cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,240 Documents
 16   17   18   19   20 
PELAKSANAAN PROGRAM PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DI PROVINSI BALI CABANG KOTA DENPASAR Dewa Gede Udayana Maharendra; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, April 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini berjudul “Pelaksanaan Program Penyelenggara Jaminan Kesehatan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Di Provinsi Bali Cabang Kota Denpasar”. Sehingga   pentingnya mengetahui bagaimanakah pelaksanaan tugas BPJS dalam hal pemberian informasi kepada publik terkait penyelenggara program jaminan kesehatan di Provinsi Bali Cabang Kota Denpasar serta apakah kendala – kendala dalam penerapan informasi publik oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)  Kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan di Provinsi Bali Cabang Kota Denpasar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang berupa keterangan-keterangan atau wawancara dari pihak-pihak terkait dalam penelitian ini sedangkan data sekunder berasal dari penelitian pustaka melalui peraturan perundang-undangan, literatur, buku-buku dan dokumen-dokumen resmi. Dari hasil kajian dapat disimpulkan bahwa pertama BPJS Kesehatan cabang Kota Denpasar dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua dalam pelaksanaannya masih ada kendala yakni, kurangnya kesadaran masyarakat dalam memerhatikan atau menyerap informasi yang diberikan oleh BPJS.
PENERAPAN TAX AMNESTY SEBAGAI UPAYA REFORMASI PERPAJAKAN DI INDONESIA Ni Kadek Dewi Kurnia Wati; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (197.75 KB)

Abstract

Penulisan ini berjudul “Penerapan Tax Amnesty Sebagai Upaya Reformasi Perpajakan di Indonesia” yang memiliki tujuan untuk memahami dan mengetahui konsep penerapan tax amnesty sebagai upaya reformasi perpajakan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari penulisan ini yakni Tax amnesty merupakan salah satu upaya reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menciptakan kepatuhan sekaligus mengungkap harta yang dimiliki wajib pajak sehingga meningkatkan investasi terhadap negara yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan nasional sehingga menciptakan keadilan bagi masyarakat luas.
PENEGAKAN KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR NO. 610 TAHUN 2002 TENTANG PENERTIBAN PENDUDUK PENDATANG Made Fetty Pridayanti; I Gusti Ngurah Wairocana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 03, Mei 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (206.837 KB)

Abstract

Masalah kependudukan saat ini menjadi salah satu persoalan yang sangat kompleks dalam perkembangan di Provinsi Bali, khususnya Kota Denpasar. Keberadaan penduduk pendatang setiap tahunnya mengalami peningkatan, berbagai kebijakan dikeluarkan dalam penertiban penduduk baik pemerintah maupun desa pakraman, adapun permasalahannya adalah kebijakan pemerintah kota Denpasar terhadap penduduk pendatang serta sinkronisasi kewenangan Pemerintah Kota Denpasar dan Desa Pakraman Denpasar dalam penertiban penduduk pendatang. Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat, kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif. Setiap penduduk yang berasal dari luar Kota Denpasar dan ingin menjadi penduduk pendatang wajib dipenuhi persyaratan, melaporkan dalam waktu paling lambat 2x24 jam sejak saat kedatangan kepada Desa Pakraman melalui Banjar Adat setempat. Sinkronisasi wewenang Desa Pakraman dan Pemerintah Kota Denpasar dalam penertiban Penduduk Pendatang sudah sesuai dengan Ilikita Krama yang dikeluarkan oleh Majelis Madya Desa Pakraman (MDP) Denpasar. Kata Kunci : Kebijakan, Penduduk Pendatang, Desa Pakraman
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH TERKAIT DAUR ULANG (RECYCLE) SAMPAH ANORGANIK I Nyoman Yoga Ardika Udayana; I Made Arya Utama; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 3 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (376.314 KB)

Abstract

Di Bali khusunya Kota Denpasar, masalah pendauran ulang sampah anorganik diatur dengan Perda Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah tersebut dalam penanganan sampah anorganik sampai saat ini belum efektif karena belum adanya suatu lembaga khusus yang menangani dan kurangnya kesadaran. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian berjudul "Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Terkait Daur Ulang (Recycle) Sampah Anorganik" menjadi aktual untuk dilakukan. Adapun permasalahan yang diangkat adalah bagaimanakah pengaturan daur ulang sampah anorganik di Kota Denpasar, dan bagaimanakah pelaksanaan daur ulang sampah anorganik di Kota Denpasar beserta hambatan yang dijumpai. Penelitian ini dikualifikasikan sebagai penelitian hukum empiris, dengan menggunakan data primer dan sekunder yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah pengaturan daur ulang sampah anorganik di Kota Denpasar dapat dilihat pada ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b, Pasal 10 ayat (1) huruf b, Pasal 13 dan Pasal 21 ayat (1) huruf c. Perda Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. Kenyataan yang terjadi di Kota Denpasar, jumlah sampah anorganik mengalami peningkatan setiap bulannya, bahkan peningkatan jumalah data sampah anorganik dalam setahun cukup besar dari tahun sebelumnya. Hambatan dalam melakukan daur ulang sampah anorganik di Kota Denpasar saat ini dijumpai dari faktor penegak hukumnya, faktor sarrana dan prasarana yang kurang memadai, faktor partisipas masyarakat, dan faktor nilai ekonomis kerajinan daur ulang. Kata Kunci : Pelaksanaan, Daur Ulang, Sampah Anorganik
IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA TATO TERHADAPiKONSUMEN AKIBAT DAMPAK NEGATIF DARI PENGGUNAAN JASA TATO TEMPORER DI KECAMATAN UBUD I Nyoman Putra Purnama Yasa; I Ketut Markeling
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 9 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (142.671 KB)

Abstract

Produk tato kini mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman. Alih-alih memilih tato temporer yang dianggap minim resiko dibandingkan tato permanen ternyata adalah hal yang keliru. Tato temporer memang bersifat sementara, namun bukan berarti tidak mengandung bahaya bagi kesehatan kulit. Tidak hanya nformasi keunggulan dan kekhasan produknya saja, melainkan juga mengenai kerugian konsumen dalam penggunaan barang yang dijualnya. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab pelaku usaha jasa tato terhadap konsumen akibat dampak negatif dari penggunaan jasa tato temporer dan apa saja hambatan yang menyebabkan konsumen kesulitan untuk meminta ganti rugi akibat dampak negatif dari penggunaan jasa tato temporer. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan (1) Tanggung jawab pelaku usaha jasa tato terhadap konsumen akibat dampak negatif dari penggunaan jasa tato temporer di Kecamatan Ubud adalah dengan memberikan ganti rugi kepada konsumen terkait, namun dalam pelaksanaannya pelaku usaha tersebut tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya,a(2)aFaktor-faktor yang menyebabkan konsumen kesulitan mendapatkan ganti rugi akibat pemakaian jasa tato temporer di Kecamatan Ubud antara lain ada 3 (tiga) faktor yaitu dari dari segi aturan, dari segi kualitas SDM yang kurang, dan kurangnya SDM yang berkualitas dari pelaku usaha dengan tidak adanya pengawasan mengakibatkan ketidaktahuan dari pelaku usaha mengenai peraturan yang mengatur mengena jasa tato. Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pelaku Usaha, Konsumen, Jasa Tato
PELAKSANAAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA DALAM PENGENDALIAN USAHA PARIWISATA DI KABUPATEN BADUNG Gede Pramana Yoga; I Made Arya Utama; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 05, November 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.858 KB)

Abstract

Menurut Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan menetapkan bahwa Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) adalah hal yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha pariwisata, sementara itu di lapangan dijumpai adanya pelaku usaha pariwisata yang tidak memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Metode yang digunakan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini yaitu metode penelitian hukum empiris. Kata kunci : Usaha Pariwisata, Tanda Daftar Usaha Pariwisata, Pengendalian
PENGATURAN HUKUM TERHADAP PENYIMPANAN DAN PENGUMPULAN LIMBAH B3 DI KOTA DENPASAR I Kadek Dwi Gemilang; Dewa Gde Rudy
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 7 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (325.907 KB)

Abstract

Limbah bahan berbahaya dan beracun yang disingkat menjadi limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat dan kosentrasinya dan jumlahnya, baik secara langsung ataupun tidak langsung yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengelolaan dan penimbunan limbah B3. Kurang adanya suatu sosialisasi di dalam pengaturan hukum yang menjadi landasan di dalam penanganan limbah B3 dan juga pengumpulan serta adanya penyimpanan limbah yang ada di daerah perkotaan. Permasalahan kerap terjadi dan akan diangkat kedalam penulisan ini terkait tentang pengaturan hukum terhadap penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 yang diproduksi oleh pengepul, pengumpulan secara sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat atau penimbun limbah B3. Serta bagaimana di dalam teknis lokasi penyimpanan sementara limbah B3. Metode yang akan diteliti dalam penulisan ini tentang metode hukum normatif yang biasa disebut penelitian berdasarkan data dan studi keperpustakaan karena penelitian hukum normatif yang akan memberikan pemahaman terkait mekanisme pengaturan hokum terhadap penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 di kota Denpasar. Adapun yang menjadi kajian teknis penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 hanya berlaku sementara selama 5 (tahun) dan dapat diperpanjang dengan teknis mengajukan permohonan teknis penyimpanan dan pengumpulan yang baru paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum masa berlaku kajian teknis berakhir.[1] Kata Kunci : Penyimpanan, Pengumpulan, Limbah B3
MEKANISME PEMBAYARAN ROYALTY FEE BERKAITAN DENGAN COVER LAGU DALAM MEDIA SOSIAL Jesi Andreanto; Anak Agung Sri Utari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (328.907 KB)

Abstract

Indonesia sebagai Negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal ini sejalan dengan keanekaragaman suku etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Tujuan penulisan untuk mengetahui pengaturan cover lagu yang diuanggah ke media social dan mekanisme pembayaran royalty fee dari pihak pengcover lagu ke pencipta. Metode penelitian dalam penelitian hokum ini adalah menggunakan penelitian hukum normative yaitu meneliti UU Hak Cipta, Jurnal Kertha Semaya, buku serta menganalisis bahan pustaka yang didapatkan dari data primer dan data sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah UU NO 28 tahun 2014, sedangkan bahan sekunder yang digunakan adalah literatur mengenai Hak Cipta. Hasil study menunjukkan bahwa terjadinya pelanggaran hak cipta berkaitan dengan cover lagu jika tidak mendapatkan izin dari pencipta berdasarkan pasal 80 UU Hak Cipta menggunakan karya cipta orang lain termasuk mengcover lagu, wajib mendapatkan izin dari pencipta karena pencipta memiliki hak ekslusif berupa hak ekonomi dan hak moral. Mekanisme izin diikuti dengan pembayaran fee melalui Lembaga Manajemen Kolektif kepada pemegang hak cipta berdasarkan pasal 87 UU Hak Cipta. Kata Kunci : Pelanggaran Hak Cipta, Pencipta, Hak Royalty
Peranan Dinas Pariwisata Kabupaten Badung Dalam Mengembangkan Potensi Pariwisata Badung K. Shanti Adnyani Asak; I Nyoman Sirtha
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Mei 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (49.386 KB)

Abstract

The island of Bali is an island that is rich enough to attractions both natural attractionsand cultural sights. One of the area in Bali which has the potential’s tourism is Badung regency.In developing tourism potential,Badung Government especially Tourism Department in chargeof the management of tourism in Badung regency. Therefore, this paper will describe what is thetourism destination potential that needs to be developed in tourism and how the delinquentBadung Tourism Office to developing tourism in the region.this paper use empirical legalresearch.The conclusions is some of the objects that need to be developed are the area PuraPucak Tedung, Pura Sada Kapal, Agro Tourism Plaga, Baha Tourism Village. One attemptBadung Tourism Department to improve security by installing CCTV and increased supervisionby security guards, and in addition the Department of Tourism plays a role for promotingtourism within and outside the country and develop human resources by conducting trainings inthe field of tourism.
PENGADUAN MASYARAKAT SEBAGAI BENTUK PARTISIPASI DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK Gusti Made Triantaka; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Mei 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (200.238 KB)

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul Pengaduan Masyarakat sebagai Bentuk Partisipasi danPeningkatan Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik. Latarbelakang masalahnya yaitu masih rendahnya niat masyarakat untuk melakukanpengaduan masyarakat terkait pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar danprosedur. Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf c Undang-undangRepublik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menyatakanbahwa masyarakat juga berkewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraanpelayanan publik. Tulisan ini menggunakan metode empiris dengan mengamatibagaimana bekerjanya hukum di masyarakat melalui pendekatan yuridis sosiologis.Pengaduan masyarakat dapat dijadikan indikator penilaian pelayanan publik, bahwadengan adanya pengaduan masyarakat menunjukkan kepedulian masyarakat terhadappelayanan publik sebagai salah satu bentuk partisipasi dalam upaya meningkatkankualitas pelayanan publik untuk mewujdukan pemerintahan yang baik.

Page 18 of 124 | Total Record : 1240

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue