cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 2,464 Documents
 233   234   235   236   237 
PERANAN DIREKSI INDUK PERUSAHAAN TERHADAP RISIKO BISNIS ANAK PERUSAHAAN PADA HOLDING COMPANY BUMN DI INDONESIA Suci, Oktaviani Nurul; Handayani Ridwan, Fully
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 4 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i04.p08

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan induk dan anak perusahaan pada holding company BUMN di Indonesia serta menganalisis peranan Direksi induk perusahaan terhadap risiko bisnis anak perusahaan pada holding company BUMN di Indonesia. Metode penelitian ini yakni menerapkan jenis penelitian doktrinal dengan jenis penelitian kepustakaan serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan bahan bacaan terkait. Hasil penelitian menunjukkan hubungan entitas induk dan anak perusahaan merupakan separate legal entity, yang berarti induk dan anak perusahaan merupakan badan hukum yang terpisah atau mandiri. Serta Peranan Direksi dalam mengambil keputusan terhadap anak perusahaan, Direksi induk harus memastikan bahwa keputusan yang diambilnya harus sesuai dengan kualifikasinya sebagai pemegang saham dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan pemegang saham yang sesuai dengan peraturan yang berlaku serta prinsip Good Corporate Governance. This research aims to analyze the relationship between parent and subsidiary companies in state-owned holding companies in Indonesia and analyze the role of the parent company's directors in the business risks of subsidiaries in state-owned holding companies in Indonesia. This research method applies a type of doctrinal research with a type of library research and uses a legislative approach and related reading materials. The research results show that the relationship between the parent entity and the subsidiary is a separate legal entity, which means that the parent and subsidiary are separate or independent legal entities. As well as the role of the Board of Directors in making decisions regarding subsidiaries, the main Board of Directors must ensure that the decisions they take must be by their qualifications as shareholders and are implemented by the shareholder decision-making mechanism by applicable regulations and the principles of Good Corporate Governance.
ANALISIS YURIDIS AKIBAT DIKELUARKANNYA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 02 TAHUN 2023 Ayu Masariandari, Luh Putu; Gede Astariyani, Ni Luh
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 6 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i06.p10

Abstract

Riset ini mengambil judul “Analisis Yuridis Akibat Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2023” dengan tujuan untuk membahas mengenai akibat hukum dikeluarkannya surat edaran mahkamah agung nomor 02 tahun 2023 serta menganalisis mengenai kedudukan sema dalam sistem hukum di Indonesia. Penulisan karya ilmiah ini mempergunakan metode riset hukum normatif, yakni mempergunakan pendekatan perundang-undangan (the statute approach) dan pendekatan kasus (Case approach). Melalui dua pemecahan masalah dapat disimpulkan bahwa riset ini menunjukkan dengan dikeluarkannya sema no 2 tahun 2023 ini dapat memberikan perlawanan yang cukup kuat untuk mendobrak polemik perkawinan yang berbeda agama. Dengan keberadaan putusan MK nomor 68/PUU-XII/2014 dan 24/PUU XX/2022 yang dilengkapi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2023 mengenai perintah kepada hakim agar mengadilim perkara tersebut dengan menolak permohonan pencatatan perkawinannya dapat memberikan kepastian hukum terkait pencatatan perkawinan hingga direvisinya Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan sehingga perihal ini menjadi angin segar bagi penyelenggara peradilan untuk menangani polemik perkawinan beda agama. ABSTRACT This research takes the title "Juridical Analysis of the Effects of the Issuance of Supreme Court Circular Letter Number 02 of 2023" with the aim of discussing the legal consequences of the issuance of Supreme Court Circular Letter Number 02 of 2023 and analyzing the position of sema in the legal system in Indonesia. The writing of this scientific work uses normative legal research methods, namely using a statutory approach (the statute approach) and a case approach. Through two problems solving, it can be concluded that this research shows that the issuance of sema no 2 of 2023 can provide a strong enough resistance to break the polemic of marriages of different religions. With the existence of the Constitutional Court's decisions number 68/PUU-XII/2014 and 24/PUU XX/2022 which are complemented by the Supreme Court Circular Letter No. 02 of 2023 regarding the order for judges to hear the case by rejecting the application for marriage registration, it can provide legal certainty related to marriage registration until the revision of articles in the legislation so that this is a breath of fresh air for judicial administrators to deal with the polemics of marriages of different religions.
MANDATORY SPENDING DALAM MEMENUHI HAK KESEHATAN WARGA NEGARA: BAGAIMANA TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH? Wahyuning, Baiq Nadia Risna; Noor, M. Tauchid; Pramono, Budi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 10 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i10.p20

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis tanggung jawab hukum pemerintah di bidang kesehatan terkait belanja wajib. Metode penelitian menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang yang berkaitan dengan materi yang dipelajari. Hasil penelitian ini bahwasanya Penghapusan Mandatory Spending sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kewajiban negara di dalam UUD 1945 yang berakibat pada ketiadaan kewajiban pemerintah dalam bertanggung jawab melaksanakan pemenuhan hak konstitusional warga negara seperti meningkatnya kasus dalam program unggulan, menurunnya kasus AHH, dan mislokasi anggaran dana ke daerah-daerah. Kemudian, terkait dengan tanggung jawab hukum pemerintah dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara terdapat dalam UU Kesehatan yang lama yaitu adanya kegiatan mandatory spending. Penghapusan kegiatan mandatory spending mempengaruhi tanggung jawab pemerintah. Tak terlaksananya kewajiban tersebut berhubungan dengan hukum administrasi negara yang apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, hal tersebut termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum oleh penguasa (PMHP). PMHP dapat diadili di dalam pengadilan tata usaha negara. The aim of this research is to analyze the government's legal responsibilities in the health sector regarding mandatory spending. The research method uses normative research with a conceptual approach and a legal approach related to the material studied. The results of this research are that the abolition of mandatory spending has had a significant impact on the implementation of state obligations in the 1945 Constitution, which has resulted in the absence of the government's responsibility to implement the constitutional rights of citizens, such as increasing cases in superior programs, decreasing cases of AHH, and misallocating budget funds to regions. area. Then, related to the government's legal responsibility in providing citizens' constitutional rights contained in the old Health Law, namely the existence of a mandatory spending program. Elimination of mandatory spending activities that affect government responsibilities. Failure to carry out these obligations is related to state administrative law, which if these obligations are not carried out properly, this falls into the category of unlawful acts by the authorities (PMHP). PMHP can be tried in state administrative courts.
PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN LISENSI MEREK Franasia, Franasia; Bagiastra, I Nyoman
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 5 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i05.p12

Abstract

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya perjanjian lisensi merek yang berlaku di Indonesia serta campur tangan dari Notaris akan hal itu dikarenakan merek merupakan langkah awal yang sangat berpengaruh bagi pemilik merek yang terdaftar dan merupakan hak eksklusif bagi pemilik agar dapat menggunakan merek dalam perdagangan barang dan jasa sesuai dengan tipe jasa apa yang didaftarkan. Tujuan dari adanya merek tentu saja supaya gampang dan mudah untuk dikenali, produk tanpa merek tentu tidak akan dikenal oleh konsumen dan menimbulkan kebingungan bagi konsumen sebagai pengguna produk barang dan/atau jasa tertentu. Jenis penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian hukum normatif atau biasa disebut juga penelitian doktriner karena penulisan ini dilakukan hanya atas dasar peraturan tertulis yang sudah ada atau bahan lain. Hasil dari penulisan ini bahwa merek sebagai bagian dari HKI (Hak Kekayaan Intelektual) yang mempunyai nilai ekonomi, dengan ciri khusus yang membedakan eksistensi suatu produk dengan produk lainnya. Notaris mempunyai kewenangan dalam menjalankan tugasnya yaitu membuat akta yang asli dan pembuktiannya sempurna. Akta yang dibuat oleh notaris termasuk juga perjanjian lisensi, khususnya merek. Isu dari tugas notaris atas suatu perjanjian adalah bagaimana mekanisme pembuatan perjanjian lisensi merek dan bagaimana undang-undang yang berlaku saat ini mengatur peran dan pertanggungjawaban notaris terhadap perjanjian lisensi yang dibuatnya, termasuk menjelaskan konsep suatu akta notaris. ABSTRACT The purpose of this paper is to find out how the license about brand agreement actually applies in Indonesia and the intervention of a Notary in this matter because the brand is a very influential first step for registered tradebrand owners and is an exclusive right for the owner to be able to use the brand in trading goods. and services according to the type of service registered. The purpose of having a brand is of course to make it easy and easy to recognize, products without a brand will certainly not be recognized by consumers and cause confusion for consumers as users of certain goods and/or services. The type of research used in this journal is normative legal research or also known as doctrinal research because this writing is done only on the basis of existing written regulations or other materials. The result of this writing is that the brand as part of Intellectual Property Rights (IPR) has economic value, with special characteristics that distinguish the existence of a product from other products. In this case, the Notary is given some authority to carry out public functions in the civil field, namely making deeds that are original and have perfect proof. The deed made by a notary is one of the licensing agreements, especially the brand. The core issue of a notary's authority over an agreement is how the mechanism for making a tradebrand license agreement and how the current law regulates the role and responsibilities of a notary for the license agreement he makes, including explaining the concept of a notary deed.
PELAKSANAAN BLOKIR SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DIDALAM PENYELESAIAN SENGKETA AGRARIA PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR Sadhana, I Gede Kesuma; Tanaya, Putu Edgar
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 9 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i09.p13

Abstract

Pelaksanaan blokir pada sebidang tanah yang mengalami sengketa menuai beragam persepsi dan dinamika didalamnya, terutama pada wilayah Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Penulisan jurnal ini memiliki tujuan untuk memberikan informasi serta meningkatkan pemahaman mengenai prosedur blokir serta masalah yang terkait dengan pencatatan blokir dan sita atas sebidang tanah, terutama di Kantor Pertanahan Kota Denpasar sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Permen ATR/ BPN Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan melaksanakan pengamatan secara langsung serta pengumpulan data-data pendukung di lapangan. Selain itu, guna mendukung penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai data pendukung. Dalam pelaksanaan blokir yang diajukan pemohon ke Kantor BPN yaitu sebagai langkah pengamanan yang mencangkup pencegahan maupun ketidakberlakuan dalam jangka waktu tertentu terhadap segala perubahan atas sertipikat hak atas tanah yang dilaksanakan oleh kantor pertanahan hingga adanya putusan tetap yang diputuskan dari pengadilan. Namun, pelaksanaan blokir yang dilakukan pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar memiliki beberapa factor penghambat yang dapat memengaruhi mekanisme pencatatan blokir yang diajukan oleh pemohon. ABSTRACT The implementation of a blockage on a disputed piece of land is accompanied by various perceptions and dynamics, especially in the area of the Denpasar City Land Office. The purpose of this journal is to provide information and enhance literacy regarding blockages and the issues related to the recording of blocks and seizures on a piece of land, specifically at the Denpasar City Land Office in accordance with the provisions of the Minister of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency Regulation Number 13 of 2017 concerning the Procedures for Blockage and Seizure. This research employs an empirical legal method by conducting direct observations and collecting supporting data in the field. In addition, to support this research, the author uses two types of data sources, namely primary data sources and secondary data sources as supporting data sources. In the implementation of a blockage submitted by the applicant to the National Land Agency (BPN), it serves as a security measure involving the prevention or temporary cessation of any changes to the land certificate contained in the respective certificate by the land office until there is a final court decision. However, the implementation of blockages carried out at the Denpasar City Land Office has several inhibiting factors that can affect the mechanism of recording blockages submitted by applicants.
URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA TERKAIT ALAT BUKTI ELEKTRONIK Litawati, Ni Ketut; Layang, I Wayan Bela Siki
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 3 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i03.p19

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pentingnya pembaharuan hukum acara pidana terkait dengan alat bukti elektronik. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada teori-teori hukum dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur praktek hukum. Jenis pendekatan dalam penyusunan jurnal ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statutory approach) dan pendekatan analitis (analytical approach). Penelitian ini pula dilaksanakan dalam kerangka pendekatan deskriptif. Temuan artikel ini menunjukkan perlunya reformasi bukti elektronik dalam hukum acara pidana Indonesia seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, pembaharuan ini akan membantu menjaga relevansi dan efektivitas peraturan hukum. Keabsahan alat bukti elektronik di pengadilan sering dipertentangkan karena dari segi hukum formal, hukum pembuktian di Indonesia (dalam hal ini hukum acara sebagai hukum formal) tidak menerima dokumen elektronik sebagai alat bukti, sehingga urgensi dari pembaharuan hukum acara pidana terkait alat bukti elektronik agar tidak terjadi kekosongan hukum untuk mewujudkan salah satu tujuan hukum yaitu kepastian hukum bagi masyarakat. ABSTRACT The aim of this research is to examine the importance of reforming criminal procedural law related to electronic evidence. This research uses normative legal research, namely research that is based on legal theories and is connected to statutory regulations that regulate legal practice. The types of approaches in preparing this journal include a statutory approach and an analytical approach. This research was also carried out within the framework of a descriptive approach. The findings of this article show the need for electronic evidence reform in Indonesian criminal procedural law. Along with advances in technology and information, this reform will help maintain the relevance and effectiveness of legal regulations. The validity of electronic evidence in court is often disputed because from a formal legal perspective, evidentiary law in Indonesia (in this case procedural law as formal law) does not accept electronic documents as evidence, so there is an urgency to reform the criminal procedural law regarding electronic evidence so that this does not happen. legal vacuum to realize one of the goals of law, namely legal certainty for society
FORMULASI KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP PRODUSEN BAHAN KOSMETIK YANG MENGGUNAKAN ANIMAL TESTING Malik, Karima Syahda; Tri Wahyudi, Slamet
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 8 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i08.p24

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengkaji alasan dibutuhkannya pengkriminalisasian bagi produsen kosmetik yang menggunakan animal testing, karena adanya kekosongan hukum terkait perlindungan hewan uji coba. Pengkajian dilakukan menggunakan penelitian hukum normative dengan bahan sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. Kesimpulan dari hasil penelitian adalah pengkriminalisasian kepada produsen kosmetik yang menggunakan animal testing harus dilakukan karena adanya penganiayaan hewan dalam animal testing dan penganiayaan hewan merupakan hal yang dilarang oleh undang-undang. Pengriminalisasian tindakan animal testing dapat dilakukan dengan cara penambahan pasal baru berupa pasal pemidanaan terhadap produsen kosmetik yang menggunakan animal testing dalam UU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan atau dengan adanya regulasi berupa UU baru yang mengatur tentang kosmetik. This study aims to examine the urgent reasons for criminalize cosmetics manufacturers who use animal testing, due to the legal vacuum related to the protection of animal testing. The study was conducted Utilizing normative legal research alongside secondary sources acquired from literature. The conclusion of the research is that criminalization of cosmetics manufacturers who use animal testing must be done because of animal abuse in animal testing and animal abuse is prohibited by law. The criminalization of animal testing can be done by adding a new article in the form of a criminal article against cosmetics manufacturers who use animal testing in the Animal Husbandry and Animal Health Law or with a new law governing cosmetics.
KEPASTIAN HUKUM ATAS TANAH ADAT YANG DIKLAIM MENJADI TANAH PRIBADI Chintya Andini, Ida Ayu; Prima Dewi, Gusti Ayu Arya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i02.p10

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis terjadinya klaim tanah adat menjadi tanah milik pribadi dan kepastian hukum terhadap status tanah adat itu. Penelitian ini mengggunakan metode penelitian hukum normatif yang berangkat dari permasalahan kekosongan norma. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil kajian ini yakni pengklaiman tanah adat terjadi karena tanah adat yang dikuasai oleh individual memiliki sifat menurun sebagai warisan. Hal ini menyebabkan hak penguasan individu menguat, sedangkan hak kolektif akan melemah. Kepastian hukum terhadap status tanah adat yang diklaim sebagai tanah pribadi diperoleh melalui jalur pengadilan, sebagai wujud perolehan perlindungan terhadap hak-hak kepemilikan tanah. ABSTRACT The purpose of this study is to analyze the occurrence of customary land claims to become privately owned land and legal certainty regarding the status of customary land. This study uses a normative legal research method that departs from the problem of the void of norms. This study uses a statutory approach (statue approach) and a case approach. The results of this study are that customary land claims occur because customary land controlled by individuals has a hereditary nature. This causes individual control rights to strengthen, while collective rights will weaken. Legal certainty regarding the status of customary land which is claimed as private land is obtained through the courts, as a form of obtaining protection for land ownership rights.
RELEVANSI PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DENGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA Candra Dewi, Ni Putu Febriana; Martana, Putu Ade Harriestha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 7 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i07.p17

Abstract

Asas umum hukum acara dikenal sebagai asas praduga tak bersalah. Penulisan penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dan mengidentifikasi penerapan asas praduga tak bersalah yang mencakup prosedur perlakuan aparat penegak hukum kepada terdakwa atau tersangka dalam penyelenggaraan peradilan pidana serta menganalisis keterkaitan asas praduga tak dengan hak asasi manusia. Dalam penulisan ini, metode penelitian yang digunakan oleh penulis ialah metode penelitian yuridis normatif yakni dengan cara mempelajari bahan pustaka serta pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan asas praduga tak bersalah dapat ditemui dari rumusan pasal yang ada pada beberapa ketentuan undang-undang, salah satunya yaitu pada Kitab.Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pada prosedur peradilan pidana, aparat penegak hukum harus melakukan prosedur penanganan tertentu terhadap tersangka atau terdakwa pidana yang mencerminkan implementasi penegakan hukum hak asasi manusia. Terdakwa atau tersangka memiliki kesamaan kedudukan di hadapan hukum, maka dari itu aparat penegak hukum juga harus menghormati serta memenuhi hak-hak tersangka atau terdakwa. ABSTRACT The general principle of procedural law is known as the presumption of innocence. The purpose of writing this research is to analyze and identify applications as presumption of innocence which includes procedures for treating legal officers or suspects in the administration of criminal justice and to analyze the relationship between the presumption of innocence and human rights. In writing this research, the research method used by the author is a normative juridical research method, namely by studying library materials and the statutory restriction approach. The results of the study show that the existence of the presumption of innocence can be found from the formulation of articles contained in several statutory provisions of the law, one of which is the Criminal Procedure Code (KUHAP). In the process of criminal justice, law enforcement officials must carry out certain handling procedures for suspects or defendants of criminal acts that reflect the implementation of human rights law enforcement. The defendant or suspect has the same position before the law, therefore law enforcement officials must also respect and fulfill the rights of suspects or defendants.
PERTANGUNGG JAWABAN HUKUM TERHADAP KORBAN ANAK DALAM KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK UU NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Angelina, Putu Dian; Yudiantara, I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 10 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i10.p11

Abstract

Tujuan penulis jurnal ini adalah untuk menelaah pengaturan dan pertangungg jawaban pidana bagi pelaku kekerasan seksual yang menyebabkan anak menjadi terganggu untuk meraih masa depan. Kekerasan pada anak seringkali, masyarakat, terutama orang tua dan keluarga dengan anak kecil, merasa khawatir karena pelecehan seksual masih menjadi masalah yang kerap muncul saat ini. Dengan demikian, peranan orang tua dan keluarga sangat penting dalam mendeteksi tanda-tanda pelecehan atau kekerasan seksual pada anak. Dampak kekerasan seksual ini sangat luas, termasuk dampak kesehatan dan terutama dampak psikologis yang dapat berlanjut hingga dewasa. Anak dapat mengalami trauma, kehilangan kepercayaan pada orang dewasa, merasa tidak aman, dan merasa tidak berdaya. Meskipun dampak fisik mungkin tidak terlalu terlihat, dampak psikologisnya dapat sangat merusak. Oleh karena itu, peranan orang tua, keluarga, dan masyarakat dalam melindungi anak sangat penting, termasuk melalui sistem kesejahteraan sosial dan komunikasi yang terbuka agar anak dapat dibekali dan dilindungi dari potensi kejahatan tersebut serta membangun hubungan yang positif. ABSTRACT The aim of the authors of this journal is to examine criminal arrangements and accountability for perpetrators of sexual violence that cause children to be disturbed from achieving a future. Violence against children often makes people concerned, especially parents and families who have small children to be more vigilant. Sexual harassment is still a phenomenon that still occurs frequently these days. This is the role of parents, the family is very important to explore signs of children experiencing sexual harassment or violence. The impact experienced by children who received sexual violence is very long-lasting, besides having an impact on their health, another impact that is very influential is the impact on their mentality which will experience prolonged trauma or even until they are adults. Children will experience trauma as a result of sexual violence such as losing the child’s trust in adults, feeling insecure, sexually traumatized, and feeling helpless. Physically it may not bee to influential but mentally or psychologically it causes trauma and mental disorders that are not good. Here the role of parents, family, society is very important in providing protection for children, it is necessary to have a system, which includes a social welfare system for children and families. Communication is one of the solutions in preventing sexual violence that occurs in children, in addition to establishing communication so that a family can be open and harmonious with each other. Parents and families can provide protection to children through communication that exists between the two so that they can equip and protect children from lurking evil, create an attitude of openness, mutual respect, mutual respect and attitudes that support positive things done to children.

Page 235 of 247 | Total Record : 2464

 233   234   235   236   237 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue