cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,240 Documents
 55   56   57   58   59 
TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA KAPAL CEPAT TERHADAP KONSUMEN SAAT TERJADI KECELAKAAN Putu Megabalinda Pradnya Wijayani; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 5 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (200.196 KB)

Abstract

Perkembangan perekonomian saat ini membuat para pelaku usaha mulai mendirikan usaha di bidang jasa angkutan laut yakni kapal cepat sehingga dapat memudahkan konsumen dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas laut. Namun banyak konsumen merasa khawatir apabila pihak penyedia jasa kapal cepat tidak memberikan tanggung jawab apabila konsumen mengalami kecelakaan. Dari latar belakang tersebut masalah yang dibahas yaitu mengenai bagaimana kelaiklautan kapal cepat dan bentuk tanggung jawab dari penyedia jasa kapal cepat jika konsumen mengalami kecelakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yang terkait dengan penerapan peraturan perundang-undangan di masyarakat dengan menggunakan teknik wawancara. Konsumen tidak perlu khawatir karena pihak penyedia jasa telah menyediakan alat-alat keselamatan kelaiklautan kapal dan pihak penyedia jasa juga memberikan asuransi apabila konsumen mengalami kecelakaan saat menggunakan jasanya, dan konsumen akan merasa nyaman dan aman saat kapal beroperasi, sebelum kapal beroperasi penyedia jasa harus memenuhi syarat mengenai dokumen yang harus dilengkapi. Pelaksanaan penyedia jasa mengenai tanggung jawab dan kelengkapan dokumen seperti yang diatur pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah sesuai. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Penyedia Jasa, Kapal Cepat, Konsumen.
PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HASIL KARYA CIPTA SENI UKIR PATUNG KAYU SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Ni Nyoman Ayu Pasek Satya Sanjiwani; Suatra Putrawan
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 10 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.849 KB)

Abstract

Di Bali tingkat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya hak cipta dan pencantuman nama masih minim, karena masyarakat di Bali masih bersifat tradisional dan menganggap suatu karya seni adalah untuk dinikmati orang lain serta lebih condong bersifat menerima terhadap eksploitasi hasil karyanya, dan dianggap satu hal yang biasa suatu kesalahan jika diaggap seperti hal biasa terjadi. Pentingnya perlindungan hasil karya cipta sebagai ekspersi budaya tradisional yakni seni ukir patung kayu untuk mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 26 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pada pengrajinan ukir patung kayu, untuk mendapatkan perlindungan hukum berkaitan dalam hak cipta agar tidak terjadi klaim kebudayaan antara warga asli dengan Warga Negara Asing yang merugikan dari segi ekonomi dan eksploitasi Budaya supaya tidak terulang kembali, seperti permasalahan yang sering terjadi hasil karya cipta ekspresi budaya tradisional dipergunakan oleh Warga Negara Asing tanpa minta izin ke Negara Indonesia. Tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk lebih mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hak cipta dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan pengerajin patung terhadap penjimplakan patung tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan pustaka yang didapatkan dari data primer dan data sekunder. Pelaksanaan perlindungan hak cipta terhadap hasil karya cipta Ukir Patung Kayu cenderung diarahkan terhadap bagaimana pelanggaran yang merugikan atau berdampak pada hak ekonomi pencipta. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Ukir Patung Kayu
EFEKTIFITAS PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 5 TAHUN 2014 DALAM MENCEGAH PENCEMARAN LIMBAH RUMAH PEMOTONGAN HEWAN DI KOTA DENPASAR I Putu Oka Pramana; I Made Arya Utama
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 03, Mei 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.404 KB)

Abstract

Artikel ini berjudul, “Efektifitas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Dalam Mencegah Pencemaran Limbah Rumah Pemotongan Hewan Di Kota Denpasar”. Permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana pengaturan pembuangan limbah bagi kegiatan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2014 di Kota Denpasar dan bagaimanakah penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2014 dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan terkait pembuangan limbah pada Rumah Pemotongan Hewan di Kota Denpasar. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian yuridis empiris. Sumber data dalam artikel ini bersumber dari penggalian data di Rumah Pemotongan Hewan Desa Serangan Kota Denpasar sebagai sumber data primer, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan. Pengaturan pembuangan limbah bagi kegiatan Rumah Pemotongan Hewan yakni Pengaturan RPH diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/TN.240/9/1986 tentang Syarat-Syarat Rumah Pemotongan Hewan dan Usaha Pemotongan. Dalam hal ini, yang dijadikan sebagai pedoman oleh RPH dan tata cara pemotongan yang baik di Denpasar sampai saat ini adalah mengacu pada Standar Nasional Indonesia SNI Nomor 01-6159-1999 tentang Rumah Pemotongan Hewan berisi beberapa persyaratan yang berkaitan dengan RPH termasuk persyaratan lokasi, sarana, bangunan dan tata letak sehingga keberadaan RPH tidak menimbulkan ganguan berupa polusi udara dan limbah buangan yang dihasilkan tidak mengganggu masyarakat. Penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air tidak efektif karena dari tujuh kewajiban yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan menteri tersebut hanya tiga kewajiban saja yang dipenuhi oleh RPH Kota Denpasar yaitu kewajiban pada huruf e, f dan g. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengaturannya tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2014 dan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/TN.240/9/1986 tentang Syarat-Syarat Rumah Pemotongan Hewan dan Usaha Pemotongan. Penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air tidak efektif. Kata Kunci : Pengaturan, Rumah, Pemotongan, Hewan.
KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR DALAM MENERTIBKAN PARKIR LIAR DIBADAN JALAN Ida Bagus Raka Surya Widnyana; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2018)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254.148 KB)

Abstract

Kewenangan Pemerintahan Kota Denpasar dalam melaksanakan penertiban parkir liar dibadan jalan melalui Dinas Perhubungan Kota Denpasar sesuai dengan Keputusan Walikota Nomor 44 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Kota Denpasar. Penggunaan badan jalan sebagai alternatif tempat parkir merupakan salah satu penyebab kemacetan lalu lintas di Kota Denpasar. Kemacetan lalu lintas berjalan seiringan dengan banyaknya pertumbuhan kendaraan bermotor dan lahan parkir yang disediakan masih sedikit di Kota Denpasar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tindakan hukum Pemerintah Kota Denpasar berdasarkan kewenangannya dalam menertibkan parkir liar dibadan jalan serta faktor yang menghambat dan mendukung dalam penertiban parkir liar dibadan jalan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam melaksanakan kewenangannya, tindakan-tindakan hukum yang dilakukan Dinas Perhubungan kota Denpasar yakni penempelan stiker, penggembokan dan/atau pemasangan rantai pada roda kendaraan bermotor, penggembosan ban, dan penderekan. Faktor-faktor yang menjadi penghambat tertib parkir diantaranya kesadaran masyarakat tentang tertib dalam berlalu-lintas masih kurang terutama kesadaran dalam tertib parkir; lahan yang disediakan untuk parkir masih sedikit; jumlah kendaran yang tiap tahun bertambah semakin banyak; sarana prasarana dan jumlah personil Dinas Perhubungan Kota Denpasar masih terbatas. Untuk mengatasi hamabatan tertib parkir di Kota Denpasar dilakukan upaya-upaya yaitu pembinaan dan himbauan langsung kepada masyarakat, penyuluhan kesekolah-sekolah, penertiban yang dilakukan secara berkala, dan penindakan tegas bagi pelanggar. Kata Kunci : Kewenangan, Tertib Parkir, Badan Jalan
Penyalahgunaan Wewenang pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Perspektif Hukum Administrasi Ni Made Saraswati Pratisthita; I Gusti Ngurah Wairocana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 8 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.5 KB)

Abstract

Sistem pengadaan barang/jasa yang baik merupakan sistem pengadaan yang mampu dalam pelasanaannya menerapkan prinsip-prinsip tata pemeritahan Sistem pengadaan barang/jasa yang baik tersebut merupakan sistem pengadaan yang mampu dalam pelasanaannya menerapkan prinsip-prinsip tata pemeritahan yang baik (good governance) serta membawa efisiensi, efektivitas belanja publik. Namun terdapat beberapa hambatan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa seperti penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang/jasa, persekongkolan antara pejabat pengadaan dengan penyedia barang/jasa, dan melipat gandakan harga barang pabrik guna memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok. Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi jawaban pemerintah guna memperbaiki permasalahan dalam pengadaan barang/jasa salah satunya di ranah Hukum Administrasi. Sehingga timbul permasalahan bagaimana aspek hukum Administrasi Negara dalam pengadaan barang/jasa serta bagaimana solusi dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang pengadaan barang/jasa dalam perspektif hukum Administrasi Negara. Adapun penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan hasil penelitian bahwa dalam pengadaan barang/jasa, Hukum Administrasi Negara mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna pada proses persiapan sampai dengan proses penerbitan surat penetapan penyedia barang/jasa dan solusi dalam mencegah penyalahgunaan pada pengadaan barang/jasa salah satunya meliputi penerapan pemerintahan yang baik (good governance) serta kegiatan pengadaan barang/jasa secara elektronik yaitu melalui e-marketplace seperti yang diatur dala ketentuan Pasal 70 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaang Barang/Jasa Pemerintah. Kata Kunci : Penyalahgunaan wewenang, pengadaan barang/jasa, good governance
KONTROVERSI LANDASAN PENGHAPUSAN PIDANA MATI DALAM RUU KUHP NASIONAL Ketut Pramana Bayu Anggara; I Ketut Rai Setiabudhi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 04, Juni 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (32.355 KB)

Abstract

Abolition of the death penalty is the current dilemma experienced by the Indonesiangovernment. On the one hand people consider abolition of the death penalty in Indonesiaare the right steps to prevent crime, but on the other hand consider the abolition of thedeath penalty as a fertilizer for growing crime in Indonesia. This paper is made with a viewto explain what rationale into consideration the abolition of the death penalty in Indonesiaand the Indonesian Penal Code draft. This paper also contains the interrelations abolitionof the death penalty against the theory of punishment in Indonesia.
PERANAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DI KOTA DENPASAR YANG BERDASARKAN ASAS GOOD GOVERNANCE Anak Agung Gde Bayu Putra Pemayun; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (286.999 KB)

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul Peranan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Di Kota Denpasar yang berdasarkan asas Good Governance. Dalam mewujudkan asas Good Governance dalam bidang perizinan perlu diketahui bagaimana peranan pemerintah Kota Denpasar dalam memberikan pelayanan publik khususnya dalam bidang perizinan kepada masyarakatnya, agar tidak lagi timbul anggapan masyarakat bahwa mengurus izin tersebut lambat, mahal dan melelahkan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan literatur. Maka dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa Pemerintah Kota Denpasar telah mengakomodir mengenai pelayanan perizinan melalui Peraturan Walikota dan dengan pembentukan BPPTSP dan PM (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal) yang mempermudah dalam pelayanan perizinan sehingga asas Good Governance dapat terwujud.
PENEGAKAN YURISDIKSI TERITORIAL NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENCAPAIAN ASEAN PHYSICAL CONNECTIVITY Renfred Valdemar; Ida Ayu Sukihana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 03, Mei 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.006 KB)

Abstract

For the purpose of accelerating integration among ASEAN member countries in ASEAN Community, it has been agreed on “Master Plan on ASEAN Connectivity” in order to create connectedness of ASEAN region. There are three important elements for the implementation the program, one of which is the construction of facilities and infrastructure namely ASEAN Physical Connectivity. This development will have a major impact for the territory of Indonesia as a country that has a strategic area for the traffic ASEAN regional trade. It reminds about enforcement the territorial jurisdiction of Indonesia (Republic of Indonesia) as an absolute value for the Indonesian Nation. This paper will explain the consequences and remidies that can be done to uphold the sovereignty of the territorial jurisdiction of Indonesia.
PEMBATASAN TITIK PEMASANGAN REKLAME DI KOTA DENPASAR Made Jatiningrum; Made Gde Subha Karma Resen
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 05, November 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.511 KB)

Abstract

Papan-papan reklame yang didirikan di tempat strategis, kian hari semakin memenuhi tembok-tembok dan pohon-pohon di pinggir jalan yang merusak estetika kota dan keindahan kota serta terkadang menggangu kenyamanan pengguna jalan dalam berkendara. Pengaturan pemasangan titik reklame di Kota Denpasar perlu ditegakan sehingga terciptanya efektifitas hukum dan memberikan manfaat kepada masyarakat dan pemerintah kota. Izin pemasangan reklame dan izin peletakan, titik atau zonasi reklame di Kota Denpasar perlu diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar. Penelitian yang berjudul “Pembatasan Titik Pemasangan Reklame Di Kota Denpasar” ini, mengemukakan permasalahan yaitu: 1) Bagaimana pengaturan pembatasan titik pemasangan reklame di Kota Denpasar; 2) Bagaimanakah efektivitas pembatasan titik pemasangan reklame dalam upaya menertibkan pelanggaran pemasangan reklame di Kota Denpasar. Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian ilmiah yang dilakukan dengan melihat kesenjangan teori dan praktek. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan titik pemasangan reklame di Kota Denpasar diatur dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Keputusan Walikota No. 188.45/568/2014 tentang Penetapan Pola Penyebaran Peletakan Reklame dan Titik Reklame di Kota Denpasar. Upaya Pemerintah Kota Denpasar dalam membatasi pertumbuhan reklame telah efektif dengan melakukan kebijakan hukum dalam bentuk Keputusan Walikota No. 188.45/568/2014 tentang Penetapan Pola Penyebaran Peletakan Reklame dan Titik Reklame di Kota Denpasar. Kata Kunci: Titik Reklame, Penyelenggaraan Reklame, Efektivitas
EKSISTENSI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 103 TAHUN 2015 TENTANG KEPEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL ATAU HUNIAN OLEH ORANG ASING DI KABUPATEN GIANYAR I Komang Ady Ardhiana; I Gusti Ngurah Wairocana; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Januari 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (26.259 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini diadakan adalah untuk mengetahui pelaksanaan aturan mengenai penguasaan tanah oleh orang asing di Kabupaten Gianyar. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan studi lapangan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar. Analisis data dilakukan untuk memecahkan masalah yang tertuang dalam rumusan masalah dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan pelaksanaan aturan mengenai penguasaan tanah oleh orang asing di Kabupaten Gianyar. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa penguasaan tanah oleh orang asing sampai saat ini masih sangat tidak berimbang karena pada dasarnya WNA datang untuk melakukan penguasaan atas tanah dengan modal yang sangat besar disisi lain WNI sangat membutuhkan uang tersebut dalam menjalankan kehidupan sehari – hari sehingga secara kedudukan hukum WNA sangat diuntungkan dan sangat kuat dalam pembuatan perjanjiannya.

Page 57 of 124 | Total Record : 1240

 55   56   57   58   59 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue