cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 2,464 Documents
 9   10   11   12   13 
KEWAJIBAN MANTAN PEGAWAI BANK DALAM MENJAGA RAHASIA BANK Meilida Hijriyani; I Wayan Windia
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 9 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (159.312 KB)

Abstract

Tulisan ini berjudul “Kewajiban Rahasia Bank Bagi Mantan Pegawai Bank”. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui kewajiban rahasia bank yang dibebankan kepada mantan pegawai bank. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan mengkaji melalui pendekatan perundang-undangan serta menggunakan bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan rahasia bank. Kewajiban merahasiakan bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan meliputi pihak-pihak yang diwajibkan untuk merahasiakan bank termasuk pegawai bank. Kesimpulan dari penulisan ini adalah bahwa telah terjadi kekosongan norma perlu diatur secara tegas mengenai jangka waktu dalam menjaga kerahasiaan bank bagi mantan pegawai bank. Maka, hal ini perlu diatur dalam rangka member kepastian hukum di masa depan.Kata Kunci: Bank, Rahasia Bank, Mantan Pegawai Bank
MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DI BIDANG DESAIN INDUSTRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI Ni Putu Rinawati; I Gusti Ngurah Wairocana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 09, September 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (383.61 KB)

Abstract

Tulisan yang berjudul Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Bidang Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa dibidang desain industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, apabila terjadinya pelanggaran terhadap desain industri. Penyelesaian sengketa berkaitan dengan pelanggaran hak Desain Industri dapat diselesaikan melalui jalur Litigasi atau melalui Pengadilan yang diatur dalam Pasal 46 dan dapat pula diselesaikan melalui Nonlitigasi atau Non Pengadilan yang diatur dalam Pasal 47. Pada Bab X dan Bab XI menyangkut penyelesaian sengketa desain indusrti dari segi pidana. Kata kunci : Sengketa, Desain Industri, Litigasi, Nonlitigasi
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PELAKU USAHA JASA AKOMODASI TIMESHARE TERHADAP KONSUMEN (STUDI PADA PT. ROYAL RESORT INTERNATIONAL)? Anak Agung Istri Gita Kharisma; I Ketut Markeling; Ida Bagus Putu Sutama
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.864 KB)

Abstract

Penelitian ini berjudul Pelaksanaan Perlindungan Hukum Oleh Pelaku Usaha Jasa Akomodasi Timeshare Terhadap Konsumen (Studi Pada PT. RRI). Di Indonesia perkembangan pariwisata pada saat ini dapat menjadi pemicu munculnya berbagai jenis sarana akomodasi, salah satunya yaitu jasa akomodasi timeshare. Tetapi dengan berkembang sangat pesatnya jasa timeshare tersebut, di Indonesia sendiri belum ada aturan khusus mengenai timeshare yang dibuat oleh pemerintah, sehingga untuk saat ini pranata hukum yang dapat digunakan untuk melindungi konsumen yaitu dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan dengan perjanjian yang dimana perjanjian tersebut sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak untuk saling mengikat. Permasalahan yang diuraikan di dalam jurnal ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dari pihak jasa akomodasi timeshare dan upaya hukum apa yang dapat ditempuh konsumen apabila tidak mendapatkan haknya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris. yaitu masalah diangkat, dikaji dan ditinjau berdasarkan teori/ketentuan hukum serta menggunakan bahan hukum seperti Undang-Undang. Maka Sebagai bentuk perlindungan atas hak yang tidak didapatkan sesuai keinginan konsumen maka PT. Royal Resort International memberikan ganti rugi pengembalian uang atau penggantian jasa sesuai dengan isi perjanjian kedua belah pihak dan Di PT. Royal Resort International berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan apabila terjadi permasalahan antara pihak konsumen dengan perusahaan penyelesaian yang digunakan oleh para pihak yaitu melalui penyelesaian secara berdamai. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Jasa Akomodasi Timeshare, Perjanjian, Pelaku Usaha.
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA DENPASAR DALAM MENANGANI PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN Ida Ayu Dwi Weda Astuti; Dewa Gede Rudy; Suatra Putrawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 04, Mei 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (147.105 KB)

Abstract

Consumer Protection Act provides an alternative resolution through outside the judicial system agency called The Consumer Dispute Settlement Agency, beside through a court whose jurisdiction covers the domicile of the consumer. Thus in case of consumer disputes, consumers do not have to litigants through the court, but can pass the existing The Consumer Dispute Settlement Agency at city / county throughout Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG TANPA TIKET (ILLEGAL) DALAM PENGANGKUTAN DARAT DI INDONESIA I G A Wahyu Nugraha; Nyoman A. Martana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 01, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (53.414 KB)

Abstract

This paper is titled “Legal Protection for The Passengers Without Tickets (Illegal) on Land Transporter in Indonesia”. This paper uses analytical method and statute approach. Transporter as an agreement is always preceded by an agreement between the parties of carrier and the passenger or shipper. The duty of carrier and the passengers or stuffs to the destination have been agreed safely. It’s quite different while the passenger don’t have own the ticket so that the transporter could not obligate to fulfill the rights of passenger.
KONTRAK BISNIS PENGADAAN BARANG DAN JASA DI PEMERINTAH KOTA DENPASAR Jiyestha Kartika Shandra; Suatra Putrawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Januari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.156 KB)

Abstract

Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah merupakan Perpres pertama yang mengemas pengaturan pengadaan benda dan jasa. Perihal proses Pengadaan Barang dan jasa di Republik Indonesia yang terkini, terdapat pedoman berupa Perpres Nomor 4 Tahun 2015 sebagai Perubahan Kempat. Perihal pengadaan tender, terdapat beberapa peraturan baru yang menjadi aturan terhadap tanggung jawab penyedia Barang dan jasa yang telah memenangkan tender, salah satunya adalah Perpres No 54 Tahun 2010 mengenai Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah. Dilihat dari masalah diatas maka penulis tertarik mengajukan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan praktek Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya wanprestasi oleh penyedia Barang dan jasa dalam mengikuti tender di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar,dan mengetahui bagaimana pola penyelesaian wanprestasi oleh para penyedia barang dan jasa. Metode analisa penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini, pada Bagian Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Kota Denpasar, Adanya faktor internal dan eksternal yang membuat terjadinya wanpretasi dimana tidak terlaksananya suatu kesepakatan dalam suatu perjanjian.Pembahasan tentang pola penyelesaian wanprestasi serta upaya hukum yang dilakukan untuk mengatasi kerugian yang sudah terjadi. Kata Kunci : Kontrak Bisnis, Barang dan Jasa, Pemerintah Kota
PENGATURAN PRINSIP “TANGGUNG JAWAB KARENA KESALAHAN” APABILA TERJADI EVENEMENT PADA PENGANGKUTAN DARAT I Made Bagus Suardana; Made Mahartayasa
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 08, September 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (133.64 KB)

Abstract

The regulation principle of responsibility by faults in the event evenemen on landtransport. Ground transportation as the dominant tools of transport in Indonesia.Application of the laws does not regulate road traffic compensation losses suffered bythird parties in the delivery of goods by public transport. The purpose this paper, toexplain the inconsistencies by the rule in providing compensation to the third party. Themethod used in this paper studies the method by comparing the normative provisions bylaws. To obtain legal protection, peoples must pay extra of the diversion of risk.
PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN YANG DIHASILKAN OLEH PEMULIA TANAMAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN (PVT) Rosia Luckyani Sidauruk; Ngakan Ketut Dunia; Dewa Gde Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Juli 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (126.8 KB)

Abstract

IPR (Intellectual Property Rights) is described as property rights are born ashuman intellectual abilities. Indonesia has a biological resource that is a sourceof germplasm and can be used to assemble high-yielding varieties that stronglysupports the future development of the agricultural sector. In connection with therampant piracy of plant varieties that formed the Law No. 29 Year 2000 regardingPlant Variety Protection. This paper aims to explain how to determine theuniformity requirement of a new crop varieties and legal protection of plantbreeders over plant varieties produced in accordance with Law No. 29 of 2000with normative legal research methods in this paper have a conclusion how todetermine the uniformity requirement of a new crop varieties with the petition file,the discovery proves novelty properties, properties of new crop varieties privilegeand legal protection to plant breeders over plant varieties produced are of specialprotection rights.
Pelaksanaan Pasal 7 (Huruf b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pada Konveksi Nusantara di Kota Denpasar Putu Ninda Paramitha Dewi Putri; I Gusti Ngurah Parwata
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 3 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (214.499 KB) | DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i03.p10

Abstract

Berkembangnya usaha konveksi sangat pesat di Kota Denpasar, terbukti banyak kita jumpai usaha seperti garment, tailor, maupun konveksi. Pengusaha pun tidak kehabisan akal untuk berinovasi untuk daya tarik bagi pariwisata, karena fashion sering dipergunakan sebagai pembuatan dalam rangka untuk menjamin kepuasan konsumen dan ganti rugi pada konsumen. Maka dalam Pasal 7 (huruf b) UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan informasi karena kurang pengetahuan pelaku usaha dengan alasan efisiensi sering kali kewajiban itu diabaikan.Penyusunan jurnal ini membahas kewajiban pelaku usaha pada Konveksi Nusantara dan kendala pelaksanaan kewajiban pelaku usaha Konveksi Nusantara di Denpasar. Penulisan jurnal dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris dan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan fakta. Penulisan jurnal ini menautkan dua jawaban bahwa pertama terkait Usaha Konveksi Nusantara telah melakukan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang telah tertera pada Pasal 7 Undang- Undang Perlindungan Konsumen; yang kedua pelaku usaha Konveksi Nusantara menjelaskan bahwa sebelum melakukan kesepakatan telah ditegaskan jika bahan kain tidak tersedia maka dari pihak pelaku usaha akan menginformasikan secepatnya kepada konsumen. Adapun tujuan dari pembuatan jurnal ini untuk mengetahui dasar hukum pada kewajiban pelaku usaha konveksi nusantara dan mengetahui kendala pelaksanaan kewajiban pelaku usaha konveksi Nusantara di Denpasar. Kata Kunci: Kewajiban, Pelaku Usaha, Konveksi.
PERJANJIAN NOMINEE BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA A.A. Ratih Saraswati; I Ketut Westra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.97 KB)

Abstract

Terbatasnya hak milik atas tanah terhadap warga negara asing di Indonesia membuat warga negara asing mencari celah untuk memperoleh hak tersebut yaitu dengan perjanjian nominee. Perjanjian nominee dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 787/Pdt.G/2014/PN. DPS ini melibatkan warga negara asing dan warga negara Indonesia yang bertujuan untuk memindahkan hak milik atas tanah dengan menjadikan warga negara Indonesia sebagai tameng, maka dari itu perjanjian nominee dalam perkara tersebut dikatakan sebagai bentuk dari penyelundupan hukum. Hal ini akan berakibat pada keabsahan dari perjanjian tersebut, karena berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata akibat perjanjian nominee dalam perkara ini adalah batal demi hukum. Untuk mengetahui penulis mengumpulkan data dengan metode penelitian secara normatif dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Kata kunci : Perjanjian Nominee, Warga Negara Asing dan Akibat Hukum.

Page 11 of 247 | Total Record : 2464

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue