cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,240 Documents
 83   84   85   86   87 
Efektivitas Pembinaan Narapidana yang Dijatuhi Hukuman Pidana Singkat (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem) I Gusti Agung Ayu Dwi Rara Ningrat; Ibrahim R
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 5 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pembinaan Narapidana yang dijatuhi pidana penjara 3 bulan sampai dengan 1 tahun (Narapidana golongan B.IIA) dan kendala apa saja yang dihadapi selama proses pembinaan pada diri Narapidana. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem. Sumber data adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan kuesioner dengan responden, dan data sekunder diperoleh dari buku-buku, literatur, perundang-undangan dan berbagai dokumen tentang pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembinaan bagi Narapidana golongan B.IIA yang menjalani pidana penjara singkat dibagi menjadi pembinaan kemandirian dan keterampilan. Pembinaan kepribadian meliputi pembinaan agama dan rohani, sementara pembinaan kemandirian meliputi pelatihan kerajinan tangan, bengkel las, dan reparasi alat-alat elektronika. Pidana penjara singkat yang dijalani Narapidana golongan BIIA tidak menimbulkan kendala terhadap diri Narapidana itu sendiri, walaupun dengan waktu yang singkat namun pembinaan dirasa memberi banyak manfaat ssehingga ketika keluar dari LAPAS Narapidana dapat hidup mandiri dengan skill yang diperoleh. Namun, yang menjadi hambatan adalah terbatasnya waktu pembinaan dikarenakan kebijakan Covid-19. Kata kunci : Narapidana, Pembinaan, Pidana Singkat ABSTRACT This study aims at determining the implementation of inmates development for those sentenced for three months to one year (prisoners of class B.IIA) of imprisonment and knowing the obstacles faced during the development period. It is a qualitative descriptive study with an empirical legal approach. The study was carried out in the Class IIB Karangasem Penitentiary. The sources of the data were primary and secondary data. The primary data were obtained from interviews and questionnaires with respondents, while secondary data obtained from books, literature, legislation and various documents on the correctional matter. The results showed that the implementation of inmates development program for prisoners of class B.IIA underwent a short imprisonment period divided into independence and skill development coaching. The skill development coaching included religious and spiritual development, while the independence development included handicraft, welding, and electronic appliances reparation training. The short imprisonment period did not impact the prisoners of class B.II A negatively. The short period of development benefited the prisoners to live independently after leaving the Penitentiary with the skills they acquired. The obstacle faced was the limited development time due to the Covid-19 policy. Keywords : Prisoner, Development, Short Imprisonment
Implikasi Kecurangan Praktik Transfer Pricing Terhadap Aspek Perpajakan di Indonesia Hilyatul Azizah; Ni Luh Gede Astariyani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 9 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penentuan harga produk dalam berbagai kegiatan transaksi antar perusahaan multinasional yang saling terlibat disebut sebagai kegiatan transaksi harga transfer atau transfer pricing. Transfer pricing dalam kategori bisnis mampu mempengaruhi pergerakan profit dalam perusahaan. Profit tersebut digeser dari beberapa perusahaan dari suatu negara dengan jumlah pajak tergolong besar ke perusahaan di negara yang jumlah pajaknya sedikit, dengan demikian secara keseluruhan total profit sesudah pajak akan jauh lebih tinggi. Selain memanipulasi harga, kegiatan transfer pricing juga memperhitungkan harga untuk mengendalikan manajemen terhadap transfer barang-barang dan transfer jasa pada tiap-tiap perusahaan. Tujuan dalam penulisan jurnal ini salah satunya bertujuan guna memberi pemahaman tntang upaya perusahaan terkait pencegahan kecurangan praktik transfer pricing dan implikasinya terhadap perpajakan di Indonesia. Metode pada penulisan jurnal ini adalah metode yuridis normatif, melalui pemahaman pendekatan perundang-undangan yang menggunakan berbagai data hukum secara konseptual. Kesimpulan dari penulisan jurnal ini adalah transaksi transfer pricing dapat dicegah dengan upaya perencanaan dan pemeriksaan pajak serta perjanjian Advance Pricing Agreement (APA), kecurangan praktik transfer pricing membawa implikasi pajak tertentu yaitu untuk memperkecil dan mengurangi tarif pajak yang akan dibayar.
Masa Iddah Bagi Wanita Karir Yang Ditinggal Meninggal Suaminya Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam Jihan Virgia Mahalidia; Ibrahim R
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 3 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini untuk mengetahui bagaimanakah ketentuan mengenai iddah berdasarkan hukum islam dan bagaimanakah masa iddah bagi wanita karir yang ditinggal meninggal suamianya. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum melalui metode pendekatan perundang-undangan hukum syariat islam, serta buku, jurnal, makalah dan pendapat ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada selama masa iddah, perempuan yang ditinggal karena perceraian atau kematian suaminya tidak diperbolehkan meninggalkan rumah atau menikah lagi. Hukum iddah juga berlaku bagi wanita karir yang bercerai dengan suaminya, bercerai karena cerai atau meninggal dunia, kecuali dalam keadaan darurat atau darurat (kebutuhan darurat). Di zaman modern ini, setelah seorang perempuan ditinggalkan oleh suaminya, ia harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Karena ia harus menyelesaikan aktivitas pekerjaan, perempuan tersebut boleh keluar rumah, dan ada keadaan darurat yang mengharuskan perempuan tersebut meninggalkan rumah. Kata kunci : Iddah, Wanita Karir, Ditinggal Meninggal ABSTRACT The purpose of this study is to find out what are the provisions regarding iddah based on Islamic law and what is the iddah period for career women whose husbands die. This study uses a normative legal research method, namely legal research through the method of approaching Islamic law, as well as books, journals, papers and expert opinions. The results showed that during the iddah period, women who were abandoned due to divorce or the death of their husbands were not allowed to leave their homes or remarry. The iddah law also applies to career women who divorced their husbands, divorced due to divorce or passed away, except in emergencies or emergencies (emergency needs). In modern times, after a woman is abandoned by her husband, she has to earn a living to meet the needs of her family. Because she has to complete work activities, the woman can leave the house, and there are emergencies that require the woman to leave the house. Keywords: Iddah, Career Woman, Left Dead
Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Santet Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia I Gusti Agung Gede Asmara Putra; A.A. Ngurah Wirasila
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Penelitian ini berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Santet Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Indonesia merupakan Negara yang terkenal akan budaya yang beraneka ragam, kehidupan spiritual di Indonesia sangat kental membuat orang-orang dibeberapa daerah memiliki kepercayaan atau bahkan kemampuan untuk melihat hal-hal yang bersifat gaib atau mempelajari ilmu sihir dimana salah satunya adalah ilmu santet. Untuk meminimalisir terjadinya perbuatan santet dikalangan masyarakat, dan mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri kepada seseorang yang dituduh sebagai pelaku santet, perlu adanya kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana santet dan kebijakan hukum pidana mempunyai peran penting karena KUHP yang kita adopsi dari kolonial Belanda tidak mengatur masalah santet. Tujuan adanya penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang konsep delik santet menurut hukum positif di Indonesia dan untuk mengetahui pengaturan delik santet di masa mendatang dalam RUU-KUHP. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal yang bersumber dari bahan hukum kepustakaan. Dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia, kriminalisasi terhadap perbuatan mistis datur dalam Pasal 545 KUHP sampai Pasal 547 KUHP. Dalam perkembangan pembaruan hukum pidana, kriminalisasi terhadap delik santet menjadi agenda tarik ulur dalam Rancangan KUHP. Ketentuan pidana mengenai santet telah dikonsepkan dalam Rancangan KUHP dari tahun 1993 hingga tahun 2019 dengan mengalami beberapa perubahan. Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Delik Santet, Pembaharuan Hukum Pidana Abstract This research is entitled Juridical Review of the Offense of Santet in the Perspective of Criminal Law Reform in Indonesia. Indonesia is a country that is well known for its diverse cultures, spiritual life in Indonesia is very thick, making people in several regions have the belief or even the ability to see magical things or study magic, one of which is known with witchcraft. To minimize the occurrence of witchcraft in the community, and prevent the occurrence of vigilante actions against someone accused of witchcraft, it is necessary to have a criminal law policy against witchcraft. And criminal law policy has an important role because the Criminal Code we adopted from the Dutch colonialism does not regulate the problem. witchcraft. The purpose of this research is to find out about the concept of witchcraft offenses according to positive law in Indonesia and to find out the arrangements for witchcraft offenses in the future in the Draft Criminal Code. The research method used in this research is normative legal research method or also known as doctrinal legal research which is sourced from literature law. In the provisions of criminal law in Indonesia, the criminalization of mystical acts is stipulated in Article 545 of the Criminal Code to Article 547 of the Criminal Code. In the development of criminal law reform, the criminalization of witchcraft offenses has become a tug-of-war agenda in the Draft Criminal Code. Criminal provisions regarding witchcraft have been drafted in the Draft Criminal Code from 1993 to 2019 with several changes. Keywords: Judicial Review, Offense of Santet, Criminal Law Reform
Penggunaan Konten Newsletter Ke Dalam Podcast Ditinjau Dalam Perspektif Perlindungan Hak Cipta I Made Tegar Dewanta; Suatra Putrawan
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 12 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini bertujuan untuk mengkaji kepastian hukum dalam pengaturan hukum podcast di Indonesia berdasarkan hukum positif serta akibat hukum dari penggunaan konten newsletter ke dalam podcast oleh podcaster dengan tujuan komersial. Adapun studi ini termasuk sebagai penelitian dengan jenis penelitian hukum normatif yang didasarkan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil pengkajian terhadap permasalahan hukum yang diteliti oleh penulis, berkaitan dengan dasar hukum pengoperasian podcast di Indonesia ialah didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Kemudian akibat hukum dari penggunaan konten newsletter secara serta merta dapat berakibat pada digugatnya podcaster ke Pengadilan dalam permasalahan hak cipta akan tetapi bilamana penggunaan konten newsletter dilakukan oleh podcaster dalam kerangka pengalihwujudan karya cipta tulis yang disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maka hal tersebut dapat dibenarkan sepanjang terdapat penjaminan terhadap hak moral dan hak enonomi pencipta karya cipta newsletter tersebut. Kata Kunci: Podcast, Newsletter, Hak Cipta. ABSTRACT The purpose of this study is to examine the legal certainty in the legal arrangement of podcasts in Indonesia based on positive law and the legal consequences of using newsletter content in podcasts by podcaster for commercial purpouses. This study is included as a type of normative legal research based on the statutory approach. Based on the results of an assessment of the legal issues examined by the author, the legal basis for operating podcasts in Indonesia is based on the provisions of Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting. Then the legal consequences of using newsletter content can automatically result in the podcaster being sued in court in copyright issues, but if the use of newsletter content is carried out by the podcaster within the framework of the conversion of written works in accordance with the provisions of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright then this can be justified insofar as there is a guarantee of the moral and economic rights of the creator of the newsletter copyright. Keywords: Podcast, Newsletter, Copyright.
Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kredit Macet pada Koperasi Simpan Pinjam Kerta Yasa Mandiri Kadek Agung Krisdian Mahendra; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 5 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakter debitur, kemampuan manajerial debitur, jaminan debitur, suku bunga, dan modal debitur terhadap kredit macet di KSP Kerta Yasa Mandiri. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Seluruh nasabah kredit pribadi non konsumer hingga 200 di KSP Kerta Yasa Mandiri dalam penelitian ini menjadi populasi penelitian. Teknik probabilitas sampling digunakan untuk mendapatkan sampel dari populasi sebanyak 133 sampel. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner, wawancara dan dokumen. Teknik analisis berupa teknik analisis regresi logistik. Simpulan penelitian yaitu karakteristik variabel debitur berpengaruh negatif terhadap kredit macet, sedangkan variabel kemampuan pengelolaan debitur, jaminan debitur, suku bunga dan modal debitur tidak memiliki pengaruh pada kredit macet. Kata kunci: faktor-faktor, kredit macet, debitur ABSTRACT The study aims to test the influence of debtor character, debtor managerial ability, debtor guarantee, interest rate, and debtor capital on bad credit in KSP Kerta Yasa Mandiri. This research is a descriptive empirical legal research type. All non-consumer personal credit customers up to 200 in KSP Kerta Yasa Mandiri in this study became the research population. Sampling probability techniques were used to obtain samples from a population of 133 samples. The data was collected using questionnaires, interviews and documents. Analysis techniques in the form of logistics regression analysis techniques. The conclusion of the study is that the characteristics of the debtor variable negatively affect bad loans, while the variable ability of debtor management, debtor guarantee, interest rate and debtor's capital have no influence on bad credit. Keywords: factors, bad credit, debtors
Terobosan Hukum Penanggulangan Pelarian Diri Narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia Dejan Alija Dedra; Diah Ratna Sari Hariyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini adalah untuk menemukan kepastian hukum terkait upaya pencegahan dan pemberantasan atas maraknya kasus pelarian diri narapidana di berbagai Lembaga Pemasyarakatan. Studi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan teknik studi kepustakaan atas bahan hukum berdasarkan buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan pelarian diri narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan sebagai bentuk tindakan kriminal, termasuk di dalamnya aturan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat serta mekanisme penanggulangan pelanggaran agar sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam pemasyarakatan di Indonesia. Kata Kunci: Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, Pelarian Diri ABSTRACT The purpose of achievement in learning through journal article writing related to the legal certainty as per prevention and eradication measures in prisoner escape cases continued to run rampant at numerous Correctional Facilities. The use of normative juridical methods in journal writing emphasizes literature study from books, journals, and legislation. The research process represents to discover classification of prison fugitives as a form of criminal act including stern punishment for parties involved and the explanation of violent handling mechanism to fulfill the purpose of punishment in Indonesian Correctional Institutions. Key Words: Convict, Correctional Institution, Fugitives
Independensi Pengadilan Pajak Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Ratih Wedhasari; I Wayan Parsa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 3 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini dilaksanakan adalah untuk mengkaji dan mendeskripsikan politik hukum pembentukan Pengadilan Pajak di Indonesia serta menelaah dan menganalisis sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia terhadap pengadilan pajak. Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil studi menunjukkan bahwa politik hukum pembentukan Pengadilan Pajak menjadi hal penting serta kebutuhan filosofis akan upaya ditegakkannya konsep Negara Hukum yang menginginkan adanya penegakkan hukum yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Penegakkan hukum dalam konteks ini adalah hukum dalam bidang perpajakan yang berkaitan dengan penegakkan hak dan kewajiban Negara dan rakyat guna terciptanya kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum bagi para pihak. Kemudian, ketentuan yang termaktub dalam UU Pengadilan Pajak mengenai pembinaan organisasi dan pembinaan teknis dari Mahkamah Agung juga adiministrasi dan keuangan oleh Kementerian Keuangan tidak menggambarkan independensi dan kemerdekaan lembaga peradilan sebagaimana yang diamanatkan dengan Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI 1945 dan UU Kekuasaan Kehakiman. Akibatnya, dengan menempatkan Pengadilan Pajak dalam “dua atap” kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif justru dikhawatirkan dapat menimbulkan ketidakmandirian penyelesaian sengketa pajak oleh hakim pengadilan pajak. Kata Kunci: Independensi, Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Pajak ABSTRACT The purposed of this journal aims to study and describe the legal politics of establishing a Tax Court in Indonesia and to examine and analyze the independence in the taf of judicialy power in Indonesia system. The writing method used in this jurnal is normative juridicial research method. The results of the study showed that the legal politics of establishing a Tax Court is an urgency and philosophical need for efforts to uphold the concept of a rule of law that wants law enforcement to be carried out by a judicial institution. Enforcement of law in this context is law of taxation at the field relating to the enforcement of the right and obligations of the Stated and the people in order to create legal objectives namely legal certainty, justice and benefits for justice seekers. Then, the provisions contained in the Tax Court Law regarding technical and the Judicial Authority Law. So that the Tax Court is placed in the "two roofs" of executive power and judicial power guidance as mandated by Article 24 Paragraph (1) of the 1945 Constitution, it is feared that it can lead to the independence of Tax Court judges in resolving tax disputes. Key Words: Independence, Judicial Power, Tax Court
Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Gojek Atas Tindakan Konsumen yang Melakukan Orderan Fiktif Go-Shop Putu Mahendra Wijaya; Ida Ayu Sukihana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk memberikan informasi tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap mitra GOJEK atas tindakan konsumen yang melakukan orderan fiktif Go-Shop dan mengetahui bagaimana pertanggung jawaban PT. GOJEK Indonesia ketika mitra GOJEK mendapatkan orderan fiktif. Dalam penelitian jurnal ini menggunakan salah satu jenis penelitian yaitu penelitian normatif yang mengkaji PerUU dan bahan literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa : pertama, perlndungan hukum terhadap mitra GOJEK atas tindakan konsumen yang melakukan orderan fiktif Go-Shop dapat mengacu pada pasal 1267 KUHPerdata dan konsumen melanggar pasal 5 point (b) UUPK. Kedua, pertanggungjawaban perusahaan PT. GOJEK Indonesia ketika mitra GOJEK mendapatkan orderan fiktif, mengingat bahwa klausula perjanjian elektronik (e-contract) yang sudah dibuat oleh perusahaan PT. GOJEK Indonesia, AKAB, dan calon mitra GOJEK terdapat klausul eksonerasi yang dapat diartikan bahwa lepasnya pertanggungjawaban dari pihak PT. GOJEK Indonesia dan AKAB saat mitra GOJEK mengalami kerugian. Selain itu, klausula-klausula dalam perjanjian tersebut sebenarnya dilarang oleh UUPK, sehingga dengan permasalahan ini terdapat kekosongan norma maupun ketidakpastian hukum terhadap mitra GOJEK yang mengalami orderan fiktif atas tindakan konsumen. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Mitra GOJEK, Orderan Fiktif. ABSTRACT The purpose of this research is to provide information about the legal protection of GOJEK partners for actions of consumers who make fictitious Go-Shop orders and to find out how responsible PT. GOJEK Indonesia when GOJEK partners receive fictitious orders. This jurnal research used one of the research type, specifically normative research which examines the legislation and literature materials related to the topic. The results of this study indicates: first, the legal protection of GOJEK partners for the actions of consumers who carry out fictitious Go-Shop orders refer to Article 1267 of the KUHPerdata and consumers violate Article 5 point (b) of the UUPK. Second, the corporate responsibility of PT. GOJEK Indonesia when GOJEK partners get fictitious orders, given that the electronic agreement clause (e-contract) which has been made by the company PT. GOJEK Indonesia, AKAB, and prospective GOJEK partners have an exoneration clause which means that the release of responsibility from PT. GOJEK Indonesia and AKAB when GOJEK partners suffered losses. In addition, the clause in the agreement are actually prohibited by the UUPK, thus this problem there is a vacuum of norms and legal uncertaintly for GOJEK partners who experience fictitious orders for consumers actions. Keywords : Legal Protection, GOJEK Partners, Fictitious Orders.
Perlindungan Hak Cipta Atas Video Yang Disiarkan Secara Langsung Di Instagram I Made Febrian Surtiana; Ida Ayu Sukihana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dalam penelitian ini untuk mengkaji perlindungan atas karya cipta sinematografi dalam bentuk video siaran langsung Instagram yang diunggah ke Instagram Televisi (IGTV) berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta serta untuk mengetahui sanksi hukum atas pelanggaran penyiaran kembali video siaran langsung Instagram tanpa seizin pencipta. Menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan analisis. Hasil studi menunjukan bahwa video siaran langsung di Instagram yang diunggah ke IGTV, digolongkan sebagai karya sinematografi sehingga pencipta /atau pemegang hak cipta mendapatkan perlindungan Hak Cipta atas karyanya sebagaimana diatur didalam Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Hak Cipta. Namun ternyata pada penjelasan pasal tersebut masih ditemukan adanya norma kabur yaitu dari pengertian karya sinematografi yang hanya terbatas pada film. Sanksi hukum atas pelanggaran penyiaran kembali tanpa izin yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah sanksi pidana sebagaimana diatur pada pasal 113 ayat (2) dan sanksi perdata berupa gugatan ganti rugi. Kata Kunci: Hak Cipta, Video Siaran Langsung, Instagram ABSTRAK The purpose of this research is to examine the protection of cinematographic copyright works in the form of Instagram live broadcast videos uploaded to Instagram Television (IGTV) based on the Copyright Law and to find out legal sanctions for violations of re-broadcasting of Instagram live video broadcasts without the author's permission. Using normative legal research methods through statutory approaches and analytical approaches. The results of the study show that live video broadcasts on Instagram uploaded to IGTV are classified as cinematographic works so that the creator / or copyright holder gets Copyright protection for his work as stipulated in Article 40 paragraph (1) letter m of the Copyright Law. However, it turns out that in the explanation of the article there is still a vague norm, namely from the definition of cinematographic works which is only limited to films. Legal sanctions for violations of re-broadcasting without a license as regulated in the Copyright Law are criminal sanctions as regulated in Article 113 paragraph (2) and civil sanctions in the form of claims for compensation. Key Words: Copyright, live broadcast video , Instagram

Page 85 of 124 | Total Record : 1240

 83   84   85   86   87 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue