cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 91 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol 5 No 1 (2017)" : 91 Documents clear
KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA TERHADAP HAK ATAS TANAH WARIS DI DESA KESIMAN I Made Risky Putra Jaya Ardhana; Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi; Marwanto -
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (46.877 KB)

Abstract

Tulisan ini berjudul Kedudukan Ahli Waris Berpindah Agama Terhadap Hak Atas Tanah Waris Di Desa Kesiman, di negara telah memberikan kebebasan bagi setiap warga negaranya untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing demikian juga dengan perkembangan hukum adatnya dimana adanya orang yang melakukan perpindahan agama. Hal ini merupakan permasalahan dalam hal adat dan berujung pada sistem kewarisan di Desa Kesiman maka dari itu perlu diketahui status ahli waris berpindah agama dan ahliwaris berpindah agama boleh atau tidak menerima pemberian berupa tanah dari orang tuanya. Penelitian dilakukan dengan cara wawancara dan menghasilkan keputusan bahwa ahli waris berpindah agama tidak lagi berstatus sebagai ahli waris dikarenakan sudah tidak lagi melakukan kewajiban sebagai anak dan mengenai pemberian tanah itu adalah berupa hibah yang diperoleh dari orang tuanya yang merupakan wujud kasih sayang dari orang tuanya.
PEMEGANG POLIS YANG MELAKUKAN WANPRESTASI PEMBAYARAN PREMI DALAM PERJANJIAN ASURANSI JIWA Liana Gunawan Wilatikta; A. A. Gede Oka Parwata
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (130.858 KB)

Abstract

Asuransi jiwa merupakan suatu perjanjian timbal balik yang berisi hak dan kewajiban antara pihak penanggung dan pihak pemegang polis, dan dituangkan dalam polis asuransi jiwa. Judul penulisan jurnal ini adalah Pemegang Polis Yang Melakukan Wanprestasi Pembayaran Premi Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui peran pemegang polis dalam perjanjian asuransi jiwa dan akibat hukum yang ditanggung oleh pemegang polis apabila melakukan wanprestasi pembayaran premi. Metode yang digunakan adalah penelitian secara normatif, penelitian ini ditujukan pada peraturan perundang-undangan, baik secara umum maupun khusus. Sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pemegang polis yang melakukan wanprestasi pembayaran premi dalam perjanjian asuransi jiwa dapat mengakibatkan berakhirnya perjanjian tersebut.
PENERAPAN ASAS PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN TERKAIT HAK JAMINAN SOSIAL PEKERJA PADA PT.SINAR DEWATA DI KABUPATEN JEMBRANA Ni Kade Ayu Trisna Dewi; I Nyoman Darmadha; I Made Pujawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.815 KB)

Abstract

Penelitian ini berjudul Penerapan Asas Pembangunan Ketenagakerjaan Terkait Hak Jaminan Sosial Pekerja pada PT.Sinar Dewata DiKabupaten Jembrana. Latar belakang penelitian ini adalah tentang penerapan kesejahteraan bagi pekerja yang masih tidak merata dan masih terasa tidak adil terhadap beberapa pekerja, karena didalam asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi Pancasila serta asas adil dan merata, sehingga terkait masih belum adil dan meratanya pemenuhan hak jaminan sosial kepada pekerja tersebut maka masih adanya kendala dalam efektivitas penerapan asas pembangunan ketenagakerjaan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis emperis, penelitian emperis menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui pendekatan Perundang-Undangan. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan pelaksanaan Asas Pembangunan Ketenagakerjaan bagi pekerja pada PT.Sinar Dewata belum berjalan efektif, yang terkait keadilan dan kemerataan jaminan sosial terhadap pekerjanya belum sepenuhnya berjalan dan adanya faktor pendukung dan factor penghambat dalam pemberian hak jaminan sosial bagi pekerja yang tidak memiliki jaminan sosial adalah dari faktor pendukungnya sendiri didukung dari segi pendanaan, serta faktor penghambat terkait kurangnya sosialisasi dan faktor sarana atau fasilitas jarak tempuh sebelum dibukanya cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Jembrana. Kata Kunci : Asas Pembangunan Ketenagakerjan, Jaminan Sosial, Pekerja
HUBUNGAN HUKUM ANTARA PELAKU USAHA DENGAN KONSUMEN Dewa Gede Ari Yudha Brahmanta; Anak Agung Sri Utari
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (210.084 KB)

Abstract

Jurnal ini berjudul hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen. Jurnal ini dilatarbelakangi oleh ketidakjelasan hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen sehingga tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui sejak kapan terjadinya hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen. Metode penulisan yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan Pendekatan Perundang-undangan, dan Pendekatan Fakta. Teknik penulisian adalah analisis deskripsi. Terjadinya hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen adalah pada saat pelaku usaha memberikan janji-janji dan segala informasi yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen pada saat memberikan iklan, brosur, ataupun promosi.
TANGGUNG JAWAB OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI PENGGANTI BANK INDONESIA DALAM PENGAWASAN LEMBAGA PERBANKAN Ni Made Nita Widhiadnyani; I Gede Yusa
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (293.16 KB)

Abstract

Penulisan ini berjudul “Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan sebagai Pengganti Bank Indonesia dalam Pengawasan Lembaga Perbankan” yang bertujuan untuk membahas mengenai kedudukan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sebagai lembaga pengawasan perbankan dan tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengganti Bank Indonesia dalam pengawasan lembaga perbankan. Dalam penulisan ini, digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan yang dapat ditarik melalui tulisan ini adalah kedudukan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sebagai lembaga pengawasan perbankan dimana kedudukan Otoritas Jasa Keuangan diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan dan kedudukan dari Bank Indonesia diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia dimana tugas dari Bank Indonesia yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank serta tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan sebagai penggati Bank Indonesia dalam pengawasan lembaga perbankan dimana Otoritas Jasa Keuangan akan lebih mengawasi aspek mikroprudensialnya, sedangkan aspek makroprudensial tetap ada di Bank Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANAM MODAL DALAM PERUSAHAAN PERSEKUTUAN PERDATA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL Made Gede Justam Widhyatma; I Ketut Tjukup
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (193.224 KB)

Abstract

Penanaman modal merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh oleh perusahaan untuk mendapatkan tambahan dana. Terkecuali halnya dengan perusahaan yang tidak berbentuk badan hukum seperti persekutuan perdata. Agar kegiatan penanaman modal antara penanam modal dalam negeri dan persekutuan perdata dapat berjalan dengan baik, sudah tentu dibutuhkan suatu perlindungan hukum bagi penanam modal dalam negeri agar mendapatkan rasa aman dan agar kegiatan penanaman modal yang dilakukan antara penanam modal dalam negeri dan persekutuan perdata dapat memberikan suatu kepastian hukum bagi para pihak. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah Undang-undang Penanaman Modal memberikan perlindungan hukum terhadap penanam modal dalam negeri yang menanamkan modal kepada perusahaan yang berbentuk persekutuan perdata dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa penanaman modal antara penanam modal dalam negeri dengan persekutuan perdata dalam hukum perjanjian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
INVESTASI ASING SEKTOR PARIWISATA DI BIDANG PERHOTELAN DI BALI I Gusti Ayu Inten Ardiantari; R.A. Retno Murni; Ni Putu Purwanti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (51.227 KB)

Abstract

Sering terjadinya pelanggaran prosedur investasi di bidang usaha perhotelan, dalam hal lokasi pembangunan hotel. Permasalahan yang diangkat, yakni prosedur investasi asing perhotelan pada sektor pariwisata di Bali dan akibat hukum bagi investor asing yang tidak melaksanakan prosedur investasi di Bali. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan fakta. Pengaturan prosedur investasi asing di bidang perhotelan di Bali diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029. Akibat hukum bagi investor yang melanggar prosedur investasi dalam bidang perhotelan ialah dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, dan pencabutan izin mendirikan bangunan.
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI KERACUNAN MAKANAN Dewa Ayu Sekar Vikanaswari; I Ketut Sudjana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (196.095 KB)

Abstract

Penulisan ini berjudul “Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Dan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Keracunan Makanan ” yang bertujuan untuk membahas mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha dan perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami keracunan makanan. Dalam penulisan ini, digunakan metode penelitian hukum normatif. Kesimpulan yang dapat ditarik melalui tulisan ini adalah pertanggungjawaban pelaku usaha dan perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami keracunan makanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENDAMAIAN DALAM PERKARA PERCERAIAN APARATUR SIPIL NEGARA DENGAN PENDEKATAN HUKUM PERKAWINAN Brody Made Kariarta; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (148.257 KB)

Abstract

Ketika perkawinan tidak dapat dipertahankan kembali, maka perceraian menjadi salah satu upaya yang ditempuh oleh sebuah pasangan suami istri untuk melepaskan ikatan kekeluargaan yang terjalin diantaranya. Dalam pengaturan hukum nasional, prosedur perceraian tidak dapat disetarakan secara general namun ditentukan oleh status ataupun profesinya. Hal ini turut berlaku bagi para pihak yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya PNS yang oleh karena profesinya maka mengharuskan adanya pengkhususan dalam proses perceraian yakni melewati tahap perijinan dan pendamaian oleh atasannya. Journal ini disusun untuk menganalisis aktifitas syarat sahnya perceraian dan bentuk serta peran upaya pendamaian dalam perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil dengan menggunakan metode normatif dan pendekatan fakta, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis dan sintesis hukum. Hasil akhir dari Journal ini bermuara pada kesimpulan bahwa syarat sahnya perceraian PNS tidak sepenuhnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan namun adapula syarat-syarat khusus yakni mendapatkan ijin dari atasan dan telah melewati tahap mediasi namun tidak dapat diselesaikan. Kata Kunci : Perceraian, Aparatur Sipil Negara, Pemerintah, Pendamaian, Mediasi, Pasangan
Peredaran Produk Rokok Elektronik Yang Tidak Mencantumkan Label Komposisi Zat Adiktif Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Putu Gracia Hacinka Batan; I Ketut Westra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (452.676 KB)

Abstract

Mesin penggerak produktivitas dan efisiensi produsen atas barang dan jasa yang dihasilkannya untuk mencapai sasaran usaha adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang sangat pesat, maka dari itu perlindungan konsumen dipandang semakin penting. Penelitian hukum ini akan berdasarkan pada fakta di lapangan atau dikenal dengan sebutan hukum empiris. Ruang lingkup permasalahannya meliputi pola pengawasan yuang dilakukan BPOM terhadap peredaran rokok elektronik yang tidak mencantumkan label komposisi zat adiktif pada setiap kemasannya serta upaya penyelesaiannya. Skripsi ini menggunakan penelitian hukum empiris yang berarti bahwa penelitian hukum ini akan berdasarkan pada fakta di lapangan. Upaya BPOM dalam melindungi konsumen rokok elektronik dengan pemberian berita kepada masyarakat akan kandungan apa saja yang terdapat dalam rokok elektronik. Informasi yang jelas merupakan bentuk perlindungan preventif dari pelaku usaha terhadap konsumen serta perlindungan reprsif dari BPOM dengan cara mengkaji mengenai rokok elektronik trersebut.Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Pengawasan BPOM, Rokok Elektronik.

Page 1 of 10 | Total Record : 91

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue