cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 9 No 11 (2021)" : 10 Documents clear
Perlindungan Privasi Konsumen Terhadap Pemanfaatan Big Data Michael Wibowo Joestiawan; I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 11 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa hak privasi dari konsumen terhadap pemanfaatan Big Data yang dimilikinya. Bocornya 91 juta data pengguna Tokopedia, menjadi faktor belum maksimalnya pengaturan hak keamanan konsumen dalam UU ITE dan PP PSTE. Keadaan ini mempengaruhi kepastian hukum bagi konsumen dalam bertransaksi dunia digital terutama e-commerce. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penulisan hukum normatif. Dalam hal ini, akan mengkaji berdasar aturan yang telah berlaku (statue approach) serta membandingkan hukum negara yang lain sebagai perbandingan (comparative approach). Bahan hukum digunakan sebagai sumber yakni bahan hukum primer dimana menggunakan peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti jurnal atau buku, serta bahan hukum tersier seperti internet. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik deskriptif kualitatif Hasil dari penulisan jurnal ini, nantinya akan memberikan ruang kepada perlindungan privasi konsumen terhadap pemanfaatan Big Data dan bagaimana pengawasan penggunaan privasi konsumen terhadap pemanfaatan Big Data dikaitkan dengan UU Perlindungan Konsumen. Kata Kunci: Hak Privasi­, Big Data, Perlindungan Konsumen. ABSTRACT This study aims to analyze the privacy rights of consumers on the use of their Big Data. The leak of 91 million Tokopedia user data has become a factor in the inadequate regulation of consumer security rights in the ITE Law and PP PSTE. This situation affects legal certainty for consumers in transacting the digital world, especially e-commerce. This research was conducted using a normative legal writing method. In this case, we will study based on the rules that have been applied (statue approach) and compare the laws of other countries as a comparison (comparative approach). Legal materials are used as sources, namely primary legal materials which use statutory regulations, secondary legal materials such as journals or books, and tertiary legal materials such as the internet. The technique of collecting legal materials using qualitative descriptive techniques. The results of this journal will provide space for consumer privacy protection against the use of Big Data and how monitoring the use of consumer privacy on the use of Big Data is related to the Consumer Protection Act. Keywords: Privacy Rights, Big Data, Consumer Protection.
Pelaksanaan PPOJK No.11/.03/POJK/2020 Oleh Finances Leasing Terkait Keringanan Kredit Masa Pandemi Covid 19 Putu Agus Fajar Budi Dewantara; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 11 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pengaturan terkait keringanan kredit dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tahun 2020 dan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tahun 2020 di Finance Leasing. Penelitian ini berjenis penelitian hukum empiris. Dengan meneliti Finance Leasing. Hasil studi penelitian ini yaitu pengaturan terkait keringanan kredit yaitu mengatur kualitas kredit penilaian, pembiayaan, menyediakan dana dan debitur. Kriteria yang perlakuannya mendapatkan dalam POJK, khusus yang untuk keringanan kredit pada debitur yang terdampak, penyebaran langsung maupun sektor keuangan. Sedangkan dalam pelaksanaannya di Finance Leasing, ternyata tidak semua debitur dapat mengajukan kelonggaran kredit melainkan harus terdampak langsung pandemi covid-19. Kata kunci: Pelaksanaan, Pengaturan, Kelonggaran, dan Kredit. ABSTRACT The purpose of this study is to find out and understand the regulations related to credit relief in the Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.03/2020 of 2020 and to know and understand the implementation of the Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.03/2020 of 2020 in Finance Leasing. . This research is an empirical legal research. By researching Finance Leasing. The results of this research study are arrangements related to credit relief, namely regulating the quality of credit assessment, financing, providing funds and debtors. The criteria for treatment are in the POJK, specifically for credit relief for affected debtors, direct distribution and the financial sector. While in its implementation in Finance Leasing, it turns out that not all debtors can apply for credit concessions but must be directly affected by the Covid-19 pandemic. Keywords: Implementation, Regulation, Allowance, and Credit.
Kedudukan Hukum Anak Angkat Atas Harta Yang Ditinggalkan Orang Tua Angkat Berdasarkan Hukum Perdata Anak Agung Ngurah Agung Bima Basudewa; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 11 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilakukan agar kita semua mendapatkan informasi terkait hukum di Indonesia dalam melakukan pengaturan atas hak anak angkat atas kedudukannya dalam mewarisi harta yang ditinggalkan orang yang mengadopsinya. Yuridis Normatif dipilih penulis dalam melakukan penulisan yang mana didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada. Setelah melakukan penelaahan lebih lanjut dari beberapa aturan hukum yang ada penulis memperoleh hasil bahwa tidak adanya pengaturan secara pasti di dalam KUHPerdata terkait anak angkat memperoleh harta peninggalan dari orangtua angkatnya secara mutlak. Hal tersebut tentu saja menunjukkan bahwa kepastian hukum, rasa keadilan serta perlindungan tidak didapatkan oleh anak angkat dari orang yang telah mengadopsinya atas harta mereka setelah mereka meninggal. Pengertian tentang anak angkat atau anak adopsi sendiri belum diatur oleh KUHPerdata. Di Indonesia kita dapat menemukan pengaturan terkait anak angkat pada Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 perihal proses pengangkatan anak, dimana aturan ini merupakan aturan yang dibuat untuk melengkapi KUHPerdata. Tindakan hukum yang dilakukan oleh suami dan istri untuk meneruskan garis keturunan dalam keluarganya yaitu dengan mengangkat anak secara otomatis memberikan hak kepada anak yang diangkatnya untuk memiliki posisi hukum dengan orang tua yang telah menjadikannya anak. Setiap Orang tua angkat wajib untuk mengusahakan agar pada saat mereka tutup usia, nasib anak yang telah diadopsi tidak mengalami penelantaran. Anak angkat sesungguhnya memiliki posisi setara dengan anak sah. Oleh karenanya anak angkat mempunyai hak juga dalam mendapatkan peninggalan dari orang tua yang telah mengangkatnya sebagaimana diatur dalam aturan hukum positif yang ada atau mendapatkan warisan berdasarkan hukum waris jika orang tua angkatnya membuat surat wasiat yang nantinya di hibahkan. Kata kunci: Hak Anak, Anak Angkat, Harta Peninggalan ABSTRACT This research was conducted so that we all get information related to the law in Indonesia in regulating the rights of an adopted child to his position in inheriting the property left by the person who adopted him. Normative juridical is chosen by the author in doing the writing which is based on the existing laws and regulations. After conducting a further study of several existing legal rules, the author obtained the result that there is no definite regulation in the Civil Code regarding adopted children obtaining inheritance from their adoptive parents in absolute terms. This of course shows that legal certainty, a sense of justice and protection are not obtained by adopted children from people who have adopted them for their property after they die. The definition of an adopted child or adopted child has not yet been regulated by the Civil Code. In Indonesia, we can find arrangements regarding adopted children in the Staatsblad of 1917 Number 129 regarding the process of adopting children, where this rule is a rule made to complement the Civil Code. Legal action taken by husband and wife to continue the lineage in their family, namely by adopting a child automatically entitles the adopted child to have a legal position with the parents who have made him a child. Every adoptive parent is obliged to make every effort so that when they die, the fate of the adopted child does not experience neglect. Adopted children actually have an equal position with legitimate children. Therefore, adopted children also have the right to obtain inheritance from parents who have adopted them as stipulated in the existing positive law rules or to inherit based on inheritance law if their adoptive parents make a will which will later be granted. Keywords: children's rights, adopted children, inheritance
Perlindungan Hukum Debitur Dalam Kegiatan Perbankan Berkaitan Dengan Wanprestasi Yang Timbul Akibat Pandemi Komang Tri Krisna Yana; Ayu Putu Laksmi Danyathi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 11 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui bentuk Perlindungan Hukum Bagi Debitur dalam kegiatan Perbankan Berkaitan dengan Wanprestasi yang Timbul Akibat Pandemi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kebijakan Pemerintah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bagi Debitur pada saat Pandemi. Penelitian yang digunakan dalam jurnal ini menggunakan penelitian hukum normatif. Ketentuan Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata menjelaskan bahwa dalam suatu keadaan memaksa (overmacht) pihak yang lalai dalam menjalankan kewajibannya dapat dilepaskan dari tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang timbul akibat tidak dilaksanakannya suatu perjanjian. Pandemi Covid-19 merupakan sebuah bencana non alam yang dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa (force majeure) sehingga dimungkinkan terjadi addendum perjanjian untuk menjalankan kewajiban di waktu lain jika disepakati oleh para pihak. Metode penyelesaian kredit bermasalah dapat melalui perundingan kembali antara kreditur dengan debitur. Penyelamatan kredit dapat dilakukan dalam tiga bentuk yaitu rescheduling (penjadwalan kembali), reconditioning (persyaratan kembali), atau restrukturisasi (penataan kembali). Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Wanprestasi, dan Pandemi. ABSTRACT The purpose of this research is to find out the form of legal protection for debtors in banking activities related to defaults arising from the pandemic based on the Civil Code (KUHPer) and government policies through the Financial Services Authority Regulation (OJK) for debtors during a pandemic. The research used in this journal uses normative legal research. The provisions of Articles 1244 and 1245 of the Civil Code explain that in a state of compulsion (overmacht) a party who is negligent in carrying out its obligations can be released from responsibility to compensate for losses that arise as a result of not implementing an agreement. The Covid-19 pandemic is a non-natural disaster that can be categorized as a force majeure, so it is possible to add an addendum to an agreement to carry out obligations at another time if agreed by the parties. The method of resolving non-performing loans can be through renegotiation between creditors and debtors. Credit rescue can be carried out in three forms, namely rescheduling, reconditioning, or restructuring. Key Words: Legal Protection, Default, and Pandemic.
Legalisasi Arak, Antara Eksistensi dan Distorsi Jessica Jessica
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 11 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tulisan ini bertujuan untuk memahami kearifan lokal yang telah menjadi landasan utama terbentuknya legalisasi dengan menggunakan pendekatan yang digunakan oleh Tania Li (2007). Peraturan Gubernur No 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan Destilasi Khas Bali menyatakan legalnya Arak Bali sebagai industri prospektif untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, dengan mempromosikannya sebagai produk berbasis warisan. Secara turun-temurun minuman tradisional beralkohol ini diproduksi untuk kepentingan ritual upacara keagamaan, dari upacara kelahiran hingga kematian, dan juga tujuan untuk pengobatan. Tidak hanya itu, masyarakat meyakini bahwa minuman tersebut memberikan manfaat sosial sebagai tanda kehormatan. Hal ini mendukung pernyataan bahwa arak merupakan salah satu aspek kuat dalam kearifan lokal masyarakat setempat. Studi kualitatif yang bersumber dari kajian pustaka dilakukan untuk menghasilkan data deskriptif yang mampu menjelaskan bahwa perlunya ditinjau kembali suatu kebijakan agar berjalan sesuai tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat setempat, bukan untuk memberi peluang kepada para pemilik modal untuk mengontrol produksi hasil warisan budaya penduduk setempat. Kata Kunci: Hukum, Legalisasi, Arak Bali. ABSTRACT This paper aims to understand local wisdom which has become the main basis for the formation of legalization using the approach used by Tania Li (2007). Governor Regulation No.1 of 2020 concerning Management of Balinese Fermented and Distilled Beverages states that Arak Bali is a prospective industry to improve the economic welfare of the community, by promoting it as a heritage-based product. From generation to generation, this traditional alcoholic drink is produced for the benefit of religious ceremonies, from birth to death ceremonies, and also for medicinal purposes. Not only that, people believe that these drinks provide social benefits as a sign of honor. This supports the statement that arak is a strong aspect of local wisdom in the local community. Qualitative studies that are sourced from literature reviews are carried out to produce descriptive data that is able to explain that a policy needs to be reviewed so that it runs according to its purpose for the welfare of the local community, not to provide opportunities for capital owners to control the production of cultural heritage products of the local population. Key Words: Law, Legalization, Arak Bali.
