cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,240 Documents
 84   85   86   87   88 
Perlindungan Hukum Terkait Pelanggaran Atas Hak Cipta Terhadap Karya Arsitektur Lanskap Putu Sonia Putri Iswara Naghi; Ida Ayu Sukihana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 5 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari karya tulis ini adalah untuk menganalisa perlindungan hukum berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 (UUHC) hingga mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah terjadinya pelanggaran atas Hak Cipta terhadap karya arsitektur lanskap. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penulis mengumpulkan dan menganalisis bahan pustaka yang di dapat dari data primer dan data sekunder. Hasil studi menunjukan bahwa arsitek mendapatkan perlidungan yang karyanya tidak boleh digunakan tanpa izin dari pencipta. Arsitek yang mengalami kerugian hak ekonomi akibat pelanggaran hak cipta berhak mendapatkan ganti rugi (diatur dalam Pasal 96 UUHC 2014), dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Niaga (diatur dalam Pasal 100 ayat (1) UUHC). Salah satu faktor utama sulit dilakukannya penegakan pelanggaran Hak Cipta karya arsitektur lanskap yaitu kurangnya sosialisasi tentang betapa pentingnya mendaftarkan ciptaan bagi arsitek. Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan kalangan arsitek, bisa dengan cara mensosialisasikan informasi tentang ruang lingkup serta hal lainnya menyangkut materi dari UUHC. Kata Kunci: Karya Arsitektur Lanskap, Hak Cipta, Perlindungan Hukum ABSTRACT The purpose of this paper is to analyze legal protection based on Law Number 28 of 2014 (UUHC) and to determine the efforts that can be taken to prevent copyright infringement of landscape architectural works. Writing this article uses normative juridical research methods, the authors collect and analyze library materials obtained from primary data and secondary data. The results of the study show that architects get protection that their work cannot be used without the author's permission. Architects who experience loss of economic rights due to copyright infringement are entitled to compensation (regulated in Article 96 UUHC), by filed a civil suit to the “Commercial Court” (Article 100 first paragraph of UUHC). One of the main factors in the difficulty of enforcing copyright infringement of landscape architecture works is the lack of socialization about the importance of registering creations for architects. To increase the legal awareness of the public and architects, it can be done by disseminating information about the scope and other matters concerning the material from the UUHC. Keywords: Landscape Architecture Work, Copyright, Legal Protection
Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 di Kota Denpasar Nyoman Gede Edi Nugraha; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 11 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Tulisan ini berjudul “Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kota Denpasar”. Karya tulis ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan mengenai pesatnya perkembangan pembangunan di daerah perkotaan, dalam hal ini yaitu Kota Denpasar, yang dapat berdampak pada kelestarian lingkungan, sehingga selain kebijakan pemerintah daerah untuk senantiasa melakukan pembangunan infrastruktur di segala aspek, maka diperlukan adanya suatu hal yang dapat menyeimbangkan antara pembangunan infrastruktur dengan lingkungan, yaitu salah satunya dengan adanya RuangTerbuka Hijau. Metodepenulisan yang digunakandalam penelitian iniadalah penulisan yang bersifat yuridis-empiris yaitupenelitian yang berfokusmeneliti suatu fenomenaatau keadaan dariobjek penelitiansecara detail denganmenghimpun penyataan yang terjadi sertamengembangkan konsep yangada, yakni memadukan konsep library research dan field research. Dalam karya ilmiah ini, dapat diketahui mengenai latar belakang atau alasan diperlukannya Ruang TerbukaHijau khususnya diKota Denpasar beserta faktor-faktoryang mempengaruhi pelaksanaanRuang TerbukaHijau tersebut. Kata kunci: Ruang Terbuka Hijau, Kota Denpasar, Lingkungan Abstract The tittle of article is “Implementation of Utilization of Green Open Space Based on Regional Regulation Number 27 of 2011 in Denpasar City”. This article is motivated by a problem regarding the rapid development of development in urban areas, in this case Denpasar City, which can have an impact on environmental sustainability, so in addition to the local government’s policy to always carry out infrastructure development in all aspects, it is necessary to have something that can balance between infrastructure development, one of which is the existence ofGreen OpenSpace. This type ofresearch used in thispaper is juridical-empirical namely research thatfocuses onexamining a phenomenonor state of object of research in detailby gathering statements thatoccur and developing existingconcepts, namely combining the concept of library researchand field research. In this paper, it can ben known about the background or reasons for the need for Green Open Space especially inDenpasar Cityalong withthe factors thatinfluence the implementation ofGreen OpenSpace. Keywords: GreenOpen Space, DenpasarCity, Environment
Pengaturan Pemberian Cuti Melahirkan Terhadap Pekerja Yang Melahirkan Bayi Prematur Rizki Widya Ari Susanti; Anak Agung Ketut Sukranatha
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 3 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penyusunan jurnal ilmiah ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui lebih lanjut mengenai hak cuti melahirkan khususnya pekerja wanita yang melahirkan prematur. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif yang sepenuhnya menggunakan data sekunder serta menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penulisan jurnal ilmah ini yakni bahwa pekerja wanita yang akan melahirkan anak, memiliki hak untuk tidak bekerja atau cuti selama 3 bulan atau 90 hari sesuai dengan Pasal 82 ayat 1 UU Ketenagakerjaan. Terhadap pekerja wanita melahirkan prematur tetap mendapatkan hak cuti melahirkan selama 3 bulan atau sisa masa cuti melahirkan tetap utuh atau tidak hangus. Perusahaan yang memberikan cuti melahirkan kurang dari 3 bulan atau tidak sesuai ketentuan hukum, akan diselesaikan melalui litigasi dan non litigasi. Non litigasi yakni melalui bipatrit, mediasi, konsiliasi dan arbitrase, sedangkan litigasi melalui pengajuan gugatan ke pengadilan hubungan industrial dengan catatan jika upaya non litigasi tidak memperoleh kesepakatan. Kata kunci : cuti, pekerja wanita, melahirkan prematur ABSTRACT The preparation of this scientific journal aims to understand and find out more about the right to maternity leave, especially for women workers who give birth prematurely. The research was conducted using normative research methods that fully use secondary data and use statutory approaches. The result of writing this scientific journal is that every woman worker who gives birth is entitled to the right to maternity leave for 3 months (Article 82 paragraph 1 of the Manpower Law). For women workers who give birth to premature, they still get the right to maternity leave for 3 months or the remaining period of leave is not waived. Settlement for companies that provide leave less than 3 months, namely by litigation and non-litigation. Non-litigation, namely through bipatrit, mediation, conciliation and arbitration, while litigation is through filing a lawsuit to the industrial relations court provided that non-litigation efforts do not reach an agreement. Keywords: leave, female workers, premature birth
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online Melalui Media Facebook Anak Agung Hari Narayana; Dewa Gde Rudy
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Dewasa ini telah terjadi perkembangan teknologi di dalam dunia perdagangan, diantaranya yaitu perdagangan melalui media online atau transaksi jual beli online. Aplikasi Facebook merupakan aplikasi yang sering digunakan untuk melakukan transaksi jual beli secara online. Transaksi online ini memudahkan pihak-pihak yang bersangkutan untuk melakukan transaksi karena transaksi ini dapat dilakukan dimana saja tanpa bertemu langsung. Meski demikian transaksi online ini juga memiliki kekurangan, mengingat pihak-pihak yang bersangkutan tidak dapat bertatap muka langsung sehingga dapat terjadi penipuan didalam transaksi tersebut. Dalam penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum pada konsumen dalam melaksanakan transaksi online menggunakan media facebook serta bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen jika dirugikan dalam transaksi online melalui media facebook. Metode penulisan dalam jurnal ini menggunakan metode penulisan normatif yaitu penulisan yang dilakukan dengan cara menelaah pustaka dan ditujukan kepada peraturan undang-undang. Hasil yang dicapai dari penulisan ini adalah mengetahui perlindungan konsumen yang terdapat pada undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang ITE dan upaya hukum yang dapat di tempuh konsumen Jika terjadi sengketa dalam transaksi online yaitu dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Undang-Undang yang dapat menjadi payung hukum terhadap konsumen dalam transaksi online adalah UUPK dan UU ITE. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Transaksi Online, Facebook. ABSTRAK Today there have been technological developments in the world of commerce, including trading through online media or online buying and selling transactions. The Facebook application is an application that is often used to make buying and selling transactions online. This online transaction makes it easier for the parties concerned to make transactions because these transactions can be done anywhere without meeting in person. However, this online transaction also has shortcomings, considering that the parties concerned cannot meet face to face so that fraud can occur in the transaction. In writing this journal, the aim is to find out how legal protection for consumers in carrying out online transactions using Facebook as well as how the legal remedies that consumers can take if they are harmed in online transactions through Facebook media. The method of writing in this journal uses the normative writing method, namely writing that is done by reviewing the literature and is aimed at statutory regulations. The results achieved from this writing are knowing the consumer protection contained in the consumer protection law and the ITE law and legal remedies that consumers can take. If a dispute occurs in an online transaction, that is, it can resolve disputes through courts and resolve disputes outside the court. Laws that can become the legal umbrella for consumers in online transactions are the UUPK and UU ITE. Keywords: Consumer Protection, Online Transactions, Facebook.
Urgensi Pengawasan Layanan Konten Digital Over The Top (OTT) di Indonesia Abimanyu Rhesa Agatha; Edward Thomas Lamury Hadjon
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 12 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Teknologi telah mengalami kemajuan yang sangat signifikan sehingga banyak masyarakat yang meninggalkan sesuatu hal yang bersifat konvensional dan beralih kedalam dunia digital. Layanan Over The Top (OTT) merupakan layanan yang memberikan suatu informasi berupa pesan, pesan suara dan video melalui jaringan internet. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis aturan pengawasan mengenai layanan konten digital Over The Top (OTT) di Indonesia. Layanan konten digital merupakan layanan yang penulis kategorikan sebagai penyiaran dikarenakan artinya masuk kedalam rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sejauh ini penyiaran di tanah air diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Dengan adanya kekaburan norma yang terdapat di dalam Pasal tersebut dan belum adanya aturan khusus yang mengatur Layanan OTT di Indonesia, menyebabkan tidak adanya kepastian hukum bagi masyarakat dalam melakukan aktivitasnya melalui layanan konten digital. Sehingga penulisan jurnal ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tentang layanan konten digital agar menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam memecahkan studi kasus ini, kajian atau metode yang akan digunakan dalam jurnal ini ialah metode yuridis-normatif. Nantinya kajian ini akan menggunakan pendekatan melalui aturan yang berlaku (Statue Aprroach) dan pendekatan Konseptual (conceptual aprroach). Hasil daripada studi kasus ini akan memberikan Informasi bahwa tidak ada aturan secara khusus yang mengatur tentang Layanan Over The Top (OTT) di Indonesia. Tanpa aturan tersebut bisa saja masyarakat terlalu abai dalam memperhatikan dan memberikan isi konten yang positif bagi masyarakat. Kata Kunci: Penyiaran, Teknologi, Konten Digital, Kekaburan Norma, Layanan ABSTRACT The significant advancements in technology has made society left conventional things and starting to shift to digital world. Over The Top (OTT) media service is a service that provides information in the form of messages, voice messages and videos over the internet. This study intends to analyze the supervisory rules regarding Over The Top (OTT) digital content services in Indonesia. Digital content services in this study are categorized as broadcasting, since the use of this term is in accordance with Article 1 of the Broadcasting Act Number 32 of 2002. Up until this present day, broadcasting in Indonesia still supervised by the Indonesian Broadcasting Commission (KPI). However, as the result of the blurred norm in aforementioned article and the absence of special rules governing OTT services in Indonesia, causing no legal certainty for public in carrying out their activities through digital services. this journal aims to analyze the regulations regarding digital content services in order to ensure legal certainty for society. In order to solve the problem, this study used a juridical-normative method. Furthermore, this study will also use a statute and a conceptual approach. The result of this study will give an information that there are no specific rules governing Over The Top (OTT) Services in Indonesia. Without regulation, people may be too negligent in paying attention and providing positive content for the public. Key Words: Broadcasting, Technology, Digital Content, Blurred Norm, Service.
Studi Kasus Putusan Nomor 245/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Dps Tentang Pembunuhan Oleh Anak Ni Putu Ayu Wahyu Wijayanti; Anak Agung Ngurah Wirasila
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 5 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan jurnal ini dibuat adalah untuk membahas mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi seorang anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dengan maksud dan tujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai kepastian hukum bagi seorang anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam pembuatan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang dimana penelitian tersebut dilakukan dengan menelusuri dan meneliti bahan pustaka, serta dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bilamana seorang anak dapat dijadikan sebagai terdakwa dalam peradilan anak dan bagaimana pertanggungjawaban seorang anak bilamana sebagai pelaku dalam sebuah tindak pidana pembunuhan. Kata Kunci : Anak, Pembunuhan, Pidana ABSTRACT The purpose of this journal was to discuss how criminal liability for a child who commits a crime of murder with the intention and purpose to examine more about legal certainty for a child facing the law. In the creation of this journal using normative legal research methods, where the research is carried out by tracing and researching library materials, and by using a statutory and comparative approach. The results of this study showed when a child can be used as a defendant in the juvenile court and how accountability of a child when as a perpetrator in a crime of murder. Keywords: Child, Murder, Criminal
Gagasan Mekanisme Ex Ante Review Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Legislasi di Indonesia Ayu Putu Cyntia Jaya Nareswari; Nyoman Mas Aryani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK MK memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas suatu UU. Tingginya permohonan pengujian di MK secara tidak langsung memperlihatkan kurang maksimalnya kualitas legislasi di Indonesia. Banyak materi muatan dalam UU yang berlaku dirasa bertentangan dengan UUD NRI 1945 sehingga menimbulkan kerugian konstitusional. Sesuai amanat UUD NRI 1945, suatu UU yang dirasa inkonstituional hanya dapat diselesaikan dengan satu-satunya jalan yaitu melalui konstitusional review di MK. Pada dasarnya upaya konstitusional review ini tidak dapat sepenuhnya menekan kerugian inkonstitusional, meskipun sudah mencapai tujuan melindungi hak konstitusional warga Negara. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gagasan mekanisme ex ante review bisa muncul di Indonesia serta bagaimana kesesuaian sistem pengujian ex ante review apabila diterapkan di Indonesia sebagai upaya meningkatkan kualitas legislasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan UU, pendekatan konseptual dan pendekatan sejarah. Dari pembahasan artikel ini dapat diketahui bahwa tidak mudah untuk mengkontruksi mekanisme ex ante review di Indonesia karena perlu melakukan amandemen terhadap konstitusi serta mengetahui bahwa upaya peningkatan kualitas legislasi juga dapat dilakukan dengan mengoptimalkan proses pembentukan UU oleh parlemen dan memperhatikan partisipasi masyarakat. Kata Kunci: Ex ante review, Legislasi, Mahkamah Konstitusi ABSTRACT The Constitutional Court has the authority for the constitutionality of a law.The high number of petitions for review in the Constitutional Court indirectly shows the poor quality of legislation in Indonesia.Many of the material contained in the applicable law are deemed contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, causing constitutional losses. In accordance with the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, a law that is deemed unconstituional can only use the only way, namely through a review in the Constitutional Court. In a prudent effort, this constitutional review cannot overcome unconstitutional losses, even though it has achieved the goal of protecting the constitutional rights of citizens. The purpose of this research is to see how the ex ante mechanism can emerge in Indonesia and how the appropriateness of the ex ante review system when applied in Indonesia as an effort to improve the quality of legislation in indonesian. The method used in this research is a normative legal research method by using statue approach, a conceptual approach and a historical approach. From this article, it can be seen that it is not easy to construct an ex ante review in Indonesia because it is necessary to amend the constitution as well as indicators that improving the quality of legislation can also be done by the process of making legislation orders and paying attention to public participation. Keywords: Ex ante review, Legislation, Constitutional Court
Perang Terhadap Narkoba Serta Penarikan Diri Dari Pengadilan Pidana Internasional Oleh Filipina: Perspektif Hukum Internasional Gabriel Mallatang Sianturi; Anak Agung Sri Utari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 3 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui perspektif HAM dan Hukum Internasional terhadap penjatuhan hukuman mati pelaku penyalahguna narkoba tanpa proses peradilan dan untuk ,menganalisis yuridiksi ICC setelah Filipina menarik diri. Penulisan ini menggunakan metode normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan pendekatan-pendekata instrumen, fakta, dan kasus. Hasil dari penelitian ini bahwa menurut perspektif HAM dan hukum internasional hukuman mati tanpa proses peradilan sebagaimana kebijakan Filipina adalah kejahatan terhadap kemanusiaan karena sesuai dengan yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Statuta Roma 1998 , dan penarikan diri filipina dari ICC tidak menghalangi ICC untuk dapat memeriksa presiden Filipina sebagai pelaku kejahatan internasional. Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Hukum Internasional, Pengadilan Pidana Internasional ABSTRACT The objectives to be achieved in this study are to find out the perspective of human rights and international law on the imposition of the death penalty for drug abusers without trial and to analyze the jurisdiction of the ICC after the Philippines withdraws. This writing uses a normative method, namely legal research that uses the approach of instruments, facts, and cases. This paper concludes that according to the perspective of human rights and international law the death penalty without trial as the Philippines policy is a crime against humanity because it is in accordance with the Universal Declaration of Human Rights (DUHAM), the 1998 Rome Statute, and the withdrawal of the Philippines from the ICC does not hinder the ICC. to be able to examine the president of the Philippines as a perpetrator of international crimes. Key Words : Human Rights, International Law, International Criminal Court
Kewenangan Satpol PP Provinsi Bali Mengeluarkan Surat Bukti Pelanggaran Terhadap Pemangku Kepentingan Yang Melanggar Protokol Kesehatan Ida Bagus Bayu Pratama; Ni Putu Niti Suari Giri
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 3 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini untuk mengkaji Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam mencegah penyebaran Covid-19 di Bali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-udangan dan pendekatan konseptual. Hasil Studi menunjukkan bahwa Berdasarkan Pasal 10 Pergub Bali No. 46 Tahun 2020, peran Satpol PP dalam mencegah penyebaran Covid-19 di Bali adalah melakukan pengawasan dan penegakan atas pelanggaran Pergub Bali No. 46 Tahun 2020. Selain dalam hal pengawasan dan penegakan, Satpol PP dalam Pasal 12 Pergub Bali No. 46 Tahun 2020 juga diikutsertakan dalam tata cara pengenaan sanksi. Tata cara pengenaan sanksi administratif berupa denda administratif dalam Pergub Bali No. 46 Tahun 2020 ditetapkan melalui surat bukti pelanggaran yang dikeluarkan oleh Satpol PP. Penetapan surat bukti pelanggaran yang dikeluarkan oleh Satpol PP dapat disebut sebagai tindakan administratif sebagaimana kewenangan Satpol PP yang diatur dalam PP Satpol PP. Walaupun dalam penjelasannya yang dimaksud dengan tindakan administratif adalah tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan dan/atau surat teguran/surat peringatan terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada, tetap saja penetapan surat bukti pelanggaran dapat dikatagorikan sebagai runtutan pemberian surat surat pemberitahuan dan/atau surat teguran/surat peringatan terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada. Kata Kunci : Satuan Polisi Pamong Praja, Surat Bukti Pelanggaran, Denda Administratif. ABSTRACT The purpose of this study is to examine the role of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in preventing the spread of Covid-19 in Bali. This research uses normative legal research methods with statute approach and conceptual approach. The results of the study show that based on Article 10 of the Bali Governor Regulation No. 46 of 2020, the role of Satpol PP in preventing the spread of Covid-19 in Bali is to supervise and enforce violations of the Bali Governor Regulation No. 46 of 2020. In addition to monitoring and enforcement, Satpol PP in Article 12 of the Bali Governor Regulation No. 46 of 2020 is also included in the procedures for imposing sanctions. The procedure for the imposition of administrative sanctions in the form of administrative fines in the Pergub Bali No. 46 of 2020 is determined through a violation evidence letter issued by Satpol PP. Determination of evidence of violations issued by Satpol PP can be called an administrative action under the authority of Satpol PP which is regulated in PP Satpol PP. Although in the explanation what is meant by administrative action is an act in the form of giving notification letters and/or warning letters/warning letters against violations of regional regulations and/or regional head regulations, still the determination of evidence of violations can be categorized as a series of notification letters and/or warning letters. warning letter against violation of regional regulations and/or regional head regulations. Keywords: Civil Service Police Unit (Satpol PP), Proof of Violation, Administrative Fines.
Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perizinan Bidang Kesehatan PUTU DIAN PARAMYTHA; I KETUT SUDIARTA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 11 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Kesehatan merupakan hak bagi setiap orang. Dalam hal ini pemerintah diharuskan untuk menjamin pelayanan kesehatn yang terjamin untuk masyarakat. Salah satu kewenangan pemerintah yaitu memantau segala kegiatan pelayanan kesehatan melalui dinas kesehatan kabupaten. Berdasarkan konsep Otonomi daerah, daerah berhak mengatur urusan pemerintahannya, salah satunya dengan mengeluarkan peraturan mengenai izin tenaga kesehatan, yang sangat perlu untuk ditegakkan mengingat pelanggaran mengenai izin tenaga kesehatan di Tabanan semakin meningkat.Penulisan ini merumuskan dua permasalahan yakni: bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perizinan Bidang Kesehatan khususnya mengenai izin praktek dokter di Kabupaten Tabanan dan faktor-faktor apakah yang menentukan pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal adalah metode penelitian hukum empiris yang menggali fakta-fakta di masyarakat serta pendekatan perundang-undangan. Penulisan jurnal ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perizinan Bidang Kesehatan belum efektif. Kata Kunci: Penegakkan Hukum, Perizinan Bidang Kesehatan, Praktik Dokter. ABSTRACT Health is a right for everyone. In this case the government is required to guarantee guaranteed health services for the community. One of the government's authorities is to monitor all health service activities through the district health office. Based on the concept of regional autonomy, regions have the right to regulate their government affairs, one of which is by issuing regulations on health personnel licenses, which are very necessary to be enforced considering violations of health personnel licenses in Tabanan are increasing. Number 9 of 2014 concerning licensing in the field of health, especially regarding licenses to practice doctors in Tabanan Regency and what factors determine the implementation of these regional regulations. The method used in journal writing is an empirical legal method that explores facts in the community and the legislative approach. The writing of this journal concluded that the implementation of Tabanan District Regulation No. 9 of 2014 concerning Licensing in the Health Sector was not yet effective. Keywords: Law Inforcement, Health Sector Licensing, Doctor’s Practice.

Page 86 of 124 | Total Record : 1240

 84   85   86   87   88 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue