cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,240 Documents
 57   58   59   60   61 
PENYIMPANGAN HUKUM SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMPEROLEH STATUS KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA I Dewa Gede Agung Nova Junaedi Saputra; I Nengah Suantra; Made Nurmawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Mei 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (172.765 KB)

Abstract

Bentuk penyimpangan hukum dalam perkawinan campuran pada dasarnyadilakukan untuk memperoleh status kewarganegaraan Republik Indonesia secara mudahdan murah, tanpa melalui proses naturalisasi yang memerlukan waktu dan biaya yangcukup mahal. Penyimpangan perkawinan ini dilakukan oleh Warga Negara Asingdengan memanfaatkan celah yang terdapat pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12tahun 2006, yang menyatakan Warga Negara Asing yang kawin secara sah denganWarga Negara Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesiadengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara dihadapan pejabat. Pernyataanundang-undang tersebut memungkinkan perkawinan campuran dapat berlangsungpadahal tujuan utamanya bertentangan dengan tujuan ideal sebuah perkawinan padaPasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu, membentukkeluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa.Dari hasil karya ilmiah, dapat disimpulkan bahwa perkawinan campuranmerupakan salah satu cara penyimpangan hukum untuk memperoleh statusKewarganegaraan Republik Indonesia. Untuk meminimalisir terjadinya penyimpangandapat dilakukan oleh pejabat berwenang dalam meneliti surat atau dokumen yang bisadijadikan indikasi terjadinya penyimpangan hukum untuk mendapatkankewarganegaraan Indonesia.
PELAYANAN PUBLIK MELALUI SIMTANAS (SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERTANAHAN NASIONAL) BERBASIS SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG Kadek Apsariani; I Ketut Artadi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 03, Mei 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (30.986 KB)

Abstract

At first, the Land Office of Badung Regency has provided the information services manually which was difficult for people who live far from the office to access the information needed. Therefore, this Land institution has made serious efforts toimplement better public services. The data is collected by implementing the normative research method. The purpose of developing this journal is to find out the implementation of public services by the Land Office of Badung Regency in order tocreate a good governance and to find out the implementation of the Instruction of the Head of Land Institution of Indonesia Number 2/Ins/VI/2013 about the services applied in Land institution in Badung regency through SIMTANAS (National Land Management Information System)by SMS (Short Message Service) system to the phone number 081999220666. People are able to question about the progress of their land authority process by sending short message to the number above and is automatically responded by the Land Office of Badung Regency.
PENERAPAN PERDA TATA RUANG KABUPATEN BANGLI TERKAIT KETENTUAN SEMPADAN JURANG DI SEPANJANG JALAN RAYA PENELOKAN KINTAMANI Ni Putu Trisniari Muliarsi; I Made Arya Utama; I Nengah Suharta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 02, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.028 KB)

Abstract

Tulisan ini berjudul “ Penerapan Perda Tata Ruang Kabupaten Bangli Terkait Ketentuan Sempadan Jurang di Sepanjang Jalan Raya Penelokan Kintamani” Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan peraturan Perundang-undangan, pendekatan fakta, pendekatan analisis konsep hukum. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah 1. apakah daerah di sepanjang jalan raya penelokan kintamani merupakan dinding kaldera Gunung Batur sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 Huruf d Perda Kabupaten Bangli? 2. apakah bangunanbangunan di sepanjang jalan raya penelokan kintamani memenuhi kreteria bangunan yang diperbolehkan pada sempadan jurang menurut Pasal 77 Perda Kabupaten Bangli? Dan untuk mengentahui sanksi hukum apa yang dapat di terapkan terhadap bangunan yang melanggar ketentuan sempadan jurang. Kesimpulan yang diperoleh adalah Bahwa disepanjang Jalan Raya Penelokan Kintamani tersebut merupakan sempadan jurang dinding kaldera gunung batur. Bangunan-bangunan yang ada di sempadan jurang di jalan raya penelokan kintamani tersebut tidak memenuhi Kreteria sempadan jurang pada Pasal 77 dalam Peda Kab. Bangli. Dalam praktek dilapangan belum ada sanksi hukum yang diterapkan dalam pelanggaran tata ruang khususnya pada bangunan-bangunan yang melanggar Sempadan Jurang di Jalan Raya Penelokan Kintaman.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERLANTAR TERKAIT PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DI KOTA DENPASAR Made Triyoga Indra Permana; Ibrahim R; Kadek Sama
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 06, Oktober 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Terkait Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun, dimana tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum penyelenggaran dan upaya penyelenggaran wajib belajar di Kota Denpasar. Pendidikan merupakan asset bangsa yang merupakan tugas pemerintah untuk memberikan kepada siapapun termasuk anak terlantar yang tidak mampu, Jenis penelitian yang digunakan karya ilmiah ini adalah penelitian Hukum empiris. Di dalam hal ini Perlindungan anak terlantar di Kota Denpasar memperoleh/mendapatkan pendidikan program wajib belajar dan upaya pemerintah Kota Denpasar dalam memberikan kepada Anak Terlantar yang ada di Kota Denpasar. Anak Terlantar dilingdungi oleh Pemerintah Kota Denpasar dan bekerjasama dengan LAB (Lentera Anak Bali).
PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PENYANDERAAN WARGA NEGARA ASING DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS PENYANDERAAN WARGA NEGARA INDONESIA OLEH KELOMPOK ABU SAYYAF) Christel Soter Erns Tataung; Anak Agung Sri Utari; I Gede Putra Ariana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 04, Oktober 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanggung jawab negara adalah salah satu prinsip fundamental dalam hukum internasional, namun sampai saat ini masih belum ada produk hukum tetap dengan kekuatan mengikat yang mengatur tentang hal tersebut. Pada tahun 2016, kelompok Abu Sayyaf melakukan penyanderaan terhadap warga negara Indonesia. Tujuan penulisan jurnal ini untuk menganalisis tanggung jawab Negara terhadap penyanderaan WNA dan bentuk tanggung jawab Filipina terhadap penyanderaan oleh kelompok Abu Sayyaf. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dalam kasus ini pemerintah Filipina memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan sandera tersebut yang merupakan warga negara asing yang berada di wilayah negaranya. Namun tindakan penyanderaan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf belum tentu bisa diatribusikan langsung kepada Filipina, karena kelompok tersebut merukan aktor non-negara yang bersifat privat.
UPAYA PENCEGAHAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN KLUNGKUNG BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 6 TAHUN 2015 I Putu Adi Sentana Janantara; I Wayan Parsa; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, Maret 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (216.794 KB)

Abstract

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh permasalahan hukum peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Klungkung berdasarkan peraturan menteri perdagangan nomor 6 tahun 2015. Adapun tujuan penulisan tulisan ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pencegahan peradaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Klungkung, serta upaya pemerintah daerah kabupaten klungkung dalam pencegahan dan peradaran dan penjualan minuman alkohol berdasarkan peraturan menteri perdagangan nomor 6 tahun 2015. Jenis penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian yuridis empiris, karena mendekati masalah dari peraturan yang berlaku dan kenyataan yang ada di masyarakat. Pelaksanaan pencegahan peradaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Klungkung belum dilakukan secara optimal. Hal tersebut dapat kita lihat dari data yang penulis dapatkan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Klungkung, pada tanggal 25 September 2017, tercatat bahwa 83 tempat yang menjual minuman beralkohol golongan A, B, dan C. Dari 83 tempat tersebut, 23 diantaranya sudah memiliki ijin sedangkan sisanya yaitu sejumlah 60 tempat belum memiliki ijin. Hal tersebut tentu menandakan adanya kesenangan yang terjadi antara das sollen dan das sein, yang dimana ketentuan pada padal 14 peraturan menteri perdagangan republik Indonesia nomor 6 tahun 2015 (das sollen), berbeda dengan pelaksanannya yang terjadi di lapangan yaitu di Kabupaten Klungkung (das sein). Adapun kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Klungkung dalam pencehagan peredaran dan penjualan minuman beralkohol, yaitu: belum adanya peraturan daerah kabupaten klungkung yang mengatur terkait pencegahan peredaran dan penjualan minuman beralkohol, kurangnya jumlah aparat yang menindak peredaran dan penjualan minuman beralkohol tanpa izin di Kabupaten Klungkung, masih terdapatnya pedagang yang sembunyi-sembunyi menjual minuman beralkohol tanpa izin, dan juga masyarakat yang masih membeli minuman beralkohol di tempat yang menjual minuman beralkohol tanpa izin. Kata Kunci: Pencegahan Peredaran dan Penjualan, Minuman Beralkohol, Kabupaten Klungkung.
PENERAPAN ASAS MANFAAT DAN ASAS TIMBAL BALIK DALAM PERPRES R.I NO. 21 TAHUN 2016 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN Ni Made Adinda Wikan Dewi; Made Subawa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vo. 06, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (340.735 KB)

Abstract

Negara sebagai salah satu subjek hukum internasional harus memenuhi 4 unsur yang terkandung dalam Article 1 Montevideo Convention 1933 yakni memiliki wilayah, penduduk tetap, pemerintahan yang berdaulat dan kemampuan untuk mengadakan hubungan luar negeri dengan negara lain. Indonesia dalam menjalankan unsur kemampuan mengadakan hubungan luar negerinya, baru-baru ini mengeluarkan kebijakan bebas visa kunjungan kepada 169 negara yang diatur dalam Perpres R.I No. 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan asas manfaat dan asas timbal balik dalam Perpres R.I No. 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan dan pengaturan Perpres R.I No. 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode normatif bersumber dari peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum primer dan bahan kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Penggunaan asas timbal balik dam asas manfaat merupakan cerminan hukum internasional dari nilai-nilai yang bersifat universal. Asas ini pula menjadi prinsip kedaulatan dari suatu negara dan hukum dari negara tersebut. Asas resiprositas juga dapat dijadikan dasar penerapan dalam bentuk kerja sama antar negara dalam penerapan yurisdiksi.
PENYELESAIAN SENGKETA SERTIPIKAT GANDA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR Ni Kadek Arya Purnama Dewi; I Nengah Suharta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 6 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (273.732 KB)

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui ketentuan hukum penyelesaian sengketa hak milik atas tanah terkait sertipikat ganda di PTUN. Sertipikat merupakan surat tanda bukti kepemilikan yang kuat mengenai data fisik dan yuridis, termuat dalam surat ukur dan buku tanah hak. Kepemilikan SHM atas tanah wajib di daftarkan, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pasal 19 ayat 1, untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Seperti kasus yang terjadi di Desa Sibang Kaja, terjadinya sertipikat hak milik ganda yang menimbulkan sengketa karna tidak adanya kepastian hukum. Perkara ini telah masuk dan sudah mendapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Gugatan Perkara tidak diterima PTUN karena gugatan bukan ke instansi, melainkan masih antar individu. PTUN tidak berwenang mengadili perkara ini karena masih dalam ruang lingkup perdata yang seharusnya diadili di Peradilan Umum. Metode Penulisan yang digunakan adalah Empiris Sosiologis yaitu penulisan yang menghubungkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penulisan. Sengketa sertipikat ganda yang terjadi di desa sibang kaja disebabkan tidak ada kejelasan atas AJB dan riwayat silsilah keluarga, untuk mendapatkan kepastian hukum atas sengketa ini, maka perkara harus dilanjutkan ke Peradilan Umum. Kata Kunci: Sahnya Jual Beli Tanah, Sertipikat Ganda, Penyelesaian Sengketa.
Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Villa The Dusun Di Kabupaten Badung Yudia Intan Permata Surya; I Gusti Ngurah Parwata
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 12 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (337.23 KB)

Abstract

Pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja di Villa The Dusun termasuk pekerjaan yang beresiko karena berkaitan dengan air, api dan listrik serta mengacu pada pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan “setiap perusahaan wajib menerapkan sistem managemen keselamatan dan kesehatan kerja pada tenaga kerja”, hal ini mewajibkan Villa The Dusun di Kabupaten Badung untuk melaksanakan kewajibannya dalam managemen keselamatan dan kesehatan tenaga kerjanya. Dalam penelitian ini meneliti yaitu pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Villa The Dusun dan hambatan yang dialami oleh Villa The Dusun dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris dan pendekatan langsung yaitu wawancara pada Villa The Dusun. Hasil penelitian ini adalah Villa The Dusun belum efektif dalam melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerjanya hal ini diakibatkan oleh pekerja yang kurang sadar dalam mematuhi peraturan managemen keselamatan dan kesehatan kerja. Kata Kunci: Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kewajiban, Pekerja.
KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PERUBAHAN STATUS PALESTINA DARI ENTITAS PEMANTAU NON-ANGGOTA MENJADI NEGARA PEMANTAU NON-ANGGOTA Christy Oktaviani Samosir; I Made Pasek Diantha; I Made Mahartayasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, no. 01, Maret 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.126 KB)

Abstract

The status of Palestine has changed from a non-member observer entity into a non-member observer state of the United Nations at 29th November 2012. This decision made the relationship among the states world was uneasy. As known, that until this day, Palestine and Israel still make the war happen because Gaza region. This decision wasn’t received by Israel, Israel declared that this decision was the beginning of the loss of peace between these states. The transformation of Palestine status automatically offers the new rights for Palestine, including right to votes for their freeedom from the war.

Page 59 of 124 | Total Record : 1240

 57   58   59   60   61 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue