cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,240 Documents
 12   13   14   15   16 
PERWUJUDAN NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA Made Andika Satria Putra; I Made Budi Arsika
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 03, Mei 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (147.967 KB)

Abstract

Civil servant as public authorities shall be considered as integrated part of Indonesian civil society which entails the assurance of its freedom to assembly pursuant to the stipulation of Article 28 of 1945 Constitution. One of the fundamental rights to enter into assembly is the freedom to enter into a political party, however the involvement of civil servant in political party shall serves into another debatable plane during the New Order Era where civil servant is utilized as political instrument whichleads to the preference of civil servant and disrupt the productivity and service of civil servant to State. Problems raised shall be upon the existence and effort of civil servant in maintaining neutrality from the political party membership and organizational structure of Indonesia political parties. In this writing, normative legal research shall be applied in elucidating neutrality of civil servant in the board of political party byenacting Governmental Regulation No. 53 of 2010 concerning Civil Servant Disciplinary Act, Governmental Regulation No. 12 of 1999 concerning Civil Servant which Serves as Political Party Members and Governmental Regulation No. 37 of 2004concerning the Prohibition of Civil Servant to be Political Party Member in the spirit of maintaining neutrality.
PENGATURAN KEARIFAN LOKAL DALAM PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG KEPARIWISATAAN BUDAYA BALI I Nyoman Yatna Dwipayana Genta; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 02, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (191.577 KB)

Abstract

Makalah ini berjudul “Pengaturan Kearifan Lokal dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali” dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Permasalahan yang dijadikan bahan dari makalah ini menyangkut dasar pertimbangan pengaturan kearifan lokal di dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 2 Tahun 2012 serta bentuk pengaturannya. Berdasarkan atas penganalisaannya, ditemukan bahwa konsep Tri Hita Karana merupakan landasan untuk mengaktualisasikan kepariwisataan di Bali yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk norma sebagai substansi materi muatan dari Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 2 Tahun 2012.
EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 26 TAHUN 2013 DALAM MELINDUNGI SEMPADAN PANTAI DARI BANGUNAN UNTUK PENGINAPAN I Wayan Risky Widnyana; I Made Arya Utama; Kadek Sarna
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Januari 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (149.809 KB)

Abstract

Laju pertumbuhan penduduk dan perkembangan wisata yang pesat di Kabupaten Badung disertai dengan meningkatnya intensitas pembangunan yang mengakibatkan terbatasnya kesediaan lahan. Kondisi demikian menyebabkan para pelaku usaha maupun investor merambah wilayah pesisir pantai untuk melakukan kegiatan usaha, bahkan sampai ada bangunan yang didirikan melanggar sempadan pantai. Adapun permasalahan dalam tulisan ini adalah faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran sempadan pantai oleh bangunan penginapan dan Upaya Hukum apakah yang dapat atau telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam melindungi sempadan pantai dari bangunan penginapan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis empiris. Adapun sumber data dalam penelitian yaitu data primer berasal dari yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang berupa keterangan-keterangan dari pihak-pihak terkait dalam penelitian ini sedangkan data sekunder berasal dari penelitian pustaka melalui peraturan perundang-undangan, literatur, buku-buku dan dokumen-dokumen resmi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran sempadan pantai oleh bangunan penginapan adalah faktor masyarakat, yaitu berkaitan dengan masalah ekonomi. Sedangkan upaya hukum yang dapat atau telah dilakukan Pemerintah Daerah dalam melindungi sempadan pantai oleh bangunan penginapan adalah berupa penegakan hukum preventif, yaitu berupa pemberian penerangan dan nasihat. Sedangkan sifat represif berupa sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang terhadap pelanggar sempadan pantai, baik itu berupa penutupan maupun pembongkaran.
EKSISTENSI DAN TOLAK UKUR SISTEM REMUNERASI APARATUR SIPIL NEGARA (STUDI DI KANWIL KEMENTRIAN AGAMA PROVINSI BALI) Anak Agung Ayu Adinda Putri; Ibrahim R.; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 04, Oktober 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (317.83 KB)

Abstract

Penelitian ini berjudul eksistensi dan tolak ukur sistem remunerasi aparatur sipil negara (studi di Kanwil Kementrian Agama Provinsi Bali). Metode yang digunakan di dalam tulisan ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kanwil Kemenag Provinsi Bali yang membahas tentang sistem remunerasi yang ada di sana yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dimana untuk di Kementrian Agama Provinsi Bali sendiri bertolak ukur pada Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementrian Agama dan Peraturan Agama RI Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pemberian,Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai Kementrian Agama.
PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO ATAU ATASAN MENURUT INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLOVIA DALAM KASUS KEJAHATAN PERANG YANG DILAKUKAN OLEH ZLATKO ALEKSOVKI DI BOSNIA Kadek Derik Yunita Sari; Gde Made Swardhana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, Maret 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (544.027 KB)

Abstract

Kejahatan perang yang didakwakan kepada Zlatko Aleksovski berkaitan erat dengan konflik di Yugoslavia, khususnya peristiwa pemisahan Bosnia-Herzegovina yang didominasi oleh Muslim Bosnia dari Republik Federasi Sosialis Yugoslovia yang menjadi negara berdaulat. Adapun tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban individual atau atasan menurut International Criminal Tribunal For The Former Yugoslavia (ICTY) dalam kasus kejahatan perang di Bosnia yang dilakukan oleh Zlatko Aleksovki. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu prinsip pertanggungjwaban komando atau atasan diatur dalam pasal 7 ayat 3 Statuta ICTY dan pelaku kejahatan perang di Bosnia yaitu Zlatko Aleksovski dijatuhi hukuman 7 tahun oleh ICTY atas perbuatannya. Kata Kunci: ICTY, Kejahatan Perang, Zlatko Aleksovski
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 26 TAHUN 2013 MENGENAI OBJEK WISATA ALAM AIR TERJUN NUNGNUNG Ni Luh Chintya Pratiwi; I Ketut Markeling
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vo. 06, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (246.269 KB)

Abstract

Dalam menciptakan penataan ruang yang selaras diperlukan koordinasi antara peraturan tertinggi hingga yang paling rendah. Indonesia merupakan Negara dengan kekayaan alam melimpah yang memiliki nilai ekonomis dan daya tarik tersendiri. Khususnya di Bali, keindahan Objek Wisata Alam Air Terjun Nungnung mampu memikat perhatian domestik dan mancanegara untuk datang berkunjung. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap Objek Wisata Alam tersebut dan bagaimana partisipasi yang dilakukan masyarakat setempat untuk menjaga kelestarian alam disekitar kawasan Objek Wisata tersebut. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan perundang-undangan, data primer dan data sekunder. Adapun hasil penulisan ini adalah keberadaan Objek Wisata Alam Air Terjun Nungnung telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013 – 2033. Dalam Pasal 42 ayat (4) huruf a disebutkan bahwa Objek Wisata Air Terjun Nungnung termasuk ke dalam kawasan daya tarik wisata alam. Bentuk partisipasi yang telah dilakukan masyarakat diantaranya pengelolaan sampah, penyebaran informasi objek wisata, penanggulangan bencana alam, dan penyediaan fasilitas. Agar kenyamanan dikawasan Objek Wisata tetap terjaga diperlukan adanya renovasi kembali terhadap beberapa fasilitas yang tidak layak. Serta lebih diperjelas mengenai presentase hasil retribusi dan pengawasan dalam Perda Kabupaten Badung. Kata Kunci: Implementasi, Penataan Ruang, Bali
ANALISIS YURIDIS TERHADAP GANTI KERUGIAN KEPADA KORBAN KECELAKAAN PESAWAT BERDASARKAN CONVENTION OF MONTREAL 1999 (STUDI KASUS LION AIR JT-610) Timothy Vito Setiajaya; Made Maharta Yasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 7 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (268.633 KB)

Abstract

Di zaman yang modern ini, segala perubahan terjadi dengan sangat cepat, perubahan tersebut tidak hanya dirasakan dalam aspek bermasyarakat, moda transportasi udara pun melakukan mobilitas perubahan yang cepat. Dewasa ini hampir setiap orang melakukan perjalanan aktivitas dari satu daerah ke daerah lain secara signifikan dan dalam kurun waktu yang singkat, sehingga moda transportasi menjadi pilihan yang sering digunakan masyarakat dalam menempuh perjalanan yang dinilai jauh dan membutuhkan waktu yang singkat. Walaupun moda transportasi udara adalah moda transportasi yang sampai saat ini dinilai paling aman dari kecelakaan, namun tidak menutup kemungkinan kecelakaan itu tetap terjadi, dan dalam hal ini regulasi dari penerbangan tersebut sangat menentukan nasib kedepannya mengenai nasib dari korban, tanggung jawab dari pengangkut dan sanksi yang akan ditanggung oleh pengangkut. Skripsi ini berjudul Analisis Yuridis Terhadap Ganti Kerugian Kepada Korban Kecelakaan Pesawat Berdasarkan Convention of Montreal 1999 (Studi Kasus Lion Air JT-610). Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode normatif dengan meneliti bahan pustaka. Oleh karena itu perlunya peraturan baru dalam penerbangan yang dapat memenuhi hak-hak dari penumpang tersebut yang mengacu pada konvensi montreal, karena konvensi montreal lebih memperhatikan hak-hak dari penumpang tersebut, dan Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut. Kata Kunci : Moda Transportasi Udara, Kecelakaan, Peraturan Penerbangan
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MUSIK VIDEO TERKAIT FENOMENA REAKSI VIDEO DI YOUTUBE Anak Agung Upadani Giantari; Suatra Putrawan
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 12 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (309.656 KB)

Abstract

Salah satu bentuk karya dari content creator di youtube adalah musik video. Belakangan banyak orang dengan sengaja membuat reaksi video dengan menggunakan musik video di youtube tanpa izin. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa mengenai bagaimana hukum memberikan perlindungan terhadap music video karya content creator di youtube dan bagaimana sanksi hukum terhadap orang yang menggunakan musik video hasil karya content creator untuk membuat reaksi video di Youtube tanpa izin. Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif berdasarkan pada pendekatan perundang-undangan. Perlindungan terhadap music video yang dihasilkan oleh content creator di lindungi dalam UUHC yaitu pasal 40 ayat (1) khususnya huruf m, namun pasal tersebut hanya merujuk pada karya film dan belum mengcover karya musik video secara jelas. Sebaiknya penjelasan pasal tersebut memberikan contoh bukan hanya merujuk pada karya film selain itu sebaiknya content creator yang merasa dirugikan segera melapor kepada pihak yang berwajib untuk mencegah hal tersebut terjadi kepada content creator lain. Kata Kunci : Hak Cipta, Video, Youtube
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PRAMUWISATA YANG BERTUJUAN UNTUK MENGURANGI ANGKA PRAMUWISATA ILEGAL Isma Novita Yani; I Gusti Ayu Agung Ariani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, no. 01, Maret 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.151 KB)

Abstract

The Violation of tourism in Bali is currently happening covers from various sectors of tourism, which is one of the sector is a guide as an intermediary deliver an explanation about existing attractions in Bali to tourists who are visiting. There are several requirements that are listed to be a legal guide, which has been set in the Bali Provincial Regulation No. 5 in 2008 about the Guides. The problems that occurred, the first is how the effectiveness of the Bali Provincial Regulation No. 5 in 2008 in province of Bali, the second is what kind of factors which is become a barriers to effective implementation of Bali Provincial Regulation No. 5 in 2008 in province of Bali. Conducted legal research is empirical legal research, which use techniques data collecting that is interview. Conclusions from the study showed that the number of offenses committed by the guides in the province of Bali is still in existence. The main limiting factor is the Human Resources (HR) which is still inadequate, so under the supervision of the guides is so weak.
SISTEM PERIZINAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM UU NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Ni Pande Putu Desi Astriani; Made Suksma Prijandhini Devi Salain
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Februari 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.011 KB)

Abstract

The paper entitled Permission System of Living Environment through Act Number 32 of 2009 on the Protection and Management of Living Environment. This paper uses analytical normative method and normative legislation approach. The quality of living environment which keep decreasing has been threatening the survival of human beings and other living things so the protection and management of living environment is needed. The permission of living environment plays an important role to protect and manage the environment. Furthermore, this paper will discuss the permission system of the living environment and the factors causing the revocation of living environment permission.

Page 14 of 124 | Total Record : 1240

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue