cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,240 Documents
 18   19   20   21   22 
TINDAKAN ADMINISTRATIF DAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENGGUNAKAN IJAZAH PALSU Anak Agung Istri Sintya Dewi; Ni Ketut Sri Utari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (221.031 KB)

Abstract

Jurnal ini berjudul "Tindakan Administratif dan Hukuman Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Menggunakan Ijazah Palsu". Rumusan masalah jurnal ini berisikan tentang tindakan administratif dan hukuman disiplin pegawai negeri sipil yang menggunakan ijazah palsu berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2015. Metode penelitian jurnal ini yaitu yuridis normatif. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu Ijazah merupakan dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian. Tindakan Administratif adalah tindakan yang diberikan kepada Calon PNS/PNS yang menggunakan ijazah palsu berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, hal ini telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2015. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Tindakan Administratif dan Hukuman DisiplinTerhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Menggunakan Ijazah Palsu, ada pun bentuk tindakan administratif dan hukumanya itu berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon PNS/PNS, dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
DISKRIMINASI PEREMPUAN DALAM VIRGINITY TEST SEBAGAI PRASYARAT CALON POLWAN DAN CALON PRAJURIT TNI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Sally Joanna; Ida Bagus Wyasa Putra; A.A. Sri Utari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 03, Mei 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.781 KB)

Abstract

ABSTRAK Tulisan ini berjudul “Diskriminasi Perempuan dalam Virginity Test sebagai Prasyarat Calon Polwan dan Calon Prajurit TNI dalam Perspektif Hukum Internasional”. Pentingnya dilakukan penelitian adalah untuk mengatahui mengenai pengaturan diskriminasi perempuan dalam virginity test berdasarkan Hukum Internasional dan pengaturan tanggung jawab Indonesia sebagai subjek hukum internasional dalam pelaksanaan virginity test. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Kesimpulan yang dapat diambil penulis yaitu, virginity test merupakan bentuk diskriminasi perempuan dinilai dari konvensi CEDAW, ICCPR, dan CAT. Indonesia bertanggung jawab untuk menghapus diskriminasi perempuan di mana suatu stereotip ada dalam pelaksanaan virginity test dengan mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum, atau langkah-langkah efektif lainnya. Sebaiknya dibuatkan aturan yang spesifik mengenai virginity test dalam instrumen hukum internasional. Kemudian, konvensi-konvensi yang telah diratifikasi Indonesia tersebut seharusnya dilaksanakan dengan itikad baik (good faih). Kata kunci : Diskriminasi perempuan, Tes keperawanan, Polisi wanita, Tentara Nasional Indonesia
PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI Gusti Rama Dewa; I Nyoman Suyatna; Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (443.469 KB)

Abstract

Artikel ini berjudul “Pelaksanaan Peraturan Bupati Badung Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Rumah Layak Huni”. Dalam upaya membantu masyarakat miskin, Pemerintah Kabupaten Badung merancang program rumah layak huni agar masyarakat Kabupaten Badung mendapatkan rumah yang layak dan mensejahterakan masyarakat untuk pembangunan yang merata disetiap daerah khususnya Kabupaten Badung serta guna mencapai target yang direncanakan. Adapun masalah dalam penulisan ini yaitu: 1) Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Bupati Badung Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Rumah Layak Huni; 2) Faktor apakah yang menghambat Pelaksanaan Peraturan Bupati Badung Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Rumah Layak Huni. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian ilmiah yang dilakukan dengan melihat kesenjangan teori dan praktek. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini bahwa pelaksanaan Peraturan Bupati Badung dalam memberi bantuan rumah layak huni sudah efektif. Adapun faktor yang menghambat pelaksanaan pemberian bantuan rumah layak huni di Kabupaten Badung yaitu faktor kurangnya sosialisasi dan pemenuhan syarat-syarat dalam proses administrasi.Kata Kunci : Bantuan, Pemberian bantuan, Rumah layak huni.
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN DI KABUPATEN BADUNG Ni Ketut Lasmini; I Ketut Sudiarta; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 9 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (273.991 KB)

Abstract

Tanah merupakan kebutuhan manusia yang mempunyai nilai jual yang cukup tinggi maka perlu dilakukan penataan pemanfaatan tanah melalui alternatif rumah susun. Pertama untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun di Kabupaten Badung. Kedua adalah untuk mengetahui, memahami, dan menganalis hambatan terhadap Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun di Kabupaten Badung. Penulisan ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan rumah susun di Kabupaten Badung diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988, dan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kondominium Hotel (Kondotel). Hambatan yang dialami dalam implementasi dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Satuan Rumah Susun yaitu membutuhkan waktu dan proses yang berbeda dari penerbitan Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bagunan, Hak Pakai, serta kurangnya perlindungan hukum bagi konsumen. Kata Kunci : Implementasi, Hambatan, Rumah Susun, Kabupaten Badung
KEDUDUKAN SBKRI (SURAT BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA) TERHADAP HAK WNI KETURUNAN TIONGHOA DITINJAU DARI HUKUM HAM INTERNASIONAL Anggun Pratiwi; Ni Made Suksma Prijandhini Devi Salain
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 04, Juni 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (29.036 KB)

Abstract

SBKRI or “Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia” is a document stating that theowner is a citizen of the Republic of Indonesia, especially for Indonesian citizens ofChinese descent. It is regulated under the Law of the Republic of Indonesia year 1985about Citizenship in Republic of Indonesia. However, SBKRI is now often used as anexcuse by some unscrupulous government officials to obstruct the rights of anIndonesian citizen of Chinese descent in particular on the management of thebureaucracy such as birth registration to apply passport. This paper will describe theSBKRI’s position against the rights of Indonesian citizens of Chinese descent in thefullfilment of rights and obligations as an Indonesian citizen of Chinese descent. Thispaper will also discuss how the protection of human rights associated with the presenceof SBKRI.
KEDUDUKAN CITES (Convention on International Trade of Endangered Species) SEBAGAI SALAH SATU KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG LINGKUNGAN HIDUP YANG MENGATUR PERDAGANGAN SPESIES LANGKA Deby Dwika Andriana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (30.043 KB)

Abstract

Indonesia merupakan salah satu dari tiga negara terbesar yang memilikikeanekaragaman flora dan fauna. Yang diketahui bahwa 17.000 pulau yang didalamwilayahnya terdapat berbagai macam jenis spesies yang unik dan endemik. Keunikan darispesies-spesies inilah yang akhirnya menjadi sasaran masyarakat Indonesia untuk melakukanperdagangan bebas tanpa memikirkan lingkungan hidup binatang tersebut dan pencegahanspesies dari kelangkaan yang dimiliki negaranya sehingga menimbulkan beberapapermasalahan, seperti perdagangan ilegal hewan yang dilakukan hanya untuk mendapatkeuntungan yang besar bagi sebagian orang atau individu itu sendiri karena keunikantersebut.
KEBIJAKAN PENGATURAN PERIMBANGAN KEUANGAN DALAM KONSEPSI DAN PERSPEKTIF KEADILAN I Putu Wijaya; Ni Luh Gede Astariyani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 04, Juni 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (54.178 KB)

Abstract

Indonesia has the basic rules regarding the financial balance between central governments and local governments which are regulated in Law No. 33 year 2004 . There are problems that the want financial balance between central government and local governments in the conception and justice perspectives . Writing method used is the method of normative research. The conclusion is the conception of justice lies in the latter last principle , namely the principle of separation between the good and the bad , for the first four principles are contradicts always at odds , so that the determining balance of justice is a principle in the final . In the perspective of fairness, financial balance attentied theory of justice, should be applied to all areas with the same percentage of income for the entire sector , so there is no area feels discriminated because it is the allocation of funds based on the income from natural resources in the region, so thus achieved social justice for all Indonesian people.
UPAYA PENERTIBAN PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA DENPASAR I Gusti Ayu Agung Jennie Asmika; I Nyoman Suyatna; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 03, April 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.769 KB)

Abstract

Untuk memperkenalkan jenis produk dan jasa yang akan ditawarkan kepada para konsumen, salah satu bentuk usaha yang dilakukan para pengusaha yaitu melalui reklame. Namun terdapat permasalahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan reklame yang sering terjadi, salah satunya karena reklame tersebut melanggar izin lokasi dan reklame tidak memiliki izin. Maka dari itu dibuatlah tulisan yang berjudul “Upaya Penertiban Penyelenggaraan Reklame Di Kota Denpasar”. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, tulisan ini memberi pengetahuan mengenai pelaksanaan penertiban terhadap reklame dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan penertiban reklame di Kota Denpasar. Bentuk pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Tim Penyelenggaraan Reklame yaitu berupa teguran tertulis kepada penyelenggara reklame dan pembongkaran reklame. Dalam pelaksanaannya Tim Penyelenggaraan Reklame memiliki faktor pendukung yaitu adanya data dan informasi mengenai pelanggaran reklame yang terjadi di Kota Denpasar, tetapi terdapat juga faktor penghambat yaitu kurangnya kesadaran penyelenggara reklame untuk mengurus perizinan pemasangan reklame.
PENGAJUAN ALIH STATUS IZIN TINGGAL TERBATAS MENJADI IZIN TINGGAL TETAP OLEH INVESTOR ASING Kt. Ayu Tutut Novitasari; I Ketut Sudantra
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Januari 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (100.904 KB)

Abstract

Penulisan karya ilmiah yang berjudul “Pengajuan Alih Status Izin Tinggal Terbatas Menjadi Izin Tinggal Tetap Oleh Investor Asing” ini bertujuan untuk mengetahui persyaratan-persyaratan dalam pengajuan alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap oleh investor asing. Dalam penulisan ini digunakan metode penelitian normatif. Dari hasil pembahasan disimpulkan bahwa terdapat persyaratan khusus yang harus dipenuhi dalam pengajuan alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap, yaitu : (a) akte pendirian perusahaan, (b) surat persetujuan penanaman modal dari lembaga yang membidangi, (c) izin usaha tetap, (d) surat izin usaha perdagangan, (e) tanda daftar perusahaan, dan (f) nomor pokok wajib perusahaan.
PENGAWASAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM BALI TERHADAP PENGGUNAAN GAJAH DALAM ATRAKSI WISATA DI BALI KHUSUSNYA DI ELEPHANT SAFARI PARK Gusti Ayu Sri Sintya; I Made Arya Utama
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 05, No. 05, Desember 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (231.649 KB)

Abstract

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali adalah Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memiliki komitmen akuntabel, dimana dalam melaksanakan seluruh tugas dan fungsinya mengacu kepada suatu komitmen kinerja yang dituangkan dalam Rencana Strategis. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan BKSDA Bali terhadap penggunaan gajah dalam atraksi wisata di Elephant Safari Park. Penulisan ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Kesimpulan dari penulisan ini adalah pengawasan BKSDA Bali terhadap gajah yang digunakan sebagai hewan atraksi wisata di Elephant Safari Park sudah berjalan dengan baik, hanya saja terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, yaitu pihak BKSDA belum mempunyai tenaga ahli di bidang kesehatan, dengan melihat keadaan sekitar seperti satwa terdampar, seharusnya BKSDA mempunyai dokter sendiri dan pihak BKSDA kesulitan dalam mengawasi gajah dalam melaksanakan safari maupun atraksi, karena belum ada aturan khusus mengenai pemanfaatan gajah.

Page 20 of 124 | Total Record : 1240

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue