cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 2,464 Documents
 7   8   9   10   11 
PENONAKTIFAN POLIS SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN ASURANSI AKIBAT PELANGGARAN ITIKAD BAIK DARI NASABAH PADA PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE Ni Luh Putu Ririn Kusumayanti; Anak Agung Ketut Sukranatha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 02, Februari 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (69.23 KB)

Abstract

As a big company needed a responsibility, especially for service users. Therefore, this paper will discuss the factors deactivation policy unilaterally by the insurance company as well as how the resolution of these issues. Deactivation policy can be regarded as a cancellation of the agreement in the absence of good faith of either party. Because, the filling SPAJ costumers provide information about the history of the disease is not true self and identity. Completion due to deactivation policy that the company would not return the cash value of the premium is therefore due to costumer error itself that ssince the beginning has no good faith.
PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT OLEH MAHKAMAH AGUNG TERKAIT DENGAN PUTUSAN PAILIT PT. DIRGANTARA INDONESIA I Wayan Sudana; I Wayan Suardana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 11, November 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (173.579 KB)

Abstract

Injunction Cancellation transactions in central Jakarta district court supreme court decision related to bancrupty of PT. Dirgantara Indonesia Aerospace is to determine wheter revocation of the court injunction business center Jakarta state supreme court decision related to the bancrupty of PT. Dirgnatara Indonesia accordance with statutory provision which accurs. Methods of this journal are wearing writing method normative juridical law. Coclusion of this paper that deals cancellation injunction in central Jakarta district court supreme court decision related to the bancrupty of PT. Dirgantara Indonesia is not in accordance to the laws and regulations that occur because not filed by the Chancellor of the Exchequer republic Indonesia.
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN TERKAIT CACAT TERSEMBUNYI PADA BARANG ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI ONLINE Komang Bulan Tri Laksmi Devi; Ni Ketut Supasti Dharmawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (352.03 KB)

Abstract

Transaksi online merupakan suatu kegiatan jual beli barang antara konsumen dengan pelaku usaha secara tidak langsung melalui media internet. Dalam transaksi online khususnya pada barang elektronik, terkadang ada cacat tersembunyi pada objek barang elektronik. Cacat tersembunyi terjadi acapkali karena faktor kelalaian pelaku usaha memperdagangkan barangnya. Sehubungan dengan hal tersebut, timbul permasalahan bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen terkait cacat tersembunyi pada barang elektronik dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha berkaitan dengan cacat tersembunyi pada barang elektronik dalam transaksi online. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen terkait cacat tersembunyi pada barang elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjamin mutu barang yang diproduksi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf d Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam hal pelaku usaha tidak memberikan informasi jelas dan jujur mengenai barang yang dijualnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 UUPK juncto pasal 12 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diketahui bahwa pelaku usaha wajib bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang terjadi dalam transaksi online. Kata Kunci: Transaksi Online; Konsumen; Cacat Tersembunyi.
PERANAN ASAS GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN DI INDUSTRI PERBANKAN Gustav Satria Arief Bimantara; I Gusti Ketut Ariawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 06, Juli 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (93.922 KB)

Abstract

The implementation of principles Good Coorporate Governance for the bank’s internal improvement has been sure of giving the strong fundamentally for the prudential and profesionality. The Implementation of principles Good Coorporate Governance will give the possibility of self regulatory that controlling the behavior of management and all of staf according to professional principles, business ethic, accountability, and transparency. The Implementation of principles Good Coorporate Governance will be a fundamental aspect for developing of business and institutions will be a fundamental aspect for banking industry.
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KONSULTAN HUKUM DALAM KEGIATAN PASAR MODAL I Gede Andre Santika; Ni Nengah Adi Yaryani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 04, Juni 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (231.251 KB)

Abstract

On the national building program capital market has an important role because capital market is one of alternatives or the means for collecting the funds from society. In capital market mechanism in Indonesian has a supporting profession which is know as the legal consultant. Legal consultant in capital market must be responsible for the legal audit and the legal opinion, where the legal opinion given by the legal consultant will assist the company to get the process of go public. By means of normative method, this paper will give explanation and comprehension concerning the role and the responsibility of a legal consultant in the capital market activity. Where the legal consultant is independent side which is trusted of the skill and the integrity to do the legal audit and give the legal opinion independently to the capital market activity. So based on the skill and the integrity a legal consultant has responsible continually not only to emiten but also to the investor.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA ASING YANG BEKERJA DI INDONESIA Ida Ayu Mirah Bijas Swari; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.245 KB) | DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i02.p05

Abstract

Penggunaan tenaga kerja asing saat ini masih banyak dan sulit dihindarkan dikarenakan beberapa faktor, yang diantaranya dalam kegiatan penanaman modal dalam rangka pembangunan nasional dan untuk penguasaan dan alih teknologi sebagai proses berlanjut dan berkesinambungan sehingga memungkinya adanya penggunaan tenaga kerja asing,masih minimnya tenaga kerja Indonesia yang ahli dan terampil untuk menggantikan tenaga kerja asing. kurang tersedianya tenaga kerja Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk melakukan pekerjaan yang tersedia,penggunaan mesin-mesin berteknologi canggih yang memiliki resiko tinggi jika yang menangani bukan dari tenaga ahli,semakin menjamurnya usaha-usaha yang membutuhkan tenaga kerja warga Negara asing. Di Indonesia telah memiliki aturan hukum yang mengatur tentang tenaga kerja asing, baik bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga kerja asing atas dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing,apa saja sanksi hukum bagi pemberi kerja yang tidak membayar dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing. Jenis penulisan yuridis normatif dimana pendekatan dilakukan melalui menelaah terori-teori, asas-asas, peraturan, konsep-konsep.Sehingga perlindungan hukum bagi tenaga kerja asing ialah mewajibkan pemberi kerja membayar dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing, dan sanksi administrative yang dapat dikenakan bagi pemberi kerja yang tidak membayar dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Asing
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA (NATUURLIJKE PERSOON) DALAM HUKUM KEPAILITAN TERKAIT ADANYA ACTIO PAULIANA I Komang Indra Kurniawan; Ngakan Ketut Dunia
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Januari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (32.838 KB)

Abstract

This writing is entitled Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga (NatuurlijkePersoon) Dalam Hukum Kepailitan Terkait Adanya Actio Pauliana. The Debitor cannotpay their credits to Creditors that they give a notice of bankruptcy onto the court. It canbe assumed that the Debitor has a not-so-good deed that he transfers the wealth ontothe third party (Natuurlijke Persoon) which results in that the wealth of the Debitorscannot be seized before judgement. This research was purpose to know the role ofCurator on Actio Pauliana and the legal protection for the third party (NatuurlijkePersoon)..The method that was used in this writing was the research method of normativelaws with some approaching based on Constitution point of view.The finding of this research was that the Curators hold a significant role inregulating and settling the Debitor’s wealth of bankruptcy and have rights to proposethe Actio Pauliana. The third party (Natuurlijke Persoon) who had done the law act tothe Debitor of bankruptcy has to restore the objects in the agreement and have rights topropose a legal protection as concuren creditors.
KAJIAN TENTANG IZIN PADA INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN Ni Made Sellia; Ida Bagus Putra Atmadja
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 9 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (361.047 KB) | DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i08.p01

Abstract

Karya ilmiah ini membahas permasalahan terkait konflik norma pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur kewajiban memiliki izin edar dikecualikan terhadap pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui izin pada industri rumah tangga pangan dan tanggung jawab pelaku usaha industri rumah tangga pangan terhadap pangan yang diedarkannya. Adapun metode penulisan yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (The Statue Approach). Hasil dari penelitian ini adalah terkait pemberlakuan izin edar pada makanan dan minuman produksi industri rumah tangga pangan kemudian mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan berdasarkan asas lex specialis derogate legi generali. Meskipun izin edar dikecualikan pada industri rumah tangga pangan, namun industri rumah tangga pangan wajib untuk memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT). Kata Kunci : industri rumah tangga, izin, pangan.
AKIBAT KEPAILITAN TERHADAP ADANYA PERJANJIAN HIBAH Gede Adi Nugraha; I Ketut Keneng
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (132.191 KB)

Abstract

Makalah ini berjudul akibat kepailitan terhadap adanya perjanjian hibah. Latar belakang penulisan ini adalah beberapa peraturan yang dibuat di Indonesia mengatur mengenai kepailitan, namun kenyataanya masih saja terdapat cara yang dilakukan oleh debitur (pailit) untuk mempertahankan hartanya agar tidak disita seluruhnya oleh Lembaga Kepailitan. Dengan cara hibah, debitur (pailit) dapat terbebas dari penyitaanharta pailit. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sendiri belum mengatur bahwa penarikan kembali dan penghapusan hibah dapat dikarenakan kepailitan yang dialami oleh debitur (pailit). Tujuan penulisan ini adalah untukmenganalisis akibat hukum kepailitan terhadap adanya perjanjian hibah yang dilakukan oleh debitur (pailit). Dalam penulisan ini digunakan metode hukum normatif yangpemecahan masalahnya didasarkan pada literatur dan perundang-undangan. Kesimpulan dalam penulisan ini adalah hibah yang dilakukan oleh debitur (pailit) dapat dimintakanpembatalan kepada pengadilan dan dinyatakan batal demi hukum, apabila kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan, debitur mengetahui bahwatindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN MEREK ASING DENGAN HAK PRIORITAS DI INDONESIA Ida Ayu Sintya Naraswari Manuaba; I Wayan Parsa
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 12 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.868 KB)

Abstract

Merek memiliki peranan yang sangat penting di era modern ini, sehingga diperlukan adanya suatu perlindungan hukum terhadap merek yang telah didaftarkan. Terdapat adanya aspek perlindungan Kekayaan Intelektual pada negara - negara anggota dari Konvensi Paris atau World Trade Organization (WTO) berupa Hak Prioritas. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara lebih jelas mengenai prosedur pendaftaran perlindungan merek terhadap merek asing dengan hak prioritas di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap merek asing yang didaftarkan dengan hak prioritas. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan dengan jenis pendekatan perundang - undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa prosedur pendaftaran perlindungan merek asing dengan hak prioritas di Indonesia wajib melalui permohonan pendaftaran didasarkan permintaan pendaftaran pertama di negara asal dapat memohon perlindungan hukum (first to file) sesuai jangka waktu tertentu 6 atau 12 bulan disertakan bukti penerimaan permohonan pendaftaran pertama kali berupa bukti surat serta tanda terima yang berisi kejelasan tanggal permohonan pendaftaran dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan Paris Convention serta ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 UU No. 20 Tahun 2016. Adapun perlindungan hukumnya dilakukan melalui dua cara yakni perlindungan secara preventif dan represif. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pendaftaran Merek, Hak Prioritas

Page 9 of 247 | Total Record : 2464

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue