cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,240 Documents
 56   57   58   59   60 
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEWENANGAN DARI HAK PENGEJARAN SEKETIKA (HOT PURSUIT) DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA Ni Komang Cempaka Dewi; Cok Istri Diah Widyantari P. D.
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 05, No. 05, Desember 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (191.123 KB)

Abstract

Hak pengejaran seketika merupakan hak suatu negara untuk melakukan tindakan pengejaran seketika kepada kapal asing yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan negara pantai tersebut. Banyak negara yang melakukan pengejaran seketika sebagai salah satu bentuk penegakan hukum di laut termasuk Indonesia. Didasari oleh sejumlah peraturan nasional, terdapat banyak pihak yang berwenang untuk melakukan pengejaran seketika di wilayah perairan Indonesia. Rumusan masalah dari jurnal ini yaitu bagaimana tinjauan yuridis mengenai kewenangan dari hak pengejaran seketika terhadap kapal asing di wilayah perairan Indonesia. Penulisan jurnal ini menggunakan metodelogi penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan terhadap isu hukum yang sedang diteliti. Pemerintah Indonesia berwenang melakukan pengejaran seketika terhadap kapal asing di wilayah perairan Indonesia berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Menteri No. 17/PERMEN-KP/2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan; Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Kelautan; Peraturan Presiden No. 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut: Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan; Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; Peraturan Menteri Pertahanan No. 4 Tahun 2017 tentang Pengerahan Tentara Nasional Indonesia; Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah.
PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA SEBAGAI KEJAHATAN TRANS NASIONAL DI KAWASAN ASIA TENGGARA Ni Putu Nita Mutiara Sari; Suatra Putrawan
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, Maret 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.913 KB)

Abstract

Berdasarkan laporan terakhir World Drug Report Tahun 2016, produksi, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Asia Tenggara terus meningkat. Maka dari itu, guna memerangi persebarannya, diperlukan pengaturan hukum yang terintegrasi yang diakui dan dijalankan oleh aparat penegak hukum masing – masing negara. Permasalahan dalam penelitian ini pengaturan apa sajakah yang digunakan untuk memberantas peredaran gelap narkotika di kawasan Asia Tenggara? dan apakah pengaturan tersebut sudah cukup untuk memberantas peredaran gelap narkotika di kawasan asia tenggara? Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis permasalahan tersebut adalah metode normatif, dimana metode normatif merupakan metode penelitian yang meneliti dan menganalisis bahan-bahan hukum terkait. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat beberapa instrumen hukum internasional di kawasan asia tenggara yang mengatur tindak pidana narkotika hukum internasional di Asia Tenggara dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkotika, namum masih terdapat norma kabur dalam pengaturan hukum internasional. Norma kabur tersebut berdampak pada penerapannya jenis hukuman yang masih berbeda di tiap negara dan perlu adanya keseragaman dalam penerapan demi mengurangi peredaran narkoba di Asia Tenggara. Kata Kunci : Peredaran Gelap Narkotika, Narkotika, ASEAN, Hukum Internasional
KEDUDUKAN WAKIL PRESIDEN DALAM MEMPERKUAT SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA BERDASARKAN UUD 1945 Mozes Raynoldly Cantona Harahap; I Nengah Suantra; Edward Thomas Lamury Hadjon
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 05, November 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (479.843 KB)

Abstract

Sistem pemerintahan presidensial dipimpin oleh seorang Presiden dan Wakil Presiden. sering kali tugas dan wewenang Wakil Presiden tidak diketahui secara jelas. Penelitian ini ditujukan terhadap dua masalah pokok. Pertama, bagaimana kedudukan Wakil Presiden dalam sistem presidensial di Indonesia? Kedua, bagaimana pertanggungjawaban Wakil Presiden selama masa jabatannya? Permasalahan tersebut diteliti dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan konseptual dan juga pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan lalu dilanjutkan dengan teknik analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa tugas dan wewenang Wakil Presiden tidak diatur secara tegas melalui Undang-Undang Dasar 1945 maupun peraturan perundang-undangan dibawahnya sehingga pemberian tugas dan wewenang Wakil Presiden dilakukan oleh Presiden. dengan kemungkinan faktor objektif dan faktor subjektif dalam pemberian tugas dan wewenang. Sementara itu, dalam berbagai kesempatan Wakil Presiden juga dapat bertindak sebagai pendamping bagi Presiden dalam melakukan kewajibannya. Dengan demikian Wakil Presiden memiliki lima kemungkinan posisi yaitu sebagai wakil yang mewakili Presiden, sebagai pengganti yang menggantikan Presiden, sebagai pembantu yang membantu Presiden, sebagai pendamping yang mendampingi Presiden, sebagai Wakil Presiden yang bersifat mandiri. Dari hasil penelitian mengenai pertanggungjawaban Wakil Presiden, Masalah seputar Wakil Presiden yang berhubungan dengan tanggungjawab seorang Wakil Presiden belum jelas. Wakil Presiden tidak bertanggungjawab kepada Presiden karena Wakil Presiden tidak diangkat oleh Presiden melainkan oleh rakyat. Tidak ada Pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur pertanggungjawaban Wakil Presiden, baik sebagai Wakil Kepala Pemerintahan maupun sebagai Wakil Kepala Negara. Kata Kunci: Kedudukan dan wewenang ; Pertanggungjawaban ; Wakil Presiden.
PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN DPRD DALAM PEMBENTUKAN APBD UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DAERAH DI PROVINSI BALI Ni Komang Ayu Indah Trisnasari; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 7 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.339 KB)

Abstract

Fungsi anggaran merupakan salah satu fungsi dari DPRD Provinsi dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama dengan pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah Kepala Daerah. Fungsi anggaran pada dasarnya memiliki peran penting dalam membiayai semua kegiatan yang sudah direncanakan oleh pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Kajian ini membahas tahapan penyusunan dan penetapan APBD dan fungsi anggaran DPRD dalam menyusun APBD untuk mewujudkan pembangunan daerah. Penulisan jurnal ini menggunakan metode yuridis empiris. Kesimpulan penulisan ini yaitu terdapat beberapa tahapan dalam dimulai dari tahap penyusunan sampai tahap penetapan APBD serta APBD berperan dalam mewujudkan program-program yang telah direncanakan oleh Pemerintah. Kata Kunci: DPRD, APBD, Pembangunan Daerah
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA AKIBAT PERCERAIAN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR : 552/Pdt.G/2013/PN DPS I Made Darma Putra Wijaya; I Gede Putra Ariana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.575 KB)

Abstract

Mengenai pembagian Harta dari adanya perkawinan merupakan sesuatu hal yang krusial karena adanya proses perceraian. Faktor dari pihak suami maupun istri akan mempermasalahkan mengenai harta “gono-gini” pada saat masih dalam ikatan perkawinan . Berdasarkan “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” belum ditetapkan lebih rinci mengenai berapa hak masing-masing pembagian harta dari suami dan istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan seorang hakim untuk menyelesaikan mengenai pembagian harta untuk antara suami dan istri setelah bercerai dan akibat hukum yang ditimbulkan setelah pembagian harta bersama antara suami dan istri. Jenis Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode hukum normative serta menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dalam permasalahan ini, pertimbangan hakim sangat diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan pembagian Harta “gono-gini” ini antara pihak suami dan istri. Setelah terjadinya perceraian antara suami-istri maka harta gono-gini yang menajdi milik bersama pada saat perkawinan akan dibagi dua dengan rasa keadilan dan sewajarnya. Akibat hukum yang ditimbulkan dari pembagian harta “gono-gini” setelah melakukan perceraian, yaitu antara suami-istri memiliki hak sendiri-sendiri berdasarkan putusan hakim, sehingga kedua belah pihak sama sekali tidak saling memiliki hubungan lagi antara suami dan istri. Kata Kunci : Pembagian Harta, Perkawinan, Perceraian,’Akibat Hukum Setelah Pembagian Harta.
FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 Ni Made Ayu Tresnasanti; I Made Budi Arsika
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 05, Juli 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (32.792 KB)

Abstract

This paper shall be entitled as Supervisory Function of Regional Parliamentwithin the Local Election pursuant to Law No. 32 Year 2004. It shall apply normativelegal research method. As characterized within the typology of a democratic country,the existence of general election shall be prerequisite. Local parliament as therepresentative of a region shall execute its supervising role. As its function to beexecuted, the local parliament shall be assigned to conduct supervision and requestreport to Local General Election Commission (hereinafter shall be “KPUD”) towardsthe conduct and procedure of the head of region. Problem raised within the paper shallbe the source of authority delegated to local parliament to supervise KPUD. Conclusiondrawn shall identify the source of authority is derived from Article 66 (3) of Law No. 32Year 2004 indirectly during the supervision.
PENJATUHAN SANKSI BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELANGGAR HUKUM DISIPLIN (STUDI DI POLDA BALI) Putu Andhika Kusuma Yadnya; Ibrahim R.; Kadek Sarna
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (27.387 KB)

Abstract

kontribusi mewujudkan prinsip Good Governance dan Clean Government dalampelaksanaan tugas pokok menegakkan hukum, melindungi, mengayomi sertamelayani masyarakat. Upaya penegakan disiplin dan Kode Etik Kepolisian sangatdibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainyaprofesionalisme Polri. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal iniadalah penelitian hukum empiris. Metode pendekatan yang dipergunakan dalampenelitian jurnal ini adalah pendekatan fakta (fact approach) dan pendekatanperundang-undangan (statute approach) yang relevan dengan permasalahanpenelitian. Penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin, yaitu tindakandisiplin dan hukuman disiplin seperti yang diatur pada Peraturan PemerintahNomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian NegaraRepublik Indonesia. Sedangkan hambatan pada penegakan hukum dalampenjatuhan sanksi pelanggaran disiplin dapat dilihat dari faktor internal daneksternal.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENANG LELANG TERKAIT KEPEMILIKAN TANAH SECARA ABSENTEE AKIBAT PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH KARENA LELANG OBJEK HAK TANGGUNGAN Ni Kadek Ayu Purnama Dewi; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Oktober 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (175.794 KB)

Abstract

This scientific work titled Against Legal Protection If the Winning BidderHappened In Absentee Ownership of Land Transfer of Land Rights Due for ObjectAuction Mortgage. The background of this paper is the result of absentee landownership transfer of land rights as the auction is not to be adverse legal subjectsoutside the district, the winner of the auction. The purpose of this paper is to understandthe legal protection of absentee land ownership as a result of the transfer of land rightsas the auction object security rights. This paper uses the normative method by analyzingthe problems with the law and relevant literature. The conclusion of this paper is thelegal protection of the relevant auction winner absentee land ownership as a result ofthe transfer of land rights as the auction object security rights are contained in Article 3of Government Regulation Number 224 of 1961 in paragraph (5) and GovernmentRegulation Number 224 of 1961 and Government Regulation Number 41 Year 1964 onImplementation of Land Distribution and indemnity Provision.
PENGHANCURAN BENDA BUDAYA (ICONOCLAST) SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN Made Panji Wilimantara; I Made Pasek Diantha; I Made Budi Arsika
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 05, Juli 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.205 KB)

Abstract

Fenomena penghancuran benda-benda budaya yang dilakukan oleh Taliban (2001) dan ISIS (2014-2015) menarik perhatian masyarakat internasional. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran hukum internasional yang tercakup dalam kejahatan penghancuran benda budaya  serta menganalisis upaya pertanggungjawaban hukum yang dapat dilakukan dalam menindak kejahatan penghancuran benda budaya dalam perspektif Hukum Pidana Internasional. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Tulisan ini menyimpulkan bahwa International Criminal Court memiliki yurisdiksi dalam mengadili tindak kejahatan internasional yang dilakukan oleh pelaku penghancuran benda budaya.
INDIKASI PRAKTIK DUMPING MENURUT KETENTUAN PERUNDANGAN INDONESIA Putu Edgar Tanaya; Ida Ayu Sukihana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Mei 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (80.254 KB)

Abstract

Indications Dumping Practices Legislation Provisions According to Indonesia. The existence of fuzzy norms in the explanation of Act No. 7 of 1974 on Ratification of the Agreement Establishing the World Trade Organization. This paper describes the indications that can be used to categorize an act into the practice of dumping pursuant to the laws of Indonesia. In addition, this paper also discusses the forms of dispute resolution pursuant dumping laws and regulations of Indonesia. In writing scholarly journals used this type of research is normative research. Indication of the existence of dumping of imported goods has seen the export price of the goods is lower than the normal value and import of goods. Dispute resolution developed in General Agreement on Tariff and Trade (GATT) done by non-litigation and litigation.

Page 58 of 124 | Total Record : 1240

 56   57   58   59   60 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue