cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,240 Documents
 20   21   22   23   24 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PADA PASAR TRADISIONALDI KABUPATEN GIANYAR Made Wira Pramana; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 05, November 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (295.32 KB)

Abstract

Pasar tradisional adalah sebuah tempat jual beli barang kebutuhan sehari-hari, terjadi proses tawar menawar dan di dalamnya terdapat unsur sikap atau cara berfikir yang menjadi suatu kebiasaan. Seperti halnya di wilayah Gianyar banyak terdapat pasar tradisional dan di dalamnya terjadi proses jual beli yang sederhana dan tawar menawar, serta banyak terdapat Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Namun di era persaingan bebas di dalam dunia usaha, banyak jenis usaha yang muncul, seperti pasar modern salah satunya. Dengan adanya pasar modern keberadaan pasar tradisional semakin menjadi terancam. Oleh karena itu, diangkat dua pokok permasalahan yakni perlindungan hukum terhadap pelaku usaha UMKM yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gianyar serta hambatan dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha UMKM. Tulisan ini menggunakan metode penelitian Hukum Empiris. Dalam metode penelitian ini, hukum dikonsepkan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata dan tetap berpijak pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil wawancara dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa pemberian perlindungan untuk pelaku usaha UMKM di pasar tradisional di wilayah Gianyar yakni mewajibkan pelaku usaha modern untuk menjalin kemitraan usaha dan pemberian izin usaha terhadap pasar modern dibatasi oleh pemerintah. Terhadap tindakan pemerintah tersebut di temukan kendala dalam pelaksanaannya seperti, kurangnya sumber daya manusia, jumlah tenaga manusia, kualiatas sosialisasi dan komunikasi. Upaya yang ditempuh untuk menghadapi masalah tersebut adalah memberikan aturan hukum yang jelas, pengawasan dalam penegakan peraturan daerah dan memperbaiki budaya hukum atau kebiasaan masyarakat yang sering melanggar peraturan hukum. Kata Kunci: Pasar Tradisional, Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
PELAKSANAAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM PADA DESA SUKAWATI KABUPATEN GIANYAR Made Putri Indra Prabawati; Putu Gede Arya Sumerthayasa; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Januari 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kurangnya lahan khusus parkir di suatu tempat mengakibatkan masyarakat memarkirkan kendaraannya di bahu jalan dan menggunakan sebagian badan jalan sebagai tempat parkir. Dengan berlakunya Peraturan Daerah mengenai Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, memberikan peraturan jelas terhadap kendaraan yang parkir di sebagian badan jalan, sehingga tercipta keuntungan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mengkaji mengenai pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum pada Desa Sukawati Kabupaten Gianyar. Dari hasil penelitian yuridis empiris, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum pada Desa Sukawati Kabupaten Gianyar tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang di dalamnya mengatur pula tentang tatacara pemungutan retribusi parkir.
PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DALAM PENDATAAN KEPENDUDUKAN DI DESA KESIMAN PETILAN KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR I Gede Agus Reza Rendra; Nengah Suharta; Kadek Sarna
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 05, No. 05, Desember 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (222.525 KB)

Abstract

Penulisan artikel ini dilatarbelakangi oleh permasalahan mengenai penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas pembantuan di Desai Kesimani Petilan Kecamatan Denpasar Timuri Kotai Denpasar. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan artikel ini yaitu mengenai bagaimana penyelenggaraan tugas pembantuan di Desa Kesiman Petilan Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, serta faktor-faktor apakah yang mempengaruhi tugas pembantuan di Desa Kesiman Petilan Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. Permasalahan utama yaitu dalam pelaksanaan pendataan keluarga di Desa Kesiman Petilan masih belum optimal. Jurnal ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, karena mendekati masalahi dari peraturan yang berlakui dan kenyataan yang ada di masyarakat. Pelaksanaan tugas pembantuan desa dalam hal pendataan kependudukan di Desa Kesiman Petilan, belum dilakukan secara optimal. Sehubungan dengan hal diatas, dapat disimpulkan dikarenakan tidak jarang terjadi keterlambatan data penduduk yang diberikan oleh kepala dusun terhadap kepala desa, terutama apabila terdapat penduduk pendatang yang baru tinggal di wilayah Desa Kesiman Petilan, kadang terjadi miss komunikasi antara pendatang tersebut dengan kepala dusun, sehingga pendatang tersebut belum tercatat sebagai penduduk di Desa Kesiman Pentilan. Hal tersebut tentu menyebabkan data lapangan dan yang tercatat tidak sinkron. Adapun faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan Desa Kesiman Petilan dalam hal tugas pembantuan desa dibagi menjadi dua, yaitu faktor pendukung dan penghambat. adapun faktor pendukungya yaitu, adanya aturan hukum yang memberikan wewenang Desa Kesiman Petilan dalam melakukan tugas pembantuan dan adanya sarana prasarana yang mendukung pemerintah desa kesiman petilan dalam melakukan tugas pembantuan, sedangkan faktor penghambatnya yaitu adanya keterlambatan kepala dusun dalam memberikan data kependudukan terbaru kepada kepala desa dan kurangnya partisipasi masyarakat untuk membantu pemerintah desa dalam hal tugas pembantuan terutama dalam pendataan penduduk.
PENGATURAN KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGARA KE INDONESIA Ni Wayan Sri Ertami Damayanti; Ngakan Ketut Dunia
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, Maret 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (146.66 KB)

Abstract

Tulisan ini berjudul “Pengaturan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Dalam Rangka Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia”, yang bertujuan untuk mengkaji pengaturan kebijakan bebas visa kunjungan dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia serta mengetahui sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap penerima bebas visa kunjungan yang melanggar dan menyalahgunakan izin tinggal kunjungan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan. Kebijakan bebas visa kunjungan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016. Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap penerima bebas visa kunjungan yang melakukan pelanggaran dan penyalahgunaan izin tinggal kunjungan, dapat dilihat dalam Pasal 78 dan Pasal 122 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.Kata Kunci : Kebijakan, Bebas Visa Kunjungan, Sanksi, Izin Tinggal Kunjungan
TINJAUAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL MENGENAI TANGGUNGJAWAB TERKAIT PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT TUMPAHAN MINYAK DI WILAYAH TUMPANG TINDIH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA YANG TERLETAK DI PERAIRAN SELAT MALAKA Ni Putu Intan Purnami; Putu Tuni Cakabawa Landra; A.A. Sri Utari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 05, November 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (344.717 KB)

Abstract

Penulisan penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya wilayah tumpang tindih zona ekonomi eksklusif dan padatnya lalu lintas kapal-kapal besar di Selat Malaka, sehingga memiliki kemungkinan besar terjadinya tabrakan kapal dan menyebabkan tumpahnya minyak ke laut yang berakibat terjadinya pencemaran lingkungan laut. Tentu saja hal tersebut menimbulkan tanggungjawab dan ganti rugi dari pemilik kapal terhadap pihak yang dirugikan atas pencemaran yang terjadi di wilayah tumpang tindih. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan menggunakan pendekatan perundang – undangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa landasan hukum mengenai penyelesaian batas wilayah (ZEE) Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka telah memadai dan diatur sedemikian rupa dalam peraturan internasional dan nasional masing-masing Indonesia dan Malaysia. Sehingga cara penyelesaian yang diutamakan adalah dengan mengadakan perjanjian. Sedangkan untuk masalah pencemaran lingkungan akibat tumpahan minyak dari tabtrakan kapal di wilayah tumpang tindih Selat Malaka maka, pertanggungjawabannya ditujukan kepada negara, pemilik kapal, orang perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum yang berada dalam yurisdiksi negara, yang berperan sebagai nahkoda ataupun operator kapal. Dengan adanya asas kepentingan umum juga maka Indonesia dan Malaysia dapat meminta tanggungjawab dan ganti rugi karena kepentingan bersama kedua negara untuk mengurangi, mencegah dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut dilanggar. Kata Kunci: Pencemaran Lingkungan Laut; Tanggungjawab; Tumpang Tindih; ZEE; Selat Malaka
PERLINDUNGAN INTERNASIONAL TERHADAP HAK ASASI MANUSIA ORANG-ORANG LGBT DENGAN BANTUAN PBB Dinda Maslahatul Ammah; Marwanto Marwanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 7 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.425 KB)

Abstract

Penulisan ini mengangkat judul Perlindungan Internasional Terhadap Hak Asasi Manusia Orang-Orang LGBT dengan bantuan PBB. LGBT merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual dan transgender. Kata LGBT digunakan untuk menekankan keanekaragaman budaya yang berdasarkan identitas seksualitas dan gender. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai perlindungan secara umum hak asasi manusia orang-orang LGBT serta pula menganalisis bentuk pengaturan mengenai perlindungan internasional LGBT yang dilakukan dengan bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Metode yang digunakan yaitu berjenis yuridis normatif yang merujuk pada analisis asas, teori, konsep, serta pasal-pasal dalam peraturan yang terkait dan juga merujuk pada pendekatan perundang-undangan (statue approach) yang menjadi objek penelitian yaitu sampai sejauh mana kesesuaian hukum positif tertulis yang ada satu dengan yang lainnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa masih banyaknya orang-orang yang menghadapi kekerasan setiap harinya karena identitas seksual mereka. Peran penting PBB, Organisasi Internasional, dan kelompok masyarakat sipil tercermin dalam tindakan yang mereka lakukan untuk minoritas (LGBT) dan pengaruh universal yang mereka berikan pada negara-negara anggota untuk mencapai kerja sama internasional dan perlindungan bersama, khususnya dengan mempraktikkan prinsip-prinsip dasar yang telah diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kata Kunci : Perlindungan Internasional, Hak Asasi Manusia, LGBT, PBB,
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PEMBERIAN UANG KEMBALI YANG TIDAK SESUAI DI ALFAMART I Nyoman Oka Wiranatha; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.997 KB)

Abstract

Minimarket sebagai salah satu usaha ritel modern yang menjual berbagai kebutuhan sehari-hari masyarakat. Dasar hukum utama dan terkini bagi usaha toko ritel modern adalah Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang secara oprasionalnya berada dalam Permendag Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Uang kembalian adalah hak konsumen ketika nominal mata uang yang dibayarkan lebih dari total belanjaan. Kecilnya nominal uang kembalian seringkali disepelekan oleh pihak minimarket sehingga merugikan konsumen, pihak minimarket sering kali tidak memberikan uang kembalian yang nominalnya kecil tersebut. Permasalahan yang terdapat dalam jurnal ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen saat terjadinya kerugian akibat kurangnya uang kembalian yang diterima konsumen serta upaya penyelesaian hukum akibat kurangnya uang kembalian yang diberikan minimarket. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum empiris, dengan melihat pada permasalahan yang ada kemudian dikaitan dengan Peraturan Perundang-undangan. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat kurangnya uang kembalian di Alfamart, diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4 huruf g. Adapun penyelesaian hukum yang diatur dalam UUPK adalah diluar pengadilan, melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, atau melalui pengadilan. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Minimarket, Uang kembalian
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL - BELI TELEPON SELULER TANPA GARANSI DI PASAR GELAP (BLACK MARKET) Gde Manik Yogiartha; I Ketut Wirta Griadhi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, no. 01, Maret 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (253.044 KB)

Abstract

Legal protection of consumers in the sale - buy a cell phone without a guarantee on the black market (Black Market) viewed from the perspective of consumer protection laws. The problem is how the legal protection of consumers in selling - buying a cell phone without a guarantee on the black market? and how the sanctions against the sale of mobile phones without a warranty on the black market?. The method of writing using descriptive normative methods. The results related to the Act - Act No. 8 of 1999 on Consumer Protection and Regulation of the Minister of Trade No. 19/M-DAG/PER/5/2009 on Registration Instructions for Use (Manual) and Warranty Card / Aftermarket Warranty For Products In Indonesian telematics and Electronics. Trade in violation of the law and done outside official channels, can be referred to as a black market.
PEMUNGUTAN PAJAK PADA RESTORAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KAWASAN KINTAMANI BANGLI Anak Agung Ayu Candrawilasita; I Wayan Parsa; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Februari 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.818 KB)

Abstract

This paper is titled, "Tax Collection At The Restaurant which is Has No Building Permit in Kintamani Bangli Region". The problems discussed in this paper is what the basis used by the Government in the Bangli Regency to collect tax to restaurant that does not have a permit in the area of Kintamani, Bangli and authority of the Government in the Bangli Regency to collect tax to restaurant that does not have a permit in the area of Kintamani, Bangli. The method used is normative juridical research. The basis used by the Government in the Bangli Regency tax purposes to restaurant that does not have a building permit is the principle of expediency. Based the authority that possessed, the Government shall collects tax to restaurant that does not have a permit in the area of Kintamani, Bangli. Conclusion of this paper is the basis used in the conduct of tax collection at the restaurant that does not have a building permit is the principle of expediency. Government in the Bangli Regency can do tax collection at a restaurant that does not have a permit in the area of Kintamani Bangli.
PENGENDALIAN USAHA MINI MARKET OLEH PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG MELALUI INSTRUMEN PERIJINAN I Gede Arya Tubwana; I Made Arya Utama; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 01, Januari 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (196.849 KB)

Abstract

This paper is motivated by the existence of governance based on the principle of legality (the written law) which in practice is inadequate. This is because the law is written always contain weaknesses. Although the principle of legality has weaknesses, he remains a key principle in any law of the State. As with any policy of mini markets trading business needs to be organized with a strong legal basis. In regard to controlling Trading License (License), Local Government Klungkung No. 9 of 2004 on Trade Permit (License).The formulation of the problem in this study: 1) whether the required permissions Klungkung regency governments in controlling the establishment of a mini market in the region. 2) what legal action by the government against the violation of the district Klungkung mini market business license.Results of this study concluded that 1) efforts to establish a market in Klungkung regency min required to have a Business License with the form requirements must be signed by the owner of the company with a complete document specified. 2) The sanctions provided in the form of a written warning to revoking SIUP.The method applied in this study is the juridical-empirical approach. Data were analyzed qualitatively that emphasized on understanding and then compared with the data obtained in the field through interview techniques.

Page 22 of 124 | Total Record : 1240

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue