cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 2,464 Documents
 6   7   8   9   10 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS BEREDARNYA PRODUK OBAT YANG TIDAK MENCANTUMKAN KETERANGAN HALAL/TIDAK HALAL Sari Dwi Pangestu; Ida Bagus Putra Atmadja
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 12 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (246.702 KB)

Abstract

Obat merupakan salah satu barang yang penting dalam kehidupan manusia. Namun, banyaknya obat yang beredar di masyarakat ternyata banyak yang tidak mencantumkan label halal. Keresahan akan ketidakhalalan obat ini muncul setelah kasus salah satu produk obat yang sudah lama beredar di masyarakat ternyata mengandung bahan yang tidak halal tetapi tidak mencantumkan informasi bahwa produk tersebut tidak halal. Hal tersebut sangat merugikan konsumen khususnya yang beragama islam mengingat kehalalan merupakan hal yang sangat penting bagi orang islam. Selanjutnya dalam penulisan ini akan dicoba membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk obat yang tidak mencantumkan label halal dan tanggung jawab produsen terhadap produk obat yang tidak mencantumkan label halal. Penulisan ini dilakukan penelitian dengan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan menelaah peraturan yang memiliki kaitan dengan upaya perlindungan konsumen. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi konsumen dilakukan dengan senantiasa menegakkan hak-hak konsumen dan melakukan 3 sistem pengawasan yaitu sistem pengawasan preventif, sistem pengawasan khusus, dan sistem pengawasan insidental. Tanggung jawab dari produsen adalah berupa ganti rugi baik secara materil maupun immateril dan melakukan penarikan terhadap produk yang tidak mencantumkan informasi yang jelas pada kemasannya. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Obat, Label Halal.
TANGGUNG JAWAB PT. PARADISE BALI TOUR AND TRAVEL ATAS KERUGIAN YANG DIALAMI KONSUMEN AKIBAT TIDAK TERPENUHINYA KLAUSULA-KLAUSULA DALAM PENAWARAN Anak Agung Ngurah Dinda Putra Narendra; Dewa Gde Rudy; Suatra Putrawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dengan meningkatnya mobilitas masyarakat maka bisnis biro perjalanan semakinmarak di berbagai kota besar. Namun terdapat permasalahan hukum yang sering terjadi,yaitu banyaknya pengguna jasa yang mengalami kerugian akibat promosi yangditawarkan pihak travel dengan memberikan informasi terlalu berlebihan. Padakenyataannya akan banyak pengguna jasa yang dirugikan. Jadi, disinilah diperlukanadanya rasa tanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan berkaitandengan hukum yang berlaku demi tercapainya keadilan bagi kedua belah pihak. Makadari hal tersebut dibuatlah tulisan yang berjudul “Tanggung Jawab PT. Paradise BaliTour and Travel Atas Kerugian Yang Dialami Konsumen Akibat Tidak TerpenuhinyaKlausula-Klausula Dalam Penawaran”. Dengan menggunakan metode penelitian hukumempiris, tulisan ini memberi pengetahuan mengenai tanggung jawab yang diberikan PT.Paradise Bali Tour and Travel atas kerugian yang dialami wisatawan. PT. Paradise BaliTour and Travel bertanggungjawab secara kontraktual terhadap konsumen yangmengalami kerugian, yang mana mengacu kepada prinsip tanggung jawab mutlak.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROFESI ARTIS DIBAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK A.A.Gde Agung Kresna Dalem; Anak Agung Ketut Sukranatha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 5 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (248.088 KB)

Abstract

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan juga penerus pembangunan yaitu generasi penerus yang di persiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan juga menjadi pemegang kendali masa depan suatu bangsa, tidak terkecuali bangsa Indonesia. Pengaturan hukum di Indonesia yang membahas mengenai perlindungan tenaga kerja anak sudah sangat jelas, namun dilihat dari kenyataanya peraturan yang dibuat sangat jauh berbeda dengan apa yang sudah terjadi pada saat sekarang ini. Penulisan jurnal ini bertujuanuntuk mengetahui pengaturan terhadap profesi artis di bawah umur di Indonesia serta mengetahui perlindungan hukum terhadap artis cilik yang merupakan Tenaga Kerja Anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penulisan jurnal ini menyimpulkan bahwa Pengaturan mengenai profesi artis di bawah umur di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- 14 Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Perlindungan Hukum mengenai profesi artis di bawah umur ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 66,. Pasal 78,. dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35. Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Artis Di Bawah Umur, Undang-Undang Perlindungan Anak.
AKIBAT HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH DI BALI OLEH ORANG ASING DENGAN PERJANJIAN NOMINEE I Wayan Eri Abadi Putra; I Gusti Nyoman Agung
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (147.142 KB)

Abstract

Penelitian mengenai Akibat Hukum Terhadap Kepemilikan Tanah Di BaliOleh Orang Asing Dengan Perjanjian Nominee. Penelitian ini bertujuan untukmengetahui latar belakang dibuatnya perjanjian nominee dan untuk mengetahuiakibat hukum terhadap perjanjian nominee yang disengketakan oleh para pihak.Dalam penelitian jurnal ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Hasilpenelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang dibuatnya perjanjian nomineetersebut dikarenakan hak pakai dianggap tidak menguntungkan pihak asing.Sehingga muncul keinginan dari pihak asing untuk mensiasati peraturan yangberlaku. Sedangkan akibat hukum yang ditimbulkan dalam perjanjian nomineebila terjadi sengketa oleh para pihak adalah perjanjian tersebut menjadi tidak sahkarena telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, makaperjanjian nominee adalah perjanjian yang batal demi hukum.
TANGGUNG JAWAB OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI PENGGANTI BANK INDONESIA DALAM PENGAWASAN LEMBAGA PERBANKAN Ni Made Nita Widhiadnyani; I Gede Yusa
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (293.16 KB)

Abstract

Penulisan ini berjudul “Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan sebagai Pengganti Bank Indonesia dalam Pengawasan Lembaga Perbankan” yang bertujuan untuk membahas mengenai kedudukan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sebagai lembaga pengawasan perbankan dan tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengganti Bank Indonesia dalam pengawasan lembaga perbankan. Dalam penulisan ini, digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan yang dapat ditarik melalui tulisan ini adalah kedudukan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sebagai lembaga pengawasan perbankan dimana kedudukan Otoritas Jasa Keuangan diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan dan kedudukan dari Bank Indonesia diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia dimana tugas dari Bank Indonesia yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank serta tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan sebagai penggati Bank Indonesia dalam pengawasan lembaga perbankan dimana Otoritas Jasa Keuangan akan lebih mengawasi aspek mikroprudensialnya, sedangkan aspek makroprudensial tetap ada di Bank Indonesia.
PELAKSANAAN SISTEM PENGUPAHAN PEKERJA OUTSOURCING PADA KOPERASI KARYAWAN (KOPKAR) COCA-COLA UNIT BALI DI DENPASAR I Putu Widhi Semarajaya; I Nyoman Mudana; I Made Pujawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.555 KB)

Abstract

Judul dari penelitian ini adalah pelaksanaan sistem pengupahan pekerja outsourcing pada Koperasi Karyawan Coca-Cola Unit Bali di Denpasar. Penelitian ini bermaksud mengetahui sistem pengupahan bagi pekerja outsourcing pada Koperasi Karyawan Coca-Cola Unit Bali di Denpasar serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi sistem pengupahan pekerja outsourcing pada Koperasi Karyawan Coca-Cola Unit Bali di Denpasar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yuridis. Kesimpulan dari tulisan ini bahwa sistem pengupahan yang diterapkan Koperasi Karyawan Coca-Cola Unit Bali di Denpasar adalah sistem upah jangka waktu bulanan dan pemotongan upah terhadap pekerja yang sakit/izin sedangkan faktor dalam pemberian upah yang layak kepada para pekerja outsourcing yakni karena faktor biaya hidup dan produktifitas kerja.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG TIDAK DIBERIKAN BUKU PANDUAN DAN BUKU SERVIS OLEH DEALER Cokorda Gandi Brahmanta Jaya; I Gusti Ayu Putri Kartika
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 6 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (155.289 KB)

Abstract

Penulisan ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Tidak Diberikan Buku Panduan dan Buku Servis oleh Dealer ” yang bertujuan untuk membahas mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha dan perlindungan hukum terhadap konsumen yang tidak mendapatkan buku panduan dan buku servis oleh dealer sebagai pelaku usaha. Dalam penulisan ini, digunakan metode penelitian hukum normatif. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui bentuk perlindungan yang diberikan kepada konsumen terhadap tidak diberikannya buku panduan dan buku servis oleh dealer Kesimpulan yang dapat ditarik melalui tulisan ini adalah pertanggungjawaban pelaku usaha dan perlindungan hukum terhadap konsumen yang tidak mendapatkan buku panduan dan buku servis yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PESERTA TIDAK MAMPU BPJS KESEHATAN DALAM MENGAKSES JASA PELAYANAN KESEHATAN DI RSU PURI RAHARJA (DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN) Nyoman Rexa Danandhika; Suatra Putrawan; I Nyoman Bagiastra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.761 KB)

Abstract

Dalam pasal 4 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditentukan bahwa hak konsumen yang mendapatkan jaminan khususnya kesehatan serta mendapatkan perlindungan hukum. Badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) khususnya peserta PBI meliputi orang yang tergolong tidak mampu. rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan seharusnya tidak membeda-bedakan status sosial seseorang didalam masyarakat, baik itu orang yang mempunyai harta ataupun orang yang tidak mampu. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha terkait hak-hak pasien tidak mampu sebagai peserta BPJS PBI di RSU Puri Raharja serta untuk mengetahui apakah peserta BPJS PBI telah mendapatkan informasi yang jelas dari BPJS kesehatan. Pentingnya dilakukan penelitian untuk menemukan kesenjangan antara norma dan perilaku maasyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan fakta, artinya dalam menelaah permasalahan yang ada dikaji berdasarkan fakta yang ada dilapangan dan ditunjang dengan disiplin ilmu dan peraturan-peraturan secara langsung. Hasil penelitian menunjukkan hak-hak pasien tidak mampu peserta BPJS kesehatan di RSU Puri Raharja dianggap tidak optimal dari segi jasa pelayanan kesehatan bila dilihat dalam kasus persalinan yang ditolak oleh rumah sakit dan Peserta BPJS PBI telah mendapatkan informasi yang jelas dari BPJS Kesehatan, hal tersebut terletak pada kendala dalam penerapannya yang terletak terutama kesadaran pada peserta yang kurang menyerap atau menerima informasi yang diberikan oleh BPJS Kesehatan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UPAH PEKERJA DI BAWAH UMUR PADA WANGSUH LOUNDRY DENPASAR TIMUR I Wayan Maydy Pradana Putra; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Januari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.022 KB)

Abstract

Salah satu masalah pekerja dibawah umur harus memperoleh perhatian khusus, adalah upah pekerja di bawah umur. Upah pekerja di bawah umur harus mendapatkan perlindungan yang memadai baik dari segi hukum maupun sosialnya, namun yang terjadi realitanya bahwa perlindungan terhadap upah pekerja di bawah umur kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah dan juga faktor pemilik usaha yang tidak mengetahui peraturan mengenai perlindungan upah pekerja di bawah umur. Salah satu nya pada wangsuh laundry Denpasar timur disini terdapat pekerja di bawah umur dimana pemilik usaha tanpa memperhatikan upah dan hak-hak pekerja di bawah umur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris dan pendekatan perundang-undangan dan analisis-konseptual hukum penulis melalui E-jurnal ini akan membahas dua permasalahan hukum utama yakni: bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap upah pekerja dibawah umur pada Wangsuh Laundry Denpasar Timur dan apakah kendala-kendala perlindungan hukum terhadap upah pekerja dibawah umur di Wangsuh Laundry Denpasar Timur. Melalui penelitian E-jurnal ini, adapun kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut: 1) Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap upah pekerja dibawah umur pada wangsuh laundry Denpasar timur belum dapat ditegakkan secara efektif, faktor ketidaktahuan dari pengusaha maupun orang tua pekerja tentang perlindungan hukum terhadap upah pekerja dibawah umur ditambah lagi tidak terjalinnya pengawasan yang efektif atau sinergi yang baik antara pihak-pihak terkait ; 2) pengawasan yang tidak efektif akibat jumlah aparatur pemerintah yang terbatas, budaya membantu perekonomian orang tua , sikap apatis masyarakat terhadap upah pekerja dibawah umur ,dan tidak terjalinnya kerjasama dan koordinasi antara pihak-pihak terkait seperti pengusaha, masyarakat, pemerintah dan lain-lain merupakan kendala-kendala guna melaksanakan perlindungan terhadap pekerja dibawah umur itu sendiri. Kata Kunci : Perlindungan, Upah, Pekerja di bawah umur
PENGATURAN TERHADAP KEPAILITAN TRANSNASIONAL DI INDONESIA Putu Ayu Ossi Widiari; A.A. Sri Indrawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 10 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (175.269 KB)

Abstract

Jurnal ini berjudul “Pengaturan Terhadap Kepailitan Transnasional di Indonesia”. Adapun permasalahan dalam jurnal ini mengenai pengertian kepailitan transnasional dan pengaturan mengenai kepailitan transnasional di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif dimana terdapat norma konflik di dalam ketentuan perundang-undangan. Kesimpulan yang dapat ditarik yakni, dapat dijabarkan bahwa kepailitan transnasional adalah keadaan dimana suatu kasus kepailitan yang melewati batas teritorial dari suatu negara dimana didalamnya terdapat unsur-unsur asing yaitu kreditur dan/atau asetnya. Seiring perkembangan zaman adanya kepailitan transnasional kerap kali terjadi, tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pengaturan mengenai kepailitan transnasional belum tegas sehingga belum dapat menyelesaikan permasalahan kepailitan transnasional. Kata Kunci: Kepailitan, Transnasional, Indonesia

Page 8 of 247 | Total Record : 2464

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue