cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 19 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 05, No. 02, April 2017" : 19 Documents clear
UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA TERKAIT PENJIPLAKAN KARYA SASTRA GEGURITAN SANG CANGAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Cok Gede Agung Wirahadi Prabhawa; Putu Tuni Cakabawa Landra; Made Suksma Prijandhini Devi Salain
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, April 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.044 KB)

Abstract

Pada tahun 2015 terjadi kontroversi akibat munculnya dugaan penjiplakan sebuah karya sastra yang berasal dari Bali, Indonesia, yang dijadikan sebuah film kartun yang diproduksi di Malaysia. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis upaya-upaya hukum yang dilakukan Indonesia terhadap Malaysia terkait kasus penjiplakan karya sastra geguritan Sang Cangak dan menganalisis prosedur penyelesaian sengketa Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) antara Indonesia dengan Malaysia terkait kasus penjiplakan karya sastra tersebut. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan kasus. Artikel ini menyimpulkan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan Indonesia terhadap Malaysia untuk menyelesaikan kasus ini adalah dengan menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan menggunakan forum penyelesaian sengketa pada lembaga internasional. Selanjutnya prosedur penyelesaian kasus HKI ini dapat dilakukan dengan cara negosiasi/mediasi atau dibawa ke forum penyelesaian sengketa pada lembaga internasional.
ANALISIS UNSUR-UNSUR PASAL 340 KUHP TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANAPADA KASUS PEMBUNUHAN TRAGIS ANGGOTA ORMAS DI BALI Ni Ketut Sri Kharisma Agustini; Ni Putu Purwanti
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, April 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (146.924 KB)

Abstract

Penelitian ini berjudul “Analisis Unsur-Unsur Pasal 340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana Pada Kasus Pembunuhan Tragis Anggota Ormas Di Bali”. Latar belakang penelitian ini adanya kasus pembunuhan tragis atau pembunuhan berencana yang banyak meresahkan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, permasalahan yang dibahas adalah mengenai unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana pada Pasal 340 KUHP dan bagaimana pertanggungjawaban pelaku pada tindak pidana pembunuhan. Metode penelitian dengan menggunakan pendekatan Undang-undang. Analisis berdasarkan kasus pembunuhan salah satu anggota Ormas di Bali. Dapat disimpulkan unsur-unsur pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP yakni barangsiapa yang sengaja dengna rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, kemudian pertanggungjawabannya dengan hukuman pidana mati atau seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun.
PENERAPAN SISTEM ONLINE DALAM PEMBAYARAN PAJAK HOTEL PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BADUNG Putu Intan Puspitasari; Putu Gede Arya Sumerthayasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, April 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sejak tahun 2013 Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung menerapkan sistem online dalam pembayaran serta pelaporan pajak daerah. Makalah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pajak online di Kabupaten Badung. Makalah ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Kesimpulan makalah ini adalah pelaksanaan pajak online di Kabupaten Badung sudah berjalan dengan baik hanya saja terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya yaitu salah satunya adalah masih banyak pihak hotel hanya melaporkan saja transaksi pajaknya tanpa membayar. Ini disebabkan karena sanksi denda tidak melaporkan pajak lebih besar dari sanksi tidak membayar pajak.
PELAKSANAAN PROGRAM PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DI PROVINSI BALI CABANG KOTA DENPASAR Dewa Gede Udayana Maharendra; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, April 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini berjudul “Pelaksanaan Program Penyelenggara Jaminan Kesehatan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Di Provinsi Bali Cabang Kota Denpasar”. Sehingga   pentingnya mengetahui bagaimanakah pelaksanaan tugas BPJS dalam hal pemberian informasi kepada publik terkait penyelenggara program jaminan kesehatan di Provinsi Bali Cabang Kota Denpasar serta apakah kendala – kendala dalam penerapan informasi publik oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)  Kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan di Provinsi Bali Cabang Kota Denpasar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang berupa keterangan-keterangan atau wawancara dari pihak-pihak terkait dalam penelitian ini sedangkan data sekunder berasal dari penelitian pustaka melalui peraturan perundang-undangan, literatur, buku-buku dan dokumen-dokumen resmi. Dari hasil kajian dapat disimpulkan bahwa pertama BPJS Kesehatan cabang Kota Denpasar dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua dalam pelaksanaannya masih ada kendala yakni, kurangnya kesadaran masyarakat dalam memerhatikan atau menyerap informasi yang diberikan oleh BPJS.
PENGATURAN PENDIRIAN MINIMARKET BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 9 TAHUN 2009 Komang Angga Mahaputra; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, April 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (117.762 KB)

Abstract

Besarnya pertumbuhan pasar modern menyebabkan timbulnya persaingan antar sesama pasar modern maupun dengan pasar tradisional. Dengan keberadaan toko modern yang semakin menjamur tentu dapat merugikan pasar tradisional. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan dan penataan pendirian Minimarket di Kota Denpasar serta pengaturan  jam kerja Toko Modern yang dalam hal ini adalah  Minimarket. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Pengaturan terhadap pendirian minimarket di Kota Denpasar diatur dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Mengenai lokasi dan jarak pendirian minimarket diatur dalam beberapa pasal, namun terdapat konflik norma diantara kedua ketentuan tersebut. Untuk pengaturan jam kerja Toko Modern yang dalam hal ini adalah Minimarket tidak diatur dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009. Sehingga diharapkan untuk merevisi kembali Peraturan Walikota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009 tersebut agar pengaturannya lebih jelas dan tegas.
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BADUNG Made Ayu Trisnawati; Putu Gede Arya Sumerthayasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, April 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.433 KB)

Abstract

Penulisan ini membahas tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Badung setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dan peraturan pelaksananya termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015. Dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 disebutkan bahwa peraturan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ditetapkan dalam peraturan daerah Kabupaten/Kota selambat-lambatnya satu tahun sejak peraturan ini ditetapkan. Namun hingga saat ini Kabupaten Badung belum menetapkan peraturan daerah berdasarkan Permendagri tersebut. Keadaan ini menimbulkan kekosongan norma tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Badung sehingga menimbulkan keresahan perangkat desa karena hal ini terkait dengan masa tugas dirinya. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Badung sebelum dan setelah ditetapkannya Permendagri Nomor 83 Tahun 2015. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan alisis konsep hukum. Hasil penelitian menunjukkan sebelum Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 ditetapkan di Kabupaten Badung untuk perangkat desa lainnya melaksanakan tugas sampai umur 60 tahun khusus untuk kelian dinas dibatasi masajabatannya yakni 6 tahun dan setelah ditetapkannya Permendagri tersebut Kabupaten Badung belum menetapkan peraturan daerah tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, maka Bupati Badung mengeluarkan Surat Edaran kepada seluruh kepala desa di Kabupaten Badung yang menyebutkan bahwa kepala desa dapat mengeluarkan Surat Keputusan pengukuhan kembali perangkat desa sampai dengan usia 60 tahun.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 6 TAHUN 2001 TENTANG IZIN BANGUN-BANGUNAN Ida Ayu Putu Chandra Puspita Dewi; I Ketut Sudiarta; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, April 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (51.57 KB)

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001 tentang Ijin Bangun-Bangunan” Metode dalam penulisan ini adalah metode hukum empiris. Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan, walaupun Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001 tentang Ijin Bangun-Bangunan telah disahkan, masih saja terdapat pelanggaran. Bagi pelanggar ijin mendirikan bangunan akan menerima akibat hukum, yaitu pembinaan berupa surat teguran sebanyak tiga kali, jika pemilik bangunan membandel akan diberikan sanksi bisa berupa penyegelan, pembongkaran, bahkan ancaman pidana, sanksi yang diberikan sesuai dengan pelanggaran. Sedangkan hambatan pemerintah Kota Denpasar dalam penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001 tentang Ijin Bangun-Bangunan adalah hambatan secara internal dan hambatan secara ekternal.
Panel and Appellate Body Interpretation on the Most-Favoured Nation Treatment Obligation under the General Agreement on Trade in Services Dwi Krisna Arjati; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, April 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (224.246 KB)

Abstract

This article discusses various interpretations of the provisions that govern the Most-Favoured Nation Treatment (MFN) obligation in accordance with the General Agreement on Trade in Services (GATS) within the framework of the World Trade Organization (WTO). It is a normative legal research that uses instrumental (statutory) and case approaches. This writing concludes that the Panels and Appellate Bodies of the WTO have provided a number of interpretations of the provisions of GATS related to MFN treatment obligations, which later became jurisprudence.
EFEKTIFITAS PENGELOLAAN SAMPAH DI TPA REGIONAL SARBAGITA Putu Wahyu Widiartana; Made Gde Subha Karma Resen; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, April 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (255.954 KB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan efektivitas hukum terkait dengan pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) regional SARBAGITA. Penelitian ini dapat dikualifikasikan ke dalam jenis penelitian hukum empiris. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah merupakan payung hukum yang mendasari pengelolaan sampah Indonesia. Menurut undang-undang tersebut, pengelolaan sampah didefinisikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi penanganan sampah. Pengelolaan sampah di TPA regional SARBAGITA telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Gubernur Bali Nomor 100 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Rincian Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, dan Keputusan Bersama Walikota Denpasar, Bupati Badung, Bupati Gianyar, Bupati Tabanan. Peraturan Gubernur tersebut memberikan kewenangan kepada UPT Pengelolaan Sampah untuk mengatur dan mengelola sampah di regional SARBAGITA, sedangkan Keputusan Bersama tersebut memberikan kewenangan kepada Badan Pengelola Kebersihan SARBAGITA (BPKS) untuk mengatur dan mengelola sampah di regional SARBAGITA. Dalam implementasi pengelolaan sampah regional ini, terdapat 2 (dua) faktor penghambat  yaitu kesadaran masyarakat yang masih lemah dan adanya 2 (dua) pihak yang sama-sama dapat mengelola sampah di TPA regional SARBAGITA, yaitu BPKS dengan DKP di masing-masing pemerintahan daerah SARBAGITA.
YURISDIKSI INDONESIA DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL ASING YANG MELAKUKAN ILLEGAL FISHING BERDASARKAN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA Kadek Rina Purnamasari; I Gusti Agung Ayu Dike Widhyaastuti
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, April 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (179.172 KB)

Abstract

Tulisan ini bertujuan membahas Yurisdiksi Indonesia dalam upaya melindungi wilayah lautnya dari penangkapan ikan secara ilegal dengan melakukan penenggelaman terhadap Kapal Asing. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis. Tulisan ini akan menggambarkan kedaulatan negara Republik Indonesia dan hak negara pantai menurut United Nations Convention on the Law of the Sea. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penulisan ini adalah Negara memiliki kekuatan hukum tetap, final dan mengikat sebagai wujud Kedaulatan Negara.

Page 1 of 2 | Total Record : 19

 1   2 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue