cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 583 Documents
 50   51   52   53   54 
PROBABILITAS PENGAJUAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH MAJELIS DESA ADAT Pradnyawati, I Gusti Ayu Ketut Intan; Yusa, I Gede
Kertha Desa Vol 11 No 8 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ditulisnya penelitian ini ditujukkan agar menegatahui probabilitas pengajuan permohonan pengujian undang-undang di mahkamah konstitusi oleh MDA dilihat dari adanya potensi pelanggaran hak konstitusional masyarakat hukum adat terhadap undang-undang yang berlaku ditinjau dari kewenangan yang dimiliki oleh MDA dan juga legal standing pengajuan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi oleh MDA. Penulisan ini memakai metode penelitian normatif dan dalam mengkaji permasalahan menggunakan pendekatan perundang–undangan, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan ialah bahwa MDA mengurusi di bidang adat istiadat dan kearifan local yang ada di Bali sehingga kewenangan dan tugasnya tidak jauh dari upaya pelestarian adat istiadat dan kearifan local di Bali. Probabilitas MDA untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang didasarkan atas adanya hak konstitusional masyarakat adat yang berpotensi dilanggar dengan berlakunya suatu undang-undang ditinjau dari kewenangan yang melekat pada MDA dibidang adat-istiadat yang tidak terlepas dari konsep Tri Hita Karana sehingga MDA berkewajiban untuk menjaga konsep tersebut tetap hidup dan terjaga di masyarakat. Dengan demikian kerugian konstitusional oleh masyarakat hukum adat yang kemudian diajukan oleh MDA berdasarkan kewenangan yang dimilikinya menjadi sebuah probabilitas. Dengan demikian pengajuan permohonan pengujian undang-undang oleh MDA dimungkinkan untuk dilakukan jika semua ketentuan terpenuhi. The writing of this study is intended to determine the probability of a Constitutional Court petition by the MDA considering the potential violation of the constitutional rights of indigenous peoples against the applicable law in terms of the authority possessed by the MDA and also the legal position of the Constitutional Court by the MDA. This writing uses normative research methods and in examining the problem uses a statutory approach, historical approach, and conceptual approach. The conclusion of the research conducted is that MDA takes care of the field of Balinese customs and local wisdom so that its authority and duties are not far from efforts to preserve local customs and wisdom in Bali. The possibility of MDA to file a petition for judicial review of the law is based on the existence of the constitutional rights of indigenous peoples that are potentially violated by the enactment of a law in terms of the inherent authority of MDA in the field of customs that cannot be separated from the concept of Tri Hita Karana so that MDA is obliged to keep the concept alive and maintained in the community. Thus, constitutional losses by customary law communities which are then submitted by the MDA based on its authority become a probability. Thus, the submission of a petition for judicial review of the law by the MDA is possible if all provisions are fulfilled.
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU PENGGUNA NARKOTIKA Santini, Luh Made Yuli; Yudiantara, I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi
Kertha Desa Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji mengenai pertanggung jawaban pidana anak sebagai pelaku pengguna narkotika. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa pertanggung jawaban anak sebagai pelaku pengguna narkotika wajib diberikan kesempatan kedua untuk menjalani kehidupannya sebagaimana mestinya karena Anak dibawah umur adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dapat dikatakan belum mampu untuk memahami akibat dari perbuatannya maka sebagai bentuk dari pertanggung jawaban pidana tersebut wajib diberikan rehabilitasi medis dan psikososial, serta diikut sertakan dalam kegiatan pendidikan atau pelatihan di Lembaga Pendidikan dan mengikuti pelayanan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tujuan untuk membantu anak kembali kedalam fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. The purpose of this study is to examine the criminal responsibility of children as perpetrators of narcotics use. This study uses a normative legal research method with a statutory approach. The results of this study indicate that the responsibility of children as perpetrators of narcotics users must be given a second chance to live their lives properly because a minor is someone who is not yet 18 (eighteen) years old and can be said to be unable to understand the consequences of his actions, so as a form of accountability the criminal answer must be given medical and psychosocial rehabilitation, as well as being involved in educational or training activities at educational institutions and participating in community services in accordance with applicable regulations with the aim of helping children return to social functions in community life.
FAKTOR PENYEBAB SERTA UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI JUAL BELI MOBIL PADA SHOWROOM MOBIL BEKAS DI DENPASAR Arlyta, Sevira Atrelia; Priyanto, I Made Dedy
Kertha Desa Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi mengenai factor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi serta bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian kasus wanprestasi tersebut, penelitian ini berfokus pada penyelesaian transaksi jual beli mobil bekas di Denpasar, sehingga mentode penelitian empiris yang digunakan untuk meneliti factor penyebab serta penyelesaian wanprestasi, hasil peneelitian ini menunjukan bahwa factor utama yang mnjadi penyebab terjadinya wanprestasi pada penelitian ini ialah dikarenakan debitur telah melakukan prestasi tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran debitur dalam memberikan informasi mengenai kondisi keadaan mobil secara jelas sehingga wanprestasi tersebut dapat terjadi, dan upaya penyelesaian wanprestasi pada penelitian kali ini ialah dengan jalur non-litigasi dengan cara negosiasi. The purpose of this research is to identify the factors causing breaches of contract and to explore methods for resolving such breach cases, specifically focusing on second-hand car transactions in Denpasar. The empirical research method is employed to examine the factors leading to breaches of contract and their resolution. The study reveals that the primary factor contributing to breaches of contract is the debtor's failure to fulfill obligations as agreed upon, often due to a lack of awareness in providing clear information about the condition of the vehicle. Consequently, the resolution of breaches of contract in this study is pursued through non-litigious negotiation.
PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA KEPADA PEJABAT YANG DIDAKWA MELAKUKAN PERDAGANGAN PENGARUH SESUAI KETENTUAN (ARTICLE 18 UNCAC) Tambunan, Jose; Yudiantara, I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi
Kertha Desa Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini yakni guna megetahui perlindungan hukum bagi pejabat yang didakwa melakukan perdagangan pengaruh ataupun Trading in Influence yang dirinya sendiri tidak mengetahui kalua pengaruhnya diperdagangkan orang dengan secara sengaja dan tak bertanggungjawab, tentunya dengan berpedoman kepada article 18 United Nation Convention Against Corruption yang diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan nited Nation Convention Against Corruption menjadi Undang-Undang. Metode penelitian yang dipergunakan paada penelitian ini yakni yuridis normative, melalui pendekatan analisis, ketetapan undang - undang dan comparative (perbandingan) dengan beberapa negara. Hasil dari penelitian ini penulis simpulakan bahwa dalam hal perlindungan hukum yang bisa dijamin pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia terhadap kasus trading in influence ini yaitu: Proses Praperadilan, Persidangan Biasa, dan Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa. The objective of this research is to explore the legal safeguards available to officials accused of engaging in influence peddling without their own knowledge of the intentional and irresponsible trading of their influence. This exploration is grounded in Article 18 of the United Nations Convention Against Corruption, which was incorporated into Law Number 7 of 2006 in Indonesia. The research adopts a normative juridical approach, employing analytical, statutory, and comparative methodologies across various jurisdictions. The findings suggest that under the Indonesian Criminal Procedure Code, legal protection for cases of influence peddling encompasses pretrial proceedings, regular trials, as well as ordinary and extraordinary legal remedies.
MEDIA SOSIAL: PENYAJIAN BUKTI DIGITAL TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Wangi, Kadek Dini Arista; Maharani, I Gusti Ayu Stefani Ratna
Kertha Desa Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini memfokuskan pada urgensi penggunaan media sosial sebagai alat pengawas (watchdog) untuk mencegah korupsi melalui transparansi, akuntabilitas, dan nilai anti-korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah non-dokrinal atau penelitian sosio-legal dengan pendekatan interdisipliner dan penelitian ilmu sosial. Studi ini membahas pengaruh sosial media dalam pencegahan korupsi, meliputi transparansi (teori penyajian alat bukti), partisipasi public, mobilisasi, dan edukasi public tentang korupsi. Turut mendiskusikan dampak positif dan negatif dari penggunaan sosial media, dalam studi menggarisbawahi pula pentingnya perlindungan hukum terhadap aktivis anti-korupsi di media sosial untuk mendorong kebebasan berpendapat, kritik, dan laporan praktik korupsi. Hasil studi menyimpulkan keberadaan media sosial memiliki peran penting dalam pencegahan korupsi, salah satunya sebagai media untuk menyajikan bukti digital yang berguna dalam peradilan pidana di Indonesia. Mendorong partisipasi publik dan kritik membangyn akan mampu menguatkan tatanan demokrasi serta meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan. This study investigates the urgency of using social media as a watchdog tool to prevent corruption by promoting transparency, accountability, and anti-corruption values. The research uses a non-doctrinal socio-legal approach with an interdisciplinary and social science perspective. It explores the impact of social media in preventing corruption, including transparency (presentation of evidence theory), public participation, mobilization, and educating the public about corruption. It discusses the positive and negative effects of social media usage, such as the spread of false information, privacy concerns, and cyberbullying. The study also highlights the importance of legal protection for anti-corruption activists on social media to encourage free speech, criticism, and the reporting of corrupt practices. In conclusion, social media plays a crucial role in preventing corruption by promoting transparency, public engagement, mobilization, and educating the public. Moreover, social media can use as a medium for presenting digital evidence that is useful in criminal justice in Indonesia. Besides, encouraging public participation and constructive criticism can strengthen democracy and enhance government performance.
POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BADUNG BALI SERTA FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG LAINNYA Wijaya, Nandika Prayoga; Sarjana, I Made
Kertha Desa Vol 11 No 9 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hasil penelitian ini dibutuhkan agar bisa mengungkapkan dan menyampaikan wawasan tentang Pendapatan asli daerah di Kabupaten Badung serta faktor pendukung Pendapatan asli daerah di Kabupaten Badung yang sumbernya berasal di Potensi Pajak daerah. Data dipergunakan pada penelitian ini ialah yurudis empiris, data yang dipergunakan di penulisan laporan ini melibatkan penggunaan data yg telah ada yang pada ambil dari Kajian perihal proyeksi Pendapatan asli daerah di Kabupaten Badung. Studi ini memberitau asal pendapatan negara terdiri dari berbagai sektor, salah satunya ialah pajak. Pajak ialah asal penerimaan negara yang berperan aktif pada pembangunan nasional sebab merupakan penerimaan krusial dipergunakan buat biaya pengeluaran negara, pengeluaran rutin juga pembangunan. Pembangunan suatu wilayah ialah salah satu sub-sistem berasal dari pembangunan nasional yang mencakup banyak sekali kehidupan berbangsa serta bernegara. Beberapa faktor yang bisa memengaruhi Pendapatan orisinil wilayah diantaranya, pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Penambahan rakyat ialah hal diperlukan, serta menjadi unsur krusial yang bisa menaikkan pembangunan serta kenaikan ekonomi. Iinflasi pada Kota mendeskripsikan adanya masalah ekonomi, jika inflasi itu dibiar begitu saja, tanpa diperbaiki akan berdampak terhadap ekonomi. Outcomes from this observe are predicted be able to explain and provide insight into the Regional Original Revenue of Badung Regency and the supporting factors of the Regional Original Income of Badung Regency which are sourced from the Potential of Regional Taxes. The statistics used on this examine is secondary information, the data used in writing this report involves the use of existing data taken from the Study of Projected Local Revenue (PAD) of Badung Regency. The consequences of the examine display that the source of state revenue consists of many sectors, one of which is tax. Tax is a source of state sales that plays an active role in national development because it is one of the dominant sources of revenue to be able to be used to finance state expenditures, both recurring expenditures and development fees. The development of an area is one of the sub-systems of national development which includes various national and state lives. Some of the factors that could affect regional authentic earnings include government spending reflecting government policies. Population growth is something that is needed, and not a problem, but as an important element that can stimulate economic development and growth. The existence of inflation in the city illustrates the existence of economic turmoil, if inflation is left unchecked it is go in to have effect to economy.
TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN OJEK ONLINE TERHADAP PENGEMUDI YANG MELAKUKAN PELECEHAN SEKSUAL KEPADA PENUMPANG Parani, Made Vanessa Surya; Sugama, I Dewa Gede Dana
Kertha Desa Vol 11 No 7 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum perusahaan ojek online terhadap pengemudinya yang melakukan pelecehan seksual kepada penumpang. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu menggunakan sumber bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen dan bahan sekunder yaitu berupa buku-buku jurnal hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang undangan dan konsep hukum sebagai bagian dari proses menelaah dan menganalisa topik penelitian. Pada dasarnya di Indonesia sendiri itu belum ada suatu pasal yang mengatur secara lebih detail terkait dengan perhitungan dan keamanan kenyamanan konsumen. Bahkan beberapa pertanggung jawaban dari perusahaan transportasi umum berbasis online ini masih dianggap merugikan konsumen atau juga bisa dibilang masih lemah. Dalam hukum ini sangat penting mengenai prinsip mengenai tanggung jawab perusahaan. Lahirnya suatu hak dan kewajiban yang harus disertai dengan suatu tanggung jawab dengan adanya hubungan di antara konsumen dengan penyedia jasa barang atau jasa terkait dengan transportasi online ini. Penjelasan layanan jasa ini dapat dikategorikan sebagai driver transportasi umum. The purpose of this writing is to find out how the legal responsibility of online motorcycle taxi companies is towards their drivers who sexually harass passengers. This type of research is normative legal research, namely using primary sources of legal materials, namely laws and regulations on consumer protection and secondary materials, namely in the form of legal journal books. This study uses a statutory approach and legal concepts as part of the process of reviewing and analyzing research topics. Basically, in Indonesia itself there is no article that regulates in more detail related to the calculation and security of consumer convenience. Even some of the responsibilities of these online-based public transportation companies are still considered detrimental to consumers or can also be said to be still weak. In this law is very important regarding the principle of corporate responsibility. The birth of a right and obligation that must be accompanied by a responsibility with the existence of a relationship between consumers and service providers of goods or services related to this online transportation. The description of these services can be categorized as public transportation drivers.
PERLINDUNGAN IKAN HIU DAN PARI DI KAWASAN CORAL TRIANGLE: PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL Dewanti, Koming Sharila Sukma; Salain, Made Suksma Prijandhini Devi
Kertha Desa Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ilmiah ini untuk mengkaji substansi Convention on Internasional Trade of Endangered Species (CITES) khususnya mengenai perlindungan ikan hiu dan pari di Kawasan Coral Triangle. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundangan dan mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan studi pustaka. Hasil studi menunjukkan bahwa kepastian hukum perlindungan ikan hiu dan pari di kawasan Coral Triangle masih sangatlah kurang meskipun Indonesia sudah meratifikasi instrumen hukum internasional dan mengaturnya dalam beberapa instrumen hukum nasional. Pada kenyataan penangkapan ikan hiu dan pari di kawasan Coral Triangle masih tinggi dengan alasan ekonomi, kesehatan dan ketidaktahuan adanya instrumen hukum nasional yang melindungi keberadaan hiu dan pari di kawasan Coral Triangle. The aim of this scientific research is to examine the substance of the Convention on International Trade of Endangered Species (CITES), especially regarding the protection of sharks and rays in the Coral Triangle Area. This study uses normative legal research methods with a statutory regulation approach and collects legal materials using literature studies. The results of the study show that legal certainty for the protection of sharks and rays in the Coral Triangle area is still very lacking, even though Indonesia has ratified international legal instruments and regulated them in several national legal instruments. In fact, fishing for sharks and rays in the Coral Triangle area is still high due to economic, health, and ignorance of the existence of national legal instruments that protect the existence of sharks and rays in the area.
IMPLEMENTASI PRO BONO PUBLICO PADA PEMBERIAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN Paramita, Ida Ayu Nyoman Citra Winda; Putra, Made Aditya Pramana
Kertha Desa Vol 11 No 9 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji nilai keadilan dan perlidungan hak asasi manusia pada pelaksanaan pro bono publico pada pemberian konsultasi dan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa nilai keadilan dan perlidungan hak asasi manusia pada pelaksanaan pro bono publico pada pemberian konsultasi dan bantuan hukum bagi masyarakat miskin masih terdapat beberapa permasalahan. Namun pemerintah telah memberikan perlindungan terhadap bantuan hukum pro bono untuk menjamin pelaksanaannya sebagai pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Selain pemerintah, fasilitasi bantuan hukum juga dilaksanakan oleh pihak swasta dengan organisasi atau yayasan atau lembaga bantuan hukum demi terciptanya keadilan dan kepentingan umum. The purpose of this study is to examine the value of justice and the protection of human rights in the implementation of pro bono publico in providing consultations and legal aid for the poor. This study uses a normative legal research method with a statutory approach. The results of the study show that the value of justice and protection of human rights in the implementation of pro bono publico in providing consultations and legal assistance for the poor still has a number of problems. However, the government has provided protection for pro bono legal aid to guarantee its implementation as a legal aid service for the poor. Apart from the government, the facilitation of legal aid is also carried out by private parties with organizations or foundations or legal aid institutions for the sake of creating justice and the public interest.
HUKUM TERKAIT PERLINDUNGAN HAK ATAS MEREK PADA PENJUALAN BARANG BERMEREK PALSU DI INDONESIA Stevano, Nicholas; Yogantara S, Pande
Kertha Desa Vol 12 No 3 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penulisan ini untuk menelaah peraturan hukum yang berkaitan dengan pelestarian hak merek dan sanksi bagi penjual produk bermerek palsu. Penulisan memakai metode Penelitian Hukum Normatif, dengan pendekatan memakai Pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan analisis. Berdasarkan hasil penulisan, peraturan hukum terkait produk bermerek di Indonesia diatur di tingkat nasional melalui UU No 20 Thn 2016 terkait Indikasi Geografis dan Merek. Tindakan yang berkaitan dengan merek dagang ditetapkan oleh negara guna memberi perlindungan hukum pada pemilik merek. Pengaturan mengenai sanksi dikenakan kepada penjual produk merek palsu dapat dilihat pada Pasal 102 UU 20 Thn 2016 terkait Indikasi Geografis dan Merek. The motivation behind composing this Exploration to survey Lawful Guidelines for Marked Products connected with the Assurance of Brand Right and approval for vendors of fake Marked Merchandise.The analysis utilizes normative legal research with the Statute Approach, Conceptual Approach, and Analytical Approach. The aftereffects of the Exploration express that the legitimate standards for Marked Merchandise in Indonesia have controlled Broadly in the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016 concern Brand and Geographic Indication. The State makes Regulations and Guidelines with respect to Imprints so that brand proprietors can be given Lawful Security. sanctions for sellers of fake Marked Products have been directed in article 102 the Law of the Republic Indonesia Number 20 of 2016.

Page 52 of 59 | Total Record : 583

 50   51   52   53   54 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 01, No. 01, Januari 2018 Vol. 04, No.02, Oktober 2017 Vol. 04, No. 01, Januari 2017 Vol. 03, No. 01, Juli 2016 Vol. 02, No. 02, Mei 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 03, September 2013 Vol. 01, No. 02, Juli 2013 Vol. 01, No. 01, Maret 2013 More Issue