cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,240 Documents
 22   23   24   25   26 
DUMPING DAN ANTI-DUMPING SEBAGAI BENTUK UNFAIR TRADE PRACTICE DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL Ni Wayan Ella Apryani; Ayu Putu Laksmi Danyathi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 03, Mei 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.049 KB)

Abstract

In a global free trade, states often aplly action that is generally called “dumping” as one of the strategies for dominating the market share that resulted in losses against other countries. As countermeasures, states practice antidumping policy that is derived from Article VI of GATT. However this makes not only the practice of dumping but also antidumping as an unfair competition (unfair trade practices) in international trade relations. This writing is aimed to describe the regulation of dumping and antidumping and also to analyze their status under Article VI of GATT.
PROSES DAN TAHAPAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 Putu Santhi Kartikasari; Ibrahim R.; Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 02, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (102.878 KB)

Abstract

Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 merupakan salah satu Peraturan Pemerintah yang ditetapkan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pokok Kepegawaian. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Namun, ada beberapa permasalahan salah satunya adalah mengenai hal-hal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Permasalahan lainnya adalah mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum disiplin Pegawai Negeri Sipil. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sebaiknya segera dibuat Peraturan Pemerintah pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 agar sesuai sengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan perlu adanya sosialisasi kepada semua Pegawai Negeri Sipil mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil.
HARMONISASI PENGATURAN PERSYARATAN TENAGA KERJA ASING DALAM SKEMA REGULASI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY Ida Bagus Gede Satya Wibawa Antara; Ida Bagus Wyasa Putra; Ida Bagus Erwin Ranawijaya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 06, Oktober 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (177.869 KB)

Abstract

Harmonisasi hukum merupakan suatu penggabungan dan penyalarasan peraturanhukum, untuk menghindari peraturan hukum yang berbenturan atau disharmonisasihukum, pada tahun 2008 ASEAN mengeluarkan Cetak Biru Masyarakat ekonomiASEAN 2015, yakni sebuah perjanjian internasional yang mengatur tentang arusbebas terhadap beberapa sektor ekonomi, termasuk yaitu Tenaga Kerja terlatih,dalam pembebasan tenaga kerja terlatih ini, ASEAN pun menemui hambatanhambatanterhadap produk hukumnya sendiri yakni setiap negara anggota ASEANmemiliki peraturan yang berbeda-beda terhadap Tenaga kerja asing yangberkeinginan bekerja di wilayah sesama negara ASEAN.
MATERI MUATAN DISKRIMINATIF FATWA LEMBAGA ADAT MELAYU DALAM PELAKSANAAN PILKADA DI KABUPATEN ROKAN HULU Seira Tamara Herlambang; Putu Gede Arya Sumerthayasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 04, Oktober 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.324 KB)

Abstract

Lembaga Adat Melayu di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) mengeluarkan sebuah fatwa pada tahun 2011 yang menyatakan bahwa bakal calon kepala daerah di Kabupaten Rohul harus berasal dari putra asli daerah atau orang yang lahir dari keturunan asli Rohul. Fatwa tersebut masih tetap berlaku hingga pilkada Kabupaten Rohul yang diselenggarakan tahun 2015 lalu. Bahkan hingga saat ini fatwa tersebut juga belum dicabut sehingga besar kemungkinan akan tetap dipakai sebagai acuan dalam pilkada Kabupaten Rohul yang akan dilaksanakan tahun 2021 mendatang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analisa konsep hukum. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah fatwa tersebut bersifat diskriminatif dan untuk mengetahui apakah fatwa tersebut relevan untuk dijadikan acuan dalam penetapan calon kepala daerah di Kabupaten Rohul.
PELAKSANAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP TANAH WARIS DI KABUPATEN BADUNG Ida Purnama Sari; I Wayan Parsa; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, Maret 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (263.565 KB)

Abstract

Perpajakan sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang merupakan perwujudan kewajiban kenegaraan dan sebagai peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan. Negara memperoleh pemasukan kas negara dari sektor pajak diantaranya melalui pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Tarif BPHTB di Kabupaten Badung mengalami perubahan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No.14 Tahun 2010 tentang BPHTB. Dengan ditetapkannya perda tersebut, timbul beberapa permasalahan, yaitu pelaksanaan pengenaan tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap tanah waris di Kabupaten Badung pasca pemberlakuan Perda No.28 Tahun 2013 cenderung menghambat pelaksanaan pengenaan tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengenaan tarif BPHTB tanah waris pasca pemberlakuan Perda Kabupaten Badung No. 28 Tahun 2013 adalah menyangkut perubahan tarif yang semula ditetapkan sebesar 1% (satu persen) kemudian diubah menjadi sebesar 0% (nol persen). Penetapan peraturan ini menimbulkan dua hal, Pertama, terjadi pembebasan beban pajak masyarakat untuk BPHTB tanah waris, Kedua, terjadi pengurangan sumber pendapatan pajak daerah Kabupaten Badung sebab pengenaan tarif pajak BPHTB tanah waris sebesar 0% (nol persen) atau ditiadakan. Kendala-kendala dalam pelaksanaan pengenaan BPHTB tanah waris, antara lain terjadinya penafsiran keliru oleh pejabat dalam melakukan perhitungan dan pembayaran BPHTB waris, khususnya mengenai suatu peristiwa di mana seorang ahli waris atau para ahli waris berniat memberikan bagian warisannya kepada salah seorang ahli waris. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi mengenai peraturan-peraturan tersebut di dalam masyarakat.Kata Kunci : Pelaksanaan, BPHTB, Tanah Waris, Kabupaten Badung
PENEGAKAN HUKUM PADA ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA Komang Hare Yashuananda; I Gede Pasek Eka Wisanjaya; Made Maharta yasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vo. 06, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (312.77 KB)

Abstract

Perdagangan internasional yang terus menerus melewati perairan Indonesia maka dari itu pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyelaraskan potensi ALKI dengan pembangunan – pembangunan infrastruktur yang memadai, jaminan keamanan pelayaran dan peningkatan pengamanan kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia untuk mendapatkan keuntungan ekonomis dan menjaga stabilitas negara dari potensi ancaman-ancaman akibat pelayaran internasional. Di sisi lain industri kelautan Indonesia sangatlah berpotensi meningkat di masa mendatang, karena pesatnya tingkat perekonomian di wilayah Asia yang terus – menerus menunjukan peningkatan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan terkait penegakan hukum pada pelayaran internasional yang melewati kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan juga pengembangan potensi dari jalur strategis perdagangan dunia.[1] Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengklarifikasikan dampak positif dan negatif dari jalur strategis perdagangan dunia serta menggali potensi-potensi yang belum dikembangkan dan juga mengetahui pemanfaatan jalur ALKI untuk kesejahteraan dan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Hasil penelitian ini adalah Keberadaan Alur Laut Kepulauan Indonesia yang menjadi jalur strategis pelayaran kapal perdagangan dunia. Alur laut yang dimiliki Indonesia yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Era perdagangan dunia saat ini mulai ke wilayah Asia Pasifik yang menjadi pusat maritim di abad 21. Pesatnya perdagangan Trans-Pasifik, Selat Malaka berperan banyak dalam pelayaran dunia karena selat malaka adalah jalur laut tercepat dan terefisien yang menghubungkan Samudera India dan Samudera Pasifik. Kata Kunci : Alur Laut Kepulauan Indonesia, Maritim, Hukum Internasional
HUBUNGAN HUKUM ANTARA PERUSAHAAN JASA TRANSPORTASI BERBASIS APLIKASI ONLINE DENGAN DRIVER Dedek Oka Astawa; Ida Bagus Putra Atmaja
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 6 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.153 KB)