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Pembelian Masker Bekas Pakai Nostrin Putri Indah Peda Gaji; Ni Ketut Supasti Dharmawan
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 11 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui bentuk tanggungjawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen yang diakibatkan oleh pembelian masker bekas pakai serta memberikan informasi kepada pembaca mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan agar bisa mencegah terjadinya penjualan masker bekas pakai. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normative-informatif. Hasil dari studi menunjukkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk mengganti kerugian dengan cara pengembalian uang maupun barang yang digantikan dengan barang sejenis yang nilainya setara dengan perawatan kesehatan maupun pemberian santunan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penjualan masker bekas pakai antara lain yang pertama, upaya pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk membina serta mengawasi setiap peredaran barang yang diedarkan oleh pelaku usaha, yang kedua masyarakat harus lebih berhati-hati dalam membeli masker agar tidak mendapatkan masker begas pakai dengan cara membedakan yang mana masker baru dan yang mana masker bekas pakai. Dan yang ketiga setelah memakai masker diharapkan untuk merusak masker yang telah dipakai dengan cara merobek ataupun menggungting-guntig masker lalu dibuang ke dalam tempat sampah. Ada 3 cara untuk memastikan msker yang di beli masih baru, 3 cara itu antara lain yang harus dipastikan pertama kali adalah merek yang berada di boks dengan masker yang ada didalamnya sama, lalu adanya izin edar pada boks kemasan dan yang terakhir ada tidaknya bagian fisik masker yang kotor. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pelaku Usaha, Masker Bekas Pakai, Konsumen ABSTRACT The purpose of this study is to know the form of responsibility of businesses to the losses suffered by consumers caused by the purchase of used masks and provide information to readers about efforts that can be made in order to prevent the sale of used masks. This study uses normative-informative legal research methods. The results of the study show that businesses are responsible for reimbursing losses by way of refunds and goods replaced with similar goods whose value is equivalent to health care and compensation. Efforts that can be made to prevent the sale of used masks include the first, the government's efforts in carrying out its duties to foster and supervise every circulation of goods circulated by businesses, the second public should be more careful in buying masks so as not to get a disposable gas mask by distinguishing which masks are new and which masks are used. And the third after wearing the mask is expected to damage the mask that has been used by ripping or shaking the mask and then thrown into the trash. There are 3 ways to make sure the purchased msker is new, 3 ways that must be ensured first is the brand that is in the box with the mask in it is the same, then the circulation permit on the packaging box and the last there is not a physical part of the mask that is dirty. Key Words: Responsibility, Business Actors, Used Masks, Consumers
Tinjauan Yuridis Terhadap Penjualan Organ Tubuh Milik Pribadi Ida Ayu Trisila Dewi; I Gusti Ngurah Parwata
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 11 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penulisan jurnal ini yaitu untuk mengetahui hak seseorang terhadap tubuhnya yang dalam konteks ini yaitu untuk menjual organ tubuhnya sendiri beserta tinjauan yuridis mengenai penjualan organ tersebut, sehingga diketahui apakah tindakan tersebut benar atau tidak secara hukum. Metode penelitian hukum normatif yaitu metode yang digunakan dalam tulisan ini, serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan studi pustaka yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan selain daripada hukum yang berhubungan dengan penelitian hukum ini. Diketahui bahwa hak kepemilikan atas tubuh tidaklah sama dengan konsep hak kebendaan. Penjualan organ tubuh milik pribadi merupakan tindak pidana berdasarkan pada Pasal 65 dan Pasal 192 UU No. 36 Tahun 2009, Permenkes No. 38 Tahun 2016, serta PP No. 18 Tahun 1981. Kata kunci: Organ Tubuh, Hak Kepemilikan, Perdagangan. ABSTRACT The purpose of the writing of this journal is to find out the ownership rights of person to his body, which in this context is to sell his own organs along with the juridical review of the trading of organs, so that it is known whether the action is legally correct or not. Normative legal research method is the writing method that The Writer used, and using statute approach and conceptual approach. The data collection technique in this writing are carried out by literature study of legal materials, both primary legal materials, secondary legal materials and non-legal materials related to this legal research. It noted that the ownership rights of body is different with the concept of material rights. The sale of privately owned organs is a criminal offense based on Article 65 and Article 192 of Law No. 36 of 2009, Minister of Health Regulation No. 38 of 2016, as well as Government Regulation No. 18 of 1981. Key notes: Organs, Ownership Rights, Trading.
Pemutusan Hubungan Kerja Karena Kesalahan Berat: Studi Kasus Putusan Nomor: 8/Pdt.Sus-PHI/2019/PN-Dps Ni Made Tiara Pratiwi; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 11 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penulisan ini untuk mengkaji norma hukum kasus pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat pada Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Phi/2019/Pn-Dps dan perlindungan hukum hak-hak tergugat dalam Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2019/PN-Dps. Studi ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum melalui metode pendekatan kasus dan metode pendekatan perundang-undangan hukum ketenagakerjaan, serta buku, jurnal dan pendapat ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum ketenagakerjaan tidak lepas isu–isu hukum dari kasus pemutusan hubungan kerja sering di singkat dengan PHK, salah satu pemutusan hubungan kerja karena kesalah berat. Jika terjadi kesalahan berat dalam suatu perusahan kontek kesalahan dikatakan berat yang mengarah tindak pidana di tempat kerja si pekerja ketentuan pada Pasal 158 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Kasus hukum diangkat pada putusan nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2019/PN-Dps, dari kasus tersebut bertujuan untuk mempelajari, memahami, mengetahui jalan penyelesaian hubungan industrial di pengadilan serta pendapat hakim dalam membuat norma hukum notabenenya yaitu putusan tersebut. Si pekerja yaitu AAEP sebagai tergugat sedangkan PT.Bank C sebagai pengugat dalam kasus, motif kesalahan berat yang dilakukan AAEP ini suatu tindakan pidana yaitu pemalsuan slip gaji untuk mencari pinjaman ke bank I, yang digunakan sebagai syarat di bank I. Namun ketentuan oleh hakim pada putusan menggunakan Pasal 161 yaitu PHK dengan perjanjian kerja bersama (PKB), tetapi Pasal 158 yang lebih tepat di gunakan hakim dalam putusan hubungan kerja, yang sudah di anulir putusan Mahkamah Konstotusi (MK) No. 012/PUU-I/2003. Kata Kunci: Kesalahan Berat, Pemutusan Hubungan Kerja, Kasus Hukum. ABSTRACT This research is written to examine the legal norms of termination of employment due to serious errors in Decision Number 8 / Pdt.Sus-Phi / 2019 / Pn-Dps and legal protection of the defendant's rights in Decision Number 8 / Pdt.Sus-PHI / 2019 / PN-Dps. This study uses normative methods by case approach and statute approach of major labour laws, as well as library research, and expert opinions. Based on the result of this research, it indicates that legal consideration of judges in issuing decision about workers/labours on the ground of major mistake are according to article 158 of Contituion of Republic Indonesia contained in Law Number 13 of 2003 concerning employment. From a law case of Decision Number 8/Pdt.Sus-Phi/2019/Pn-Dps, it aims to determine the consideration and how the judge determining the decision on the evidence and legal consequences of verdict in that case. In this case, worker AAEP as defendant and PT. Bank C as plaintiff. AAEP did a criminal act such as faked a salary slip to look for a loan from Bank I. The results showed that the judge in determining the consideration of using chapter 161 in Termination of Employment along with Collective Labor Agreement, but article 158 of Constitution of Republic Indonesia contained in Law Number 13 of 2003 is more accurate to be used in Termination of Employment by the judge. Keywords: Serious Mistakes, Work Termination, Case Law.
Aspek Hukum Kegiatan Usaha Yang Dilaksanakan Oleh Yayasan Made Agra Kumaradhika; Dewa Gde Rudy
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 11 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penulisan ini adalah untuk melihat aspek hukum dari kegiatan usaha yang dilakukan badan hukum yayasan. Permasalahan penelitian ini menyangkut apakah yayasan dapat melakukan kegiatan usaha selanjutnya apa sanksi hukumnya kegiatan usaha yayasan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang – undangan dan analisis konsep hukum. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa yayasan secara hukum boleh melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan badan usaha atau ikut serta pada badan usaha. Bagi kegiatan usaha yayasan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, tidak di jumpai adanya sanksi tegas yang dapat di terapkan bagi Yayasan yang melanggar ketentuan tersebut. Kata Kunci: Aspek Hukum, Yayasan, Kegiatan Usaha. ABSTRACT This paper aims to see the legal aspects of business activities carried out by foundations. The aims of this study are to determine whether the foundation can conduct business activities farther the legal sanction for foundation conducting business activities not in accordance with the Law Number 28 of 2004 on amendments to Law Number 16 of 2001 on the Foundation, this research is classified as a normative research that uses a statutory approach and analysis of legal concepts. The results showed that a foundation is legally allowed to carry out business activities by establishing a business entity or participating in a business entity. For foundation business activities that are not in accordance with the Law Number 28 of 2004 on amendments to Law Number 16 of 2001 on the Foundation, there are no strict sanctions that can be applied to foundations that violate these provisions. Key Words: Legal Aspects, Foundations, Business Activities.
Perlindungan Hukum Terhadap Penyedia Jasa Dan Pembeli Dalam Perjanjian Jasa Titip Online Pada Aplikasi Instagram Ni Wayan Julia Pradnya Radjani; Ida Ayu Sukihana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 11 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Saat ini sedang marak berbagai jenis bisnis dengan diiringi oleh ruah kebutuhan yang membuat teknologi dalam jasa titip semakin berkembang. Dalam proses perjanjian jasa titip online ini, transaksi dan kontrak elektronik yang dibuat antar pihak membuat suatu perbuatan hukum. Hal–hal yang kerap terjadi didalam transaksi jasa titip online yaitu penipuan. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui pengaturan hukum serta bentuk perlindungan hukum terhadap penyedia jasa dan pembeli di dalam perjanjian jual beli melalui jasa titip online di aplikasi Instagram. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian normatif, dimana menitik beratkan pada kajian soal norma-norma dasar yang berlaku di dalam masyarakat serta menjadi pedoman berperilaku dengan pendekatan perundang-undangan (the statue approach). Pengaturan pelaksanaan layanan jasa titip online sesuai dengan ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata yang menegaskan sebuah perjanjian dimana penyedia jasa dan pembeli setuju untuk mengikatkan diri, dengan satu pihak memberikan suatu barang yang telah di titipkan dan pihak lain yang memberikan imbalan sesuai dengan kesepakatan. Adapun perlindungan bagi pelaku usaha maupun pelanggan dalam kegiatan jasa titip online berpedoman pada KUHPerdata dan Undang-Undang ITE yang dimana terdapat dalam ketentuan pasal 1338 KUHPerdata, pasal 1 butir 17 dan pasal 18 ayat 1 yang dimana dalam ketentuan tersebut yakni suatu sahnya suatu perjanjian. KUHPerdata yang dijadikan dasar hukum atas terjadinya perjanjian yang dilakukan oleh penyedia jasa dan pelanggan, dan UU ITE yang menjadi dasar praktik jasa titip online ini sendiri atau dimana perjanjian tersebut mulai dibuat dan disepakati. Penyelesaian sengketa akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pembeli dapat dilakukan melalui jalur litigasi yakni melalui jalur pengadilan. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Jasa Titip Online, Aplikasi Instagram. Abstract Currently, various types of business are booming, accompanied by a large number of needs that make technology in entrusted services more developed. In the process of this online entrusted service agreement, electronic transactions and contracts made between parties create a legal action. Things that often occur in online entrusted service transactions are fraud. The purpose of this writing is to find out the legal arrangements and forms of legal protection for the parties in the sale and purchase agreement through online entrusted services on the Instagram application. The research method used is normative research, which focuses on the study of the basic norms that apply in society and becomes a guide for behavior with a statutory approach (the statue approach). The arrangement for the implementation of online entrusted services is in accordance with the provisions of Article 1457 of the Civil Code which confirms an agreement in which the parties agree to bind themselves, with one party providing an item that has been entrusted and the other party who provides a reward in accordance with the agreement. The protection for business actors and customers in online entrusted service activities is guided by the Civil Code and the ITE Law which are contained in the provisions of article 1338 of the Civil Code, article 1 point 17 and article 18 paragraph 1 which in these provisions is the validity of an agreement. The Civil Code which is used as the legal basis for the occurrence of agreements made by service providers and customers, and the ITE Law which is the basis for the practice of entrusting online services itself or where the agreement begins to be made and agreed upon. Keywords : Legal protection, online entrusting services, Application Instagram

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue