cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 2,464 Documents
 232   233   234   235   236 
PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL YANG DICANTUMKAN SEBAGAI INSPIRED PERFUME DALAM PROMOSI PRODUK Galuh Savitri, Desyane Pradilla; Dharmawan, Ni Ketut Supasti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 7 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i07.p011

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap merek terkenal dan mekanisme perlindungan bagi pemilik merek terkenal yang nama merek parfumnya dicantumkan dalam promosi produk inspired perfume. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa pemilik merek terkenal dengan hak eksklusif yang dimilikinya dapat menggunakan dan memberikan izin kepada pihak ketiga atau pihak lain untuk menggunakan mereknya. Aroma atau smell pada parfum berfungsi sebagai fungsi utama yang tidak memenuhi unsur daya pembeda sebagai merek sehingga penggunaan aroma atau smell dalam promosi produk inspired perfume tidak dapat dikategorisasikan sebagai pelanggaran merek. Akan tetapi, berkaitan dengan penggunaan nama merek parfum sebagai daya pembeda dalam promosi inspired perfume jika dilakukan tanpa izin dari pemilik merek terkenal dapat dikategorisasikan sebagai pelanggaran merek. Untuk melindungi hak pemilik merek terkenal, pihak ketiga atau pihak lain yang ingin menggunakan nama parfum merek terkenal dalam melakukan promosi inspired perfume dapat memperoleh izin atau persetujuan terlebih dahulu dari pemilik merek. Dalam hukum merek, izin dari pemilik merek dapat diperoleh melalui perjanjian lisensi merek. ABSTRACT The purpose of this study is to examine the legal protection of well-known marks and the protection mechanisms for well-known marks owners whose perfume brand names are included in the promotion of inspired perfume products. This study uses a normative legal research method with a statutory approach. The results of the study show that the owners of well-known marks with exclusive rights they own can use and give permission to third parties or other parties to use their brands. Smell in perfume functions as a main function that does not fulfill the element of differentiation as a brand so that the use of smell in the promotion of inspired perfume products cannot be categorized as a trademark violation. However, with regard to the use of the perfume brand name as a differentiator in the promotion of inspired perfume, if it is done without permission from the owner of a well-known marks, it can be categorized as a trademark violation. To protect the rights of well-known marks owners, third parties or other parties who want to use the well-known marks perfume name in promoting inspired perfume may obtain prior permission or approval from the brand owner. In trademark law, the permission from the brand owner can be obtained through a trademark license agreement.
PENGATURAN PERSYARATAN MINIMUM PERMODALAN PADA PERSEROAN TERBATAS PENANAMAN MODAL ASING Anggraini, Thalia Herliana; Mahendrayana, I Made Dwi Dimas
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 4 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i04.p17

Abstract

Tujuan studi ini untuk menganalisa permasalahan pengaturan ketentuan modal investasi terhadap perseroan terbatas penanaman modal asing serta akibat hukum terhadap perseroan terbatas yang tidak memenuhi ketentuan modal asing perseroan terbatas. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan 4 (empat) jenis pendekatan yaitu pendekatan perundang- undangan (statuta approach), pendekatan analisis konsep hukum (analytical and conceptual approach) dan pendekatan fakta (the fact approach) approach) serta menggunakan 3 (tiga) sumber bahan hukum diantaranya bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil studi menujukkan bahwa yaitu pengaturan adanya norma kosong yaitu terkait dengan belum adanya pengaturan sanksi yang tegas apabila penanam modal asing tidak dapat memenuhi ketentuannya. Dan belum terdapat kepastikan hukum dalam pengaturan ketentuan modal investasi terhadap perseroan terbatas penanaman modal asing dan akibat hukum yang timbul apabila perseroan terbatas tidak memenuhi ketentuan modal asing perseroan terbatas. ABSTRACT The purpose of this study is to analyze the problem of regulating investment capital provisions for foreign investment limited liability companies and the legal consequences for limited liability companies that do not comply with the limited liability company foreign capital requirements. This study uses normative legal research methods with statutory and comparative approaches. In this study the authors used a type of normative research using 4 (four) types of approaches, namely the statutory approach, the legal concept analysis approach (analytical and conceptual approach) and the fact approach (the fact approach) and using 3 (three) sources of legal materials including primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of the study show that there is regulation empty norms, namely related to the absence of strict sanctions regulations if foreign investors cannot fulfill the provisions. And there is no legal certainty in regulating investment capital provisions for foreign investment limited liability companies and the legal consequences that arise if the limited liability company does not comply with the limited liability company foreign capital provisions.
AKIBAT HUKUM DARI TIDAK DITERAPKANNYA MANAJEMEN RISIKO DALAM HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA Sundari, Ni Luh Neisya; Purwanti, Ni Putu
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 3 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i03.p05

Abstract

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui pengaturan manajemen risiko bank dalam hukum perbankan di Indonesia dan mengetahui akibat hukum apabila bank tidak menerapkan manajemen risiko dengan baik. Metode penelitian yang digunakan dalam kepenulisan ini ialah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undaangan. Hasil dari penulisan ini yaitu ditemukan pengaturan mengenai manajemen risiko bank di Indonesia dalam UU Perbankan dan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Apabila bank tidak menerapkan manajemen risiko dengan baik maka bank tentunya akan mendapatkan akibat hukum dari hal tersebut. Akibatnya bank akan mengalami kerugian seperti terjadinya kredit macet, dan krisis pada tahun 1998 bisa terulang kembali dan bank bisa mengalami likuidasi akibat dari krisis yang terjadi serta kepercayaan masyarakat terhadap bank akan menurun. ABSTRACT The purpose of this writing is to find out the arrangements for bank risk management in banking law in Indonesia and to find out the legal consequences if banks do not implement risk management properly. Method that used is a normative juridical method with an approach to legislation. The result of this paper is the regulation of bank risk management in Indonesia is regulated by the Banking Law and also in Financial Services Authority Regulation (POJK). If the bank does not implement risk management properly then the bank will certainly get legal consequences from this. As a result, banks will experience losses such as bad loans, and the crisis in 1998 could repeat itself and banks could experience liquidation due to the crisis and trust in banks would decrease.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DALAM PERSPETIF PERLINDUNGAN DATA KONSUMEN E-COMMERCE DI INDONESIA Wirayoga, I Gede Putu Sentana; Wisanjaya, I Gede Pasek Eka
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 8 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i08.p10

Abstract

Transaksi elektronik dapat bergerak secara efisien berkat sarana di platform Market Place yang mengadakan beraneka komuditas demi mendukung masyarakat melengkapi urgensi mereka. Pengguna platform e-commerce diharuskan mendaftar terlebih dahulu dengan memberikan informasi seperti nama, alamat, g-mail, nomor handphone, dan lain lainnya agar bisa menggunakan aplikasi tersebut. Akan tetapi insiden kebobolan data terjadi secara massal, di mana pada platform Market Place data diambil secara masif serta diperjual belikan dengan bebas di situs web yang ilegal. Kebocoran data dipengaruhi oleh kurangnya fasilitas dan peraturan yang menyeluruh di Indonesia tentang proteksi data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana di Indonesia pengguna e-commers dilindungi data pribadinya dalam bentuk hukum serta mengetahui perlindungan hukum terhadap posisi konsumen yang tidak seimbang dengan penjual di Market Place. Metode penelitian yang diterapkan adalah hukum normatif, yaitu penulis melakukan analisis terhadap rancangan-rancangan serta peraturan hukum yang bersangkutan di Indonesia terhadap perlindungan konsumen. Selain itu, penelitian juga melibatkan analisis terhadap sejumlah junal, buku, undang-undang dan sumber-sumber di internet yang relevan pada saat menjalankan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menyatakan pada jaman sekarang pembeli berada pada situasi yang lemah yang dikarenakan transaksi pada e-commers banyak terdapat permasalahan pada hukum. Sementara hukum yang di buat demi melindungi konsumen pada saat ini belum cukup baik menanggapi persoalan yang ada, oleh sebeb itu mendesak di Indonesia tentang adanya undang-undang untuk melindungi konsumen. Electronic transactions can move efficiently thanks to the Market Place platform that procures various commodities to support people in completing their urgent needs. Users of e-commerce platforms are required to register first by providing information such as name, address, g-mail, cell phone number, etc in order to use the application. However, incidents of data breaches occur en masse, where on Market Place platforms data is massively taken and freely traded on illegal websites. Data leaks are influenced by the lack of comprehensive facilities and regulations in Indonesia regarding personal data protection. This research aims to find out how in Indonesia e-commers are protected by their personal data in the form of law and to find out the legal protection of the position of consumers who are not balanced with sellers in the Market Place. The research method applied is normative law, namely the author analyzes the drafts and relevant legal regulations in Indonesia on consumer protection. In addition, the research also involved analyzing a number of relevant journals, books, laws and internet sources at the time of carrying out this research. The results of this study state that today's buyers are in a weak situation because transactions on e-commers have many problems with the law.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENANG LELANG ATAS PERMASALAHAN SERTIFIKAT HAK MILIK GANDA Jariah, Dian Ainun; Suherman, Suherman
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 7 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i07.p03

Abstract

Penelitian ini bertujuan guna mengidentifikasi dan menganalisis terkait perlindungan hukum terhadap pemenang lelang yang haknya tidak terpenuhi dan upaya penyelesaian yang tepat dalam mengatasi permasalahan sertifikat hak milik ganda diluar sepengetahuan pemilik sertifikat hak milik yang sah berdasarkan studi kasus pada putusan nomor: 50/Pdt.G/2021/PN.Dps. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dalam hukum yang bersifat normatif, dengan berpedoman pada aturan undang-undang dan kasus. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan ini memperlihatkan bahwasanya pemenang lelang memiliki perlindungan hukum terkait hak kepemilikan tanah. Pemerintah melindungi rakyatnya melalui pemberian perlindungan dalam ranah hukum, diantaranya perlindungan dalam hukum yang bersifat preventif dan represif. Kemudian, Langkah hukum berikutnya yang dapat dilakukan adalah upaya hukum luar biasa ialah dengan mengajukan peninjauan kembali dengan mempertimbangkan gugatan yang diajukan sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan suatu pokok permasalahan terkait objek dan subjek yang sama, serta melampirkan alat bukti baru (novum) yang belum dilampirkan pada perkara sebelumnya. This research aims to identify and analyze legal protection for auction winners whose rights are not fulfilled and appropriate resolution efforts to overcome the problem of multiple ownership certificates beyond the knowledge of the owner of the valid ownership certificate based on a case study in decision number: 50/Pdt.G/ 2021/PN.Dps. This research uses a normative type of research in law, guided by statutory regulations and cases. The results of the research that has been carried out show that the auction winner has legal protection regarding land ownership rights. The government protects its people by providing protection in the realm of law, including protection in law that is preventive and repressive. Then, the next legal step that can be taken is an extraordinary legal effort, namely by submitting a review by considering the previously filed lawsuit so that there is no repetition of a main issue related to the same object and subject, as well as attaching new evidence (novum) that has not been attached to previous matter.
SANKSI PEMASANGAN CHIP DAN PENGUMUMAN IDENTITAS BAGI PELAKU PEDOFILIA Aldinauri, Hanifah Cahya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 10 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i10.p05

Abstract

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis pemasangan chip dan pengumuman identitas sebagai sanksi terhadap pelaku pedofilia dari perspektif hukum pidana dan Hak Asasi Manusia atau HAM. Penelitian ini memanfaatkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan regulasi dan kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pemasangan chip dan pengumuman identitas bagi pelaku pedofilia diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dalam konteks tujuan hukum pidana di Indonesia. Namun, sanksi tersebut tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia karena melanggar hak-hak individu, terutama hak untuk tidak disiksa, dihukum, atau diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi, atau yang merendahkan martabat dan kemanusiaan.Selain itu, penerapan pemasangan chip bukanlah alternatif yang layak untuk melindungi anak-anak dari predator anak karena cara kerja alat tersebut belum sepenuhnya dipahami, dan membutuhkan alokasi anggaran yang besar untuk teknologi dan operatornya. Sanksi-sanksi ini diberlakukan setelah pelaku telah menjalani hukuman pokoknya, yang berpotensi mengakibatkan mereka mengalami hukuman ganda. Pendekatan ini tidak efektif dalam mencegah pelaku pedofilia, karena gagal menangani akar permasalahan dan hanya berfungsi sebagai bentuk pembalasan tanpa upaya rehabilitasi terhadap para pelaku. This research aims to analyze the installation of chips and the announcement of identity as sanctions against pedophiles from the perspective of criminal law and human rights. This research utilizes normative legal research methods with a regulatory and contextual approach. The results show that the sanctions of installing chips and announcing identities for pedophilia offenders are regulated by Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection, in the context of the objectives of criminal law in Indonesia. However, these sanctions are not in line with the principles of human rights because they violate individual rights, especially the right not to be tortured, punished, or treated cruelly, inhumanely, or in a way that is degrading to dignity and humanity.In addition, the application of chip installation is not a viable alternative to protect children from child predators because how the device works is not fully understood, and requires a large budget allocation for the technology and operators. These sanctions are imposed after offenders have already served their basic sentence, potentially resulting in double punishment. This approach is ineffective in deterring pedophile offenders, as it fails to address the root of the problem and only serves as a form of retribution without any attempt to rehabilitate the offenders.
TINJAUAN KEKUATAN PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM YANG DIKELUARKAN OLEH DOKTER NON FORENSIK DALAM TINDAK PIDANA Radhi Kinandani, I Gusti Ayu; Siki Layang, I Wayan Bela
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v12.i02.p13

Abstract

Riset yang dilakukan ini bertujuan meninjau kekuatan pembuktian dari VeR sebagai alat bukti dalam persidangan, serta berkorelasi terhadap problematika yang kemungkinan terjadi, mengenai kekuatan dari VeR yang dikeluarkan oleh dokter bukan spesialis forensik. Metode riset yang diterapkan ialah metode yuridis normatif, yaitu menelaah norma pengaturan lewat studi kepustakaan maupun melalui data sekunder yang relevan dengan visum et repertum serta pihak-pihak yang berkorelasi di dalamnya, kajian juga ditelaah menggunakan metode state approach (pendekatan perundang-undangan) serta conceptual approach (pendekatan konsep). Dari hasil riset ini, didapatkan bahwasanya VeR telah diatur serta diakui sebagai alat bukti yang sah dalam KUHAP. VeR erat korelasinya bersama ilmu forensik berperan serta berfungsi untuk mencari tahu kebenaran dan menemukan penyebab dari kematian pada seseorang, memudahkan dalam melacak apakah terdapat suatu tindak pidana atau tidak. Surat visum memiliki kekuatan pembuktian yang cukup kuat dalam persidangan karena diterangkan oleh ahli, sehingga keterangan yang disampaikan oleh dokter spesialis forensik (kehakiman) dapat dikatakan menjadi keterangan pakar (ahli) dan/surat. Adapun mengenai hasil VeR yang diberikan/dikeluarkan oleh dokter bukan spesialis forensik berdasarkan Pedoman Pelaksanaan KUHAP merujuk kepada pasal 133 ayat 1 KUHAP dinyatakan dapat diterima, namun berkedudukan sebagai petunjuk. Sehingga perbedaan antara hasil visum yang dikeluarkan oleh dokter forensik dengan dokter non forensik adalah terletak kepada kedudukan dari hasil visum tersebut, yang dimana pada dokter forensik diakui sebagai keterangan ahli/surat, sedangkan pada dokter bukan spesialis forensik sebagai petunjuk. ABSTRACT The research conducted aims to review the evidentiary power of the VeR as evidence in the trial, and correlates to the problems that may occur, regarding the power of the VeR issued by a doctor who is not a forensic specialist. The research method applied is the normative juridical method, which examines regulatory norms through literature studies and through secondary data relevant to the visum et repertum and the parties correlated in it, the study is also examined using the state approach method (statutory approach) and conceptual approach (concept approach). From the results of this research, it is found that VeR has been regulated and recognized as valid evidence in the Criminal Procedure Code. VeR is closely correlated with forensic science and plays a role and function to find out the truth and find the cause of death in a person, making it easier to track whether there is a criminal act or not. The post mortem letter has a fairly strong evidentiary power in court because it is explained by an expert, so that the information submitted by a forensic specialist (judiciary) can be said to be expert testimony (expert) and / letter. As for the results of the VeR given/issued by a doctor who is not a forensic specialist based on the Guidelines for the Implementation of the Criminal Procedure Code referring to Article 133 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code, it is declared acceptable, but has the position of a clue. So that the difference between the results of the post mortem issued by forensic doctors and non-forensic doctors lies in the position of the post mortem results, which in forensic doctors is recognized as expert testimony / letters, while in non-forensic specialist doctors as instructions.
HARMONISASI NORMA PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE PADA KONSTITUSI DAN UNDANG-UNDANG Marcelda, Ardicha Caterine; Widya Kartika, Adhitya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 8 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i08.p01

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana KBGO serta mengidentifikasi materi muatan UU TPKS telah mengatur mengenai KBGO dalam perspektif UU TPKS sebagai wujud realisasi dan harmonisasi hukum dengan Pasal 28D Ayat (1) UUDNRI 1945. Metode penelitian hukum yang digunakan yakni yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Realisasi Pasal 28G Ayat (2) konstitusi dalam aspek KBGO telah termuat dalam UU TPKS. Materi muatan UU TPKS dinyatakan tidak menyimpang dari konstitusi berdasar pada Pasal 28G Ayat (2) konstitusi. Harmonisasi belum terdapat antara kedua peraturan tersebut karena belum memberikan jaminan kepastian hukum layaknya Pasal 28D Ayat (1). Amanat konstitusi jaminan perlindungan korban belum direalisasikan pada UU TPKS ini agar tidak terjadi disharmonisasi. The purpose of this study is to analyze the legal protection of victims of KBGO crimes and identify the content material of the TPKS Law that has regulated KBGO in the perspective of the TPKS Law as a form of legal realization and harmonization with Article 28D Paragraph (1) of the 1945 Constitution. The legal research method used is normative juridical with a conceptual approach and legislation. The realization of Article 28G Paragraph (2) of the constitution in the aspect of KBGO has been contained in the TPKS Law. The content material of the TPKS Law is declared not to deviate from the constitution based on Article 28G Paragraph (2) of the constitution. Harmonization does not yet exist between the two regulations because it does not provide a guarantee of legal certainty like Article 28D Paragraph (1). The constitutional mandate to guarantee victim protection has not been realized in the TPKS Law to avoid disharmony.
PELINDUNGAN BAHASA, AKSARA DAN SASTRA BALI DALAM PERSEPKTIF HUKUM SEBAGAI SARANA PEMBAHARUAN MASYARAKAT Jati Pradnyana, Dewa Putu Wahyu; Puspita Shara, Made Cinthya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 6 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i06.p19

Abstract

Penelitian dilakukan untuk menganalisis proses pelembagaan pelindungan bahasa, aksara dan sastra Bali di Provinsi Bali yang dilaksanakan secara teratur melalui peraturan perundang-undangan dapat menjadi sarana pembaharuan masyarakat. Metode dilakukan dengan penelitian normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konsep lalu dianalisis secara kualitatif hingga ditarik kesimpulan secara deskriptif analisis. Adapun hasil dari penelitian ini ialah Pemerintah Daerah Provinsi Bali menerbitkan instrumen peraturan daerah dan peraturan gubernur untuk melindungi bahasa, aksara dan sastra bali untuk dapat menanggulangi segala gesekan modernitas dan potensi kerugian kebudayaan bali dapat ditanggulangi secara teratur hal ini sejalan dengan konsep hukum sebagai pembaharuan masyarakat. Setidaknya terdapat 5 unsur baru yang ingin dilembagakan; (1) pelajaran bahasa bali, (2) bulan bahasa bali, (3) penyuluh bahasa bali, (4) wajib menggunakan bahasa serta sastra bali, (5) lembaga bahasa, aksara serta sastra bali. Dari kelima unsur tersebut analisis proses pelembagaannya menemukan bahwa masih terdapat ketidakmampuan pemerintah daerah provinsi bali dalam melembagakan unsur lembaga bahasa, aksara dan sastra bali yang seharusnya bertugas sebagai konseptor dan juga evaluasi kebijakan terkait hal ini menyebabkan aktor terkait belum mampu menjawab kekuatan menentang masyarakat terkait dengan kesulitan mencari kualifikasi dosen pengajar bahasa bali dan koordinasi dengan Dirjen Dikti terkait regulasi kewajiban mata kuliah Pengantar Bahasa Bali. ABSTRACT The research was conducted to analyze the process of institutionalizing the protection of Balinese language, script, and literature in Bali Province which is carried out periodically through statutory regulations and can be a means of community renewal. The method used is normative research through statutory regulation approach and also conceptual approach, which is then analyzed qualitatively until conclusions are drawn using descriptive analysis. The results of research show the Regional Government of Bali Province has issued regional regulatory instruments and governor regulations to protect Balinese language, script, and literature so that it can overcome all frictions of modernity and potential losses to Balinese culture that can be addressed regularly. This is suitable with the concept of law as societal renewal. There are at least 5 new elements that want to be institutionalized: (1) Balinese language lessons; (2) Balinese language month; (3) Balinese language instructor; (4) mandatory use of Balinese language also literature; (5) Balinese language, script, also literature institute. From these five elements, the analysis of the institutionalization process found that there is still an inability of the Bali provincial government to institutionalize elements of the Balinese language, script, and literature institutions that should serve as drafters and also evaluate policies related to this, causing the relevant actors do not be able respond to the forces opposing community related to difficulties. Look for the qualifications of Balinese language teaching lecturers and coordinate with the Director General of Higher Education regarding mandatory regulations for the Introduction to Balinese Language course.
ANALISIS PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME MELALUI KOTAK AMAL BERDASARKAN SITUATIONAL CRIME PREVENTION THEORY Afif, Ghufran; Sumarwan, Untung
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 9 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i09.p22

Abstract

Keamanan nasional merupakan faktor krusial dalam menangani penyalahgunaan kotak amal sebagai sarana pendanaan terorisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana kotak amal dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan terorisme dan menganalisis langkah pencegahannya berdasarkan Situational Crime Prevention Theory. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menitikberatkan pada pengumpulan data deskriptif untuk mengevaluasi kebijakan atau regulasi terkait pencegahan pendanaan terorisme melalui kotak amal. Metode wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh pemahaman komprehensif dari pemangku kebijakan. Hasil pembahasan dan analisis menunjukkan bahwa pencegahan pendanaan merupakan aspek krusial dalam aksi terorisme, dan Situational Crime Prevention Theory menyediakan kerangka kerja yang efektif untuk tindakan pencegahan. Pendekatan situasional fokus pada pengurangan peluang pendanaan dengan memperketat kontrol akses ke sumber daya keuangan, memperkuat keamanan publik, dan meningkatkan pengawasan aktivitas online. National security is a crucial factor in tackling the misuse of charity boxes as a means of financing terrorism. This study aims to identify how charity boxes are used to fund terrorist activities and analyze prevention measures based on Situational Crime Prevention Theory. This study uses a qualitative approach with an emphasis on descriptive data collection to evaluate public policies related to preventing terrorism financing through charity boxes. In-depth interview methods are used to gain a comprehensive understanding of policymakers. The results of the discussion and analysis show that prevention of funding is a crucial aspect of acts of terrorism, and Situational Crime Prevention Theory provides an effective framework for preventive action. The situational approach focuses on reducing funding opportunities by tightening access controls to financial resources, strengthening public safety, and increasing oversight of online activities.

Page 234 of 247 | Total Record : 2464

 232   233   234   235   236 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue