Kertha Semaya
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Articles
2,464 Documents
<![CDATA[PENYEBARAN WEB SERIES DI TIKTOK: PERSPEKTIF HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[Primaratania Sri Randhana, Putu Bintang Indyra]]>;
<![CDATA[Dwijayanthi, Putri Triari]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 5 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i05.p01
<![CDATA[Penelitian ini memiliki tujuan untuk membagikan pengetahuan serta pemahaman tentang pelanggaran hak cipta atas oknum yang merekam Web series, serta memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum hak cipta web series yang diunduh atau direkam melalui screen recording yang nantinya diunggah pada aplikasi Tiktok. Penulisan jurnal ini, menerapkan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa Web series termasuk ke dalam karya sinematografi yang terdiri dari beberapa episode berplatform web. Perbuatan merekam Web series serta menggunggahnya dalam bentuk potongan-potongan video pada aplikasi Tiktok merupakan pelanggaran hak cipta, baik itu hak moral dan hak ekonomi dari pemegang hak cipta web series. Mengenai sanksi dari perbuatan tersebut telah dirumuskan pada Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta. Kebijakan hukum preventif dan represif digunakan pemerintah untuk mencegah pelanggaran hak cipta. Namun, hal tersebut tidak akan efektif bila tidak dibarengin dengan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan hak cipta. Pihak Tiktok juga memblokir serta mentake-down video dan pengguna yang melanggar hak cipta. ABSTRACT This study aims to share knowledge and understanding about copyright infringement of individuals who record Web series, as well as provide an understanding of legal protection for web series copyrights that are downloaded or recorded through screen recording which will later be uploaded to the Tiktok application. Writing in this journal applies normative juridical research methods with statutory and conceptual approaches. This study found that Web series are included in cinematographic works consisting of several web-platform episodes. The act of recording a Web series and uploading it in the form of video clips on the Tiktok application is a violation of copyright, both the moral rights and economic rights of the web series copyright holder. Regarding the sanctions for these actions, they have been formulated in Article 113 paragraph (3) of the Copyright Law. Preventive and repressive legal policies are used by the government to prevent copyright infringement. However, this will not be effective if it is not accompanied by public awareness of copyright protection. Tiktok also blocks and takes down videos and users who violate copyright.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN ALAT BUKTI SURAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA SECARA ONLINE DI LUAR PENGADILAN ]]>
<![CDATA[Putri Armadi, Dinda Ayuning Dwi]]>;
<![CDATA[Yudistira Darmadi, Anak Agung Ngurah Oka]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i03.p10
<![CDATA[Tujuan penulisan jurnal ini yaitu untuk memahami bagaimana pengaturan dan kedudukan alat bukti surat dalam proses sengketa perdata di luar pengadilan secara Online. Metodelogi yang digunakan dalam penulisan jurnal hukum ini yaitu penelitian hukum secara normatif dengan Pendekatan berdasarkan Undang-Undang, serta pendekatan Analisis Konseptual. Hasil studi menunjukan bahwa pembuktian alat bukti surat dalam Penyelesaian Perkara Perdata secara Online di Luar Pengadilan masih berorientasi pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah dicabut dengan UU No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alat bukti surat dalam perkara perdata merupakan hal yang sangat mendominasi apabila dibandingkan dengan alat bukti lainnya yang digunakan sebagai alat bukti penunjang sehingga kedudukan alat bukti surat pada sengketa perdata di luar pengadilan secara Online dapat disamakan dengan alat bukti konvensional sepanjang disepakati oleh para pihak. ABSTRACT The purpose of writing this journal is to understand the arrangement and position of documentary evidence in the Online civil dispute process outside of court. The methodology used in writing this legal journal is normative legal research with a law-based approach, as well as a conceptual analysis approach. The results of the study show that the proof of documentary evidence in Online Civil Case Settlement Outside of Court is still oriented towards Law Number 11 of 2008 which has been revoked by Law No. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, and Law no. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. Documentary evidence in civil cases is very dominant when compared to other evidence which is used as supporting evidence so that the position of documentary evidence in Online civil disputes outside court can be equated with conventional evidence as long as it is agreed upon by the parties.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN TERHADAP HAK PRIVASI MASYARAKAT SEBAGAI OBYEK DALAM PEMBERITAAN OLEH PERS ]]>
<![CDATA[Jelantik, Anak Agung Ayu Agung Devi Anjani]]>;
<![CDATA[Satyawati, Ni Gusti Ayu Dyah]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 8 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i08.p15
<![CDATA[Artikel ini bermaksud menganalisis pengaturan mengenai perlindungan hak privasi masyarakat sebagai objek dalam pemberitaan oleh pers dan upaya penyelesaian hukum dalam hal terjadi pelanggaran atas hak privasi tersebut dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi menunjukkan terdapat kekosongan norma dalam pengaturan hak privasi dalam UU Pers. Dalam hal terjadi pelanggaran hak privasi masyarakat sebagai objek dalam pemberitaan pers, maka dapat dilakukan upaya hukum melalui jalur non litigasi yang ditempuh melalui hak jawab dan hak koreksi. Jika hak jawab tidak dilayani, atau misalnya dilayani namun masih terjadi sengketa, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengadu kepada Dewan Pers. Dewan pers nantinya akan memberikan penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran kode etik. Dewan Pers juga akan menentukan bentuk rekomendasi penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) baik secara pidana maupun perdata dalam hal ditemukan adanya pelanggaran etika. This article aims to analyze the regulations regarding the protection of the public's right to privacy as an object in reporting by the press and legal resolution efforts in the event of a violation of that right to privacy by referring to Law Number 40 of 1999 concerning the Press (Press Law). This research applies normative legal research methods with statutory and conceptual approaches. The study results found a vacuum of norms regulating the Press Law's right to privacy. If there is a violation of the public's right to privacy as the object of press reporting, legal action can be taken through non-litigation means, which are taken through the right of reply and correction. If the right to reply is not served or is served, but a dispute continues, the party who feels aggrieved can complain to the Press Council. The Press Council will later provide an assessment regarding whether or not there has been a violation of the code of ethics. The Press Council will also determine the form of recommendations for resolving disputes through the courts (litigation) both criminally and civilly if an ethical violation is found.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN ROKOK KEPADA ANAK DI BAWAH UMUR ]]>
<![CDATA[Prasetya, Komang Erycko]]>;
<![CDATA[Yustiawan, Dewa Gede Pradnya]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 7 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i07.p07
<![CDATA[Penelitian ini guna mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan konsunen terhahdap penjualan rokok kepada anak di bawah unur dan upaya yang dapat dilakukan pemerntah dan warga negra untuk mencegah anak-anak menjadi pengguna rokok. Metde penelitian yang digunakan adalah penelitian kaidah normatif. Informasi yang diperoleh berasal dari studi kepustakaan yang mengacu pada sumber peraturan sekunder seperti buku-buku dan perturan perundang-undangan yang relavan untuk kasus tertentu. Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditark kesimpulan sebagai beikut (1) Perlindngan hukum bagi anak yang menggunakan tembakau masih belum optimal. Padahal Pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2012 No. 109 tentang Pengawasan Bahan Yang Mengandung Narkotika Pada Produk Tembakau melarang keras penjualan rokok terhadap anak berusia di bawah umur, pengingkaran terhadap peraturan tersebut terus terjadi. Hal ini biasa terjadi, sehingga anak-anak terus menjadi sasaran penjualan rokok oleh pengecer. (2) Pemerintah berusaha melindungi konsumen karena kandunggan tar dan nikotin pada prorduk rokok. Sebagai langkah preventiff, Badan Pengawas Obat dan Makaman (BPOM) menekan perusahaan dan produsen rokok untuk menberikan informasi yang jelas, akurat, dan jujur. Selain itu, promosi rokok juga memiliki efek lingkungan yang mempengaruhi anak di bawah umur. Oleh sebab itu, harus mengambil langkah yang tegas dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini. ABSTRACT This research aims to gain a better understanding of consumer protection against the sale of cigarettes to children under age and efforts that can be made by the government and citizens to prevent children from becoming smokers. The research method used is normative research. The information obtained comes from a literature study that refers to secondary regulatory sources such as books and laws and regulations that are relevant to certain cases. Based on the research results, the following conclusions can be drawn (1) Legal protection for children who use tobacco is still not optimal. Even though Article 25 of the Government Regulation of the Republic of Indonesia of 2012 No. 109 concerning Control of Substances Containing Narcotics in Tobacco Products strictly prohibits the sale of cigarettes to minors, violations of these regulations continue to occur. This is so common, that children continue to be targeted by retailers for cigarette sales. (2) The government tries to protect consumers because of the tar and nicotine content in cigarette products. As a preventive measure, the Drug and Cemetery Monitoring Agency (BPOM) is pressing cigarette companies and manufacturers to provide clear, accurate and honest information. In addition, cigarette promotion also has environmental effects that affect minors. Therefore, the government must take firm steps to overcome this problem.]]>
<![CDATA[KEPASTIAN HUKUM PROSEDUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN MAJELIS PEMERIKSAAN DISIPLIN KEDOKTERAN SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS YANG BERKEADILAN ]]>
<![CDATA[Hernasari, Astri]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 6 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i06.p01
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis prosedur pengambilan keputusan majelis pemeriksaan disiplin kedokteran dalam menyelesaikan sengketa medis di Indonesia dan dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap kasus penerapan prosedur pengambilan keputusan Majelis Pemeriksaan Disiplin Kedokteran pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 121/G/2013/PTUN-JKT Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor. 5/B/2014/PT.TUN.JKT.Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa prosedur pengambilan keputusan Majelis Pemeriksaan Disiplin Kedokteran dalam menyelesaikan sengketa medis di Indonesia didasarkan pada ketentuan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana diubah menjadi Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter Dan Dokter Gigi. Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap kasus penerapan prosedur pengambilan keputusan majelis pemeriksaan disiplin kedokteran pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 121/G/2013/PTUN-JKT jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor. 5/B/2014/PT.TUN.JKT berdasarkan pada Peraturan KKI No. 2 Tahun 2011 tentang tata cara penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi. This research aims to examine and analyze the decision-making procedures of the medical disciplinary board in resolving medical disputes in Indonesia and the legal considerations of judges in rendering decisions on cases involving the application of decision-making procedures by the Medical Disciplinary Board in the Administrative Court Decision Number 121/G/2013/PTUN-JKT Jo. The Decision of the Administrative High Court Number 5/B/2014/PT.TUN.JKT. The research falls under the category of normative legal research. The findings of the study conclude that the decision-making procedures of the Medical Disciplinary Board in resolving medical disputes in Indonesia are based on the provisions of the Indonesian Medical Council Regulation Number 2 of 2011, as amended by Indonesian Medical Council Regulation Number 20 of 2014 regarding the Procedures for Handling Cases of Alleged Violations of Discipline by Doctors and Dentists. The legal considerations of judges in rendering decisions on cases involving the application of decision-making procedures by the medical disciplinary board in the Administrative Court Decision Number 121/G/2013/PTUN-JKT Jo. The Decision of the Administrative High Court Number 5/B/2014/PT.TUN.JKT are based on the Indonesian Medical Council Regulation No. 2 of 2011 concerning the procedures for handling cases of alleged violations of discipline by doctors and dentists.]]>
<![CDATA[KONSEP RESTORATIVE JUSTICE UNTUK MENGURANGI OVER CAPACITY PADA PERKARA PIDANA ]]>
<![CDATA[Naufal Wala, Gevan]]>;
<![CDATA[Firmansyah, Hery]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i02.p19
<![CDATA[Tujuan dari studi untuk mengkaji mengenai konsep restrorative justice untuk mengurangi kapasitas lembaga pemasyarakatan dikaitkan dengan perundang-undangan. Studi ini memakai metode hukum normatif dengan memakai penelitian dari pendekatan perundang-undangan dan studi dokumen. Hasil studi menunjukkan jika tujuan dari konsep restorative justice untuk pengurangan kapasitas lembaga permasyarakatan sudah tepat, mengingat daya tampung yang tidak sesuai dengan jumlah narapidana. Terkait dengan undang-undang nomor 22 tahun 2022 Tentang Permasyarakatan, adanya hak dari tahanan ataupun narapidana, jika overkapasitas akan menyebabkan kurang maksimalnya penganyoman dari warga binaan lembaga permasyarakatan. Perlunya konsep restorative justice guna pengurangan kapasitas warga binaan merupakan hal yang tepat dilakukan demi terwujudnya kepastian hukum serta penegakan hukum. The purpose of the study is to examine the concept of restorative justice to reduce the capacity of correctional institutions in relation to legislation. This study uses a normative legal method using research from a statutory approach and document study. The results of the study show the restorative justice concept to reduce the capacity of correctional institutions is appropriate, considering that the capacity of correctional institutions in Indonesia does not match the number of prisoners. In relation to law number 22 of 2022 concerning Corrections, there are rights of detainees or convicts, if there is overcapacity it will result in less than optimal protection for the inmates of correctional institutions. The need for the concept of restorative justice to reduce the capacity of inmates is the right thing to do to achieve legal certainty and law enforcement.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI SMART CONTRACT DALAM CRYPTOCURRENCY: PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Afrihani, Azhara]]>;
<![CDATA[Dwijayanthi, Putri Triari]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 8 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i08.p06
<![CDATA[Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji karakteristik dari smart contract dalam transaksi cryptocurrency serta perlindungan hukum smart contract dalam transaksi cryptocurrency. Metode yang akan dipergunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).asil yang akan ditujukan pada penelitian ini adalah hasil bahwa smart contract merupakan sebuah program yang menyajikan perjanjian berbentuk digital dan juga merupakan sebuah perkembangan lanjutan dari blockchain dalam transaksi elektronik yang memberikan kemudahan dalam proses transaksi, khususnya transaksi cryptocurrency. Smart contract dapat dikatakan sebagai kontrak elektronik yang sah atau kontrak yang memiliki kepastian hukum yang mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku serta memenuhi syarat sahnya suatu kontrak di Indonesia. Dasar hukum yang dapat dijadikan perlindungan hukum smart contract berada pada Pasal 1320 KUHPerdata dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) Pasal 46 ayat (2) sepanjang tidak bertentangan dengan dengan peraturan yang berlaku serta harus memenuhi syarat sah suatu kontrak. ABSTRACK This study aims to examine the characteristics of smart contracts in cryptocurrency transactions and the legal protection of smart contracts in cryptocurrency transactions. The method in this research is a research method from normative law with a statutory approach (statue approach) and a conceptual approach (conceptual approach). The results to be addressed in this research are the results that a smart contract is a program that presents digital agreements and is also a further development of the blockchain in electronic transactions that provides convenience in the transaction process, especially cryptocurrency transactions. Smart contracts can be said to be valid electronic contracts or contracts that have binding legal certainty as long as they do not conflict with applicable regulations and meet the legal requirements of a contract in Indonesia. The legal basis that can be used as smart contract legal protection is in Article 1320 of the Civil Code and Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions (PSTE) Article 46 paragraph (2) as long as they are not contrary to applicable regulations and must fulfill the legal requirements of a contract.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI E-COMMERCE : PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Marlina, Winda]]>;
<![CDATA[Sudiarawan, Kadek Agus]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 6 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i06.p24
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi cara perlindungan hukum diberikan kepada konsumen ketika mereka mengalami kerugian akibat dari tindakan pelaku usaha dan juga untuk memeriksa jenis perlindungan yang diperoleh konsumen dalam transaksi jual beli melalui e-commerce. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk secara kritis menilai norma hukum terkait kekosongan norma. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik adalah hal yang sangat penting, dimana ini adalah upaya untuk memastikan ada kepastian hukum yang dapat memberikan perlindungan kepada konsumen. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 telah mengatur hak dan kewajiban konsumen, namun kenyataannya masih belum sepenuhnya melindungi konsumen dalam transaksi jual beli melalui e-commerce. Hal ini disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang belum diiringi oleh perkembangan hukum yang mengaturnya. The purpose of this study is to explore the way legal protection is provided to consumers when they experience losses as a result of the actions of business actors and also to examine the types of protection obtained by consumers in buying and selling transactions through e-commerce. This research uses normative legal methods with statutory and conceptual approaches to critically assess legal norms related to norm vacuum. The results of this study show that legal protection of consumers in electronic transactions is very important, where this is an effort to ensure there is legal certainty that can provide protection to consumers. Although the Consumer Protection Law, the Electronic Information and Transaction Law, and Article 49 of Government Regulation Number 82 of 2012 have regulated consumer rights and obligations, the reality is that they still do not fully protect consumers in buying and selling transactions through e-commerce. This is due to the development of science and technology that has not been accompanied by the development of laws that govern it.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN DALAM BERLANGGANAN KARTU PROVIDER PASCABAYAR ]]>
<![CDATA[Sadiqa, Hafsa Syahrain]]>;
<![CDATA[Nugroho, Andriyanto Adhi]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 10 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i10.p02
<![CDATA[Studi ini berupaya untuk menyelidiki perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen yang mengalami kerugian finansial saat berlangganan kartu penyedia pascabayar. Selain itu, juga mengeksplorasi kewajiban badan usaha atau penyelenggara yang bertindak sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif, dengan menggunakan prosedur berbasis hukum dan pendekatan berbasis kasus, yang bersumber pada sumber hukum primer dan sekunder. Berdasarkan temuan penelitian, perlindungan hukum bagi konsumen pengguna kartu pascabayar dituangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang hak-hak konsumen. Fokus utama dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada hak atas informasi. Selain itu, pelanggan yang merasa dirugikan mempunyai pilihan untuk mengajukan pengaduan baik kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Non Pemerintah (LPKSM) maupun Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Adapun pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh PT Telkomsel selaku pihak provider adalah memberikan kompensasi atau ganti rugi berupa pengurangan nilai tagihan pada bulan berikutnya]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN HARTA BERSAMA SUAMI DAN ISTRI YANG DIPEROLEH DARI PINJAMAN ORANG TUA DALAM PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI ]]>
<![CDATA[Udi Suryadi, Muhammad Nur]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 4 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/2024.v12.i04.p13
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai kedudukan harta bersama milik suami istri yang diperoleh dari hasil pinjaman orang tua agar dapat memberikan gambaran dalam pembagian harta gono-gini pada saat berakhirnya perkawinan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan mengambil sumber referensi dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta bersama suami dan istri selama perkawinan yang diperoleh dari hasil pinjaman orang tua termasuk bagian dari harta gono-gini yang harus dibagi dua antara suami dan istri saat perkawinan berakhir. Kesepakatan pinjaman yang dibuat oleh salah satu pihak suami atau istri menjadi tanggung jawab suami dan istri dengan memperhitungkan harta bagian masing-masing suami dan istri. Obyek harta yang disengketakan dalam perkara pembagian harta gono-gini harus jelas, lengkap dan terperinci data serta informasinya agar dapat membuktikan bahwa harta tersebut merupakan harta bersama yang menjadi bagian dari harta gono-gini, termasuk untuk pembuktian jika harta tersebut diperoleh dari hasil pinjaman dalam rangka pengembalian pinjaman sesuai kesepakatan. Ketidakjelasan data dan informasi obyek harta yang disengketakan berakibat gugatan tidak dapat diterima oleh majelis hakim seperti pada kasus yang ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg. This research aims to analyze the position of joint assets belonging to husband and wife obtained from parents' loans in order to provide an overview of the distribution of gono-gini assets (marital assets) at the end of the marriage based on Semarang District Court Decision Number 7/Pdt.G/2022/PN Smg. The research method used is normative law by taking reference sources from written regulations and provisions. The results of the research show that joint assets between husband and wife during marriage obtained from parents' loans are part of mutual assets which must be divided between husband and wife when the marriage ends. The loan agreement made by either husband or wife is the responsibility of the husband and wife taking into account the share of assets of each husband and wife. The object of property in dispute in the case of division of gono-gini assets must be clear, complete and detailed in data and information in order to prove that the property is joint property which is part of the gono-gini assets, including to prove if the property was obtained from the proceeds of a loan in the context of loan repayment according to agreement. The lack of clarity in the data and information on the disputed property object means that the lawsuit cannot be accepted by the panel of judges, as in the case in the Semarang District Court Decision Number 7/Pdt.G/2022/PN Smg.]]>