Abstract

Munculnya transportasi berbasis aplikasi online yang sangat mudah diakses oleh masyarakat luas. Transportasi berbasis aplikasi online telah memudahkan masyarakat dalam berbagai bidang. Terjadi suatu persepsi antara masyarakat dan para pengemudi atau calon pengemudi dari perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi online bahwa mereka memiliki hubungan kerja dengan perusahaan tersebut. Maka perlu lebih jauh lagi menganalisis mengenai hubungan hukum antara pengemudi dengan penyedia aplikasi transportasi online. Penulisan ini merumuskan dua permasalahan, yaitu: bagaimana hubungan hukum diantara perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi online dengan driver yang timbul dari adanya perjanjian berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan dan bagaimana akibat hukum yang timbul dari adanya perjanjian antara perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi online dengan driver berdasarkan undang-undang ketenagkerjaan. Metode penulisan ini menggunakan metode penulisan hukum normatif. Hasil dari penulisan ini yaitu tidak terdapat hubungan hukum antara driver dengan perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi online, maka takibat hukum yang timbul yaitu tidak adanya perlindungan hukum bagi driver. Kata Kunci: hubungan hukum, perusahaan jasa transportasi, aplikasi online, driver.
KEDUDUKAN COVER NOTE YANG DITERBITKAN OLEH NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS Nyoman Agus Sidhi Mantra; I Nyoman Suyatna
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 12 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.899 KB)

Abstract

Cover note yang tidak diatur pada Undang-Undang Jabatan Notaris berdampak terhadap kedudukan dan status dari penerbitan cover note. Sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum. Pada penulisan ini menguraikan dua permasalahan, yaitu: apakah cover note merupakan bagian dari produk hukum yang diterbitkan oleh Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor Jabatan Notaris dan bagaimana kedudukan cover note yang diterbitkan oleh Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Penelitian ini menggunaka metode penelitian hukum normative dengan melakukan pendekatan perundangan serta pendekatan analisa konsep hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, cover note tidak termasuk dalam instrument akta autentik dan akta dibawah tangan, tetapi lebih kepada surat keterangan berdasarkan hukum kebiasaan dan cenderung mengarah pada bentuk perikatan yang lahir karena perjanjian. Cover note tidak memiliki kedudukan hukum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Kata Kunci: akta, cover note, notaris.
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR ( STUDI KASUS DI POLRES TABANAN ) Bambang Anom Partha Beda Awa; I Made Tjatrayasa; A.A. Ngurah Yusa Darmadi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, no. 01, Maret 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (63.351 KB)

Abstract

Regarding the issue of the children, they often get the wrong treatment, especiallythe problem of sexual crimes. Children are often victims of sexual crimes in particularrape committed by adults and who are victims are minors. Therefore, this paper willdescribe the efforts of crime prevention rape of minors and contributing factor in theregional police of Tabanan . Based on the research directly in Tabanan district police,high children’s rape case that occurred in the region of Tabanan is police in because ofmany factors whicht cause crime of rape, these the were factors less parentalsupervision, alcohol factor and up to a factor vcd porn adult dating , so that the manyfactors rape of children especially in Tabanan is police then there must also be tackledin order to create safety in the community, especially in children. countermeasures beundertaken by the police was to provide socialization Tabanan’s police to schools,eradicating alcohol and porn vcd to improve security in the district police of tabanan.
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KHUSUSNYA TERHADAP SARANA BANGUNAN PARIWISATA ( STUDI PADA BADAN PELAYANAN DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN GIANYAR) Regil Julian Pandie; I Ketut Sudiartha; Kadek Sarna
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Februari 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (185.556 KB)

Abstract

This thesis entitled "Implementation of the Gianyar Regency Regulation No. 14 of 2012 on Building Permits Especially Against Means Tourism Building (Studies in Integrated Licensing Service Departement and Gianyar Regency), using empirical methods with legislation approach, fact approach , and analitical conceptional approach of law. The raised issue in this paper is how does the implementation of the Gianyar Regency Regulation No. 14 of 2012 by the Local Government in the Office of the Integrated Licensing Service Departement (BPPT) specialy in establshing the tourism facilities in the district if Gianyar and determine whether the factors that support and impede the implementation of the Regional Regulation No. 14 Year 2012. The conclusion is implementation of the local regulation can not be said operate effectively in view of the of the violations committed by the people/entrepreneurs about the activities of development without have permit and payment of the retribution in advance of Building Permit.

Page 24 of 124 | Total Record : 1240

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue