cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 583 Documents
 48   49   50   51   52 
TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA Angels, Jeannel Faustina Elvira; Sudiarta, I Ketut
Kertha Desa Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan ini Untuk mengetahui kepastian hukum yang mengatur tentang Perkawinan beda agama menurut hukum Perkawinan di Indonesia dan Untuk memahami dampak hukum yang dihadapi oleh pasangan dalam Perkawinan beda agama di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil temuan menunjukkan bahwa menurut masing-masing agama, Perkawinan antara orang yang berbeda keyakinan dianggap tidak sah dan oleh karena itu dianggap tidak sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ketidak sah-an status Perkawinan ini memiliki konsekuensi hukum terhadap status serta posisi setiap anak yang dilahirkan dari serikat pekerja. Keturunan yang berasal dari Perkawinan lintas agama dianggap tidak valid karena ketiadaan keabsahan ikatan antara kedua orang tua. Akibatnya, anak-anak tersebut tidak memiliki ikatan hukum dengan ayahnya dan hanya memiliki ikatan hukum perdata dengan ibunya. The purpose of this writing is to find out the legal certainty that regulates interfaith marriages according to marriage law in Indonesia and to understand the legal impacts faced by couples in interfaith marriages in Indonesia. This research uses a normative legal method with a statutory approach. The findings show that according to each religion, marriages between people of different beliefs are considered invalid and are therefore considered invalid based on Law Number 1 of 1974. This invalidity of marital status has legal consequences for the status and position of each person. children born from labor unions. Offspring originating from interfaith marriages are considered invalid due to the lack of validity of the bond between the two parents. As a result, these children have no legal ties to their father and only have civil legal ties to their mother.
PENGATURAN ALAT BUKTI YANG CUKUP DALAM PENETAPAN TERSANGKA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 7/PID.PRA/2023/PN DPS) Theo, Ina Melina; Shara, Made Chintya Puspita
Kertha Desa Vol 11 No 9 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengaturan alat bukti yang cukup serta analisis penerapannya dalam mendasari penetapan tersangka tindak pidana korupsi dalam putusan Pengadilan Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Dps merupakan tujuan dari penulisan artikel ini. Studi ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dalam penelitian hukum normative. Pendekatan kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan juga digunakan dalam penulisan. Hasil studi penulis menunjukkan bahwa ketika dilakukan proses penetapan tersangka, diperlukan bukti permulaan untuk menetapkannya sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana. Adanya ketentuan alat bukti permulaan untuk mencegah kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam menangkap seseorang dan jika masih terdapat proses penetapan tersangka yang tidak sesuai dapat mengajukan gugatan Praperadilan sebagaimana diformulasikan dalam KUHAP Pasal Kesatu angka 4. Berpijak pada analisis penulis terhadap Putusan Pengadilan Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Dps, Penyelidik dan penyidik telah menetapkan tersangka mendasar pada bukti-bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP, yakni bukti surat sebanyak 8, bukti saksi sebanyak 22, dan 1 ahli. Jadi, lingkup pemeriksaan dalam perkara praperadilan ini menilai hanya aspek formil saja, apakah bukti-bukti yang diajukan sah dan telah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP atau Pasal-pasal lain sesuai dengan undang-undang yang menaungi tindak pidana tersebut. The arrangement of sufficient evidence and analysis of its application in underpinning the determination of corruption suspects in Court decission Number 7/Pid.Pra/2023/PN Dps is the purpose of writing this article. This study uses a type of descriptive research in normative legal research. The case approach and the statutory approach are also used in writing. The results of the author's study show that when the process of determining a suspect is carried out, preliminary evidence is needed to establish him as a suspect in a criminal act. There is a provision for preliminary evidence to prevent the arbitrariness of law enforcement officials in arresting a person and if there is still a process of determining inappropriate suspects, they can file a Pretrial lawsuit as formulated in Article One number 4 of the Criminal Procedure Code. Based on the author's analysis of Court Decision Number 7/Pid.Pra/2023/PN Dps, investigators and investigators have determined the basic suspects on valid evidence according to Article 184 of the Code of Criminal Procedure, namely 8 letter evidence, 22 witness evidence, and 1 expert. So, the scope of examination in this pretrial case assesses only the formal aspect, whether the evidence submitted is valid and in accordance with Article 184 of the Code of Criminal Procedure or other articles in accordance with the law that overshadows the crime.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PERUBAHAN SEPIHAK JADWAL PENERBANGAN TIKET TRANSPORTASI UDARA Angela, Jennifer; Yogantara S., Pande
Kertha Desa Vol 11 No 7 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini bertujuan menganalisis pendekatan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen akibat perubahan sepihak jadwal penerbangan tiket transportasi udara. Karena dengan berlakunya UUPK sesuai dengan Pasal 3 angka 4 dan 5 seharusnya konsumen mendapatkan perlindungan konsumen dengan adanya kepastian hukum maupun tumbuhnya kesadaran dari pihak maskapai mengenai pentingnya perlindungan konsumen. Sehingga penulisan ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Metode hukum normatif digunakan terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (Delay Management) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia, serta bentuk perlindungan represif. Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan preventif, represif, ataupun bentuk penyelesaian hukum yang diberikan dalam mengadakan penegakan hukum perlindungan konsumen terhadap perubahan sepihak jadwal penerbangan tiket transportasi udara hingga saat ini. This study aims to analyze the approach to the form of legal protection for consumers due to unilateral changes in the flight schedule of transportation tickets. Because with the enactment of the Consumer Protection Act (also known as UUPK), in accordance with Article 3 points 4 and 5 consumers should be able to get consumer protection with legal certainty and growing awareness from the airline regarding the importance of consumer protection. So this research uses normative legal research. Normative legal research is used against Law No. 8 of 1999, “Perlindungan Konsumen”, and Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia No. PM 89 of 2015, “Penanganan Keterlambatan Penerbangan (Delay Management) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia”, as well as forms of repressive protection. The results of this study aim to know the form of preventive, repressive protection, or other forms of legal settlement provided in enforcing consumer protection laws against unilateral changes in air transportation ticket flight schedules until now.
ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBOCORAN RAHASIA DAGANG Nugraha, Dewa Oktryan; Yudiantara, I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi
Kertha Desa Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi terkait pengaturan pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana pembocoran rahasia dagang dari perspektif UURD dan KUHPidana. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan artikel ilmiah ini adalah penelitian normatif yang mana metode penyusunan yang memfokuskan pada pendekatan perundang-undangan (the statute approach). Berdasarkan hasil kajian penelitian ini, apabila seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana pembocoran rahasia dagang maka akan dikenakan pasal 322 ayat (1) dan 323 ayat (1) KUHPidana dan pasal 17 ayat (1) UURD. Adapun terkait dengan perbandingan dengan pengaturan Negara lain, di Amerika Serikat jika seseorang terbukti melakukan tindak pidana rahasia dagang maka dikenakan Section 2 UTSA. The aim of this research is to identify related criminal arrangements for someone who commits the criminal act of leaking trade secrets from the perspective of the UURD and Criminal Code. The research method used in preparing this scientific article is normative research, which is a preparation method that focuses on the statutory approach. Based on the results of this research study, if someone is proven to have committed the criminal act of leaking trade secrets, they will be subject to Article 322 paragraph (1) and 323 paragraph (1) of the Criminal Code and Article 17 paragraph (1) of the UURD. Regarding comparisons with other countries' regulations, in the United States, if someone is proven to have committed a trade secret crime, they are subject to Section 2 of the UTSA.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA NOMOR TELEPON SELULER DAUR ULANG DI INDONESIA Diamanta, Dewa Putu; Putra, Made Aditya Pramana
Kertha Desa Vol 11 No 9 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami peraturan yang mengatur praktik daur ulang nomor telepon seluler di Indonesia, serta bentuk perlindungan hukum bagi pengguna dan penyedia jasa layanan telekomunikasi terkait kerugian yang timbul akibat praktik daur ulang nomor telepon di Indonesia. Dalam pembuatan jurnal ini, metode penulisan yang penulis gunakan yaitu metode penelitian normative. Hasil dari penelitian ini yaitu adanya kekosongan norma yang berdampak kerugian akibat dari praktik daur ulang nomor telepon dan hingga saat ini belum aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur daur ulang nomor telepon ini secara khusus. Dengan menggunakan metode konstruksi hukum melalui analogi untuk mencari penyelesaian atas kerugian yang terjadi akibat praktik daur ulang nomor telepon. Tidak adanya aturan khusus yang mengatur mekanisme daur ulang nomor telepon yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen nomor telepon daur ulang maupun pemilik awal nomor telepon yang didaur ulang tersebut. This research aims to understand the regulations governing the practice of recycling cellular telephone numbers in Indonesia, as well as the form of legal protection for users and providers of telecommunications services regarding losses arising from the practice of recycling telephone numbers in Indonesia. In making this journal, the writing method that the author used was the normative research method. The results of this research are that there is a vacuum in norms which results in losses resulting from the practice of recycling telephone numbers and to date no regulations have been made by the government to specifically regulate the recycling of telephone numbers. By using the legal construction method through analogy to find a solution to the losses that occur due to the practice of recycling telephone numbers. There are no specific rules governing the mechanism for recycling telephone numbers which causes losses to consumers of recycled telephone numbers and the original owners of the recycled telephone numbers.
ANALISIS YURIDIS TINDAKAN SUPORTER SEPAKBOLA YANG MELAKUKAN HOOLIGANISME TERHADAP WASIT Tarigan, Naomi Claudie Iganta; Yudiantara, I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi
Kertha Desa Vol 12 No 3 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menganalisis terkait pertanggungjawaban pidana oleh suporter yang melakukan hooliganisme terhadap wasit serta dapat mengetahui usaha yang bisa dilakukan dalam mengatasi hooliganisme yang dilakukan oleh suporter sepak bola. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif dimana dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dalam studi ini menunjukkan bahwa dalam hal suporter terbukti melakukan tindakan hooliganisme yakni melakukan penganiayaan terhadap wasit maka supporter dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Yang mana dalam pertanggungjawaban terhadap penganiayaan wasit oleh supporter merujuk pada Pasal 170 KUHP atau Pasal 351 KUHP. Sementara untuk membatasi terjadinya tindakan hooliganisme maka perlu adanya usaha preventif yang dilakukan oleh setiap pihak yang terkait. Adapun usaha preventif yang dapat dilakukan antara lain pengamanan stadion, pembuatan kartu identitas, serta pemberian edukasi. This study aims to analyze criminal liability by supporters who commit hooliganism against referees and can find out the efforts that can be made in overcoming hooliganism committed by football supporters. The method used in this study is normative legal research which is carried out with a statute approach. The results of this study show that hows that if a supporter is proven to have committed an act of hooliganism, namely to abuse the referee, the supporter can be held criminally responsible. Accountability for abuse of referees by supporters refers to Article 170 of the Criminal Code or Article 351 of the Criminal Code. Meanwhile, to limit the occurrence of acts of hooliganism, it is necessary that all parties implement preventive measures. The preventive measures that can be carried out include securing the stadium, making identity cards, and providing education.
PERLINDUNGAN DALAM MEMPEKERJAKAN TAWANAN PERANG PADA KASUS NALETILI? DAN MARTINOVI?: PERSPEKTIF HUKUM HUKUMANITER INTERNASIONAL Wedha, Komang Santi Triana; Dewi, Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya
Kertha Desa Vol 11 No 8 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan mengenai perlindungan dalam mempekerjakan tawanan perang serta pelanggaran yang dilakukan oleh Naletili? dan Martinovi? ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan asas dan prinsip hukum, kaidah hukum, teori dan doktrin hukum dari para ahli hukum. Pada saat konflik antara Bosnia dan Republik Kroasia Herzerg-Bosnia mencuat, terjadi peristiwa mempekerjakan tawanan perang Bosniak yakni berupa pekerjaan di garis konfrontasi perang, penyamaran menjadi tentara musuh, serta menjadi perisai manusia. Hasil penulisan pada kasus ini, kedua pejabat perang Republik Kroasia Herzerg-Bosnia terbukti atas tuduhan pelanggaran mempekerjakan tawanan perang Bosniak di area dekat pertempuran berdasarkan putusan Pengadilan Yugoslavia (ICTY) tertanggal 31 Maret 2003. This study aims to examine the regulations regarding protection in employing prisoners of war as well as the violations of International Humanitarian Law committed by Naletili? and Martinovi?. The research method used is normative law with an approach to legal principles, rules, theories and doctrine from legal experts. At the time when the conflict between Bosnia and the Croatian Republic of Herzerg-Bosnia arose, there was a series of events where Bosniak prisoners of war were employed near the confrontation line and used as human shields. As a result of this study, the two war officials of the Croatian Republic of Herzerg-Bosnia were proven on charges of the unlawful employment of Bosniak prisoners of war in areas near the fighting based on the Yugoslav Tribunal (ICTY) decision dated March 31, 2003.
PERAN KEJAKSAAN SEBAGAI PENUNTUT UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK Haloho, Elisa Satriani Br; Sugama, I Dewa Gede Dana
Kertha Desa Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini, adalah untuk mengetaui peran kejaksaan sebagai penuntut umum pada tindakan kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak. untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca mengenai kendala dan hambatan yang dialami oleh pihak penuntut umum pada saat penuntutan dilangsungkan. Adapun metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendektan konseptual (conceptual approach) penelitian normatif akan berusaha memperoleh suatu aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum agar masalah hukum bisa terjawab. Hasil penelitian ini yakni jaksa memiliki peran aktif dengan tujuan agar menganbil bagian dalam tugas penuntutan melalui cara memberi arahan baik secara tulisan maupun secara lisan. Sebelum penuntutan diberlangsungkan jaksa terlebih dahulu melakukan prapenuntutan, ini merupakan supaya melihat perkembangan yang terjadi selama penyidikan yang pada akhirnya menerima jawaban yang dimulai melalui penyelidikan dan penyidikan. Selama melakukan pra penuntutan terdapat kendala dan hambatan yang dihadapi oleh jaksa penuntut umum. Dalam hal ini juga dapat dikatakan bahwa kurangnya partisipasi korban maupun saksi pada saat proses persidangan sedang berlangsung. Sehingga dapat menimbulkan penjatuhan hukuman terhadap anak. The purpose of this study was to determine the role of the prosecutor as a public prosecutor in the crime of theft committed by children. to increase the knowledge of readers about the constraints and obstacles experienced by the public prosecutor at the time of prosecution. The method of this study using normative juridical research using the approach of legislation (statute approach), and conceptual approach (conceptual approach) normative research will seek to obtain a rule of law, legal principles, and legal doctrine so that legal problems can be answered. The result of this study is that the prosecutor has an active role in order to take part in the task of the prosecution through how to give direction both in writing and orally. Before the prosecution takes place, the prosecutor first conducts a pre-prosecution, this is in order to see the developments that occur during the investigation which ultimately receives answers that begin through investigation and investigation. During the pre-prosecution there are obstacles and obstacles faced by the public prosecutor. In this case, it can also be said that there was a lack of participation of victims and witnesses at the time the proceedings were taking place. So that it can lead to the imposition of punishment on the child.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA MAGANG: PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN Laksmi, Ida Ayu Sabda Surya; Dwijayanthi, Putri Triari
Kertha Desa Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan jurnal ini dilakukan dengan tujuan guna menjabarkan pengaturan hukum mengenai perlindungan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa terhadap peserta magang yang mengalami diskriminasi pada saat proses pemagangan. Metode penelitian yang diterapkan adalah normatif dengan mengacu pada bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder seperti buku, teori hukum, dan literatur hukum lainnya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dengan merujuk pada ketentuan hukum yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan analitis, konseptual, dan pendekatan faktual dalam mengkaji pengaturan hukum perlindungan dan penyelesaian sengketa bagi peserta magang yang mengalami diskriminasi. Berdasarkan analisis didapatkan hasil; penelitian menunjukan bahwa peserta magang dapat dikategorikan sebagai "tenaga kerja" karena mereka mengikuti proses pemagangan yang merupakan bagian dari pelatihan kerja. Perlindungan hukum ketenagakerjaan di Indonesia hanya berlaku bagi peserta magang yang telah menyelesaikan pendidikan, bukan bagi siswa dan mahasiswa. Untuk menjamin perlindungan hukum pihak peserta dan penyelenggara pemagangan biasanya membuat perjanjian yang mengikat secara hukum berupa perjanjian pemagangan yang memuat daripada hak dan kewajiban kedua pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tindakan diskriminasi yang dialami peserta magang yang kemudian menimbulkan perselisihan, dalam hubungan industrial diskriminasi tergolong perselisihan hak. Sesuai dengan pengaturan hukum, penyelesaian sengketa mengenai hak, terutama terkait dengan diskriminasi, dapat dilakukan melalui prosedur yang diatur dalam undang-undang, baik melalui jalur non-litigasi ataupun melalui jalur litigasi. The purpose of writing this journal is to describe the legal arrangements regarding legal protection and dispute resolution mechanisms for apprentices who experience discrimination during the apprenticeship process. The research method used is normative by referring to primary legal materials (laws and regulations) and secondary legal materials such as books, legal theories, and other legal literature. The approach used is a statute approach by referring to legal provisions relating to employment. In addition, this research also uses analytical, conceptual, and factual approaches in examining the legal arrangements for protection and dispute resolution for apprentices who experience discrimination. Based on the analysis, the research shows that apprentices can be categorized as "workers" because they follow the apprenticeship process which is part of job training. Labor law protection in Indonesia only applies to apprentices who have completed their education, not to students and college students. To ensure legal protection, participants and apprenticeship organizers usually make a legally binding agreement in the form of an apprenticeship agreement which contains the rights and obligations of both parties in accordance with the provisions of the law. Acts of discrimination experienced by apprentices which then lead to disputes, in industrial relations discrimination is classified as a dispute over rights. In accordance with legal arrangements, dispute resolution regarding rights, especially related to discrimination, can be carried out through procedures stipulated in the law, either through non-litigation or through litigation channels.
KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILAKUKAN OLEH WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI Auriel, Farrel; Dewi, Gusti Ayu Arya Prima
Kertha Desa Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fokus utama penelitian ini yaitu guna mengetahui apakah perkawinan beda agama oleh WNI di luar negeri dapat dikatakan sah atau tidak. Jenis penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini. Bahan pustaka dipergunakan untuk penelitian ini. Penelitian ini mengkaji hukum dan aturan yang mengatur perkawinan. Perkawinan beda agama sebagai hal yang lumrah terjadi di Indonesia yang merupakan negara multikultural. Perkawinan ini sudah berlangsung lama dan terjadi di masyarakat dari semua kelas sosial. Akan tetapi dikarenakan perkawinan adalah urusan pribadi tetapi juga publik, negara dapat mengatur bagaimana masyarakatnya melaksanakan perkawinan. Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan bukan hanya merupakan urusan hukum bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga merupakan persoalan keagamaan. Tidak ada cara untuk memisahkan perkawinan dari agama karena merupakan peristiwa sakral dan mengikuti kaidah agama masing-masing. Dalam menghindari ketentuan tersebut, pasangan beda agama biasanya menikah di luar negeri untuk mendapatkan keabsahan perkawinan mereka. Hal ini karena perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan agama hanya dapat dilakukan di luar wilayah hukum Indonesia, sehingga perkawinan tersebut sebenarnya melanggar hukum nasional, dianggap sebagai penyelundupan hukum, dan oleh karena itu dianggap batal sesuai dengan istilah "fraus omnia corumpit". This research focuses on determining whether interfaith marriages conducted by Indonesian citizens abroad can be considered valid or not. A juridical-normative research approach is employed in this study, utilizing literature review as its methodology. This research examines the laws and regulations governing marriage. Interfaith marriages are common in Indonesia, a multicultural country, and have been prevalent across various social classes for a long time. However, because marriage is both a personal and public matter, the state has the authority to regulate how its citizens conduct marriages. Article 2 (1) of Law No. 1 of 1974 states that marriage is not only a legal matter for the Indonesian society but also a religious issue. There is no way to separate marriage from religion as it is a sacred event and follows the principles of each respective religion. To circumvent these provisions, interfaith couples typically marry abroad to validate their marriage, as marriages that do not meet religious requirements can only be performed outside the jurisdiction of Indonesia's laws. Therefore, such marriages are deemed to violate national laws, considered as legal evasion, and consequently nullified under the doctrine of "fraus omnia corumpit".

Page 50 of 59 | Total Record : 583

 48   49   50   51   52 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 01, No. 01, Januari 2018 Vol. 04, No.02, Oktober 2017 Vol. 04, No. 01, Januari 2017 Vol. 03, No. 01, Juli 2016 Vol. 02, No. 02, Mei 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 03, September 2013 Vol. 01, No. 02, Juli 2013 Vol. 01, No. 01, Maret 2013 More Issue