cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 2,464 Documents
 5   6   7   8   9 
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP TENAGA KERJA KONTRAK SEBELUM BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU Putu Vista Viani; Suhirman .
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Juli 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.653 KB)

Abstract

Penulisan karya ilmiah ini membahas tentang pemutusan hubungan kerja terhadap tenaga kerja kontrak sebelum berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu. Latar belakang diangkatnya permasalahan ini dikarenakan dalam hubungan kerja biasanya terjadi pemutusan hubungan kerja, yang dalam hal ini dialami oleh tenaga kerja kontrak yang pemutusan hubungan kerjanya terjadi sebelum berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu. Tujuan dari karya ilmiah ini untuk mengetahui ketentuan yuridis pemutusan hubungan kerja terhadap tenaga kerja kontrak sebelum berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu. Karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Kesimpulan yang dapat ditarik dalam pembahasan ini yaitu dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diatur apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu, pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkanmembayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja, Tenaga Kerja Kontrak, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
TANGGUNG JAWAB PENJAMIN TERHADAP DEBITUR YANG TIDAK DAPAT MEMENUHI PRESTASI KEPADA KREDITUR Cok Istri Ratih Dwiyanti Pemayun; Komang Pradnyana Sudibya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Juli 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.785 KB)

Abstract

Dewasa ini kebutuhan manusia sangatlah beraneka ragam dan tingginya biaya hidup manusia. Sehingga dalam mendapatkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dapat dengan meminjam uang di Bank, koperasi, maupun orang lain. Rumusan masalah dalam jurnal ini adalah bagaimana tanggung jawab penjamin kepada kreditur apabila debitur tidak dapat memenuhi prestasinya dan bagaimana upaya penyelesaian kredit apabila debitur tidak dapat memenuhi prestasinya kepada kreditur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil analisis menunjukan bahwa penjamin tidak bertanggung jawab secara mutlak karena terdapat jaminan kredit antara kreditur dan debitur, serta upaya penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan melalui tiga tahapan yaitu penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali. Kata Kunci : Tanggung Jawab, Kredit, Penjamin, Debitur, Kreditur
PEMBERIAN SANKSI HUKUM BAGI PERUSAHAAN BERKAITAN DENGAN PELANGGARAN KEWAJIBAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY I Gede Arya Badra Suta; Desak Putu Dewi Kasih; A.A. Sagung Wiratni Darmadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (312.906 KB)

Abstract

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan inti dari etika bisnis, dimana suatu perusahaan tidak hanya berpijak pada kewajiban ekonomis dan legal saja kepeda pemegang saham, tetapi juga mempunyai kewajiban sosial maupun lingkungan terhadap pihak lain yang berkepentingan. Di Indonesia sudah terdapat berbagai ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan, namun masih saja ada perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial tersebut. Oleh karena itu, dilakukan penelitian mengenai pemberian sanksi hukum bagi perusahaan berkaitan dengan pelanggaran kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengerti mengenai sanksi hukum bagi perusahaan yang melanggar kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Sumber hukum yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian hukum. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah pemberian sanksi hukum terhadap pelanggaran kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan belum diatur secara jelas baik itu sanksi hukum perdata maupun sanksi hukum pidana didalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Sehingga terdapat suatu kekaburan norma yang akan menimbulkan suatu ketidakpastian hukum. Hal tersebut dapat diatasi dengan merevisi undang-undang terkait oleh pemerintah sebagai upaya untuk penegakan hukum terhadap pelanggaran kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan, dan perusahaan dalam menjalankan kewajiban tanggung jawab sosial lebih menekankan pada kesesuaian kebutuhan masyarakat setempat agar tepat guna dan tepat sasaran. Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Sanksi Hukum, Kekaburan Norma
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN SEBAGAI KONSUMEN PELAYANAN KESEHATAN NON MEDIS TUKANG GIGI Yohanna Feryna; I Gusti Ayu Puspawati; Dewa Gde Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 04, Mei 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (43.699 KB)

Abstract

Handyman teeth are those who do the work in the sector of dental health, whichdoes not have an official certificate from the Department of Health or educationalinstitution that is recognized by the Department of Health. In addition, Handyman teethdoes not have the provision of dentistry in accordance with medical principles and skillsacquired from generation to decline so it is possible there are many errors andomissions that harm patients. Because the law governing the rights of consumers inIndonesia is not optimally, it is not uncommon that patients be aggrieved without faulton his side in touch with health care providers, almost to say "can not afford" and claimdamages or to enforce their rights.
PELAKSANAAN PENGIKATAN JAMINAN FIDUSIA DALAM KREDIT PERBANKAN Ketut Marita Widyasari Puspita; I Gusti Ayu Puspawati; Marwanto -
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 01, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (82.078 KB)

Abstract

The term of Fiduciary has known in Article 1 paragraph 2 of Act 42 of 1999 about Fiduciary which says that Fiduciary is a guarantee of the moving objects, both tangible and intangible, as defined in Law Nomer 4 of 1996 about The Right Dependents, who remain in control of fiduciary giver, as collateral for the repayment of certain debts which gives precedence to the receiver position against other creditors fiduciary. Fiduciary shall be registered through the official Fiduciary registration office, which is The Ministry of Law and Human Rights. So the creditors whom be the first to register the fiduciary is the recipient which considered by the creditor are parties to the agreement fiduciary.
EKSISTENSI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS Made Pramanaditya Widiada; Desak Putu Dewi Kasih; Ni Putu Purwanti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (361.401 KB)

Abstract

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta. Notaris sebelum bertugas menjalankan jabatannya telah bersumpah bahwa dalam menjalankan tugasnya yang berkaitan dengan kepercayaan serta rahasia kliennya maka Notaris diwajibkan untuk merahasiakan segala sesuatu yang didapatkannya berhubungan dengan akta yang dibuat. Namun seiring berjalannya perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat sehubung dengan Rahasia Jabatan Notaris jika akta yang dibuat berindikasi tindak pidana sehingga Notaris yang bersangkutan kemudian akan dipanggil dimintai keterangan maupun pemeriksaan terhadap akta yang dibuatnya tersebut tentunya hal ini akan dilema bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya untuk menjaga rahasia jabatan atau untuk memberikan kesaksian sehingga membuka isi rahasia pada akta yang dibuatnya. Perlindungan Hukum tentunya sangat dibutuhkan oleh semua Notaris di Indonesia dalam melaksanakan tugasnya yang senan tiasa tidak menuntut kemungkinan berhubungan dengan tindak pidana. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah perlindungan terhadap Notaris sehubung dengan pemeriksaan terkait dugaan pidana yang dalam proses ini berhubungan dengan Majelis Kehormatan Notaris (MKN).Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini yaitu dengan menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yaitu suatu tipe penelitian dengan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten yang kemudian akan dipergunakan sebagai acuan dasar dalam melakukan pemecahan terhadap masalah. Pendekatan yang dipergunakan pada penelitian ini adalah pendekatan konseptual (conceptual approach) serta pendekatan perundang-undangan (statute approach). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan dan buku kepustakaan serta dianalisis dengan metode interpretasi sistematis.Hasil dari penelitian ini bahwa perlindungan hukum yang dilaksanakan oleh MKN kepada Notaris terkait dugaan pidana salah satunya yaitu melalui kehadiran MKN dalam melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk melakukan pengambilan fotokopi akta minuta. Notaris baik yang melakukan maupun tidak melakukan tindak pidana apabila tidak ada kaitannya dengan profesi jabatan Notaris, maka MKN Wilayah akan melindungi Notaris dengan cara menolak dalam memberikan persetujuan pengambilan akta dengan alasan “tidak berwenang” memberikan persetujuan atau penolakan pemeriksaan atas kasus tersebut.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Fotokopi Akta Minuta, Notaris, Majelis Kehormatan Notaris.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM HAL BENDA JAMINAN BERALIH Andre Purna Mahendra; I Dewa Nyoman Sekar
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 09, September 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (136.698 KB)

Abstract

Stipulation of Article 23 paragraph (2) and Article 3 of law concerning legalprotection for creditor in case altering the fiduciary shall be registration or theobligation of the debtor to provide alternative substituting assurance which shares theequal value. Upon normative legal research analysis, it shall be concluded that theaction committed by the debtor in altering the fiduciary warrant object without anyconsent by the recipient of fiduciary shall be a breach of law, as it is prohibited by law.Hence, this writing shall explain the legal protection for creditor in case altering thefiduciary warrant object.
AKIBAT HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS TERJADINYA FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA) Putu Parama Adhi Wibawa; I Ketut Artadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 06, Oktober 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (303.034 KB)

Abstract

Engagement is a legal relation on wealth between two or more people, on thebasis of a party reserves the right (creditor) and the other party is obliged to (debtor)for something accomplishment. In the engagement, if the debtor doesn’t voluntarilymeet their obligations in good faith, then the creditor may request the assistance of lawpush the debtor to fulfil its obligation. Force majeure regulated in Article 1244 of theCivil Code. This article is about the restitution payment, as well as issues related to theburden of proof, in the event of default, the debtor sentenced to pay the restitution if thedebtor couldn’t prove that a default was caused by unexpected circumstances or beyondthe ability of the debtor. Debtor has an obligation to do something, but it turns out thatthe debtor doesn’t fulfil its obligations, then the resulting losses on the debtor. Thepurpose of this paper is to understand the elements of force majeure and to determinethe legal consequences of the debtor upon the occurrence of a force majeure. By usingthe normative method, the conclusion discovered that there are two theories about forcemajeure, namely the theory of absolute and the theory of relative. According to thetheory of absolute, the debtor in the state of force majeure, if the fulfillment of theachievement is not possible to be fulfilled by anyone. While according to the theory ofrelative, force majeure occurs when debtor might have a chance to fulfill theachievement with a big sacrifice. A result of negligence causing the force majeure thenthe debtor unable to perform its obligation in accordance with what has been agreedand the debtor must replace the losses incurred.
PELAKSANAAN PENERBITAN BANK GARANSI SETELAH TERBITNYA PERPRES NO 95 TAHUN 2007 PADA BNI CABANG DENPASAR Ni Putu Purnama Andari; Ida Bagus Putra Atmadja; Ida Bagus Putu Sutama
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 4 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (187.718 KB) | DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i04.p10

Abstract

Bank Garansi merupakan jaminan dalam bentuk surat jaminan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk melindungi kepentingan pihak ketiga. Penerbitan Bank Garansi sudah seharusnya berpedoman pada peraturan yang berlaku. Permasalahan yang dapat diangkat adalah bagaimana pelaksanaan penerbitan bank garansi setelah terbitnya Perpres Nomor 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bagaimana upaya BNI untuk menyelesaikan permasalahan terkait waktu penerbitan bank garansi setelah dikeluarkannya Perpres Nomor 95 Tahun 2007. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penerbitan bank garansi pada BNI Cabang Denpasar dan Upaya bank untuk menyelesaikan permasalahan terkait waktu penerbitan bank garansi setelah terbitnya Perpres Nomor 95 Tahun 2007. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris. Hasil studi menunjukkan setelah diterbitkannya Perpres Nomor 95 Tahun 2007 pelaksanaan penerbitan bank garansi dijalankan seperti sebelum diterbitkannya Perpres Nomor 95 Tahun 2007, namun ada satu kendala yang muncul setelah terbitnya Kepres ini yaitu waktu penerbitan bank garansi, karena adanya norma yang bertentangan antara Perpres Nomor 95 Tahun 2007 dengan SEBI Nomor 23/7/UKU Tahun 1971. Upaya Bank untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan waktu penerbitan bank garansi karena adanya ketidaksesuain peraturan yakni dengan mengambil kebijakan sendiri dengan mensyaratkan Surat Perintah Kerja (SPK) dalam pengajuan permohonan bank garansi sebagai dasar transaksi surat berharga. Kata Kunci : Pelaksanaan, Bank Garansi, Nasabah
AKIBAT HUKUM TERHADAP PENGUSAHA YANG MELAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KEPADA PEKERJA YANG SAKIT Nyoman Fatma Sari; I Ketut Keneng
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, Mei 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.136 KB)

Abstract

Pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam suatu perusahaan dapat terjadi saat suatu perusahaan mengalami pailit sehingga tidak mampu memenuhi gaji karyawannya. Namun pada saat sekarang, PHK dapat terjadi terhadap pekerja yang sakit. Maka dari itu, diperoleh suatu tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui akibat hukum terhadap pengusaha yang melakukan PHK terhadap pekerja yang sakit. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode normatif dengan melakukan pendekatan Undang – Undang serta bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam Pasal 153 ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Nomor 13 Tahun 2003) diatur mengenai larangan pengusaha untuk melakukan PHK terhadap karyawannya yang sakit karena didukung dengan beberapa ketentuan yang berlaku. Kemudian untuk perlindungan hukum dari PHK terhadap pekerja yang sakit selanjutnya diatur dalam Pasal 153 ayat (2) UU Ketenagakerjaan. Dengan demikian, nasib pekerja yang mengalami PHK terutama karena sakit dapat lebih diperhitungkan dan kemungkinan dapat dihindari PHK tersebut.

Page 7 of 247 | Total Record : 2464

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue