, dan cekatan, tahu sopan dan etika, memiliki penampilan yang menarik, dan memiliki wawasan yang luas. Serta yang menjadi faktor penghambat dalam mengelola kegiatan di Kantor DPRD Kabupaten Mahakam Ulu adalah tidak ada alokasi dana untuk mengikuti pelatihan dan keterbatasan waktu.
EKSISTENSI HUKUM PERKAWINAN ADAT DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA Gusti Heliana Safitri, Dina Paramitha Hefni Putri dan
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 26, No 1 (2025): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v26i1.8860

Abstract

Penelitian ini mengkaji posisi dan eksistensi hukum perkawinan adat dalam sistem hukum nasional Indonesia, dengan fokus pada dinamika interaksi antara norma-norma adat dan regulasi formal negara. Hukum perkawinan adat, yang hidup dan berkembang dalam komunitas masyarakat adat, tidak hanya berfungsi sebagai tradisi budaya, tetapi juga sebagai sistem norma sosial yang mengatur hubungan keluarga dan menjaga identitas kultural. Meskipun Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 secara normatif mengakui keberadaan hukum adat, pengakuan tersebut belum sepenuhnya terimplementasi secara efektif dalam praktik hukum nasional, terutama ketika terjadi perbedaan antara prosedur adat dan pencatatan sipil formal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif, dengan menelaah peraturan perundangundangan dan studi literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunitas adat yang kuat secara kultural, seperti di Bali, Kerinci, Minangkabau, dan Dayak Maanyan, tetap menjalankan hukum perkawinan adat sebagai bagian dari identitas dan solidaritas sosial. Di tengah tantangan globalisasi dan modernisasi, hukum perkawinan adat masih relevan dan perlu mendapat perlindungan serta harmonisasi dengan hukum nasional untuk mewujudkan keadilan yang inklusif bagi masyarakat adat di Indonesia.

Page 21 of 21 | Total Record : 202

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 26, No 1 (2025): DEDIKASI Vol 25, No 2 (2024): DEDIKASI Vol 25, No 1 (2024): DEDIKASI Vol 24, No 2 (2023): DEDIKASI Vol 24, No 1 (2023): DEDIKASI Vol 23, No 2 (2022): DEDIKASI Vol 23, No 1 (2022) Vol 22, No 2 (2021) Vol 22, No 1 (2021) Vol 21, No 2 (2020) Vol 21, No 1 (2020) Vol 20, No 2 (2019) Vol 39, No 2 (2018) Vol 20, No 1 (2019) Vol 38, No 1 (2018) Vol 37, No 2 (2017) Vol 36, No 1 (2017) Vol 35, No 2 (2016) Vol 34, No 1 (2016) Vol 33, No 2 (2015) Vol 32, No 1 (2015) Vol 31, No 2 (2014) Vol 30, No.1 (2014) Vol 30, No 1 (2014) More Issue