cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,240 Documents
 82   83   84   85   86 
Analisis Yuridis Pemilihan Kepala Desa Berbasis E-Voting pada Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Jembrana I Gusti Ngurah Agung Bagus Wirahadi; I Gusti Ngurah Wairocana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 8 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui pengkajian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka yang dilakukan untuk mencari berbagai konsep, teori, asas, aturan dan dokumen yang berlaku terkait dengan aturan tata cara pemilihan kepala desa berbasis e-voting di Kabupaten Jembrana. Bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian di analisis dengan menggunakan teknik pengolahan bahan hukum secara kualitatif yaitu menguraikan bahan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Hasil dan kesimpulan dari penelitian hukum ini adalah bahwa tindakan hukum yang dilakukan Kepala Daerah Kabupaten Jembrana untuk menerapkan e-voting dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Jembrana adalah dengan melakukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian Pasal 88 UU 32 Tahun 2004 TentangPemerintahan Daerah, dan pada tanggal 30 Maret 2010 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa penggunaan e-voting adalah konstitusional sepanjang tidak melanggar asas Pemilu yang luber dan jurdil maka e-voting bisa dilakukan pada skala lebih luas di antaranya Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada). Sehingga dengan dikeluarkannya keputusan ini, bisa dijadikan dasar hukum untuk melaksanakan pemilihan kepala desa dengan sistem e-voting. Kemudian adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan sistem e-voting di Kabupaten Jembrana adalah Faktor Politik, Faktor Ekonomi, Faktor Sosial dan Faktor Alam. Kata Kunci : Pemilihan Umum, E-Voting, Dasar Hukum Abstract This legal research is a normative legal research conducted through literature review. This study uses a statutory approach and a conceptual approach. The technique of collecting legal materials in this study uses the literature study technique which is carried out to find various concepts, theories, principles, rules and documents related to the rules of procedure for e-voting-based village head elections in Jembrana Regency. Legalmaterials obtained from the research results are analyzed using legal material processing techniquesqualitatively, namely describing quality materials in the form of regular, sequential, logical, non-overlapping,and effective sentences, thus making it easier to understand and interpret data. The conclusion of this legalresearch is that the legal action taken by the Regional Head of Jembrana Regency to implement e-voting in theelection of village heads in Jembrana Regency is by making a request to the Constitutional Court to conductPasal 88 UU 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah , and on the date March 30, 2010 throughDecision of the Constitutional Court Number 147 / PUU-VII / 2009, the Constitutional Court ruled that the use of e-voting is constitutional as long as it does not violate the principles of langsung umum bebas rahasia (luber), jujur dan adil (jurdil) then e-voting can be done on a broader scale including head elections regions and deputy regional heads (Pemilukada). So with the issuance of this decision, it can be used as a legal basis for carrying out village head elections through an e-voting system. Besides, the factors that influence the implementation of the election of the Village Head by e-voting system in Jembrana Regency are Political Factors, Economic Factors, Social Factors and Natural Factors. Keywords: General Election, E-Voting, Legal Basis
Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Terkait Pramuwisata di Bali Kadek Indra Yudha; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 6 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Bali telah dijadikan pusat pengembangan pariwisata di Indonesia bagian tengah. Sebagai pusat pengembangan pariwisata lainnya di seluruh Indonesia. Mengingat bahwa kelangsungan hidup kepariwisataan Bali sangat tergantung pada kelestarian budaya, masyarakat, serta alamnya yang dianggap mempesona, maka upaya apapun harus dilakukan agar semua itu dapat dipelihara dengan sebaik-baiknya, dengan motto pariwisata Bali, bukan bali untuk pariwisata. Studi ini bertujuan mengetahui dan memahami fungsi pengawasan DPRD Bali terkait pramuwisata di Bali serta ntuk mengetahui dan menganalisis keabsahan