cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,240 Documents
 15   16   17   18   19 
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN DANA ALOKASI UMUM PADA KABUPATEN TABANAN I Putu Gede Suryanata; Made Suksma Prijandhini Devi Salain
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 04, Oktober 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.301 KB)

Abstract

Jurnal ini berjudul mekanisme pengelolaan dan pertanggung jawaban dana alokasi umum pada kabupaten tabanan. Dengan metode penulisan normatif dan pendekatan undang-undang, tulisan ini menjelaskan pengelolaan dana alokasi umum serta pertanggung jawaban dana alokasi umum pada kabupaten Tabanan. Adapun kesimpulan dari pembahasan terkait dimana dengan bertambah banyaknya kepentingan kepentingan yang harus di selenggarakan oleh pemerintah pusat (dalam arti luas) karna bertambah majunya masyarakat, pemerintah pusat tidak dapat mengurus semua kepentingan kepentingan itu sehingga dialokasikanlah dana alokasi umum ke pada dana alokasi daerah yang di sebut dekonsentrasi.
PERLUASAN KEWENANGAN OMBUDSMAN UNTUK MEMILIKI KEWENANGAN MENGADILI DIKAJI DENGAN MENGGUNAKAN TEORI SELF AUXILARY BODIES Ni Putu Diah Chandra Paramita; Ni Luh Gede Astariyani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, Maret 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (332.686 KB)

Abstract

Lembaga negara Ombudsman yang terbentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Indonesia kemudian mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang mengubah nama, status kelembagaan, ruang lingkup serta kewenangan. Namun kewenangan tersebut tidak diperluas dengan diperbolehkannya Ombudsman untuk mengadili suatu perkara maladministrasi. Adanya penemuan ide baru tersebut maka penulis akan mengkaji analisa tersebut. Tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk lebih memahami pengertian mengenai kelembagaan negara dan mengetahui apakah lembaga negara Ombudsman tersebut dapat diperluas kewenangannya sesuai dengan pemahaman istilah self auxiliary bodies. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. State Auxiliary Bodies dipahami sebagai lembaga negara yang hanya bertugas melayani atau dalam tugas dan wewenangnya berkaitan dengan lembaga negara utama. Dengan rekomendasi seperti yang disebutkan diatas tersebut, penulis menyiratkan agar UU No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia diadakan suatu penemuan hukum terbaru yang memberikan kewenangan yang lebih luas pada Pasal 8 mengenai kewenagan Ombudsman. Kata Kunci : Lembaga Negara, Ombudsman, State Auxiliary Bodies, UU. No. 37 Tahun 2008, Kewenangan
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN KARAOKE BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN Gde Bagus Taruna Satria Arimbawa; I Wayan Parsa; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vo. 06, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (893.891 KB)

Abstract

Pajak karaoke merupakan bagian dari pajak hiburan yang menjadi salah satu sumber pemasukan kas daerah. Pajak karaoke menjadi salah satu penyumbang pajak hiburan terbesar di Kota Denpasar. Sehingga perlunya dilaksanakan pengaturan yang baik untuk mendukung potensi tersebut. Artikel ini membahas mengenai efektivitas dari Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan sebagai pedoman yuridis dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan karaoke di kota Denpasar. Penelitian hukum empiris adalah metode yang digunakan dalam penulisan ini, yang mengkaji peraturan hukum positif dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat dengan melihat das sollen dengan das sein. Melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar bisa dilihat bahwa pengaturan mengenai pemungutan pajak di Kota Denpasar masih efektif, berdasarkan dari jumlah target realisasi pajak daerah tiap tahunnya yang terlampaui dan terus meningkat. Wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana apabila melanggar Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan. Namun sejauh ini sanksi yang diterapkan hanya berupa sanksi administratif karena wajib pajak masih bisa diatur dan dibina dengan baik.Kata Kunci: Efektivitas, Pajak Hiburan, PAjak Pemungutan Pajak Hiburan
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB OCCUPYING POWER TERKAIT PENDUDUKAN MILITER OLEH TURKI DI SURIAH Aditya Yudhistira; I Gede Pasek Eka Wisanjaya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 6 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (270.431 KB)

Abstract

Gelombang demonstrasi yang terjadi di Suriah sebagai bagian gelombang Arab Spring pada 2011 lalu berevolusi menjadi konflik bersenjata yang belum berhenti hingga saat ini. Konflik di negara yang letaknya menjadi sangat strategis secara geopolitik bagi negara-negara lain, membuat beberapa negara di dunia menjadi terlibat langsung secara militer di dalamnya. Salah satunya adalah Turki, yang memiliki kepentingan untuk melawan kelompok militan Kurdi, yang ditakutkan akan mempermudah gerakan separatis di negaranya. Keterlibatan militer Turki tersebut tidak hanya sebatas serangan-serangan, namun sudah sampai pada kondisi pendudukan militer, yang melahirkan tanggung jawab kepada Turki sebagai occupying power. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan tujuan untuk mengetahui kewajiban-kewajiban occupying power serta bagaimana pertanggungjawaban atas pelanggarannya. Berdasarkan aturan-aturan yang berlaku, occupying power bertanggunggjawab diantaranya atas perlindungan jiwa, kebebasan, dan harta benda milik warga sipil. Terkait pelanggaran yang terjadi, Turki dapat dimintai pertanggungjawaban dalam kapasitasnyasebagai negara karena telah melanggar kewajiban internasionalnya. Sedangkan pelaku dan/atau komandan militernya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana individu menurut hukum pidana internasional. Kata kunci: pendudukan; occupying power; hukum humaniter; pertanggungjawaban negara; pertanggungjawaban pidana individu
PELAKSANAAN ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE’ I Kadek Ari Saputra; I Gede Putra Ariana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 12 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (262.471 KB)

Abstract

‘Penelitian ini berjudul’ “Pelaksanaan Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online”. Dengan cepatnya berkembang teknologi dan informasi yang begitu cepat menimbulkan inovasi baru terkait modal dalam sistem perdagangan yaitu “Transaksi Online”. Permasalahn yang diuraikan didalm jurnal ilmiah ini bertujuan untuk menegetahui pelaksanaan itikad baik didalam perjanjian termasuk perjanjian jual beli online dan perlindungan hukum bagi pihak pertama sebagi pembeli apa bila terjani pelalanggaran asas itikad baik ditinjau dari Kitab Undang-Undang8 Hukum9 Perdata,’ Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 Tahun Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan8ilmiah ini adalah metode8 penelitian empiris. Implementasi asas itikad baik sangatlah penting didalam pembuatan perjanjian termasuk perjanjian online. Didalam proses pembuatan perjanjian termasuk perjanjian online haruslah didasari itikad baik dari masing-masing pihak didalam perjanjian tersebut. Itikad baik merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian.’Perlindungan hukum bagi bagi pihak pertama sebagai pembeli dari adanya itikad yang tidak baik dari penjual online tersebut, maka8 dapat dipidana berdasarkan ketentuan1 pasal 62 UUPK dan diperberat dengan ketentuan pasal 45 ayat (2) UU ITE.” Kata Kunci: Asas Itikad Baik, Perjanjian Jual Beli Online, dan Perlindungan Hukum.
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MONEY LOUNDERING DI KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT Nico Yulianto Prabowo; Dewa Nyoman Sekar; I Ketut Sudjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, no. 01, Maret 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The convention or transfer of property, knowing that such property is derived from any serious (indictable) offence or offences, or from act of participation in such offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences of his action; or The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from a serious (indictable) offence or offences or from an act of participation in such an offence or offences.
PERAN DPRD DALAM FUNGSINYA SEBAGAI PENGAWASAN TERHADAP PENGGUNAAN KEUANGAN DAERAH OLEH EKSEKUTIF Tjokorda Gde Wisnu Wahyudha; I Ketut Artadi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Februari 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Since the issuance of regulations regarding to regional autonomy Act No. 23 year of 2014 on Regional Government and Law No. 33 year of 2004 on Financial Balance between Central and Local Government, so the powers and responsibilities assigned to local governments to manage the region optimally be grater. It required a huge role of the legislators to control the financial related policy areas which is economical, efficient, effective, transparent, and accountable and factors that affect the value of the government’s financial reporting information. The method used in writting this paper is normative research. In terms of the role, the representative council shall supervise the implementation of the budget (APBD) as a form of governance and accountability of the organization of services oriented to the public interest. Factors that affect the value of the government’s financial reporting information, among others are, the quality of human resource, the use of technology, system of internal supervise and monitoring.
PENGATURAN DANA ALOKASI KHUSUS SEBAGAI DANA PERIMBANGAN ANTARAPEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH I NYOMAN SUWIRYANATA; I WAYAN PARSA; I NENGAH SUHARTA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 06, September 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (28.369 KB)

Abstract

This paper to discuss about the Special Allocation Fund which used by the specificneeds of the district to finance in the respective regions, the Special Allocation Fundallocation is highly dependent on the availability of state funds sourced from TheCentral Government. The Problem is the criteria that must be met by an area to get aspecial allocation fund and What is the use of the Special Allocation Fund as the fundbalance to an area. In this paper author uses normative legal research and normativejuridical approach. The conclusion is, Criteria regions receiving the Special AllocationFund specified in namely Law Number 33 of 2004 on Financial Balance betweenCentral and Local Government, in this case the Special Allocation Fund It should beused or utilized to close the gap between local public services by giving priority toeducation, health, infrastructure, marine and fisheries, agriculture, infrastructure localgovernment and the environment.
IMPLIKASI HUKUM KOALISI PARTAI POLITIK DALAM MEMBENTUK PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF I Gede D.E. Adi Atma Dewantara; Dewa Gde Rudy
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (111.853 KB)

Abstract

Dalam konteks Indonesia, koalisi dibentuk sebelum Pemilihan Umum PresidendanWakil Presiden dengan tujuan untuk memenangkan calon yang diusung oleh koalisitersebut. Koalisi yang dibentuk tidak menjamin bahwa partai-partai yang tergabungdalam koalisi akan selalu mendukung program-program pemerintah. Permasalahan yangdihadapi yaitu: bagaimanakah praktik koalisi dalam sistem presidensiil di Indonesiadikaitkan dengan sistem pemilu? Dan bagaimanakah bentuk koalisi partai politik agarterwujud pemerintahan yang efektif? Metode penelitian yang dipergunakan yaitupenelitian yuridis normative dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahanhukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.Hasil penelitian yaitu Praktik koalisi dalam sistem presidensiil di Indonesiadikaitkan dengan sistem pemilu terjadi diakibatkan karena tidak terpenuhinya syaratperolehan kursi suara untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil peresiden,dan implikasi hukum koalisi partai politik agar membentuk pemerintahan yang efektifdiperlukan adanya koalisi permanen yang dikukuhkan di dalam undang-undang.
ROKOK ELEKTRIK TERHADAP KAWASAN TANPA ROKOK Anak Agung Ketut Andhy Dharma Laksana; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 05, Juli 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.475 KB)

Abstract

Makalah ini berjudul Rokok Elektrik Terhadap Kawasan Tanpa Rokok. Latar belakang dari penulisan ini adalah masalah kesehatan yang sering kita jumpai adalah masalah rokok.Seiring dengan perkembangan zaman, rokok tidak hanya berasal dari tembakau saja melainkan ada juga rokok yang dioperasikan dengan baterai atau yang popular disebut dengan rokok elektrik. Atas dasar tersebut  peneliti ingin meneliti berlakunya rokok elektrik terhadap kawasan tanpa rokok dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali. Tujuan penulisan ini adalahuntuk mengetahui bagaimana perbendaan antara rokok dengan rokok elektrik dan bagaimana berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan Terhadap Rokok Elektrik. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normative karenakan adanya norma kosong dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 terhadap pengunaan rokok elektrik. Kesimpulan penulisan ini adalah bahwa rokok elektrik belum dikatalan melanggar kawasan tanpa rokok sehingga perlu ada penambahan pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang rokok elektrik sehingga rokok elektrik dapat berlaku di dalam kawasan tanpa rokok.

Page 17 of 124 | Total Record : 1240

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue