cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Aqil Luthfan
Contact Email
walisongo@walisongo.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
aqilluthfan@walisongo.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan
Published by Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
ISSN : 08527172     EISSN : 2461064X     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan is an international social religious research journal, focuses on social sciences, religious studies, and local wisdom. It is intended to communicate original research and current issues on the subject. The subject covers literary and field studies with various perspectives i.e. philosophy, culture, history, education, law, art, theology, sufism, ecology and much more.
Arjuna Subject : -
Articles 452 Documents
 10   11   12   13   14 
Portraying Peaceful Coexistence and Mutual Tolerance Between Santri and Chinese Community in Lasem Sobirin, Mohamad
Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol 25, No 2 (2017)
Publisher : LP2M - Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/ws.25.2.1860

Abstract

Coexistence and tolerance among the elite religious leaders in many cases seem not being considered as a problem, but at the grassroots level, the conflict often happened as an ironic phenomenon. This paper reveals and elaborates the socio-religious relations that existed between Santri and Chinese communities in Lasem—a small town located in the northern coastal part of the east end of the Central Java Province. The history recorded Lasem as one of the most important cities in Indonesia that bridged trading with China as early as the 14th century. It explains why Tionghoa villages (pecinan), as well as plenty of Konghucu’s religious worshipping sites (klenteng), could be found in the town and also legacy sites as a place of religious worshipping of Konghucu. On the other hand, Muslims with a strong religious level largely grew in this town. With the qualitative approach, this research found that there are some factors contributing to build six models of coexistence, tolerance, and respect for the socio-religious diversities among the societies as the attitudes toward plural societies which brought into socio-harmony of Lasem. The analyzed data obtained through observation and interviews with various parties which is the object of this research, such as Islamic masters (kyai) and students (santri) at Islamic boarding school (pesantren) in Lasem, community and religious leaders of Chinese-Confucianism, and also documents that describe the historicity of Muslims and Chinese in Lasem.Koeksistensi dan toleransi diantara kalangan elit pemuka agama dalam banyak kasus tampak tidak pernah ada permasalahan, namun pada kalangan grassroot tidak jarang konflik hadir sebagai fenomena yang ironis. Paper ini menampilkan hubungan sosial-keagamaan yang terjalin di antara komunitas santri dengan etnik Tionghoa beragama Konghucu di Lasem—kota kecil terletak di pantura bagian ujung timur provinsi Jawa Tengah. Sejarah mencatat bahwa Lasem adalah salah satu kota terpenting dalam peta pelayaran dan perdagangan China pada abad ke-16. Itulah mengapa di kota ini bisa ditemui tidak sedikit perkampungan orang Tioghoa dan juga situs-situs peninggalannya seperti tempat ibadah agama Konghucu. Disisi lain, di kota ini pula umat Muslim dengan tingkat keagamaan yang kuat tumbuh dan besar. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa ada faktor yang turut membentuk enam model koeksistensi, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan keyakinan diantara mereka. Pertama, integrasi sosial, kedua, asimilasi budaya, ketiga kooperasi bisnis, keempat selebrasi seremonial, kelima pelestarian budaya, dan keenam sinkritisme agama. Data yang dianalisis diperoleh melalui observasi dan interview dengan berbagai pihak yang merupakan objek penelitian ini, seperti kyai dan santri di empat pondok pesantren tertua di Lasem, tokoh dan masyarakat Tioghoa beragama Konghucu, dan juga dokumen-dokumen yang menerangkan historisitas Muslim dan Tionghoa di Lasem.
Is Islam Compatible With Democracy? Islamist Movement’s Trajectory on Democratization in Indonesia Ahyar, Muzayyin
Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol 25, No 1 (2017)
Publisher : LP2M - Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/ws.25.1.1335

Abstract

The democratization process in Indonesia is in line with the emergence several Islamic mass organizations which accept or rejected the concept of democracy. Since the pre-independence era, Indonesia has been facing some Islamist groups that opposed to state’s ideology of democracy. This article presents the discussion among scholars about the compatibility between Islamic norms and democratic values, and in what position Indonesia is. The dealing question with the discussion is; does the proliferation of radical Islamist movement signify the incompatibility of Islam and democracy? By using sociological and historical approach, this paper analyzes in order to what extent the values of democracy and Islamism adapt in the frame of a democratic country. The analysis of this research results that the existing radical Islamist movement is not a failure of Indonesia’s effort to harmonize Islam with democracy. Thus, neither the presence of pro-democracy Islamic mass organizations nor the radical Islamist movement cannot be used as the final argument to answer whether Islam compatible with democracy or not. The results of this study reveal that democratization in Indonesia has been accompanied by the proliferation of Islamist movements. The proliferation of Islamist movements nowadays precisely indicates that democracy in Indonesia has a special experience regarding new formula of peacefully religion-state relations.Proses demokratisasi di Indonesia berjalan seiring lahirnya berbagai organisasi masyarakat Islam yang mendukung maupun menolak demokrasi. Sejak era pra-kemerdekaan hingga era reformasi, Indonesia terus dihadapkan dengan fenomena gerakan Isalmisme yang bersebrangan dengan ideologi Negara. Artikel ini menghadirkan diskusi yang selama ini masih banyak didiskusikan mengenai kesesuaian Islam dan demokrasi, dan di mana posisi Indonesia dalam hal kesesuaian dan ketidaksesuaian Islam dan demokrasi tersebut. Pertanyaan kunci dari artikel ini apakah proliferasi gerakan Islamis radikal menandakan ketidaksesuaian Islam dan demokrasi? Dengan menggunakan pendekatan sosiologi dan historis, artikel ini menganalisis sejauh mana nilai-nilai demokrasi dan Islamisme beradaptasi dalam bingkai Negara yang demokratis. Hasil analisis dari kajian ini menemukan bahwa eksistensi gerakan Islamis radikal bukan sebuah pertanda akan kegagalan usaha keras Indonesia dalam mengharmonisasikan Islam dan demokrasi. Sehingga, kehadiran ormas Islam, baik pendukung maupun penolak demokrasi, keduanya tidak dapat dijadikan jawaban final bahwa Islam sesuai atau tidak dengan demokrasi. Hasil dari kajian ini menekankan bahwa demokratisasi di Indonesia selalu diwarnai dengan proliferasi gerakan Islamis. Proliferasi gerakan Islamis akhir-akhir ini justru membuktikan bahwa demokrasi di Indonesia memiliki pengalaman khusus terkait formula hubungan agama-negara dalam masyarakat yang demokratis.
SEEKING INTERSECTION OF RELIGIONS: An Alternative Solution to Prevent the Problem of Religious Intolerance in Indonesia Chanifah, Nur; Mustapa, Arif
Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol 24, No 2 (2016): Agama, Politik dan Kebangsaan
Publisher : LP2M - Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/ws.24.2.1088

Abstract

Indonesia consisted of multiculture, ethnic and religion. There are six legal religions in Indonesia. Religious plurality is part of Indonesian life. In Religion, adherents always tried to compare between their own religion with other religions that can cause a truth claim of superiority of their religion. This caused any conflict like the case of GKI Yasmin in Bogor, three massive bomb blasts of Bali, and conflict of Ambon.  This is a library reseach applying sosiological approach. To analyze the problem, author used the conflict theory of Gillin and Gillin saying that conflict can be caused by deferences. Therefore, it is necessary to understand how the intersection of religions in order to prevent the conflict, included religious intolerence.  This research find that the intersection of religion can be found in values of humanity or the horizontal aspect (ḥabl  min al-nās). While the vertical aspect (ḥabl  min Allāh), they are different. By understanding the intersection of religions and nature of these differences, it is expected that religious harmony can be reinforced.***Indonesia terdiri dari beragam budaya, etnis dan agama. Terdapat enam agama yang diakui di Indonesia. Pluralitas tersebut merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Pada kenyataannya, seseorang selalu ingin mem­banding­kan antara agama mereka sendiri dengan agama-agama lain, sehingga yang dapat menyebabkan klaim kebenaran. Kondisi ini menyebabkan terjadinya konflik seperti kasus GKI Yasmin di Bogor, tiga bom Bali, dan konflik Ambon. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan sosiologi. Analisis kajian menggunakan teori konflik Gillin dan Gillin yang menyatakan bahwa konflik dapat disebabkan oleh perbedaan. Oleh karena itu, perlu untuk memahami bagaimana titik pertemuan antar agama untuk mencegah konflik, termasuk intoleransi agama. Penelitian ini menemukan bahwa pertemuan agama dapat ditemukan dalam nilai-nilai kemanusiaan atau aspek horizontal (ḥabl  min al-nās). Sedangkan aspek vertikal (ḥabl  min Allāh), mereka berbeda. Dengan memahami pertemuan antar agama dan sifat perbedaan ini, diharapkan kerukunan beragama dapat diperkuat.
BISNIS KELUARGA MANGKUNEGARAN Birsyada, Muhammad Iqbal; Wasino, Wasino; Suyahmo, Suyahmo; Joebagio, Hermanu
Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol 24, No 1 (2016): Ekonomi (Bisnis) Islam
Publisher : LP2M - Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/ws.24.1.975

Abstract

The history of economic development of Javanese community has experienced a very unique dynamic. In the XV and XVI centuries, trading tradition has been done by Javanese community along the north coastal of Java. But, the trading tradition getting dimmer in line with the strategy of economic centralization carried out by Sultan Agung prohibiting the people to trade in foreign countries. In the XIX century, that’s econdition is change, Mangkunegara IV restore the entrepreneurial tradition through various strategies. In addition, to restoring the entrepreneurial tradition of Javanese society, Mangkunegara IV also broke the old tradition of kepriyayinan (Javanese aristocrate) to want to do business, not just live in pleasure as breeds nobility or gentry class. Therefore, reviewing to the business strategy of Mangku­negaran IV becomes important, as part of the history of economic develop­ment Javanese community. By using the historical method and a multi­dimensional approach, through a variety of primary sources such as Mangku­negara IV literature, the study found that the Mangkunegaran IV’s business strategy conducted by building a centers of sugar cane farm and modernization of sugar factories on a large scale, so as to obtain additional revenue for the Mangkunegaran IV family. The successfull of his business, demonstrates to the Javanese nobility that he was a king who had a strong entrepreneurial spirit.***Sejarah perkembangan ekonomi masyarakat Jawa mengalami dinamika yang sangat unik. Pada abad XV dan XVI, tradisi berdagang telah dilakukan oeh masyarakat Jawa di sepanjang pantai utara Jawa. Akan tetapi tradisi tersebut se­makin meredup seiring adanya strategi sentralisasi ekonomi yang dilakukan oleh Sultan Agung yang melarang rakyatnya berdagang ke manca negara. Pada abad XIX, Mangkunegara IV mengembalikan tradisi wirausahawan tersebut melalui berbagai strategi. Selain itu, Mangku­negara IV juga mendobrak tradisi “kolot kepriyayinan” Jawa agar mau melakukan bisnis, bukan hanya hidup dalam ke­senangan sebagai trah bangsawan. Karena itu, mengkaji strategi bisnis keluarga Mangkunegaran IV menjadi penting, sebagai bagian dari sejarah perkembangan ekonomi masyarakat Jawa. Dengan metode penelitian sejarah dan pendekatan multidi­mensional, melalui berbagai sumber primer seperti karya-karya sastra Mangkunegara IV, penelitian ini menemukan bahwa strategi bisnis keluarga Mangkunegaran IV dilakukan dengan membangun pusat-pusat perkebunan tebu dan modernisasi pabrik gula secara besar-besaran, sehingga memperoleh pen­dapatan tambahan bagi praja. Kesukses­an bisnis ini menunjukkan kepada para bangsawan Jawa bahwa dia adalah seorang raja yang memiliki jiwa entrepreneur­ship yang kuat.
Class, Habitus, and the Dynamics of Social Relations of Traders in Diamond Trade in the Martapura Town, South Kalimantan Hidayat, Yusuf
Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol 25, No 2 (2017)
Publisher : LP2M - Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/ws.25.2.1913

Abstract

This study examines the pattern of social relationships among diamond traders in diamond trade that polarized into patterns of social relationships between small, medium and large traders with their respective values. This study aims to describe the pattern of social relationships between diamond traders and reveal the rules of the underlying game patterns of their social relationships that lead to polarization of social relationships between small, medium and large traders. This study used Buordieu framework especially about Field, Habitus, and Doxa to analyze the phenomena. This research uses qualitative research methods and has been implemented in the town of Martapura, South Kalimantan. In this study, five people were interviewed, consisting of merchants of a large trader, two medium traders and two merchants. The study finds that first, there are three forms of social relations pattern among traders of diamond namely: cooperation relationships between small traders, competition relationships between wholesalers and middle traders in accordance with its position, he develops cooperative relationships while in diamond market and relationships competition when trading outside the diamond market. Second, Each class has its own rules of play in accordance with their capacity in the sale and purchase of diamonds and the rules of this game have become a common consciousness among members of the merchant class so that all members of the group implement these rules spontaneously and without questioning its validity.Penelitian ini mengkaji tentang pola hubungan sosial antar pedagang intan di dalam perdagangan intan yang terpolarisasi menjadi pola hubungan social antar pedagang kecil, menengah dan besar dengan nilainya masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pola hubungan social antar pedagang intan dan mengungkap aturan-aturan main yang mendasari pola hubungan sosial mereka sehingga memunculkan polarisasi hubungan sosial antar pedagang kecil, menengah dan besar. Tujuan penelitian ini dianalisis dengan menggunakan kerangka pemikiran Buordieu terutama tentang Field, Habitus dan Doxa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan telah dilaksanakan di kota Martapura, Kalimantan Selatan. Dalam Peneltian ini, telah diwawancarai sebanyak lima orang informan yang terdiri dari pedagang seorang pedagang besar, dua orang pedagang menengah dan dua orang pedagang kecil. Penelitian ini menemukan bahwa pertama, ada tiga bentuk pola hubungan sosial antar pedagang intan yaitu: hubungan-hubungan kerjasama antar pedagang kecil, hubungan-hubungan persaingan antar pedagang besar dan pedagang menengah sesuai dengan posisinya, dia mengembangkan hubungan kerjasama ketika berada dalam pasar intan dan hubungan persaingan ketika bertransaksi di luar pasar intan. Kedua, Masing-masing kelas memliki aturan mainnya sendiri sesuai dengan kapasitas mereka dalam transaksi jual beli intan dan aturan main ini telah menjadi kesadaran bersama antar anggota kelas pedagang sehingga semua anggota kelompok melaksanakan aturan-aturan ini dengan spontan dan tanpa mempertanyakan lagi keabsahannya.
Sharia, Two Sides of the Same Coin: The Contradictions between Sharia and Adat (Case Studies of Minangkabau’s Matrilineal and Land Tenure System) Wanto, Adri
Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol 25, No 1 (2017)
Publisher : LP2M - Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/ws.25.1.1833

Abstract

Since the implementation of regional autonomy laws in Indonesia, large numbers of sharia-inspired laws have been implemented in the West Sumatera Province. Furthermore, some Minangkabau people, the ethnic group indigenous to the province, have insisted in the abolishment of the matrilineal and land tenure system, which they believe is not in accordance with sharia. For hundreds of years, the Minangkabau ethnic have been famous for being one of the world’s largest matrilineal societies, and the inheritance of land and property ownership is handed down according to the matrilineal principle over generations. As a result, conflicts arise within indigenous communities (internal conflict-horizontal) since its proponents and opponents are equally strong in the society. The most interesting aspect to be analyzed is the fact that the disputing groups use sharia to legitimise their points of view. Some argue that the matrilineal and land tenure system is in accordance with sharia while the others argue otherwise. This study will focus on the discourse beyond the epistemic claim made by the disputing groups. This paper argues that the mix of ideological, political and economic interests play a significant role behind the struggle for control of the religious discourse, particularly related to the matrilineal and the land tenure system in the Minangkabau post reformasi era.Sejak pelaksanaan undang-undang otonomi daerah di Indonesia, banyak terbentuk undang-undang yang terinspirasi dari hukum syariah dan telah diterapkan di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Terlebih, beberapa kelompok masyarakat Minangkabau sebagai etnis asli provinsi tersebut, bersikeras dalam hal penghapusan budaya matrilineal dan sistem kepemilikan tanah, yang mereka percaya tidak sesuai dengan syariah. Selama ratusan tahun, etnis Minangkabau terkenal sebagai salah satu masyarakat matrilineal terbesar di dunia, demikian pula pemberian warisan tanah dan kepemilikan lahan atau bangunan diturunkan sesuai dengan prinsip matrilineal tersebut. Sebagai akibatnya timbul konflik dua kubu dalam masyarakat adat yang sama kuat. Aspek yang paling menarik untuk dianalisis adalah kenyataan bahwa kelompok yang bersengketa itu menggunakan syariah untuk melegitimasi pandang mereka masing-masing. Sebagian kelompok berpendapat bahwa sistem kepemilikan matrilineal dan tanah adalah sesuai dengan syariah sementara yang lain berpendapat sebaliknya. Studi ini akan fokus pada wacana klaim epistemologis yang dibuat oleh kelompok-kelompok yang bersengketa. Tulisan ini berpendapat bahwa campuran kepentingan ideologi politik dan ekonomi memiliiki peran penting di balik perjuangan untuk mengendalikan wacana keagamaan, terutama berkaitan dengan matrilineal dan sistem kepemilikan tanah di Minangkabau pada era pasca reformasi.
Pesantren as the Source of Peace Education Francoise, Jeanne
Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol 25, No 1 (2017)
Publisher : LP2M - Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/ws.25.1.1161

Abstract

This paper gives a new perspective about pesantren (Islamic boarding school) as the source of peace education in Indonesia using three concepts; First is a collective opinion that reflected in the UN Declaration of Culture of Peace, second is the definition of peace education based on peace and conflict resolution studies, and third is the historical side of Islam in Indonesia. To explain the main idea about pesantren as the source of peace education, this paper uses the qualitative method in analyzing the data from interviews in some pesantren in Madura Island in 2014. This paper constructs a hypothesis that pesantren is the unique source and very potential for creating Indonesian peace leaders in the future. This idea is simply coming from a common sense that Muslims majority in Indonesia send their children to the pesantren to have a good education and good manner as well. But on the other side, some pesantren precisely create some radicals, so I would like to uphold this issue by telling the Union European historical experience to handle radicalizes through peace education by harmonizing state-religion relationship.Makalah ini memberikan perspektif baru tentang pesantren sebagai sumber pendidikan perdamaian di Indonesia dengan menggunakan tiga konsep; Pertama adalah pendapat kolektif yang tercermin dalam Deklarasi Budaya Damai PBB, kedua adalah definisi pendidikan perdamaian berdasarkan studi resolusi perdamaian dan konflik, dan ketiga adalah sisi historis Islam di Indonesia. Untuk menjelaskan tentang ide utama pesantren sebagai sumber pendidikan perdamaian, makalah ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menganalisis hasil wawancara di beberapa pesantren di Pulau Madura pada tahun 2014. Makalah ini membangun sebuah hipotesis bahwa pesantren adalah sumber unik dan sangat potensial menciptakan pemimpin perdamaian Indonesia di masa depan. Gagasan ini muncul dari fenomena kecenderungan mayoritas Muslim Indonesia, yang mengirim anak-anak mereka ke pesantren agar mendapatkan pendidikan dan perilaku yang baik. Namun di sisi lain beberapa pesantren justru menciptakan radikalis. Oleh karenanya penulis ingin mengemukakan masalah ini dengan berkaca pada pengalaman sejarah Uni Eropa dalam menangani para radikalis melalui pendidikan perdamaian dan menyelaraskan hubungan antara Agama dan Negara.
NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN KONTRIBUSINYA DALAM MEMPERJUANGKAN KEMERDEKAAN DAN MEMPERTAHANKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI) Farih, Amin
Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol 24, No 2 (2016): Agama, Politik dan Kebangsaan
Publisher : LP2M - Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/ws.24.2.969

Abstract

Religious mission of Nahdlatul Ulama (NU) in consolidating power against Dutch colonialism is a part of the struggle of NU for defending religious ideology and nationalism, as a form of patriotism (ḥubbu al-waṭan). NU had to expell the Dutch colonialists because it is a religious teaching. The law had already become a decision of the religious leaders (kyai) of NU, which ultimately rise "the resolution of jihad". This resolution became a powerful principle of student-army who are combined both in of Ḥizbullāh and Sabīlillāh. Some views of NU that the principles of equality, justice, removing all forms of exploitation and colonization, are the spirit NU to maintain consistency of state sovereignty, strengthen the nation integrity. Applying historical method, this study described the role and contribution of NU in fighting against Dutch colonialism, for independence and defend the nation's sovereignty within the framework of the unitary state of Indonesia (NKRI).***Dakwah Nahdlatul Ulama (NU) untuk menghimpun kekuatan melawan penjajahan Belanda merupakan bagian dari perjuangan NU untuk mem¬per¬tahankan ideologi agama dan nasionalismenya sebagai bentuk cinta tanah air (ḥubbu al-waṭan). Peran NU dalam mengusir penjajah Belanda merupakan anjuran agama yang wajib dijalankan. Hukum tersebut sudah menjadi keputusan para kiai NU, yang akhirnya melahirkan “resolusi jihad”. Resolusi ini menjadi pegangan ampuh para pasukan santri yang tergabung dalam laskar Ḥizbullāh maupun laskar Sabīlillāh. Demikian juga pandangan NU bahwa prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, membuang segala bentuk eksploitasi dan penjajahan, merupakan spirit NU untuk menjaga konsistensi kedaulatan negara, mem¬per¬kokoh integritas bangsa dan negara. Dengan pen¬dekatan sejarah, penelitian ini menguak peran dan kontribusi NU dalam me¬lawan penjajahan Belanda, merebut kemerdekaan serta mempertahankan kedaulatan bangsa dalam bingkai negara kesatuan Indonesia (NKRI).
Islamic Values of Social Relation in Besaprah Tradition of Sambas Society: The Case of Post-Conflict Malay-Madura in 1999-2017 Wahab, Abdul
Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol 25, No 2 (2017)
Publisher : LP2M - Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/ws.25.2.1339

Abstract

This paper discusses the effects of inter-ethnic conflict in 1999 on the social life in Sambas. Therefore, any effort dealing with post-conflict situation is needed, through the concept of Islamic character education to modify the Besaprah local wisdom in Malay-Sambas society. This study used a qualitative method with an ethnographic approach which tries to interpret the phenomena in Sambas society since the post-conflict of Malay-Madura in 1999. The research findings show that the inter-ethnic conflict in Sambas, West Kalimantan, occurring in 1999 led to some problems, i.e. moral and social problem, as well as the crisis of local wisdom values. Accordingly, empowering local wisdom values in Besaprah tradition has a contribution to Islamic education concept as it gives an alternative solution to cope with negative effects of the inter-ethnic conflict.Artikel ini membahas dampak konflik antar etnis pada tahun 1999 terhadap kehidupan sosial di Sambas. Karena itu, setiap upaya untuk menghadapi situasi pasca konflik sangat dibutuhkan, yaitu melalui konsep pendidikan karakter Islami sebagai modifikasi kearifan lokal Besaprah dalam masyarakat Melayu-Sambas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi yang menafsirkan fenomena masyarakat Sambas pasca konflik Melayu-Madura pada tahun 1999. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konflik antar etnis di Sambas, Kalimantan Barat, yang terjadi pada tahun 1999 menyebabkan beberapa masalah, yaitu masalah moral dan sosial, serta krisis nilai-nilai kearifan lokal. Dengan demikian, memberdayakan nilai-nilai kearifan lokal dalam tradisi Besaprah memiliki kontribusi terhadap konsep pendidikan Islam sebagai solusi alternatif untuk mengatasi dampak negatif dari konflik antaretnis.
Empowering Teacher of Religious Education in Multicultural Society Muslih, M
Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol 25, No 1 (2017)
Publisher : LP2M - Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/ws.25.1.1213

Abstract

This paper revealed the result of research regarding the position of teacher, focusing on the importance of empowering teacher of religious education in multicultural society, such as Indonesia. Methodologically, it is a qualitative undertaking of literary research. Employing the technique of content analysis this study scrutinized features of multicultural society, an exemplary profile of teacher of religious education, as well as how to empower this kind of teacher in order to fit in with a diverse society. The findings of this research are, multicultural society can be understood as a society which consists of several cultural communities with their overlapping but the distinct conception of the world, a system of meaning, values, forms of social organizations, histories, customs, and practices. The idealized profile of teacher of religious education is a type of teacher who meets the certain qualifications prescribed by Islamic teachings and guided by the law and regulation in Indonesia, in particular.  Teacher of religious education has a very important role in preparing students to be good citizens in a multicultural society. Therefore the teacher of religious education must have an awareness that he or she is part of a multicultural society. The teacher should be empowered to instill in his or her students an inclusive religious understanding to make them tolerant and respectful of other people of different cultures and religions, which is essential in order to strengthen harmony and national unity.Makalah ini mengungkapkan hasil penelitian mengenai posisi guru, berfokus pada pentingnya memberdayakan guru pendidikan agama dalam masyarakat multikultural, seperti Indonesia. Secara metodologis, ini adalah sebuah upaya penelitian literatur (kualitatif). Dengan menggunakan teknik content analysis penelitian ini menganalisa features  masyarakat multikultural, profil ideal guru pendidikan agama, serta bagaimana memberdayakan guru semacam ini agar sesuai dengan kondisi masyarakat yang beraneka ragam. Temuan penelitian ini adalah, masyarakat multikultural dapat dipahami sebagai masyarakat yang terdiri dari beberapa komunitas budaya dengan konsepsi yang tumpang tindih tapi berbeda tentang dunia, sistem makna, nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah, adat istiadat dan praktek.  Profil ideal guru pendidikan agama adalah jenis guru yang memenuhi kualifikasi tertentu yang ditentukan oleh ajaran Islam dan dipandu oleh hukum dan peraturan di Indonesia, khususnya. Guru pendidikan agama memiliki peran yang sangat penting dalam mempersiapkan murid-murid untuk menjadi warga negara yang baik di tengah masyarakat multikulural. Oleh karena itu guru pendidikan agama harus memiliki kesadaran bahwa ia adalah bagian dari masyarakat multikultural. Guru tersebut harus diberdayakan untuk menanamkan dalam diri muridnya pemahaman keagamaan yang inklusif untuk membuat mereka toleran dan hormat pada orang lain yang berbeda kultur dan agama, ini penting dilakukan agar dapat mempekuat harmoni dan kesatuan nasional.

Page 12 of 46 | Total Record : 452

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 33 No. 1 (2025) Vol. 32 No. 2 (2024) Vol. 32 No. 1 (2024) Vol. 31 No. 2 (2023) Vol 31, No 1 (2023) Vol 30, No 2 (2022) Vol 30, No 1 (2022) Vol 29, No 2 (2021) Vol 29, No 1 (2021) Vol 28, No 2 (2020) Vol 28, No 1 (2020) Vol 27, No 2 (2019) Vol 27, No 1 (2019) Vol 26, No 2 (2018) Vol 26, No 2 (2018) Vol 26, No 1 (2018) Vol 26, No 1 (2018) Vol 25, No 2 (2017) Vol 25, No 2 (2017) Vol 25, No 1 (2017) Vol 25, No 1 (2017) Vol 24, No 2 (2016): Agama, Politik dan Kebangsaan Vol 24, No 2 (2016): Agama, Politik dan Kebangsaan Vol 24, No 1 (2016): Ekonomi (Bisnis) Islam Vol 24, No 1 (2016): Ekonomi (Bisnis) Islam Vol 23, No 2 (2015): Agama dan Sains untuk Kemanusiaan Vol 23, No 2 (2015): Agama dan Sains untuk Kemanusiaan Vol 23, No 1 (2015): Pendidikan dan Deradikalisasi Agama Vol 23, No 1 (2015): Pendidikan dan Deradikalisasi Agama Vol 22, No 2 (2014): Dakwah Multikultural Vol 22, No 2 (2014): Dakwah Multikultural Vol 22, No 1 (2014): Relasi Agama dan Negara Vol 22, No 1 (2014): Relasi Agama dan Negara Vol 21, No 2 (2013): Agama Lokal Vol 21, No 2 (2013): Agama Lokal Vol 21, No 1 (2013): Resolusi Konflik Vol 21, No 1 (2013): Resolusi Konflik Vol 20, No 2 (2012): Spiritualisme Islam Vol 20, No 2 (2012): Spiritualisme Islam Vol 20, No 1 (2012): Fundamentalisme Agama Vol 20, No 1 (2012): Fundamentalisme Agama Vol 19, No 2 (2011): Pendidikan Islam Vol 19, No 2 (2011): Pendidikan Islam Vol 19, No 1 (2011): Ekonomi Islam Vol 19, No 1 (2011): Ekonomi Islam More Issue