atau legalitas pramuwisata asing di Bali menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian dalam studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Studi ini menyimpulkan bahwa Fungsi Pengawasan DPRD Bali terkait Pramuwisata di Bali yaitu menurut Pasal 293 ayat (1) huruf c Undang-undang No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa DPRD Provinsi mempunyai tugas dan wewenang : melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. Mekanisme pengawasan terhadap peraturan daerah tentang pramuwisata meliputi penerapan dan keefektifan peraturan perundang-undangan. Serta Undang-undang mengenai kepariwisataan telah melegalkan adanya tenaga kerja asing Peraturan daerah Provinsi Bali No. 5 tahun 2016 tentang Pramuwisata mensyaratkan untuk dapat mengikut ujian pramuwisata agar mendapatkan sertifikat pramuwisata hanya bagi warga Negara Indonesia Kata Kunci: Pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pramuwisata, ABSTRACT Bali has become the center of tourism development in central part of Indonesia in Indonesia. As a center for other tourism development throughout Indonesia. Considering that the survival of Bali's tourism is very dependent on the preservation of culture, society, and nature that is considered charming, any effort must be made so that all of it can be maintained as well as possible, with the motto of tourism in Bali, not Bali for tourism. This study aims to determine and understand the oversight function of the DPRD Bali related to guides in Bali and to know and analyze the validity or legality of foreign guides in Bali according to the laws and regulations in force in Indonesia. The research method in this study uses a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. This study concludes that the DPRD Bali Supervisory Function related to Guides in Bali is according to Article 293 paragraph (1) letter c of Law No. 27 of 2009 Concerning the MPR, DPR, DPD, and DPRD states that the Provincial DPRD has the duty and authority to: supervise the implementation of regional regulations and provincial regional revenue and expenditure budgets. The oversight mechanism for regional regulations on guides includes the application and effectiveness of laws and regulations. And the law on tourism has legalized the existence of foreign workers. 5 of 2016 on Guides requires to be able to take a tour guide in order to get a certificate of guides only for citizens of Indonesia Keywords: Oversight, Regional People's Representative Council, Tour Guide
Harmonisasi Pengaturan PNS Yang Merangkap Jabatan Sebagai Komisaris BUMN Ida Ayu Intan Pramesti Dewi Pidada; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 3 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ilmiah ini bertujuan yaitu untuk tau bagaimana tentang pengaturan PNS yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN dan kedudukan rangkap jabatan pejabat publik dalam penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Pengaturan mengenai PNS yang melakukakn rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN didasari dengan di undangkanya Peraturan Menteri BUMN yang memperbolehkan Pejabat PNS merangkap sebagai komisaris BUMN. Namun, setidak-tidaknya ada dua undang-undang yang menyebutkan secara eksplisit mengenai larangan rangkap jabatan pejabat publik sebagai komisaris BUMN, yaitu Pasal 33 UU BUMN dan Pasal 17 huruf a UU Pelayanan Publik. Konflik norma antara Peraturan Menteri BUMN dengan UU BUMN dan UU Kebijakan Publik ini dapat menimbulkan konflik norma yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum didalamnya mengenai boleh atau tidaknya PNS menjabat sebagai Komisaris BUMN. Konflik norma ini dapat diselesaikan dengan menggunakan teori lex superior derogate legi prori, yang pada prinsipnya UU BUMN dan UU Kebijakan Publik lah yang berlaku karena lebih tinggi khirarkinya daripada peraturan menteri. Kedudukan Rangkap Jabatan Pejabat Publik Dalam Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik bahwa Rangkap jabatan memaksa seorang pejabat untuk mengurus dan bertanggungjawab atas dua wewenang yang berbeda yang artinya ada waktu yang dipangkas dari penyelenggaraan kepentingan umum untuk memikirkan dan mengurus entitas privat atau BUMN tersebut, sehingga dkewenangan tersebut dapat memecah konsentrasi dan profesionalisme dalam penyelenggaraan kepentingan umum dan pelayanan publik. Oleh karena itu, praktik rangkap jabatan menurut penulis akan bertentangan dengan penerapan asas penyelenggaraan kepentingan umum dalam AAUPB.
Perlindungan Karya Cipta Podcast Audio Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 Putu Juliantika Dewi; I Dewa Ayu Dwi Ayu Mayasari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan dalam melindungi karya cipta podcast audio berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan mengetahui sanksi hukum apabila terjadi tindakan pembajakan seperti mengunggah ulang karya podcast audio oleh pihak lain tanpa izin podcaster. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa podcast audio dengan topik bahasan seperti ceramah, kuliah, pidato maupun ciptaan sejenis lainnya telah diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b UUHC, sedangkan diluar dari jenis topik tersebut belum diatur sehingga terjadi kekaburan norma perihal tidak adanya penjelasan lebih lanjut terkait frasa “ciptaan sejenis lainnya”. Atas tindakan mengunggah ulang podcast audio oleh pihak lain dengan tujuan komersial secara tidak sah, dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam UUHC dengan jalan melakukan pengaduan maupun mengajukan gugatan ganti rugi. Kata Kunci: Podcast Audio, Pembajakan, Sanksi Hukum, Hak Cipta. ABSTRACT The purpose of this research is to analyze the arrangements in protecting the copyrighted work of audio podcasts under the copyright act and to know the legal sanctions in the event of piracy such as re-uploading audio podcasts work by other parties without the permission of podcasters. This writing uses normative legal research methods with a statutory approach and analysis of legal concepts. The results of the analysis showed that audio podcasts with a subject topic such as sermons, lecturers, addresses, or other works of utterance have been set out in Article 40 paragraph (1) letter b of the Copyright Act, while outside of these types of topics have not been regulated so that there is a blurring of norms regarding the absence of further explanation related to the phrase “other works of utterance”. For the act of unlawfully re-uploading audio podcasts by others for commercial purposes may be penalized as stipulated in the copyright Act by making a complaint of filing a claim for demages. Keywords: Audio Podcasts, Piracy, Legal Sanctions, Copyright.
Pengaruh Penghapusan Asas Strict Liability Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Masif Deforestasi di Indonesia Mu Amar; Anak Agung Sri Utari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 12 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pembangunan merupakan hal yang wajar terjadi bagi kelangsungan hidup manusia, terlebih bagi negara berkembang seperti Indonesia, namun pada saat yang bersamaan pembangunan tersebut menimbulkan dampak negatif terhadap perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup, seperti tindakan deforestasi yang masif akan pengalihan guna fungsi lahan dari hutan menjadi perkebunan kawasan industri, hal ini di perparah dengan dihapusnya asas strict liability dalam Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang dirasa dapat mengancam keberlangsungan lingkungan hidup karena pelanggaran-pelanggaran terhadap lingkungan akan terus bertambah seiring dengan pembukaan usaha-usaha korporasi baru menyangkut pekebunan kawasan industri. Asas strict liability yang terkandung dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 sudah cukup menguatkan untuk menjerat para korporasi yang melakukan pelanggaran terhadap lingkungan, dengan tidak adanya asas tersebut dalam Omnibus Law. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dua undang-undang, sebelumnya dan yang telah disahkan sehingga dapat diketahui aturan-aturan yang terkandung dalam suatu undang-undang berpengaruh terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya, terlebih dalam kaitannya mengenai masif deforestasi di Indonesia. Metodelogi yang digunakan adalah metode penulisan hukum normatif agar dapat ditemukannya aturan ataupun doktrin hukum dalam menjawab permasalahan yang sedang dihadapi. Hasil penelitian menunjukan bahwa perubahan substansi frasa pada Omnibus Law terdapat 2 hasil yang dapat disampaikan dari penulisan ini, pertama, pengubahan frasa dari UU No. 32 Tahun 2009 ke Omnibus Law mencederai niat pemerintah Indonesia dalam menjaga lingkungan karena meniadakan asas strict liability sehingga korporasi nakal tidak dapat kembali terjerat, kedua, dari penghapusan asas tersebut terdapat dampak yang tidak bisa kita hindari, yaitu akan terjadinya deforestasi secara masif di daerah-daerah berpotensi yang kemudian akan digunakan sebagai perkebunan kawasan industri. Kata Kunci: Omnibus Law, Strict Liability, Deforestasi ABSTRACT The gross development of a country is a natural things for human life whitstand, particularly for developing country as Indonesia. However, at the same time these development has a negative impact on environmental protection and preservation, as an example of massive deforestation, it will change the use of land from forest to plantation areas indusrty, this impact was exacerbated by the elimination of the principle of a strict liability in the Job Creation Act or Omnibus Law which was considered to be threatening the sustainability of the environment, for the reason violations against the environment will continue to increase along with the opening of new corporate businesses regarding industrial estate plantations. The principle of strict liability as regulate in Article 88 of Law No. 32 of 2009, which sufficient to strengthen to ensnare corporations that violate the environmental protection and preservation, in the absence of that principle in the Omnibus Law, This paper focuses on the comparison of two Act, the Previously one and those that have been ratified. Therefore, it can be seen that the rules contained in the new act have an impact on the sustainability of the environment, especially, in relation to massive deforestation in Indonesia. The methodology is used in this paper is normative legal research methods that aim to find rules or legal doctrine in responding to answer the problems at hand. The result of this research shows that it can be found 2 results that can be conveyed from this paper, firstly, the amandment of the phrase from Law No.32 of 2009 to Omnibus Law injures the intention of Indonesian Government in protecting the environment because it eliminates the principle of strict liability, therefore, the corporations can not be tangled. Secondly, the elimination of its principle there are impact that we cannot avoid, specifically the dofrestation on that massive in some parts of areas which ptotential to be used as industrial estate plantations. Keywords: Omnibus Law, Strict Liability, Deforestation
Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Sarana Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Ketut Putri Andayani; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 5 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa adalah tempat yang sangat memiliki potensi bagi suatu negara khususnya dibidang ekonomi. Berbagai potensi yang dimiliki desa dapat dikembangkan,diluar hal tersebut banyaknya SDA yang dipunyai. Merujuk pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) ialah suatu institusi yang bergerak dibidang sosial dan ekonomi. BUMDES memiliki peran memberikan pelayanan untuk warga desa memiliki peranan penting untuk mensejahterakan masyarakat desa. Salah satu syarat agar terciptanya kesuksesan berjalannya BUMDES secara ideal terdapat pada sistem kelola BUMDES yang profesional berdasarkan aturan yang ada, sehingga nantinya bisa menjadi bagian dari daya peningkatan pendapatan masyarakat desa dalam bidang ekonomi lokal dan nasiona. Penelitian ini bertujuan mengetahui tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDES untuk peningkatan pendapatan masyarakat desa dibidang ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yang sering disebut dengan metode penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDES untuk peningkatan pendapatan masyarakat desa dibidang ekonomi telah berhasil. Hal tersebut diperkuat karena BUMDES sendiri merupakan salah satu aktor pergerakan ekonomi di pedesaan, institusi daya yang dapat meningkatkan PADes, serta sebagai wadah untuk menstimulus pergerakan kemakmuran yang sebesar besarnya untuk warga desa. Diharapkan Badan Usaha Milik Desa hadir agar desa bisa menjadikan warganya makmur,sejahtera dan mandiri. Kata Kunci: pembentukan, pengelolaan, peningkatan pendapatan, BUMDES ABSTRACT The village is one of the potential places for a country's economy. In the village there is a lot of potential that can be developed, besides that there are many natural resources available in it. Referring to UU No 6 Tahun 2014 concerning Villages, it is deduce that BUMDES is an institutional engaged in the social and economic fields. BUMDES as a service provider for rural communities has an significant character for the prosperity of village communities. One of the requirements for the creation of a successful BUMDES operation is ideally found in professional management of BUMDES based on existing laws and regulations, so that it can become part of the effort to increase village community income in the local and national economy. This studies aims to know the process of establishing, managing BUMDES to increase the income of rural communities in the economic sector. This research uses normative legal research system or what is often called the library research system. Based on the research outcome, it can be significant that the procedures for establishing and managing BUMDES to increase the income of rural communities in the economic sector have been successful. This is strengthened because BUMDES is one of the motors driving the village economy, as a business institution that generates Village Original Income (PADes), as well as a means to speed up the repair of the prosperity of rustic communities. With the presence of this BUMDes, it is look forward that the rural will become more independent and the community will be more prosperous. Keywords: formation, management, income increase, BUMDES
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Hand Sanitizer Yang Dikemas Ulang Tanpa Izin Edar Ni Putu Dinar Nareswari; Ida Ayu Sukihana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk perlindungan konsumen berkaitan dengan penjualan hand sanitizer yang dikemas ulang tanpa izin edar, serta untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku usaha selaku penjual hand sanitizer yang dikemas ulang tanpa izin edar. Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana pengaturan hukum terkait ketentuan izin edar dalam perspektif hukum perlindungan konsumen. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan analisis bahan hukum berupa peraturan perundang- undangan (statute approach) dan pendekatan analisa konsep hukum (analytical and conceptual approach). Adapun hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah Pelaku usaha yang memperdagangkan hand sanitizer tanpa izin edar, telah melanggar hak-hak konsumen sehingga konsumen berhak untuk menuntut haknya melalui proses ganti rugi, kompensasi, dan/atau rehabilitasi. Pelaku usaha selaku penjual juga dapat dibebankan bentuk sanksi lain, berupa sanksi administratif dan sanksi pidana di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kata Kunci: Perlindungan hukum, Konsumen, Izin. ABSTRACT The writing of this article aims to identify legal protection for consumers, due to repackaged hand sanitizers selling as well as to find out the sellers responsibility due to hand sanitizers repackaged that sold without marketing authorization. Normative legal research method is used to identify the legal arrangements related to the provisions of the marketing authorization according to Indonesian consumer protection law. The type of approach used in writing this article is statute approach which analizing legal materials in the form of statutory regulations and analytical and conceptual approach of legal concept. The results achieved from this research are the sellers who sell the hand sanitizers without marketing authorization, have violated the rights of consumers, so the consumers have the right to claim their rights through compensation, and / or rehabilitation processes. Sellers may also be subject to other sanctions, such as criminal sanctions and administrative sanctions, in written in the “Consumer Protection Act”. Keywords: Legal protection, Consumer, Authorization
Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Pialang Berjangka Terhadap Nasabah I Putu Angga Suwidya Putra; Desak Putu Dewi Kasih
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai tanggung jawab hukum perusahaan pialang berjangka pada para nasabahnya. Artikel ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang didasari pendekatan bahan hukum, secara primer maupun sekunder. Hasil menunjukan kegiatan investasi berjangka komoditi selalu memiliki resiko kerugian serta potensi keuntungan perdagangan dengan jangka komoditi adalah bentuk investasi dengan potensi keuntungan dan resiko tinggi. Oleh sebab itu, untuk melindungi hak – hak dari para nasabah dari tindakan pelanggaran aturan yang diterapkan oleh perusahaan pialang berjangka, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas (Bappebti) sebagai badan pengawas perdagangan dengan jangka komoditi dengan aktif merumuskan bermacam regulasi serta peraturan guna menjaga kepentingan tiap pihak pada kegiatan perdagangan dengan jangka serta komoditi, melalui kewenangan yang diberi pada bappebti, masyarakat ataupun nasabah mendapat perlindungan yang represif serta preventif. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pialang Berjangka, Investasi, Nasabah ABSTRACT The purpose of writing this article is to find out the arrangements regarding the legal liability of a futures brokerage firm to its customers. This article applies a normative legal research method, namely research based on a legal material approach, both primary and secondary. The results show that trading with the commodity term is a form of investment with high potential returns and risks. Therefore, to protect the rights of customers from violating the rules applied by the futures brokerage company, the Commodity Futures Trading Supervisory Agency (Bappebti) as a commodity-term trade supervisory body actively formulates various regulations and regulations to protect the interests of each party. In trading activities with terms and commodities, through the authority given to Bappebti, the public or customers receive repressive and preventive protection. Key Words: Responsibilities, Futures Brokers, Investments, Customers
Analisis Terhadap Potensi Maladministrasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Selama Pandemi Covid-19 Ni Made Kitty Putri Suari; Ni Putu Niti Suari Giri
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari studi ini yakni untuk dapat meninjau Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dari perspektif Hukum Administrasi Negara dan mengetahui potensi maladministrasi yang terjadi dalam kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Studi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan dan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil studi ini menunjukkan terdapat beberapa potensi maladministrasi dalam pemberlakuan program Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa, yaitu (1) jumlah desa yang belum memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai penyalur informasi yang cukup masih banyak, (2) belum adanya pengaturan mekanisme pengawasan yang jelas terhadap penyaluran Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa, dan (3) tidak adanya kewenangan pemerintah desa dalam penentuan besaran atau bentuk bantuan yang sesuai dengan kebutuhan desa. Kata Kunci: Maladministrasi, Bantuan Langsung Tunai, Dana Desa ABSTRACT The purpose of this study is to be able to review the Bantuan Langsung Tunai Dana Desa from the perspective of State Administration Law and to find out the potential maladministration that occurs in the Bantuan Langsung Tunai Dana Desa policy. This study uses a normative juridical research method by examining library materials and using statutory and conceptual approaches. The results of this study indicate that there are several potential for maladministration in the implementation of the Bantuan Langsung Tunai -Dana Desa program, namely (1) the number of villages that do not yet have sufficient Information and Documentation Management Officers (PPIDs) as information channels, (2) it is clear about the distribution of Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa, and (3) there is no authority from the village government in determining the amount or form of assistance according to village needs. Keywords: Maladministration, Direct Cash Assistance, Village Fund
Fungsi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Tabanan Dalam Rencana Tata Ruang Terhadap Masyarakat Ni Luh Juliani; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilaksanakan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dinilai dapat mencapai hasil yang lebih besar dan dengan waktu yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan pendaftaran tanah secara sporadik. Kajian ini membahas sistem pendaftaran tanah dan fungsi pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dalam rencana tata ruang di Kabupaten Tabanan serta hambatan-hambatan di dalam pelaksanaan PTSL di Kabupaten Tabanan juga cara mengatasinya. Penulisan jurnal ini menggunakan metode yuridis empiris. Kesimpulan penulisan ini yaitu Fungsi PTSL dalam rencana tata ruang terhadap masyarakat yaitu mampu menanggulangi permasalahan pemerintah atas peningkatan pembangunan serta mempermudah di dalam melakukan penataan tata ruang di Kabupaten Tabanan dan memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat serta dalam pelaksanaannya terdapat hambatan seperti Anggaran; Pengukuran; Peristiwa hukum kematian; Penyuluhan dan verifikasi; SDM yang berkompetensi; dsb. Kata Kunci: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Rencana Tata Ruang, Fungsi ABSTRACT Complete systematic land registration (PTSL) is the first land registration activity carried out simultaneously which includes all land registration objects throughout the territory of the Republic of Indonesia in one village / kelurahan. Complete Systematic Land Registration is considered to be able to achieve greater results and in a relatively shorter time than sporadic land registration. This study discusses the land registration system and the function of implementing complete systematic land registration (PTSL) in the spatial plan in Tabanan Regency and the obstacles in implementing PTSL in Tabanan Regency as well as how to overcome them. This journal writing uses the empirical juridical method. The conclusion of this writing is the function of PTSL in spatial planning for the community, namely being able to overcome government problems in increasing development and making it easier to carry out spatial planning in Tabanan Regency and to guarantee legal certainty or rights to land owned by the community and in its implementation there are obstacles such as Budget; Measurement; Death law events; Extension and verification; Competent human resources; etc. Keywords: Complete Systematic Land Registration, Spatial Planning, Functions

Page 84 of 124 | Total Record : 1240

 82   83   84   85   86 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue