cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 11 No 08 (2023)" : 10 Documents clear
THE PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT PENGGUNAAN LAGU TANPA IZIN PENCIPTA DI PLATFORM TIKTOK Cahyanto, Muhammad Reza; UDIANA, I MADE
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 08 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kehidupan telah berubah. Evolusi ini berefek pada aturan, terhusus pada aturan hak paten. Orang sekarang dapat mendengarkan lagu dan memanfaatkan lagu orang lain sebagai audio latar belakang untuk video dalam aplikasi berkat kemajuan teknologi yang kompleks. Sayangnya, banyak orang yang terus mengunggah lagu orang lain tanpa izin dari artis atau pihak lain yang berhak. hak cipta pada platform, seperti untuk aplikasi TikTok. Pengguna TikTok dapat membuat konten kreatif dengan memadukan video dan lagu. Kemudahan musik dapat diakses di TikTok, bagaimanapun, menyebabkan banyak pelanggaran hak cipta, termasuk pembajakan, plagiarisme, distribusi, dan replikasi karya berhak cipta tanpa persetujuan pemilik. Tentu saja, hal ini dapat berdampak negatif terhadap bisnis pemegang hak cipta. Menggunakan lagu orang lain demi keuntungan adalah melanggar aturan. Aturan Nomor 28 Tahun 2014, Apabila suatu musik digunakan tanpa izin, dapat dianggap melanggar kuasa ekonomi dan moral pembuat lagu apabila pengunggah tidak mencantumkan identitas pencipta lagu dan lagu tersebut digunakan untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan pencipta lagu. . Pilihan untuk merekam atau mendaftarkan karya seseorang tersedia bagi pencipta yang ingin menghindari pelanggaran kekayaan intelektual. jika hak pencipta dilanggar. menggunakan metode penelitian aturan yang diterima pada riset ini. Tulisan ini berupaya guna mengetahui sejauh mana keterkaitan perlindungan hukum pencipta lagu dengan unggahan TikTok yang memuat musiknya sesuai dengan aturan Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Kuasa Paten. Kata Kunci: Hak Cipta,Pencipta Lagu,Hak ekonomi,Tiktok
MENINGKATNYA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI BALI SELAMA PANDEMI COVID-19 DILIHAT DARI PERSPEKTIF LBH APIK BALI Arisani, Luh Dela Yuni; Sugama, I Dewa Gede Dana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 08 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mengalami peningkatan selama pandemi Covid-19 dengan berbagai faktor penyebabnya. Pembatasan sosial yang diberlakukan menyebabkan korban KDRT, terutama perempuan atau istri, harus tinggal bersama dengan pelaku kekerasan, yaitu suami. Konflik ekonomi juga menjadi pemicu tindak kekerasan antara pasangan suami-istri. Selain itu, faktor-faktor perbedaan, budaya, perselingkuhan, dan lain-lain juga berkontribusi terhadap meningkatnya KDRT. Bentuk-bentuk KDRT yang terjadi meliputi kekerasan fisik, ekonomi, psikis, dan penelantaran rumah tangga. Meskipun telah ada Undang-Undang Penghapusan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat sepenuhnya dihapuskan karena korban seringkali tidak melaporkannya ke pihak berwajib. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan terjadinya kenaikan KDRT selama Covid-19 melalui perspektif LBH APIK BALI. Hal ini disebabkan oleh kuatnya budaya patrilineal yang masih ada. Metode yang digunakan adalah empiris yang mengamati fenomena dalam kehidupan nyata. Dalam kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa pandemi covid-19 telah menyebabkan peningkatan KDRT. Meskipun telah ada upaya hukum dalam mengatasi KDRT, faktor budaya dan ketidakmampuan korban untuk melaporkan kekerasan tersebut masih menjadi kendala yang perlu diatasi. Kata kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), LBH APIK BALI, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
PENYELESAIAN HUKUM SECARA RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PENCEMARAN AIR DI SUNGAI BENGAWAN SOLO Mariecruz, Vanessa Laura; Griadhi, Ni Made Ari Yuliartini
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 08 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Air berfungsi sebagai makanan utama bagi organisme, yang merupakan sumber utama kehidupan. Tidak adanya air di suatu lingkungan merupakan indikasi tidak adanya organisme hidup. air merupakan kebutuhan penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup dalam kehidupan sehari-hari.Dalam masyarakat masa kini, organisme hidup, khususnya manusia, sangat bergantung pada air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, namun perhatian terhadap pemeliharaan kebersihan air dan dampaknya terhadap kesehatan manusia masih kurang. Akibatnya, sebagian besar air telah terkontaminasi. Publikasi ini menggali dan memberikan wawasan atas pertanyaan Justin mengenai langkah penegakan restoratif dalam mengatasi pencemaran air di Sungai Solo yang terletak di Teluk Benga. Artikel ilmiah ini menggunakan penelitian hukum normatif dan menggunakan banyak metodologi antara lain metode kasus, metode undang-undang, metode faktual, dan pendekatan Restorative justice,. Fokus utama publikasi ini berkisar pada penggunaan bahan hukum, khususnya dalam bentuk kutipan hukum. Kajian ini memuat sumber hukum primer yaitu Peraturan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup no. 31 Tahun 2009 dan PP No. 82 Tahun 2001 tentang pengaturan perlindungan lingkungan hidup, pengelolaan kualitas air, dan pengendalian pencemaran air. Selain itu, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan sumber online digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan teknologi sistem kartu, sedangkan teknologi pengumpulan data meliputi teknologi deskripsi, teknologi evaluasi, dan teknologi argumentasi. Terjadinya pencemaran air di Sungai Solo di Teluk Benga salah satunya disebabkan oleh aktivitas badan komersial, termasuk pembuangan limbah dan bangkai babi yang tidak tepat. Peristiwa pencemaran di Sungai Solo, Bangawan, segera disikapi oleh Gubernur Provinsi Jawa Tengah yang segera mengambil tindakan sebagai wakil pemerintah daerah. Gubernur bertemu dengan individu yang bertanggung jawab atas pencemaran tersebut, dan mendesak mereka untuk mengakui tanggung jawab mereka atas insiden tersebut. Selain itu, Gubernur juga mengimbau agar kejadian serupa tidak terulang kembali di kemudian hari. Sekali lagi. Penyelesaian kasus pencemaran air Sungai Bangawan Solo dilakukan secara ekstrayudisial dengan menggunakan kerangka restorative justice.
PERLINDUNGAN HUKUM PRODUK SKINCARE MELALUI PENGGUNAAN MEREK HOLOGRAM: PERSPEKTIF KEKAYAAN INTELEKTUAL Permatasari, Putu Ayu Intan Widya; Samsithawrati, Putu Aras
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 08 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this research is to understand and analyze the functions of brands, especially hologram brands, particularly in the skincare product context, from the perspective of intellectual property and the legal steps involved in the first-to-file registration system to protect skincare products in relation to the use of hologram brands from an intellectual property perspective. The research method used is normative legal research with legislative, conceptual, and analytical approaches. The results of the research indicate that the function of brands, especially hologram brands in connection with skincare products from an intellectual property perspective, is to distinguish goods produced by one company from similar goods produced by other companies. Specifically, hologram brands have a more specific function where optical information forms an image or scene. Holograms represent the latest form of information storage. Referring to the legal protection system for brands, which is the first-to-file system, the legal step of brand registration is mandatory to protect skincare products concerning the use of hologram brands from an intellectual property perspective.
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KETIDAKSESUAIAN OBJEK MELALUI TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DI ERA DIGITAL Syahputra, Bagus Dwi Surya; Pramana Putra, Made Aditya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 08 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Maksud dari penulisan ini adalah agar dapat menjelaskan bagaimana aturan undang-undang perlindungan konsumen bagi hak-hak milik konsumen dan untuk mengkaji bagaimana agar konsumen dapat dilindungi secara hukum terhadap ketidaksesuaian yang mereka temui selama melakukan transaksi jual beli online di era digital. Penulisan ini menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, serta menggunakan metode yuridis normatif. Lalu terdapat metode kepustakaan dalam pengumpulan data, dengan menelaah data yang telah terkumpul, disini penulis menggunakan pendekatan analisis kualitatif untuk mengelola dan menganalisis data. Mengenai hasil studi dari tulisan ini yaitu aturan mengenai hak konsumen yang diatur dalam UUPK dan KUHPerdata. Mengingat bahwa banyaknya tindakan penipuan, seperti pelaku usaha memberikan informasi yang tidak benar kepada konsumen sehingga melanggar hak dari konsumen. Dalam aktivitas jual-beli online, konsumen berhak untuk diberikan perlindungan hukum khususnya di era digital saat ini.
PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KONSUMEN OTOMOTIF TERHADAP KETIDAKSESUAIAN INFORMASI ATAU DATA SPESIFIKASI KENDARAAN Kusuma, I Gede Candra; Sawitri, Dewa Ayu Dian
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 08 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This journal's research aims to find out and understand the regulations regarding legal protection that can be obtained by automotive consumers in the case of discrepancies in information or vehicle specification data, because this problem can cause losses to consumers. This research also examines the responsibilities of business actors and their resolution of consumer disputes that may occur. This journal uses normative legal research methods with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this research show that the UUPK is a regulatory guideline that regulates quite comprehensively regarding consumer protection to be able to protect consumer rights and the responsibilities of business actors as well as resolve consumer disputes, including automotive consumer problems regarding discrepancies in information or vehicle specification data. However, on the other hand, this law requires more firmness and caution from consumers themselves when entering into sales and purchase agreements with business actors.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM HAL PENGIRIMAN BARANG TIDAK SESUAI DENGAN YANG DIBELI Togatorop, Mitra Junata; Priyanto, I Made Dedy; Sumadi, I Putu Sudarma
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 08 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan junal ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum pada konsumen yang tidak menerima barang sesuai dengan pesanan dilihat dari UUPK dan UU ITE serta apa saja upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen apabila mengalami kerugian dari pihak e-commerce. Metode yang digunakan adalah metode yang merajuk pada ketentuan UUPK dan UU ITE dan juga dengan mengumpulkan data kepustakaan, mengaitkan pokok permasalahan dengan peraturan perundang-undangan, mengutip dari beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan. Perlindungan hukumnya terdapat pada UU ITE No. 11 Tahun 2008 dan Pasal 38 dan pasal 45 ayat (1) serta ayat (2) UUPK. Yang memuat tentang menyelesaikan masalah jika barang yang dibeli tidak sesuai dapat diselesaikan secara litigasi atau non litigasi.
KEBIJAKAN TERHADAP PELANGGARAN PPKM SELAMA COVID-19 DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN HUKUM PIDANA Sumpeno, Fajar Suryo; Sudiarta, I Ketut
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 08 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSI Penulisan ini adalah untuk mengkaji terkait kebijakan PPKM yang diterapkan oleh Pemerintah demi menenekan jumlah pemaparan COVID-19 di Indonesia dari sudut pandang ilmu hukum. dalam penegakan kebijakan yang diberlakukan bagi seluruh lapisan masyarakat secara massif. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan memahami kebijakan yang diambil pemerintah disaat adanya fenomena COVID-19, hukum manakah yang dikedepankan untuk diterapkan, apakah Hukum Administrasi Negara ataukan Hukum Pidana, mengingat kedua hukum ini adalah sama-sama merupakan hukum publik. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normative mempergunakan bahan-bahan hukum primer dan sekunder dengan mempergunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Setelah dilakukan pengkajian hasil penelitian selama PPKM pemerintah Indonesia dalam menangani covid-19, kebijakan yang diterapkan diprioritaskan pada aspek hukum administrasi negara, namun untuk dalam kasus-kasus tertentu Pemerintah juga menerapkan kebijakan dengan mengedepankan aspek hukum pidana. Kata Kunci: Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, PPKM, Payung Hukum, Kebijakan ABSTRACT The purpose of this research is to xamine the PPKM policies implemented by the Government in order to reduce the number of exposures to COVID-19 in Indonesia from the point of view of legal science. in massively enforcing policies that apply to all levels of society. This research is intended to find out and understand the policies taken by the government during the COVID-19 phenomenon, which law is put forward to be applied, whether State Administrative Law or Criminal Law, considering that these two laws are both public law. This research was conducted using a normative legal research method using primary and secondary legal materials by using a statutory and factual approach. After reviewing the results of research during the Indonesian government's PPKM in dealing with COVID-19, the policies applied were prioritized on the legal aspects of state administration, but in certain cases the Government also implemented policies by prioritizing aspects of criminal law. Keywords: Criminal Law, State Administrative Law, PPKM, Legal Umbrella, Policy
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS KERUGIAN KONSUMEN TERHADAP KETIDAKSESUAIAN BARANG DENGAN ETALASE DALAM PERJANJIAN JUAL-BELI MELALUI E-COMMERCE Sari Dewi, Ni Komang Ayu Novita; Rudy, Dewa Gde
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 08 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Perkembangan internet saat ini salah satunya adalah dampak dari berkembangnya teknologi. Saat ini terjadinya jual beli yang memanfaatkan internet yang pada beberapa tahun ini berkembang, jual beli melalui internet itu sendiri disebut dengan E-Commerce. Salah satu permasalahan terjadi ialah seperti barang yang datang tidak sesuai dengan apa yang di perjanjikan sebelumnya antara pelaku usaha dengan pembeli yang mengakibatkan kerugian kepada pihak pembeli. Dalam permasalahan ini pelaku usaha memenuhi unsur dari wanprestasi dikarenakan sudah menjalankan suatu perjanjian tetapi tidak sesuai dengan apa yang di perjanjikan. Permasalahan yang dikaji pada penelitian ini ialah Bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli apabila produk yang dibeli tidak sesuai dengan etalase dalam perjanjian jual beli melalui e-commerce ? dan “Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen yang mendapatkan barang tidak sesuai dengan etalase ?” Pembahasan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang – undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan analytical approach. Serta didukung dengan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku – buku, jurnal, dan bahan hukum lainnya. Dalam penelitian ini terdapat adanya kekosongan norma dalam UUPK dikarenakan belum secara jelas memberikan tanggung jawab pelaku usaha jual/beli barang melalui pihak ketiga (marketplace). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilundungan hukum terhadap konsumen dapat didasarkan “UUPK, UU ITE, serta pada UU No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan, ketentuan pidana terkait sengketa yang terjadi dalam e-commerce yaitu diatur dalam pasal 115. Dan Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab penuh terhadap kerugian berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen.” Kata Kunci : Tanggung Jawab, Kerugian, E-commerce. Abstract One of the current developments of the internet is the impact of technological developments. Currently buying and selling that utilizes the internet which has been developing in recent years, buying and selling via the internet itself is called E-Commerce. One of the problems that occurs is that the goods that arrive are not in accordance with what was previously agreed between the business actor and buyer. The problem studied in this study is how is the legal protection for buyers if the product purchased is not in accordance with the storefront in the sale and purchase agreement through e-commerce? and "What is the responsibility of the business actor for the loss of consumers who get goods that do not match the storefront?" The discussion of this research uses normative legal research methods with statutory approaches, conceptual approaches, and analytical approaches. It is also supported by secondary legal materials obtained from books, journals and other legal materials. In this study, there is a void in the norms in the UUPK because it has not clearly assigned the responsibilities of business actors to sell/buy goods through third parties (marketplaces). The results of the research show that legal protection for consumers can be based on "UUPK, UU ITE, and UU no. 7 of 2014 concerning trade, criminal provisions related to disputes that occur in e-commerce are regulated in article 115. And business actors have the obligation to be fully responsible for losses based on Article 62 paragraph (1) of the Consumer Protection Law. Keywords: Responsibility, Loss, E-commerce..
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MATERI KOMEDI BAGI PEKERJA SENI PERTUNJUKAN KOMEDI BERDASARKAN HAK CIPTA DI INDONESIA Ramadhani, Sandi Nico; Putra, Made Aditya Pramana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 08 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi dan mengevaluasi perlindungan hukum terhadap materi komedi dalam konteks hak cipta bagi para pekerja seni pertunjukan komedi di Indonesia. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan metode perbandingan peraturan perundang-undangan sebagai landasan analisis. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap materi komedi bagi pekerja seni pertunjukan komedi berdasarkan hak cipta di Indonesia belum diatur secara jelas. Hal ini, yang menyebabkan masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran hukum yang tidak disadari oleh pelaku pekerja seni pertunjukan komedi. Materi komedi sejatinya adalah suatu bentuk hasil karya cipta seni yang tertuang Pasal 28 C ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 1 angka 3 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan hal tersebut. Pentingnya pengetahuan mengenai hak cipta suatu materi komedi oleh pelaku pekerja seni pertunjukan komedi bisa bermanfaat terhadap hak ekonomi yang akan mereka dapatkan sehingga bisa mensejahterakan kehidupannya. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Materi Komedi, Hak Cipta, Hak Ekonomi This study aims to investigate and evaluate the legal protection of comedy material in the context of copyright for comedy performing arts workers in Indonesia. In this study, a normative legal research approach is used with the comparative method of statutory regulations as the basis for analysis. The results of this study indicate that legal protection for comedy material for comedy performing arts workers based on copyright in Indonesia has not been clearly regulated. This is what causes many law violations that are not realized by the perpetrators of comedy performing arts workers. Comedy material is actually a form of artistic creation as stated in Article 28 C paragraph (1) in the 1945 Constitution and Article 1 number 3 in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright confirms this. The importance of knowledge regarding the copyright of comedy material by actors of comedy performing arts can be beneficial for the economic rights they will get so that they can prosper their lives. Keywords: Legal protection, comedic material, copyright, economic rights

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue