cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Jihadul Hayat
Contact Email
muhammad.hayat@uin-suka.ac.id
Phone
+6282339961357
Journal Mail Official
ahwal@uin-suka.ac.id
Editorial Address
Al-Ahwal Research Centre Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Kalijaga Marsda Adisucipto Street No. 1 Yogyakarta 55281 Indonesia
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 2085627X     EISSN : 25286617     DOI : https://doi.org/10.14421/ahwal
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al-Ahwal aims to serve as an academic discussion ground on the development of Islamic Family Law and gender issues. It is intended to contribute to the long-standing (classical) debate and to the ongoing development of Islamic Family Law and gender issues regardless of time, region, and medium in both theoretical or empirical studies. Al-Ahwal always places Islamic Family Law and Gender issues as the focus and scope of academic inquiry.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 240 Documents
 3   4   5   6   7 
PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG TAUKIL WALI: Studi di Desa Dempet Kabupaten Demak Iftidah, Ida
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 9 No. 1 (2016)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2016.09106

Abstract

Wali (Marriage Guardian) is one of the important element in marriage. The position of marriage guardian determines whether the marriage is legitimate or not, because marriage guardian is one of the pillars of marriage that must be met. But the majority of people in the village of Dempet Demak, delegate the rights to the ward headman or local religious leaders. As a result, the deed committed by the wali nasab, regarded as the legitimate action. That is, from the dempet village community perspective, the act of doing this is not a form of violation, However as the best solution for the guardians who have no ability to perform her own daughter marriage. This happens for several reasons such as the inability to say the pronunciation of the marriages contract, lack of knowledge of the guardian so that they delegate to people who know more about the religion, even some that because of  ta'ẓim to Kiai. The Events of taukil wali in the village of Dempet normatively is permissible because that has brought benefits to our fellow human beings as of the presence of 'taukil wali' has helped facilitate the affairs of human beings and as a form of mutual help in goodness and piety. This paper describes the issues regarding 'taukil wali' of Islamic law and positive law.[Wali merupakan salah satu unsur penting dalam pernikahan. Posisi wali menentukan sah dan tidaknya pernikahan, sebab wali nikah adalah salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi. Namun mayoritas masyarakat di Desa Dempet Kabupaten Demak, mewakilkan hak perwaliannya kepada penghulu atau tokoh agama setempat. Mereka tidak terbiasa menikahkan putrinya sendiri. Akibatnya perbuatan yang dilakukan wali nasab tersebut dianggap hal yang sah-sah saja. Artinya masyarakat Desa Dempet tidak melihat bahwa perbuatan yang dilakukannya itu sebagai sebuah bentuk pelanggaran, tetapi sebagai solusi terbaik bagi para wali yang tidak ada kemampuan untuk mencoba menikahkan anaknya sendiri. Hal ini terjadi karena beberapa alasan seperti  ketidakmampuan wali mengucapkan lafal akad nikah, kurangnya pengetahuan wali sehingga mewakilkan kepada orang yang lebih paham tentang agama, bahkan ada juga yang karena ta’ẓim kepada Kiai. Peristiwa taukil wali di Desa Dempet secara normatif hukumnya adalah boleh, sebab yang dilakukan telah memberikan manfaat terhadap sesama manusia karena dengan adanya taukil wali nikah telah membantu memudahkan urusan sesama manusia dan sebagai bentuk tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Tulisan ini mendeskripsikan tentang masalah taukil wali nikah secara hukum Islam dan hukum Positif.]
DEKONSTRUKSI TAFSIR POLIGAMI: Mengurai Dialektika Teks dan Konteks Mansur, Mansur
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 1 (2008)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2008.01103

Abstract

One of the highlights of the debate and controversy of polygamy is each opinion refer to the same source, namely the verses of the Koran sura an-Nisa' [4]: 2, 3, and 129, as well as a number of traditions of the Prophet Muhammad related. This article attempts to describe how mainstrem of interpretation Qur'anic verses and Prophetic traditions associated with the theme of polygamy understood deconstructivelly—by continuing to explain the relationship between text and context so appear a new interpretation of the text itself.[Salah satu hal yang menarik dari perdebatan dan kontroversi poligami adalah bahwa masing-masing pendapat merujuk pada sumber yang sama, yakni ayat al-Qur’an surah an-Nisa’ [4]: 2, 3, dan 129, serta sejumlah hadis Nabi Muhammad yang terkait. Tulisan ini mencoba untuk menguraikan bagaimana mainstrem tafsir ayat al-Qur’an dan hadis Nabi yang terkait dengan tema poligami tersebut untuk kemudian dipahami secara dekonstruktif, yakni dengan senantiasa mengurai hubungan antara teks dan konteks sehingga diharapkan munculnya pemaknaan baru terhadap teks itu sendiri.]
KETENTUAN NASAB ANAK SAH, TIDAK SAH, DAN ANAK HASIL TEKNOLOGI REPRODUKSI BUATAN MANUSIA: antara UU Perkawinan dan Fikih Konvensional Muamar, Afif
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 6 No. 1 (2013)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2013.06104

Abstract

The aim of marriage is for procreation, but the validity of the marriage itself also participating to determine the validity of the birth of children nasab later. Along with the times that any Islamic family law in Indonesia has undergone many changes. Because of that provision nasab legitimate child, illegitimate child of reproductive technology and man-made law was not immune from the effects of changes there. To respond this issue, it should be used instead of a reference source is limited to conventional Fiqh books, it means that it is ontinues logic of the completed product of what is called as “Islamic law”. Therefore, the Indonesian regulation—such as Law of Marriage No.1 (1974) and the Islamic Law Compilation—are the major references in answering the roblems, it certainly lead to unrest in the community on legal certainty.[Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, akan tetapi keabsahan perkawinan itu sendiri juga turut serta dalam menentukan keabsahan nasab anak yang dilahirkannya nanti. Seiring dengan perkembangan zaman yang terjadi, hukum Keluarga Islam di Indonesia telah banyak mengalami perubahan. Karena itu, ketentuan nasab anak sah, tidak sah, dan anak hasil teknologi reproduksi buatan manusia pun hukumnya tidak luput dari pengaruh perubahan yang ada. Untuk memberikan jawaban atas perkembangan masalah di atas, maka sudah seharusnya sumber rujukan yang dipergunakan bukan terbatas pada kitab-kitab Fikih Konvensional saja, yang notabene sebagaisuatu kelanjutan logis atau salah satu produk jadi dari apa yang sering disebut sebagai hukum Islam. Karena itu, peraturan hukum di Indonesia–seperti Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)—juga harus menjadi rujukan utama dalam menjawab permasalahan yang bisa saja suatu saat menimbulkan keresahan di masyarakat mengenai kepastian hukumnya.]
KOMPARASI HAK ISTRI PADA KHI, HAM DAN MAZHAB Muchimah, Muchimah
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 10 No. 2 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2017.10208

Abstract

Marriage is relationship between husband and wife for creating happiness and learning on housewifery responsibilities with a group of family commitment.  With happiness and right obligations are own couple marriages that is creating by husband and wife to purpose living law in Indonesia. This paper aims to take meaning of wife rights what is given by husband. It is taking about human right concepts in Indonesian statues on marriage under KHI.  Indonesian statute is purpose living tradition on Human right, KHI, and Islamic law specifically for Madzhab. Three of wife rights in Indonesian statues are giving women that the gendering issue is powerless on house violence. [Pernikahan  merupakan permulaan hubungan seseorang dengan orang lain untuk saling berkomitmen dengancara menciptakan kebahagian dan salingbelajar bertanggung jawab dalam rumah tangga. Dalam perkawinan suka cita dan hak serta kewajiban adalah sesuatu yang harus dimiliki keduanya. Tulisan ini bertujuan untuk memahami makna  hak istri dalam perkawinan yang diberikan suami. Metode penulisan paper ini memetakkan hak istri pada konsep HAM yang dikodifikasi oleh KHI dalam Undang-undang perkawinan. Hasil dari tulisan ini adalah hak-hak istri yang diberikan suami yang sudah diatur oleh aturan-aturan yang ada di Indonesia. Aturan tersebutmenawarkan hak istri dalam sistem yang tanpa sadar sudah ada dalam ketiga aturan di Indonesia yaitu KHI, Undang-undang HAM dan Hukum para mazhab.]
ADAT MEMBERI HIBAH PELUMPAT DALAM PELANGKAHAN PERNIKAHAN DI MACANMATI, GIRIMULYO, PANGGANG, GUNUNG KIDUL Yafie, M.
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 7 No. 2 (2014)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2014.07205

Abstract

For Muslims, has been defined and there is no doubt at all that marriage is a legal agreement or cancellation of theshari’ah is determined solely by the Divine law. Islam does not set the order of kinship in marriage. At HamletVillage Macanmati Girimulyo District of Gunung Kidul Roast there is a custom that is still adhered to andimplemented by local people since ancient times until now, where when stepping sister sister brother or sisterbypassing both men or married women should give provision of goods or money to the brother who were bypassed,the term is usually called customs administration gave pelumpat. This research analyzed and sought legal certaintylooking at the suitability of tradition pelumpat to see whether it comes from al-Quran and al-Hadith, FiqhProposed rules by using urf and maslahah mursalah or opinion of the scholars.[Bagi umat Islam, telah pasti dan tidak ada kesangsian sedikit pun bahwa pernikahan adalah suatuperjanjian syari’atyang sah atau batalnya ditentukan semata- mata oleh hukum Ilahi.Islam tidakmengatur urutan kekerabatan dalam pernikahan. Di Dusun Macanmati Desa Girimulyo KecamatanPanggang Kabupaten Gunung Kidul terdapat suatu adat yang masih ditaati dan dilaksanakan olehmasyarakat setempat sejak dahulu kala sampai sekarang, dimana ketika adik perempuan melangkahikakak perempuan atau adik laki-laki melangkahi kakak baik laki-laki atau perempuan menikah harusmemberikan pemberian suatu barang ataupun uang kepada kakak yang dilangkahi. Istilah pemberianini biasa disebut adat memberi pelumpat. Tulisan ini mengkaji kepastian hukumnya dengan melihatkesesuaian tradisi pelumpat baik itu dari sisi al-Quran maupun al-Hadis, serta kaidah Usul Fiqihdengan menggunakan urf dan maslahah mursalah maupun pendapat para ulama.]
BERPIKIR RASIONAL-ILMIAH DAN PENDEKATAN INTERDISIPLINER DAN MULTIDISIPLINER DALAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM Nasution, Khoiruddin
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 10 No. 1 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2017.10102

Abstract

This short article tries to explain how important it is to think rationally and scientifically, place the position of approachment in the Study of Islamic Family Law, also describe the use of Interdisciplinary and multidisciplinary approach to understand and practice the Islamic Family Law. In conclusion, there are three conclutions. First, students need to get used to think, write, speak and act rationallly and scientifically. The process can be carried out by integrating with the entire subjecy. Second,  needs a good and comprehensive understanding of approachment positions in the study of Islamic Family Law, both in relation to habituation of thinking, writing, speaking and acting rational and scientific as well as in effort to integrate and interconnect Islam and science. Third, it is necessary to habituate using an interdisciplinary and multidisciplinary approach to understand and observe all matters  that related to the Islamic Family Law. [Tulisan singkat ini mencoba menjelaskan bagaimana pentingnya berpikir rasional dan ilmiah, meletakkan dimana posisi pendekatan dalam Studi Hukum Keluarga Islam, sekaligus menggambarkan penggunaan Pendekatan Interdisipliner dan Multidisipliner dalam memahami dan mengamalkan Hukum Keluarga Islam. Kesimpulannya ada tiga. Pertama, mahasiswa perlu dibiasakan berpikir, menulis, berbicara dan bentindak rasional dan ilmiah. Proses pembiasaannya dapat dilakukan secara terintegrasi dengan seluruh mata kuliah. Kedua, perlu pemahaman yang baik dan konprehensif bagaimana posisi pendekatan dalam studi Hukum Keluarga Islam, baik dalam kaitannya dengan pembiasaan berpikir, menulis, berbicara dan bentindak rasional dan ilmiah maupun dalam upaya integrasi dan/atau interkoneksi keilmuan. Ketiga, perlu pembiasaan menggunakan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner dalam memahami dan mengamalkan segala persoalan yang berkaitan dengan Hukum Keluarga Islam.]
ISTERI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA: Studi terhadap Perajin Kapuk di Desa Imogiri, Bantul, Yogyakarta Djazimah, Siti; Habudin, Ihab
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 9 No. 1 (2016)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2016.09104

Abstract

Islam has expressly regulate the division of tasks and roles between husbands and wives fairly. Although the husband is obliged to provide sustenance for his wife and children, but the family law of Islam does not forbid a wife from helping her husband in making a living with her husband's consent and does not interfere with her obligations as a housewife. There is a wife in a family of craftsmen in the village of Tegal Kembang, Imogiri, Yogyakarta, which acts as the main breadwinners for their families. This article examines the wives who work as the wage earners by using the concept of maqa> s} id ash-shari'ah < 'ah. The impact that emerges of the role of the kapok craftsmen woman is more on the impacts that are in positive traits and it is associated with the hajjiy and daruriy needs. The wife who has an income has the economic independence power that can even sustain the needs of the family. Social interactions that occur in kapok craftsmen community, make a strong emotional connection between kapok craftsmen. While the social interaction with the "outside world" (consumers) clearly provides insight of the Kapok Craftsmen. As for the negative impact of the mother's role of Kapok craftsman towards parenting does not seem significant.[Islam secara tegas telah mengatur tentang pembagian tugas dan peran antara suami dan istri secara adil. Walaupun suami berkewajiban memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya, tetapi hukum keluarga islam tidak melarang istri membantu suaminya dalam mencari nafkah dengan persetujuan suaminya dan tidak mengganggu kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga. Ada istri pada keluarga perajin kapuk di dusun Tegal Kembang, Imogiri, Bantul,  Yogyakarta, yang berperan sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya. Tulisan ini mengkaji para isteri yang bekerja sebagai pencari nafkah dengan menggunakan konsep maqa>s}id asy-syari<‘ah. Dampak yang ditimbulkan dari peran yang dijalankan para ibu perajin kapuk adalah lebih pada dampak yang sifatnya positif dan hal ini terkait dengan kebutuhan yang sifatnya daruriy dan hajjiy. Para isteri yang mempunya penghasilan tersebut memiliki kemandirian dalam ekonomi bahkan dapat menopang kebutuhan keluarga. Interaksi sosial yang terjadi dalam komuitas perajin kapuk, menjadikan kuatnya hubungan emosional di antara perajin kapuk. Sementara  interaksi sosial dengan “dunia luar” (konsumen) jelas memberikan wawasan perajin kapuk semakin bertambah. Adapun dampak negatif peran ibu sebagai perajin kapuk terhadap pengasuhan anak tidak nampak secara signifikan.]
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PADA KELUARGA TKI DI DESA TRESNOREJO, KEBUMEN, JAWA TENGAH: ANTARA YURIDIS DAN REALITA Suratno, Dwi; Syafei, Ermi Suhasti
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 8 No. 1 (2015)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2015.08106

Abstract

The phenomenon of husband or wife working as Indonesian Labor (TKI) is not a new among people of Tresnorejo village, Kebumen, Jawa Tengah.  The reason they work as TKI is to improve the welfare of households, because Tresnorejo’s villager income still low. Their  job they rely on is making a caping - Asian conical hat made of plaited bamboo. In Islamic law, the husband requires to give his wife and family needs, like clothing, food and house. Wife is not forbidden to work in order to help her husband earning a living for the family. On the basis of voluntary work of his wife, the work considered charity for the husband . The implementation of the rights and obligations between husband and wife in the family did not violate Islamic law, because of the balance between madārat and maslahah, but it could also result in a negative on the family. Islamic law does not forbid, his wife helped work to earn a living for the family. On the basis of voluntary work with his wife, then considered the husband wife charity. Implementation of the fulfillment of the rights and obligations of husband and wife in the family did not violate Islamic law, TKI, as between mad}ārat and mas}lah}ah it is balanced, but it could also result in a negative impact on the family.[Fenomena suami atau istri bekerja sebagai TKI bukanlah fenomena baru bagi masyarakat Desa Tresnorejo. Faktor yang mendorong suami atau istri bekerja sebagai TKI adalah ingin meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Hal ini disebabkan oleh penghasilan warga Desa Tresnorejo yang masih kurang (hanya mengandalkan hasil dari pertanian dan usaha membuat tudung—caping yang terbuat dari anyaman bambu). Hukum Islam mewajibkan suami untuk menafkahi istri dan keluarganya; mulai dari sandang, pangan sampai papan. Hukum Islam tidak melarang, istrinya membantu bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Atas dasar istrinya bekerja dengan sukarela, maka dianggap sedekah istri kepada suami. Pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga TKI tidak melanggar hukum Islam, karena antara mad}ārat dan māslah}ah  itu seimbang, namun hal tersebut juga bisa mengakibatkan dampak negatif pada keluarga.]
MUHAMMAD SHAÎRÙR’S AND ABÙ ZAYD’S Interpretations of Qur’anic Verses on Inheritance Syamsuddin, Sahiron
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 1 (2010)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2010.03105

Abstract

Kajian dalam artikel ini merupakan kajian komparatif terhadap penafsiran penggalan Q.S. 4:11, yakni: “ ... bagi seorang anak laki-laki semisal bagian dua anak perempuan ...”. Yang dijadikan fokus pembahasan adalah penafsiran dua pemikir muslim kontemporer,  MuÎammad ShaÎrÙr dan AbÙ Zayd, dengan pertimbangan bahwa keduanya memiliki kecenderungan interpretatif yang berbeda. ShaÎrÙr lebih cenderung menafsirkan Al-Qur’an secara subyektivis, sedangkan AbÙ Zayd lebih menekankan pada analisis historis yang kemudian memperhatikan rekontekstualisasi nilai ayat yang ditafsirkan. Artikel ini menunjukkan bahwa dua pemikir tersebut berbeda dalam menafsirkan penggalan ayat tersebut. Selain itu, penulis artikel menunjukkan juga bahwa ShaÎrÙr memiliki dua model penafsiran: (1) dalam kitab pertamanya, al-Kitab wa al-Qur’an, yang lebih menekankah teori batas (al-Îadd al-adnÁ dan al-Îadd al-a‘lÁ), dan (2) dalam kitab keempatnya, NaÎwa UsÙl JadÐdah, yang mengaplikasikan teori matematika modern. Dalam pandangan penulis artikel, penafsiran AbÙ Zayd memiliki ketersinggungan, meski tidak equivalent, dengan penafsiran ShaÎrÙr dalam kitab pertamanya. 
HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN: Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania Hammad, Muchammad
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 7 No. 1 (2014)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2014.07102

Abstract

Regulations regarding divorce idda living in Muslim Family Law (Indonesia, Malaysia and Jordan) in general there is no difference with that found in conventional jurisprudence. Income levels that can be changed according to price inflation not contained in conventional jurisprudence, were living in Muslim Family Laws can be changed. Regulations regarding the divorce waiting period contained living in Muslim Family Law Malaysia and Jordan still better guarantee the rights of women post-divorce compared with existing regulations in Indonesia. [Peraturan mengenai nafkah iddah talak pada Hukum Keluarga Muslim (Indonesia, Malaysia dan Yordania) secara umum tidak ada perbedaan dengan yang terdapat pada fikih konvensional. Kadar nafkah yang dapat berubah sesuai inflasi harga tidak terdapat dalam fiqih konvensional, sedang dalam Hukum Keluarga Muslim nafkah tersebut dapat berubah. Peraturan mengenai nafkah iddah talak yang terdapat dalam UU Keluarga Muslim Malaysia dan Yordania masih lebih menjamin hakhak perempuan pasca perceraian dibandingkan dengan peraturan yang ada di Indonesia.]

Page 5 of 24 | Total Record : 240

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2008 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 19 No. 1 (2026) Vol. 18 No. 2 (2025) Vol. 18 No. 1 (2025) Vol. 17 No. 2 (2024) Vol. 17 No. 1 (2024) Vol. 16 No. 2 (2023) Vol. 16 No. 1 (2023) Vol. 15 No. 2 (2022) Vol. 15 No. 1 (2022) Vol. 14 No. 2 (2021) Vol. 14 No. 1 (2021) Vol. 13 No. 2 (2020) Vol. 13 No. 1 (2020) Vol. 12 No. 2 (2019) Vol. 12 No. 1 (2019) Vol. 11 No. 2 (2018) Vol. 11 No. 1 (2018) Vol. 10 No. 2 (2017) Vol. 10 No. 1 (2017) Vol. 9 No. 2 (2016) Vol. 9 No. 1 (2016) Vol 8, No 2 (2015) Vol. 8 No. 2 (2015) Vol. 8 No. 1 (2015) Vol 8, No 1 (2015) Vol. 7 No. 2 (2014) Vol. 7 No. 1 (2014) Vol 6, No 2 (2013) Vol. 6 No. 2 (2013) Vol. 6 No. 1 (2013) Vol. 5 No. 2 (2012) Vol. 4 No. 1 (2011) Vol. 3 No. 1 (2010) Vol. 2 No. 1 (2009) Vol. 1 No. 1 (2008) More Issue