Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Kertha Semaya

kerthasemaya
Website

Published by Universitas Udayana

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.

Arjuna Subject : -

Articles 20 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 9 No 8 (2021)" : 20 Documents clear

PERLINDUNGAN HAK CIPTA DESAIN GRAFIS PADA USAHA PRINT ON DEMAND Adam Mulyawan; Puti Priyana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 8 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan studi ini untuk menelaah terkait perlindungan hukum terhadap hak cipta desain bagi desainer grafis yang menjalankan jasanya pada usaha Print On Demand. Metode penelitian pada jurnal ini adalah secara normatif dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Hak cipta melindungi desainer atau pemegang hak cipta atas desain Print On Demand, dari pengumuman atau perbanyakan ciptaannya oleh pihak lain tanpa ijin desainer atau pemegang hak cipta atas desain. tidak termasuk pelanggaran hak cipta manakala kompetitor atau pihak lain hanya terinspirasi dari ciptaan yang diciptakan sendiri beripa sebuah karya desain baru. Diatur dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 113 angka (4) bahwa Setiap Orang yang melakukan pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada, bukan dimulai karena pencatatan. Untuk memperoleh perlindungan Hak Cipta tidak diperlukan adanya pencatatan atas ciptaan terlebih dahulu. The purpose of this study is to examine the legal protection of design copyright for graphic designers who carry out their services in the Print On Demand business. The research method in this journal is normative by applying a statutory approach. The results of the research show that copyright protects the designer or the copyright holder of the Print On Demand design, from announcements or reproduction of his creations by other parties without the permission of the designer or the copyright holder of the design. does not include copyright infringement when a competitor or other party is only inspired by a self-created work that is a new design work. It is regulated in Law number 28 of 2014 concerning Copyright Article 113 point (4) that every person who commits piracy, shall be punished with a maximum imprisonment of ten years or a maximum fine of Rp.4,000,000,000.00 (four billion rupiah). Protection of a creation starts when the creation exists, not because of recording. In order to obtain Copyright protection, there is no need to record the work first.

UPAYA HUKUM PEMEGANG POLIS DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI YANG DINYATAKAN PAILIT Anak Agung Ngurah Ananta Primarta; Ida Ayu Sukihana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 8 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan dari penulisan artikel ilmiah ini yaitu untuk menganalisis secara hukum kedudukan pemegang polis pada perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit.Metode Penelitian Hukum Normatif digunakan dalam penelitian ini karena metode ini memakai studi kepustakaan dengan pemecahannya menggunakan berbagai pustaka serta ketentuan yang secara khusus berkaitan dengan permasalahan ini. Adapun simpulan yang diperoleh yaitu tanggung jawab perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit terhadap klaim pemegang polis asuransi pada proses kepailitan, direksi memiliki tanggung jawab selama proses kepailitan tersebut berlangsung, dari sebelum hingga setelah Perseroan oleh hukum dinyatakan pailit. Apabila sudah dinyatakan pailit maka hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan pailit beralih karena hukum kepada kurator. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang polis yang mengalami penolakan klaim oleh perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit yaitu mengajukan suatu upaya hukum dengan mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan utang tersebut untuk kemudian digunakan sebagai laporan awal kepada Otoritas Jasa Keuangan. Setelah adanya putusan pailit dari Pengadilan Niaga, kurator akan menentukan pembagian pembayaran utang-utang Debitur pailit kepada Kreditur. The purpose of writing this article is to legally analyze the position of policyholders in insurance companies that are declared bankrupt. The Normative Legal Research Method is used in this study because this method uses library research with the solution using various libraries and provisions specifically related to this problem. As for the conclusion obtained, namely the responsibility of the insurance company declared bankrupt to the insurance policyholder's claims during the bankruptcy process, the directors have responsibility during the bankruptcy process, from before until after the Company is legally declared bankrupt. If it has been declared bankrupt, the right to control and manage the assets of the bankruptcy will be transferred by law to the curator. Legal remedies that can be taken by policyholders who experience rejection of claims by insurance companies that are declared bankrupt are to file a legal action by collecting evidence relating to the debt to be used as an initial report to the Financial Services Authority. After the bankruptcy decision from the Commercial Court, the curator will determine the distribution of the payment of the bankrupt debtor's debts to the creditor.

INKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMBATALKAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS I Made Sena; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 8 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan tatacara atau langkah-langkah bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan, perselisihan, suatu sengketa hubungan industrial yang terjadi di Indonesia, baik sebelum Indonesia merdeka, sampai saat ini setelah Indonesia merdeka. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Karena dalam penulisan ini membandingkan suatu cara penyelesaian yang bersumber dari hukum tertulis dan sumber hukum tertulis lainnya. Hasil studi menunjukkan bahwa penyelesaian hubungan industrial di Indonesia berkembang seiringan dengan berkembangnya zaman. Sebelum kemerdekaan Indonesia, dimulai dari masa penjajahan Hindia Belanda. Ketika para pekerja/buruh kereta api pertama kali melakukan pemogokan. Pada saat itu pertama kali diatur oleh pemerintah Hindia Belanda dalam bidang ketenagakerjaan adalah dengan cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial, khususnya disektor pengangkutan kereta api dengan dibentuknya Verzoeningsraad. Sedangkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesudah kemerdekaan dimulai dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Penyelisihan Hubungan Industrial. The purpose of this study to analyze and compare the procedures or steps on how to resolve a problem, dispute, an industrial relations dispute that occurred in Indonesia, both before Indonesia’s independence, until now after Indonesia’s independence. This writing uses normative legal research methods. Because in writing this compares a method of settlement that comes from written law and otther sources of written law. The results of the study show that the settlement of industrial relations in Indonesia develops along with the times. Before indonesian independence, starting from the Dutch Indies Colonial period. When tha train workers/laborers first went on strike. At that time, it was first regulated by the Dutch Indies government in the field of manpower by way of settling industrial relations disputes, especially in the rail transportation sector with the formation of Verzoeningsraad. Whereas the settlement of industrials relations disputes after independence began with the formation of Law Number 22 of 1957 concerning the settlement of labor disputes, which was later revoked and replaced by Law Number 2 of 2004 concerning the settlement of industrial relations disputes.

HAK - HAK PEKERJA YANG DIBERHENTIKAN KARENA PENGGABUNGAN USAHA (MERGER) I Kadek Yoga Arya Putra; I Made Sarjana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 8 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui status hukum pekerja/buruh pada perusahaan yang telah melakukan merger serta untuk mengetahui hak-hak apa saja yang diperoleh oleh pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada perusahaan yang melakukan merger. Menggunakan metode penelitian normatif, berdasarkan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “status hukum para pekerja pada perusahaan yang telah melakukan merger adalah tidak berakhir secara otomatis.” Meskipun demikian, karena adanya penggabungan perusahaan maka akan terjadi peleburan posisi kerja. Hal itu dapat menyebabkan terjadinya PHK kepada pekerja dalam perusahaan yang melakukan merger. Pekerja yang mengalami PHK pada perusahaan merger memiliki hak-hak yang masih melekat dimana hak pekerja ini berbeda menurut kondisi pemutusan hubungan kerja yang terjadi antara lain apabila PHK terjadi dengan alasan pekerja tidak lagi bersedia untuk melanjutkan hubungan kerja dengan perusahaan merger dan apabila PHK terjadi karena perusahaan yang melakukan penggabungan perusahaan atau merger tidak bersedia untuk melanjutkan hubungan kerjanya dengan pekerja. The purpose of this research is to find out the legal status of workers in companies that have done the merger and to find out what rights are obtained by workers who experience Termination of Employment (PHK) in companies that carry out the merger. Using the normative research method, based on the Law on Limited Liability Companies and the Law on Manpower, it is stated that the legal status of workers in companies that have carried out the merger does not end automatically. However, due to the merger of companies, there will be a merger of work positions. This can lead to termination of employment or what is known as layoffs for workers in the merged company. Workers who experience layoffs at the merged company have inherent rights where the rights of these workers differ according to the conditions of termination of employment that occur, among others, if the layoffs occur on the grounds that the employees are no longer willing to continue working with the merger company and if the layoffs occur because of the company those who carry out the merger of companies or are not willing to continue their working relationship with employees.

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19 DI DENPASAR Bella Eunika; Dewa Gde Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 8 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui dampak pandemi Covid-19 terhadap pengupahan para pekerja di Kota Denpasar serta untuk mengetahui pelaksanaan Surat Edaran Menteri Pekerja Tentang Pelindungan Pekerja dalam kaitannya dengan pengupahan akibat adanya pandemi Covid-19. Metode yang digunakan merupakan metode penelitian hukum empiris, yang mengkaji dan menganalisis terhadap keefektifan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat serta mencari bukti berupa fakta yang ada di lapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa dampak pandemi Covid-19 yang dialami pekerja di kota Denpasar mempengaruhi terhadap pemotongan upah serta PHK yang berujung kepada meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Pelaksanaan Surat Edaran Menteri Pekerja berjalan secara efektif dilihat dari kondisi para pekerja dan para pelaku usaha yang merasa terlindungi terkait dengan pengupahan yang tetap diberikan dan masih bisa melangsungkan usahanya melalui rangkaian pencegahan serta perlindungan terhadap kesehatan para pekerja dengan menerapkan protokol pencegahan Covid-19. The purpose of this paper is to find out the impact of the Covid-19 pandemi on the wages of workers in Denpasar and to find the implementation of the Minister of Worker's Circular on Worker Protection in relation to wages due to the Covid-19 pandemi. The method used is an empirical legal research method, which studies and analyzes the effectiveness of a law in force in society and looks for evidence in the form of facts in the field. The results showed that the impact of the Covid-19 pandemi perceived by workers in Denpasar affected wage cuts and layoffs which led to increased unemployment and poverty. The implemention of Circular of the Minister of Workers is running effectively as seen from the conditions of workers and business actors who feel protected in relation to wages that are still given and can still carry out their business through a series of prevention and protection of workers' health by implementing the Covid-19 prevention protokol.

KEPASTIAN HUKUM PENGATURAN TINDAKAN ABORSI DI INDONESIA Ni Putu Endrayani; I Gusti Ketut Ariawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 8 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penulisan adalah untuk menganalisa kepastian hukum pengaturan tindakan aborsi di Indonesia dan konsep pengaturan aborsi di Indonesia di masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konsep hukum. Hasil dari studi ini yaitu Kepastikepastian hukum pengaturan tindakan aborsi di Indonesia hanya dapat dicapai apabila menggunakan asas Lex Specialis Derogat Legi Generali, makna yang terkandung dari teori tersebut ialah Undang - Undang yang lebih khusus mengesampingkan Undang-Undang yang lebih umum, sehingga untuk ketentuan mengenai aborsi yaitu menggunakan UU Kesehatan yang memperbolehkan aborsi namun dengan pengecualian yaitu telah terjadi kedaruratan medis pada ibu dan/atau bayi dan kehamilan akibat pemerkosaan. Pengaturan aborsi di Indonesia dimasa yang akan datang yaitu dengan hadirnya Rancangan KUHP. Pada Rancangan KUHP tidak terdapat perubahan signifikan daripada KUHP yang lama tetap memiliki konsep melarang aborsi oleh siapapun dan dalam kondisi apapun. Walaupun demikian tetap tindakan tersebut hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling terlebih dahulu, tidak dapat dilakukan aborsi secara serta merta. The purpose of writing is to analyze the legal certainty of regulating abortion in Indonesia and the concept of regulating abortion in Indonesia in the future. This is normative legal research using statutory approach and conceptual approach. The result of this study is that legal certainty can be obtained in regulating abortion in Indonesia only when the Lex Specialis Derogat Legi Generalis theory is used. The implication of this theory is that more specific laws take precedence over more general laws, so Regulations on abortion. Even with the use of health laws that allow abortion, with the exception of medical emergencies due to the mother and/or baby and pregnancy due to rape. The future abortion arrangement in Indonesia is the existence of the draft "Criminal Law". Compared with the old KUHP, the "Draft Criminal Law" has no major changes. The old KUHP still has the concept of prohibiting any person from having an abortion under any circumstances. Even so, this operation can only be performed after prior consultation, and an abortion cannot be performed immediately.

PERLINDUNGAN HUKUM REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL Ricky Randa Mappadang; Audyna Mayasari Muin; Hijrah Adhyanti Mirzana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 8 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi rehabilitasi sosial sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Tana Toraja, serta pengaruh faktor masyarakat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Tana Toraja. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi rehabilitasi sosial sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Tana Toraja dilakukan dengan metode konseling dan bimbingan keagamaan sesuai kepercayaan masing-masing korban. Pengaruh faktor masyarakat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Tana Toraja, yaitu masyarakat tidak menyadari akan adanya hak mereka yang dilanggar sehingga masyarakat tidak melaporkan jika terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak. Tetapi hal tersebut juga dipengaruhi oleh perasaan takut dan tidak ingin berurusan dengan hukum. Selain itu, masyarakat tidak mengetahui akan adanya upaya hukum untuk melindungi kepentingannya, sehingga masyarakat dan keluarga berpikir bahwa ketika anak telah disetubuhi, maka harus dinikahkan secepatnya. Padahal korban masih di bawah umur, dan hal tersebut akan melanggar undang-undang perlindungan anak. This study aims to determine the implementation of social rehabilitation as a form of legal protection for children as victims of sexual violence in Tana Toraja, as well as the influence of community factors in providing legal protection for children as victims of sexual violence in Tana Toraja. The research method used in this research is empirical legal research. The results showed that the implementation of social rehabilitation as a form of legal protection for children as victims of sexual violence in Tana Toraja was carried out by means of counseling and religious guidance according to the beliefs of each victim. The influence of community factors in providing legal protection for children as victims of sexual violence in Tana Toraja, namely that the community is not aware of their rights being violated so that the community does not report cases of sexual violence against children. But it is also influenced by feelings of fear and not wanting to deal with the law. In addition, the community is not aware of any legal action to protect their interests, so that people and families think that when a child has been intercourse with, they must be married off as soon as possible. Even though the victim is still a minor, and this would violate the child protection law.

PERTANGGUNGJAWABAN DROPSHIPPER ATAS BARANG CACAT PRODUKSI YANG MERUGIKAN KONSUMEN I Putu Putra Widiarista; Putu Devi Yustisia Utami
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 8 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan yang ingin diperoleh dalam penulisan artikel ini ialah untuk memahami pengaturan usaha dropship berdasarkan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan demi memahami bentuk pertanggungjawaban dropshipper atas barang cacat produksi yang merugikan konsumen berdasarkan UU PK. Penelitian jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kajian bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan. Dari hasil studi ini menyatakan bahwa ketentuan usaha dropship berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia, secara konsep telah memenuhi konsep jual beli sesuai dengan KUHPerdata Pasal 1313, Pasal 1338, Pasal 1457, dan Pasal 1320. Dropship yang dalam kegiatannya menggunakan sistem elektronik seusai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU ITE, Pasal 1 angka (17) PP PSTE, dan Pasal 45 ayat (2) PP PSTE. Sesuai dengan ketentuan diatas, sistem jual beli dengan cara dropship sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Bentuk pertanggungjawaban dropshipper terhadap barang cacat produksi yang merugikan konsumen berdasarkan UU PK diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UU PK yang membebankan pertanggungjawaban kepada dropshipper demi mengganti kerugian senilai barang tersebut dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari, mengingat bahwa UU PK menganut prinsip tanggung jawab hukum praduga selalu bertanggung jawab. The goal to be obtained in writing this article is to understand the dropshipping business arrangement based on the provisions and laws and regulations that are running in Indonesia and to understand the form of dropshipper's responsibility for defective goods that harm consumers based on the UU PK. This journal research uses a normative legal research method with a literature review approach and statutory regulations. The results of the study state that the provisions of the dropshipping business are based on the rules and regulations that apply in Indonesia, the concept is has fulfilled the concept of buying and selling in accordance with the Civil Code Article 1313, Article 1338, Article 1457, and Article 1320. electronic according to the provisions of Article 1 paragraph (2) of the ITE Law, Article 1 number (17) PP PSTE, and Article 45 paragraph (2) PP PSTE. In accordance with the provisions above, the system of buying and selling by way of dropship is in accordance with the rules and regulations that are running in Indonesia. The form of dropshipper's responsibility for defective goods that harm consumers based on the UU PK is regulated in Article 19 paragraph (2) of the UU PK which imposes responsibility on the dropshipper in order to compensate for the loss of the value of the goods within a period of 7 (seven) days, given that the UU PK adheres to the principle of responsibility. presumption is always responsible.

POLITIK HUKUM PERATURAN GUBERNUR PROVINSI BALI TENTANG PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI I Gede Surya Gunawan; Edward Thomas Lamury Hadjon
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 8 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penulisan jurnal ini memiliki 2 tujuan, yaitu untuk mengetahui politik hukum mengenai isu lingkungan hidup dalam hal ini Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai dan untuk mengetahui peranan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung penerapan peraturan tersebut. Politik dan hukum merupakan hal yang sangat berkaitan antara satu dengan yang lainnya, berbagai produk hukum sering kali selalu melewati fase yang dihasilkan dari proses politik tersebut. Metode penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan meneliti keadaan sesungguhnya mengenai persoalan sampah plastik sekalai pakai dan ditambahkan oleh bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan substansi tersebut. Hasil studi ini menunjukkan bahwa politik hukum pembentukan Peragub. Prov. Bali No. 97 Tahun 2018 dapat dilihat mulai dari konsideran penjelasan umum Pergub, visi dan misi serta tertuang dalam kebijakan-kebijakan pemerintah provinsi Bali yang dijalankan oleh instansi pemerintah daerah. Serta pemerintah memiliki kewajiban untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang baik melalui pembatasan sampah plastik sekali pakai, dengan peranan serta elemen masyarakat yang bersama-sama melalui satuan-satuan masyarakat hukum adat dengan konsep falsafah tri hita karana mengenai hubungan dengan lingkungan, timbulan sampah plastik yang berbahaya untuk kesehatan dan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat untuk mengelola dan membatasinya dalam kehidupan sehari-hari demi keasrian dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang layak hari ini dan di masa depan. Essentially, this journal has 2 objectives, namely elaborating the direction of legal political policy on environment particularly The Governor regulation of Bali Province No. 97 of 2018 on restriction of single use plastic waste and infroming the community role to support the implementation of such regulations. Law and politics are two related components to each other, various legal products has been frequently passing through the phases resulted from the political process. This writing uses normative legal research method. Observing the fact of plastic waste issue in the community and added by legal materials related to the substance. This study resulted in that the legal politics of the establishment of Governer Act of Bali No. 97 Year 2018 can be seen on general explanation of Pergub, where government policies of Bali province that has been run by local government agencies. And the government is obligated to realize good environmental management through the restriction of single-use plastic waste, supported by the power of indigenous community units within the ancient conception of tri hita karana philosophy, especially to maintain relationship with the environment, the piled plastic waste is extremely harmful to our health and environment, it is regarded as responsibility of all communities to manage and limit the use of plastic for environmental preservation from today and the future.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Matthew Jeremy Sibarani; Anak Agung Ngurah Oka Yudistira Darmadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 8 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan serta upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Penulisan jurnal ini menggunakan metodologi penelitian normatif, yang menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pendekatan perundang-undangan serta bahan pustaka yang terkait dengan inti dari permasalahan dalam artikel ilmiah ini. Hasil studi menunjukkan bahwa kedudukan anak yang berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana pencucian uang belum diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan hanya sebatas batasan umur serta memiliki perbedaan pengertian batasan umur dengan Kitab Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencucian uang di Indonesia pada dasarnya berbeda dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam perkara tindak pidana anak di Indonesia pada umumnya, sehingga dapat menyebabkan anak dari pelaku tindak pidana pencucian uang sebagai salah satu upaya untuk menyamarkan uang hasil dari tindak pidana pencucian uang. Akibat hukum dari adanya adanya perkara tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh orang dewasa, dapat membuat anak menjadi saksi dalam sidang pengadilan, sehingga diperlukannya kedudukan dan perlindungan hukum yang jelas kepada anak yang menjadi saksi dalam perkara tindak pidana pencucian uang. The purpose of this article is to determine the position and legal protection efforts of children as witnesses in money laundering crime cases in Indonesia. This artcile uses a normative research methodology, which uses Law Number 8 of 1981 concerning Law Number 11 of 2012 concerning criminal procedure code and the Juvenile Criminal Justice System as a statutory approach as well as library materials related to the core of the problems in this scientific article. The results of the study show that the existence of children who come together with the law in the crime of money laundering has not been regulated in detail in the Criminal Procedure Code and is only limited to the age limit and has an understanding of age limits with the Book of Law Number 11 of 2012 concerning the Judicial System. Child Criminal. Legal protection for witnesses' children as a crime of money laundering in Indonesia is a crime that is different from legal protection against children as a criminal act of children in Indonesia in general, so that it can lead to the crime of money laundering as an effort to disguise the proceeds. from money laundering. The legal consequences of a money laundering crime case committed by adults can make children a witness in court proceedings, so that the necessary and clear legal protection for children who are witnesses of criminal acts of money laundering

Page 1 of 2 | Total Record : 20

1 2

Filter by Year

2021 2021

Filter By Issues

All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota denpasar, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA