cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,240 Documents
 17   18   19   20   21 
KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PENERBITAN IZIN NPPBKC BAGI PENGUSAHA MMEA DAN AKIBAT HUKUMNYA Made Dharma Satya Varuni; Putu Gede Arya Sumertayasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (81.715 KB)

Abstract

Government oversight of sales without having permission NPPBKC MMEA, the Directorate General of Customs and Excise with through the Office of Surveillance and Customs and Excise are there in these areas often go directly into the field to conduct licensing examinations for entrepreneurs who sell MMEA. This research using the emperis judicial conduct field research on the issues. The conclusions that can be drawn is that the government has the authority to supervise the entrepreneurs in conducting sales MMEA.
KEWAJIBAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM HAL MEMBERIKAN PUTUSAN ATAS PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN (IMPEACHMENT) Anak Agung Ngr. Wisnu Wisesa; Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 02, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.738 KB)

Abstract

Jurnal ini berjudul Kewajiban Mahkamah Konstitusi Dalam Hal Memberikan Putusan Atas Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden Dan/Atau Wakil Presiden (Impeachment). Jurnal ini mengkaji mengenai syaratsyarat permohonan Impeachment yang diajukan dan Jenis Putusan Perkara Impeachment yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi. Jurnal ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif dan teknik analisis deskripsi, evaluasi, dan argumentasi, serta menggunakan pendekatan perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi berkewajiban memberikan putusan terkait dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Syaratnya adalah harus memenuhi syarat dukungan 2/3 suara anggota yang hadir sekurang-kurangnya 2/3 anggota untuk bisa mengajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang selanjutnya akan dimintakan jawaban kepada Mahkamah Konstitusi
KEWENANGAN BEBAS (FREIES ERMESSEN) DALAM KEBIJAKAN KARTU INDONESIA SEHAT DITINJAU DARI SISTEM ADMINISTRASI DI INDONESIA I Made Surya Dharma; Ni Nyoman Sukerti
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 06, Oktober 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (48.344 KB)

Abstract

Tulisan ini bertujuan membahas mengenai bagaimana kewenangan bebas atau freies ermessen dalam kebijakan Kartu Indonesia Sehat  ditinjau dari sistem administrasi di Indonesia. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kepustakaan. Tulisan ini menjelaskan mengenai penerapan kewenangan bebas atau freies ermessen dalam kebijakan Kartu Indonesia Sehat  yang bertentangan dengan asas legalitas di Indonesia, sehingga dapat menjadi permasalahan hukum dikemudian hari. Solusi yang dapat diambil adalah menerbitkan peraturan mengenai Kartu Indonesia Sehat.
PENGATURAN HAK PENGUASAAN TANAH HAK MILIK PERORANGAN OLEH NEGARA A. A. Sagung Tri Buana; Marwanto -
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 04, Oktober 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.644 KB)

Abstract

Penguasaan tanah milik perorangan oleh pemerintah atau negara merupakan suatu kewenangan yang dimiliki pemerintah berdasarkan ketentuan pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Dilihat dari sisi lain, masyarakat juga dapat memiliki hak atas tanah yaitu hak milik. Hak milik atas tanah yang dimiliki masyarakat merupakan suatu hak turun temurun yang terkuat atau terpenuh yang dapatdiperoleh dengan melihat fungsi sosial yang melekat pada hak dari kepemilikan tanahnya. Jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji dan membahas mengenai bentuk pengaturan hak penguasaan tanah milik perorangan oleh negaradan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang hak milik atas tanahnya diambil alih. Hasil pembahasan menunjukkan pengaturan mengenai hak penguasaan tana milik perorangan oleh negara adalah bersumber dari ketentuan Pasal 33 UUD 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pengaturan pada Pasal 33 UUD 1945 mengenai hak penguasaan tanah milik perorangan oleh negara tidak sejalan (inkonsistensi norma) dengan ketentuan di Pasal 28 G dan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 yang mengisyaratkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap seluruh harta benda yang berada di bawah keuasaannya dan setiap orang juga berhak untuk memiliki hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak dapat diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun juga. Hasil pembahasan juga menunjukkan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang hak milik atas tanahnya diambil alih oleh negara adalah terdapat pada ketentuan Pasal 18 UUPA dan prinsip-prinsip dasar keadilan yang berbunyi “no private property shall be taken for public use without just and fair compensation”.
UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DALAM PENANGGULANGAN TUNGGAKAN PAJAK HOTEL I Gusti Agung Ngurah Prawira Kukuh; Putu Gede Arya Sumerthayasa; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, Maret 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (333.927 KB)

Abstract

Secara umum pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang. Dengan adanya setiap tahun terjadinya tunggakan pembayaran pajak, dimana wajib pajak tidak melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak. Tunggakan yang terjadi mempengaruhi kepada Pendapatan asli daerah yang diterima. Dalam hal ini banyaknya hotel yang berada di Kabupaten Badung tidak melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak, dikarenakan kurangnya kesadaran untuk membayar Pajak Hotel. Sehingga permasalahan yang akan dibahas adalah upaya Pemerintah Badung dalam penanggulangan tunggakan pajak hotel serta kendala-kendala yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris, yaitu salah satu penulisan hukum berdasarkan pada kenyataan yang terjadi dimasyarakat, dilakukan penelitian langsung kelapangan guna mendapatkan kebenaran yang akurat. Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat disimpulkan, kurangnya kesadaran sebagai wajib pajak untuk melakukan kewajibannya, upaya yang dilakukan pemerintah dengan cara sosialisasi terhadap wajib pajak, membuat peraturan bupati tentang regulasi penagihan pajak sesuai peraturan daerah dan memberikan sanksi tegas kepada yang melakukan tunggakan. Adapun faktor kendala dari pemerintah antara lain kurang nya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dan berpikiran buruk kepada petugas pajak oleh wajib pajak. Kata Kunci : Upaya pemerintah, Tunggakan, Pajak Hotel
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DALAM KAITANNYA DENGAN USAHA TOKO MODERN (MINIMARKET) DI KABUPATEN GIANYAR Anak Agung Bagus Yudi Surya Dharma; I Ketut Suardita; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vo. 06, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (253.806 KB)

Abstract

Jumlah toko modern (minimarket) di Kabupaten Gianyar berpotensi terjadinya pelanggaran, seperti tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Penelitian ini memiliki dua pokok permasalahan, yakni mengenai penegakan hukum dan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan fakta, perundangan, konsep hukum yang digambarkan secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap peraturan daerah tentang surat izin usaha perdagangan telah dilaksanakan cukup baik, namun sanksi yang diberikan kepada 54 unit toko modern belum terlaksana. Faktor penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor yakni: faktor hukum; faktor penegak hukum; faktor fasilitasi; faktor prilaku masyarakat; faktor kebudayaan. Kata Kunci: Minimarket, Penegakan Hukum, Faktor Penegakan Hukum
PERAN SERTA MASYARAKAT TERKAIT TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI PROVINSI BALI Dea Rangga Kuncoro; Ibrahim R
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 5 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (353.871 KB)

Abstract

Penyerapan aspirasi rakyat adalah salah satu tugas pokok dan fungsi DPRD yang rutin dilaksanakan. Namun ternyata, tidak hanya DPRD saja yang dapat terjun langsung mencari aspirasi, tetapi masyarakat juga dapat mengaspirasikan keluhannya tanpa menunggu anggota DPRD melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihannya masing-masing. Jurnal ini membahas apa saja bentuk pengaduan aspirasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat, serta bagaimana masing-masing mekanismenya. Penulisan jurnal ini menggunakan metode yuridis empiris. Kesimpulan dari tulisan ini yaitu terdapat 5 (lima) bentuk pengaduan aspirasi, antara lain; secara lisan, secara tulisan, melalui demonstrasi, secara daring (online), dan ketika DPRD melakukan kunjungan kerja. Mekanismenya pun beragam, ada yang dengan langsung datang ke Kantor DPRD, ada yang dengan bersurat terlebih dahulu, ada yang dengan mengajukan izin ke Kepolisian, dan ada pula yang mengaspirasikan langsung melalui situs yang disediakan oleh DPRD. Kata Kunci : Pengaduan Aspirasi, DPRD, Masyarakat
KEABSAHAN PERJANJIAN LISAN SEBAGAI ALAT BUKTI SURAT DI PENGADILAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE SHOP I Kadek Parma Astawa; Ni, Luh Gede Astariyani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 11 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (343.837 KB)

Abstract

Perjanjian jual beli online (untuk selanjutnya disebut “perjanjian”) adalah perjanjian antara kedua belah pihah yang dilakukan melalui media sosial, seperti instragram, facebook, bukalapak, online shop, dan whatsApp. Saat ini, perjanjian tersebut sering digunakan untuk mempermudah proses jual beli yang instan atau cepat tanpa harus keluar rumah. Apabila perjanjian tersebut dikaitkan dengan asas asas yang berlaku dalam hukum perdata, maka akan berhubungan dengan asas kebebasan berkontrak. Perjanjian tersebut dapat dikategorikan sebahai hukum lisan. Menurut hukum perikatan, perjanjian jual beli online adalah sah atau legal. karena sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya sebuah perjanjian. Hukum lisan tidak dapat dijadikan alat bukti didepan pengadilan. Karena tidak ada tanda tangan kedua belah pihak atau lebih. Kata kunci : perjanjian jual beli, hukum tidak tertulis, dan legal.
PENGHANCURAN BENDA BUDAYA (ICONOCLAST) SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN Made Panji Wilimantara; I Made Pasek Diantha; I Made Budi Arsika
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 05, Juli 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.205 KB)

Abstract

Fenomena penghancuran benda-benda budaya yang dilakukan oleh Taliban (2001) dan ISIS (2014-2015) menarik perhatian masyarakat internasional. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran hukum internasional yang tercakup dalam kejahatan penghancuran benda budaya  serta menganalisis upaya pertanggungjawaban hukum yang dapat dilakukan dalam menindak kejahatan penghancuran benda budaya dalam perspektif Hukum Pidana Internasional. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Tulisan ini menyimpulkan bahwa International Criminal Court memiliki yurisdiksi dalam mengadili tindak kejahatan internasional yang dilakukan oleh pelaku penghancuran benda budaya.
PENGATURAN PENDIRIAN MINIMARKET BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 9 TAHUN 2009 Komang Angga Mahaputra; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, April 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (117.762 KB)

Abstract

Besarnya pertumbuhan pasar modern menyebabkan timbulnya persaingan antar sesama pasar modern maupun dengan pasar tradisional. Dengan keberadaan toko modern yang semakin menjamur tentu dapat merugikan pasar tradisional. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan dan penataan pendirian Minimarket di Kota Denpasar serta pengaturan  jam kerja Toko Modern yang dalam hal ini adalah  Minimarket. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Pengaturan terhadap pendirian minimarket di Kota Denpasar diatur dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Mengenai lokasi dan jarak pendirian minimarket diatur dalam beberapa pasal, namun terdapat konflik norma diantara kedua ketentuan tersebut. Untuk pengaturan jam kerja Toko Modern yang dalam hal ini adalah Minimarket tidak diatur dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009. Sehingga diharapkan untuk merevisi kembali Peraturan Walikota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009 tersebut agar pengaturannya lebih jelas dan tegas.

Page 19 of 124 | Total Record : 1240

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue