Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Kertha Semaya

kerthasemaya
Website

Published by Universitas Udayana

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.

Arjuna Subject : -

Articles 15 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 9 No 2 (2021)" : 15 Documents clear

NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI Lulu Mufidah; Handoyo Prasetyo
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep non-conviction based asset forfeiture sebagai upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi serta untuk mengetahui formulasi non-conviction based asset forfeiture yang sesuai dengan sistem hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan (library research) dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach), dan pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika dilihat pada rumusan norma yang ada dan tersebar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebenarnya Indonesia tidak menganut konsep non-conviction based asset forfeiture yang diterapkan secara paralel dengan perampasan aset in personam, tetapi melainkan ditempatkan sebagai sebuah amunisi apabila perampasan aset in personam tidak dapat dilakukan terhadap harta tercemar dalam rangka pelaksanaan pengembalian kerugian negara. Selanjutnya, tidak efektifnya penyitaan aset hasil korupsi di Indonesia sebenarnya bukan karena belum adanya aturan mengenai perampasan aset terkait formulasi non-conviction based asset, melainkan kurangnya keseragaman ataupun tidak adanya unifikasi, terutama terkait hukum acara non-conviction baset asset tersebut di Indonesia yang tidak sama dengan perampasan aset in personam. Perampasan Aset yang diundangkan sebaiknya perlu memuat dasar gugatan perampasan aset in rem dan mekanisme non-conviction based asset forfeiture yang dapat berjalan bersamaan dengan peradilan pidana supaya dapat secara aplikatif serta maksimal mengembalikan kerugian negara. This study aims to find out the concept of non-conviction based asset forfeiture as an effort to restore state losses due to corruption and to find out the formulation of non-conviction based asset forfeiture in accordance with the legal system in Indonesia. This research uses normative juridical research method that is descriptive analysis, namely research sourced from library research with statute approach, and Conceptual Approach. The results of this study showed that when viewed in the formulation of existing norms and spread in the legislation in Indonesia, in fact Indonesia does not adhere to the concept of non-conviction based asset forfeiture applied in parallel with the seizure of assets in personam, but rather placed as an ammunition if the seizure of assets in personam can not be carried out against polluted property in the framework of implementing state losses. Furthermore, the ineffective seizure of assets resulting from corruption in Indonesia is not actually due to the absence of rules regarding asset seizure related to the formulation of non-conviction-based assets, but rather the lack of uniformity or absence of unification, especially related to the law of non-conviction baset assets in Indonesia that is not the same as the seizure of assets in personam. The promulgation of assets should contain the basis of the claim for asset forfeiture in brakes and non-conviction based asset forfeiture mechanisms that can run concurrently with criminal justice in order to applicatively and maximally recover state losses.

AMICUS CURIAE DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN Anak Agung Gde Rahmadi; I Nyoman Budiana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tulisan ini mengkaji tentang kekuatan hukum pembuktian suatu tindak pidana menggunakan Amicus Curiae di pengadilan. Fungsi dari pada Amicus Curiae ini adalah untuk mengklarifikasi isu-isu faktual, menjelaskan isu-isu hukum yang sedang terjadi dan mewakili kelompok-kelompok tertentu. Akan tetapi Amicus Curiae ini tidak ada dasar hukumnya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan substansi hukum yang bersifat normative. Hasil tulisan ini yakni Amicus Curiae tidak wajib dipergunakan oleh Hakim dalam memeriksa, mempertimbangkan serta memutus perkara. Keberadaan Amicus Curiae menjadi penting dalam upaya kemajuan perwujudan negara hukum yang demokratis di Indonesia. This paper examines the legal strength of proving a crime using Amicus Curiae in court. The function of the Amicus Curiae is to clarify factual issues, explain current legal issues and represent certain groups. However, Amicus Curiae has no legal basis in Indonesia. The research method used is normative juridical or literature research related to normative legal substances. The result of this paper is that Amicus Curiae is not obliged to be used by judges in examining, considering and deciding cases. The existence of Amicus Curiae is important in efforts to advance the realization of a democratic rule of law in Indonesia.

PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN YANG MELINDUNGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI PROVINSI BALI Kadek Mirah Ananta Sukma Dewi; I Made Arya Utama; Putu Gede Arya Sumerthayasa
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penataan pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang melindungi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Provinsi Bali. Keberadaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang semakin berkembang hingga ke perkampungan, menjadi permasalahan tersendiri bagi keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Untuk itu diperlukan penataan terhadap pusat perbelanjaan dan toko swalayan sehingga tidak mengancam keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa peraturan perundang-undangan serta peraturan teknis yang terkait dengan penataan pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Dari penelitian yang dilakukan, penataan pusat perbelanjaan dan toko swalayan di Provinsi Bali dilakukan dengan penataan terhadap jarak dan jumlah pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan. This study aims to examine the arrangement of shopping centers and supermarkets that protect Micro, Small and Medium Enterprises in Bali Province. The existence of shopping centers and supermarkets that are increasingly expanding to the village, has become a problem in itself for the existence of Micro, Small and Medium Enterprises. Therefore, it is necessary to arrange shopping centers and supermarkets so that they do not threaten the existence of Micro, Small and Medium Enterprises. This research was conducted by analyzing statutory regulations and technical regulations related to the arrangement of shopping centers and supermarkets. From the research conducted, the arrangement of shopping centers and convenience stores in Bali Province is carried out by structuring the distance and number of shopping centers and convenience stores.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT AKIBAT KESALAHAN PEMBERITAAN OLEH PERS Azrul Azwar; Made Warka; Evi Kongres
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian dalam studi ini untuk menganalisa dan mendeskripsikan tentang perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat kesalahan pemberitaan oleh pers dan menganalisa dan mendeskripsikan tentang tanggung jawab pers terhadap pihak yang dirugikan akibat kesalahan pemberitaan oleh pers. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, bahwa Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Berdasarkan kebutuhan dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu Perundang-undangan (statute approach), Pendekatan Konsep (conceptual approach). Hasil Penelitian yaitu penyelesaian melalui proses penggunaan Hak Jawab atau hingga penyelesaian melalui Dewan Pers, dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Pers dan gugatan atau pemidanaan atas kasus tersebut kemungkinan besar akan dikalahkan. Itu sebabnya, mekanisme Hak Jawab menjadi kunci yang penting posisi hukumnya dalam suatu penyelesaian kasus pemberitaan pers. Perlindungan hukum berkait erat dengan pertanggung jawaban di dalam mekanisme kinerja pers. Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 1982 perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat sajian pers masih lemah dan konsep pertanggungjawaban suksesif yang bertentangan dengan asas pertanggungjawaban dalam hukum bahwa siapa yang berbuat maka la yang harus bertanggung jawab atas akibatnya. Pertanggungjawaban suksesif dalam Undang-Undang Nomor: 21 tahun 1982 ditinjau kembali dalam UU Nomor: 40 tahun 1999 yang mendeskripsikan tanggung jawab dengan menunjuk langsung kepada penanggung jawab. Operasionalisasi pertanggungjawaban itu didasarkan pada peraturan tentang hukum pidana yang berlaku. Dengan demikian perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat sajian pers yang bermasalah lebih baik dibandingkan Undang-Undang sebelumnya. The research objective in this study is to analyze and describe the legal protection of the public due to the wrongdoing of reporting by the press and to analyze and describe the responsibility of the press to those who are disadvantaged due to incorrect reporting by the press. This type of research is normative legal research, that normative legal research is research that includes research on legal principles, research on legal systematics, research on legal synchronization, legal history research, and comparative legal research. Based on the needs of this study, this study uses several approaches, namely statute approach, conceptual approach. The results of the research, namely the settlement through the process of using the Right to Reply or until the settlement through the Press Council, are deemed not in accordance with the Press Law and the lawsuit or conviction of the case is likely to be defeated. That is why the Right to Reply mechanism is a key and important legal position in resolving cases of press reports. Legal protection is closely related to accountability in the press performance mechanism. Based on Law Number: 21 of 1982, legal protection for the community due to the press presentation is still weak and the concept of successive accountability is contrary to the principle of accountability in law, that whoever does it must be responsible for the consequences. Successive accountability in Law Number 21 of 1982 is reviewed in Law Number 40 of 1999 which describes responsibility by pointing directly to the person in charge. The operationalization of accountability is based on the applicable criminal law regulations. Thus, legal protection for the public due to problematic press releases is better than the previous law.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA ATAS KEKERASAN DALAM PENYIDIKAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Rafi'i Samsulhadi; Heru Suyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka dalam tahap penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia serta untuk mengetahui dan memahami upaya pencegahan terjadinya praktik kekerasan terhadap tersangka dalam penyidikan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (konseptual approach). Pengumpulan data dari bahan sekunder dilakukan dengan metode kepustakaan dan dianalisa menggunakan metode kualitatif. Hasil Penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap tersangka atas kekerasan dalam tahap penyidikan harus dilakukan dengan cara memaksimalkan ketentuan terkait hak-hak tersangka yang sejatinya sudah diatur dalam KUHAP, UU HAM dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai bentuk jaminan atas perlindungan hukum tersangka, pelanggaran atas hak-hak tersangka dalam penyidikan juga telah diatur dalam beberapa Peraturan Kapolri dengan menerapkan sanksi disiplin, kode etik dan juga pidana terhadap penyidik yang terbukti melakukan pelanggaran. Selanjutnya, Pencegahan atas praktik kekerasan dalam penyidikan harus dilakukan dengan cara memaksimalkan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Bentuk pencegahan lainnya ialah dengan memaksimalkan peran pengawasan baik dari internal Polri sendiri maupun dari eksternal Polri, pengawasan eksternal dapat dilakukan oleh Kompolnas dan Lembaga lain yang berfokus pada penegakan hak asasi manusia serta tak terkecuali masyarakat pada umumnya. This study aims to find out and understand the form of legal protection for suspects in the investigation stage based on the prevailing laws and regulations in Indonesia and to find out and understand efforts to prevent the practice of violence against suspects in an investigation. This study uses juridical-normative research with a statutory approach and a conceptual approach. Collecting data from secondary materials was carried out using literature methods and analyzed using qualitative methods. The result of this research is the legal protection of suspects for violence in the investigation stage must be carried out by maximizing the provisions related to the rights of the suspects which are actually regulated in the Criminal Procedure Code, human rights Law and other laws and regulations. As a form of guarantee for the suspect's legal protection, violations of the suspect's rights in the investigation have also been regulated in Police Chief Regulations by applying disciplinary sanctions, a code of ethics and also penalties for investigators who are proven to have committed violations. Furthermore, prevention of violent practices in investigations must be carried out by maximizing existing laws and regulations. Another form of prevention is by maximizing the supervisory role both from within the National Police itself and from external to the National Police, external supervision can be carried out by the national police commission and other institutions that focus on upholding human rights and the general public.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Devi Mardiana; Oci Senjaya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan studi ini untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan menurut Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan mengetahui bagaimana penilaian hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan pada putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Trg. Studi ini menggunakan metode penelitian normatif. Metode ini menempatkan hukum, asas, prinsip dan doktrin sebagai bahan primer yang mendukung kerangka berpikir. Salah satu tujuan dibuatnya karya tulis ilmiah ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan menurut Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (SPPA). Hasil studi menunjukkan bahwa anak yang terbukti melakukan perbuatan pidana akan dikenai pertanggungjawaban jika sang anak berusia 14 tahun. Jika sang anak berusia diatas 12 tahun namun belum berusia 14 tahun ketika ia melakukan perbuatan pidana maka sanksi yang diterimanya adalah berupa tindakan. Hukum pidana anak juga mengenal istilah double track system yang berarti anak yang terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana akan dijatuhi sanksi pidana atau tindakan. Dalam UU SPPA menegaskan sanksi penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak yang secara sah terbukti melakukan perbuatan pidana paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimal ancaman pidana penjara yang diberikan kepada orang dewasa. Kemudian UU SPPA juga menegaskan apabila anak terbukti melakukan perbuatan pidana yang sanksi pidananya adalah pidana mati atau pidana seumur hidup, maka sanksi pidana yang dijatuhkan kepadanya adalah sanksi pidana penjara paling lama 10 tahun. The purpose of this study is to find out how the criminal responsibility of children as criminals of sexual intercourse according to the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia and to find out how judges consider the judgment in imposing criminal sanctions on children as criminals of sexual intercourse in decision Number: 12 / Pid.Sus-Anak /2020/PN.Trg. This study uses a normative research method. This method places laws, principles, principles and doctrines as the primary material that supports the writer's frame of mind. One of the goals of this scientific paper is to find out how criminal responsibility is to children as criminals of sexual intercourse according to the Child Criminal Justice System in Indonesia (SPPA). The results of the study show that a child who is proven to have committed a criminal act will be liable if the child is 14 years old. If the child is over 12 years old but not yet 14 years old when he commits the criminal act, the sanction he receives is in the form of an action. Child criminal law also recognizes the term double track system, which means a child who is proven to have committed a criminal act will be subject to criminal sanctions or actions. The SPPA Law states that imprisonment can be imposed on children who are proven to have committed a criminal act of a maximum of 1/2 (one half) of the maximum imprisonment given to adults. Then the SPPA Law also emphasizes that if a child is proven to have committed a criminal act where the criminal sanction is death or life imprisonment, the criminal sanction imposed on him is a maximum imprisonment of 10 years.

SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENYELESAINNYA BAGI PEJABAT PEMERINTAHAN YANG TIDAK MELAKSANAKAN PUTUSAN PERATUN Karmal Maksudi; Hufron Hufron; Syofyan Hadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian dalam studi ini menemukan pemahaman tentang Pengaturan sanksi Administratif Bagi Pejabat Pemerintahan Yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan menganalisis konsep Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Penjabat Pemerintahan Yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, bahwa Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu Perundang-undangan (statute approach), Pendekatan Konsep (conceptual approach) dan Pendekatan Kasus (case approach) dalam hal ini melakukan pengkajian atau menganalisis kasus yang berkenaan dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi putusan Pengadilan tersebut tidak dilaksanakan oleh pejabat pemerintahan yang bersangkutan. Hasil Penelitian yaitu Pengaturan Sanksi Administratif Bagi Pejabat Pemerintahan yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam Pasal 116 ayat 4 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang termuat dalam Pasal 7 ayat 2 huruf k , l, Pasal 71 ayat 3 dan 4, Pasal 72 ayat 1 dan Pasal 80 ayat 2 serta Pasal 3 ayat 2 huruf k dan l Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan dan dibutuhkan adanya regulasi yang mengatur tentang pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dimaknai sebagai tindakan sewenang-wenang yang dikenai sanksi administratif tingkat berat. The research objective in this study is to find an understanding of Administrative Sanctions Arrangements for Government Officials Who Do not Implement State Administrative Court Decisions and to analyze the concept of Administrative Sanctions Imposing against Government Officials Who Do not Implement State Administrative Court Decisions. This type of research is normative legal research, that normative legal research is research that includes research on legal principles, research on legal systematics, research on legal synchronization, legal history research, and comparative legal research. this study uses several approaches, namely statute approach, conceptual approach and case approach, in this case conducting studies or analyzing cases relating to court decisions that have been made. has permanent legal force, however the Court's decision is not implemented by the government official concerned. The results of the research, namely the Arrangement of Administrative Sanctions for Government Officials who Do not Implement the Decisions of the State Administrative Court have been regulated in Article 116 paragraph 4 of Law Number 51 of 2009 concerning the Second Amendment to Law Number 5 of 1986, Law Number 30 of 2014 Regarding Government Administration contained in Article 7 paragraph 2 letters k, l, Article 71 paragraph 3 and 4, Article 72 paragraph 1 and Article 80 paragraph 2 and Article 3 paragraph 2 letter k and l Government Regulation Number 48 of 2016 concerning Imposition Procedures Administrative Sanctions to Government Officials and the need for regulations governing government officials who do not carry out the decisions of the State Administrative Court are interpreted as arbitrary actions subject to severe administrative sanctions.

KEWENANGAN KONKUREN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERIZINAN INDUSTRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Teguh Prasetio; Maharani Nurdin
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui paradigma baru kewenangan konkuren pemerintah daerah dan bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Metode Penelitian yang digunakan dalam pembuatan artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu Penelitian yang difokuskan mengkaji kaidah-kaidah atau norma yang terdapat dalam hukum positif. Berdasarkan Penelitian ini perubahan pengaturan yang terdapat pada Undang-Undang Cipta Kerja telah membuat Paradigma baru dalam pelaksanaan kewenangan konkuren yang mengarahkan kembali otonomi daerah kepada sistem sentralisasi. Perubahan norma tersebut telah membawa pengaruh pada pelaksanaan otonomi daerah khususnya perizinan industri. Perubahan tersebut berakibat pada hilangnya kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan dibidang industri sehingga pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan berarti. selain itu juga terdapat potensi hilangnya pendapatan daerah akibat ditariknya kewenangan perizinan industri yang dapat mempengaruhi pelayanan dan pembangunan daerah. This study aims to determine the new paradigm of concurrent authority of local governments and how local government authorities in industrial licensing are based on Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. The research method used in the preparation of this article is a normative legal research method, namely research that is focused on examining the norms or norms contained in positive law. Based on this research, changes in the regulation contained in the Job Creation Law have created a new paradigm in the implementation of concurrent authority that redirects regional autonomy to a centralized system. Changes in norms have had an impact on the implementation of regional autonomy, especially industrial licensing. These changes resulted in the loss of regional government authority in licensing in the industrial sector so that local governments did not have significant authority. In addition, there is also the potential for loss of regional revenue due to the withdrawal of industrial licensing authority which can affect regional services and development.

PELUANG DAN TANTANGAN PENGGUNAAN HAK RETALIASI DALAM KERANGKA DISPUTE SETTLEMENT UNDERSTANDING (DSU) WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) Achyadini Fairuz; An An Chandrawulan; Laina Rafianti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui peluang dan tantangan pelaksanaan Hak Retaliasi berdasarkan Dispute Settlement Understanding (DSU) World Trade Organization (WTO), khususnya terhadap Indonesia. Hal yang dikaji adalah syarat penggunaan retaliasi dan praktiknya dengan dihubungkan pada kasus yang telah terjadi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dalam rangka menemukan prinsip yang relevan dengan penggunaan hak retaliasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kasus DS312 Korea — Anti-Dumping Duties on Imports of Certain Paper from Indonesia, Indonesia memiliki peluang untuk melaksanakan retaliasi. Akan tetapi, Pemerintah Indonesia memilih untuk tidak menggunakannya karena ketakutan pemerintah jika Indonesia tidak mampu melaksanakannya. Selain itu tantangan bagi Indonesia adalah apabila sistem penggunaan hak retaliasi masih dengan penangguhan konsesi maka Indonesia harus mengubah tatanan perekonomiannya agar segera mandiri dan tidak bergantung pada perdagangan internasional. Indonesia juga harus memiliki sumber daya manusia yang menguasai proses litigasi di WTO, dan juga modal yang besar mengingat proses pelaksanaan retaliasi berarti juga pelaksanaan proses arbitrase yang mungkin nilainya cukup besar. Hal ini memperlihatkan bahwa terhadap negara kecil bahkan negara yang terbelakang, masih terdapat diskriminasi dalam penggunaan sistem Dispute Settlement WTO khususnya tentang penggunaan hak retaliasi. This paper aims to find out the opportunities and challenges of implementing the rights of retaliation based on Dispute Settlement Understanding (DSU) World Trade Organization (WTO), specifically for Indonesia. The matter to be examined is the terms of use of retaliation and the practices related to cases that have occurred. The method used in this research is juridical normative in the framework of finding relevant principles to the application the right to retaliation. The results of this research showed that in the case of DS312 Korea — Anti-Dumping Duties on Imports of Certain Paper from Indonesia, Indonesia had the opportunity to used the rights of retaliation. However the Indonesia government chose not to use it because of the government’s fear of being unable to implemented it. Furthermore, if the system of using retaliation rights is still with the suspension of concessions, so the challenge for Indonesia is Indonesia must change its economic structure so that it is immediately independent and not dependent on international trade. Indonesia must also have good human resources to control the litigation process at the WTO, and must have large capital or costs, considering that the retaliation process also means an arbitration process that may have considerable costs. This showed that against small countries and even less developed countries, there is still discrimination in the use of the WTO Dispute Settlement system, especially in relation to the use of the right to retaliate.

KEPASTIAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM PERPANJANGAN HAK GUNA USAHA I Gede Panca Sudiarta; Desak Putu Dewi Kasih
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini mengkaji tentang pengaturan masa Hak Guna Usaha, faktor-faktor penghambat perpanjangan Hak Guna Usaha, serta kepastian hukum terhadap aset-aset investor dan keberlangsungan investasi di atas tanah Hak Guna Usaha jika permohonan perpanjangan masa waktunya tidak diberikan perpanjangan. Penelitian ini memakai perundang-undangan sebagai bahan hukum untuk dikaji atau biasa disebut penelitian hukum normatif. Penelitian ini menganalisis Undang-undang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat konflik norma dalam pengaturan permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha antara Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Penanaman Modal. Faktor penghambat perpanjangan Hak Guna Usaha ada dua yaitu dari sisi hukum dan lembaga pelaksana. Hak investor atas aset-aset dan investasi di atas Hak Guna Usaha jika permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha tidak diberikan, maka segala aset-aset berupa harus dibongkar, untuk lahan dan tumbuhan yang berada diatas lahan tersebut harus diserahkan atau menjadi milik Negara, kecuali jika asset diatas Hak Guna Usaha tersebut masih diperlukan untuk, maka dapat diberikan ganti rugi. This research examines the arrangement of the business use rights period, the factors that inhibit the extension of the land use rights, as well as legal certainty for the assets of investors and what the fate of investing in land use rights is if the application for extension of the period of time is not granted. This research uses legislation as legal material to be studied or what is commonly called normative research. This research analyzes the Basic Agrarian Law, Government Regulation No.40 Year 1996 regarding Business Use Rights, and Law Number 25 Year 2007 concerning Investment. The results of this study show there is a conflict of norms in regulating applications for extension of business use rights between the Basic Agrarian Law and the Capital Investment Law. There are two factors inhibiting the extension of Business Use Rights, namely from the legal side and the implementing agency. The rights of investors to assets and investment in land use rights, if the application for extension of the land use rights is not granted, all assets in the form must be dismantled, for land and plants on the land must be submitted or become state property, unless the assets above the Right to Cultivate are still required, compensation can be given.

Page 1 of 2 | Total Record : 15

1 2

Filter by Year

2021 2021

Filter By Issues

All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota denpasar, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA