Kertha Desa
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Articles
583 Documents
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI OLEH NASABAH KEPADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DALAM JAMINAN FIDUSIA DI BIDANG KREDIT ]]>
<![CDATA[Mahawira Oka, I Gusti Ngurah Agung Fajar]]>;
<![CDATA[Dewi, Gusti Ayu Prima]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 11 No 12 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan adanya pengkajian ini yakni membahas terkait penyelesaian sengketa yang bisa dilakukan ketika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah kepada Perusahaan pembiayaan dalam jaminan fidusia di Bidang Kredit. Metode penelitian yang dipakai di pengkajian ini yaitu hukum normatif, dimana permasalahan hukum dijelaskan melalui teori hukum normatif dan pemecahan masalah hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan di dalam pengkajian digunakan dua jenis pendekatan yakni peraturan perundang-undangan (statue approach) serta analisis (Analitical approach) dimana kedua jenis pendekatan serta metode kajian hukum normatif ini akan menjawab perumusan masalah yang penulis teliti. Hasil dari penelitian ini dapatlah dibuktikan bahwa metode penyelesaian sengketa yang bisa dilakukan yaitu berupa Penuntutan Pidana di Pengadilan dan diluar pengadilan dalam bentuk Alternative Dispute Resolution, yang dalam hal ini memungkinkan adanya Proses mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. The purpose of this study is to discuss dispute resolution that can be carried out when there is a default by a customer against a finance company regarding fiduciary guarantees in the credit sector. The research method used in this study is normative law, where legal problems are explained through normative legal theory and solved in accordance with applicable legal provisions. Two types of approaches are used in the study, namely statutory regulations (statue approach) and analysis (analytical approach), where these two types of approaches and normative legal study methods will answer the problem formulation that the author is researching. The results of this research prove that the dispute resolution method that can be used is criminal prosecution in court and outside the court in the form of alternative dispute resolution, which in this case allows for mediation, conciliation, and arbitration processes.]]>
<![CDATA[PENIPUAN BERMODUSKAN CINTA ATAU LOVE SCAM DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Safitri, Dewa Ayu Raka Agil]]>;
<![CDATA[Maharani, I Gusti Ayu Stefani Ratna]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 11 No 10 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan cara para penipu menjalankan aksi Love Scam dan menguraikan peraturan hukum terkait tindak pidana penipuan bermoduskan cinta atau Love Scam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa para pelaku penipuan bermoduskan cinta umumnya menggunakan berbagai modus seperti ingin mengirimkan paket, masalah dengan ATM atau bank yang digunakan sebagai alasan untuk meminta uang kepada korban, ancaman penyebaran foto atau video pribadi korban, dan modus lainnya. Terkait sanksi pidana atas tindakan penipuan ini, peraturan hukumnya diatur dalam Pasal 378 KUHP, Pasal 369 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan General Recommendation No. 35/2017 tentang Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan. The purpose of this research is to explain how fraudsters carry out Love Scam actions and outline the legal regulations related to criminal acts of love fraud in Indonesia. This research uses normative legal methods with a conceptual approach. The results of this research show that perpetrators of love fraud generally use various methods such as wanting to send a package, problems with the ATM or bank which are used as an excuse to ask the victim for money, threats to distribute the victim's personal photos or videos, and other methods. Regarding criminal sanctions for this act of fraud, the legal regulations are regulated in Article 378 of the Criminal Code, Article 369 of the Criminal Code, Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, and General Recommendation No. 35/2017 concerning Gender-Based Violence Against Women.]]>
<![CDATA[MEKANISME PELAYANAN PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[Cahyanti, Ketut Ita]]>;
<![CDATA[Resen, Gede Made Subha Karma]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 11 No 8 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian yaitu mengetahui dan memahami mekanisme pelayanan HT-el dan mengetahui serta memahami hambatan apakah yang ditemui dalam pelayanan HT-el. Metode penelitian yang dipakai adalah jenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitian adalah mekanisme pelayanan hak tanggungan secara elektronik secara spesifik diatur dalam Permen ATR/BPN No. 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. Hambatan yang ditemui adalah terjadi perbedaan peringkat karena tidak adanya menu peringkat, tidak ada menu untuk memasukkan dua sertifikat dan adanya keraguan pada lembar kedua apht. The purpose of this research is to know and understand the mechanism of electronic mortgage service and to know and understand what obstacles are encountered in the electronic mortgage service. The research method used is a type of empirical legal research. The result of the research is that the mechanism for electronic mortgage services is specifically regulated in the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Defense Agency Number 9 of 2019 concerning Electronically Integrated Mortgage Services. The obstacles encountered were that there was a difference in ranking because there was no ranking menu, there was no menu to enter two certificates and there were doubts on the second sheet of apht.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK BERGARANSI ]]>
<![CDATA[Samudra, Gilbert Febrian Nata]]>;
<![CDATA[Putra, Made Aditya Pramana]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 11 No 12 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penulisan jurnal ini dilatar belakangi oleh dua masalah, yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas pembelian produk bergaransi dan bagaimana perlindungan terhadap konsumen produk bergaransi berdasarkan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mencari tahu lebih lanjut bagaimana perlindungan diberikan terhadap setiap pembeli yang menggunakan barang yang bergaransi. Serta bagaimana perlindungan konsumen dalam menggunakan barang yang bergaransi sesuai Peraturan No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen. Memberi kritikan serta saran tentang fenomena-fenomena yang dihadapi oleh pembeli dalam menggunakan produk-produk bergaransi yang di jual-belikan oleh perusahaan. Temuan dari penelitian ini secara keseluruhan menunjukan bahwa Perlindungan hukum terhadap jaminan produk diberikan kepada pelanggan. Sesuai Peraturan No. 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan pembeli yang mengatur bila pembeli berhak atas dukungan hukum, jaminan, dan upaya untuk mengidentifikasi sengketa perlindungan pelanggan. Selain itu, pembeli mempunyai hak untuk ditawari kesempatan menguji atau mencoba jasa dan produk tertentu serta memperoleh jaminan dari penjual. The writing of this journal is motivated by two problems, namely how the legal protection of consumers on the purchase of guaranteed products and how the protection of consumers of guaranteed products based on Law No.8 of 1999 concerning Consumer Protection. The writing of this journal aims to find out more about how protection is given to every buyer who uses guaranteed goods. As well as how consumer protection in using goods that are guaranteed according to Regulation No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Provide criticism and suggestions about the phenomena faced by buyers in using guaranteed products sold by the company. The findings of this study as a whole show that legal protection of product warranties is provided to customers. In accordance with Regulation No. 8 of 1999 concerning buyer protection which stipulates that buyers are entitled to legal support, guarantees, and efforts to identify customer protection disputes. In addition, buyers have the right to be offered the opportunity to test or try certain services and products and obtain guarantees from sellers.]]>
<![CDATA[LEGALITAS TINDAKAN PASUNG MENYANGKUT HAK ASASI MANUSIA KEPADA PASIEN GANGGUAN JIWA ]]>
<![CDATA[Yoga, Dewa Putu Putra Pradnya]]>;
<![CDATA[Sugama, I Dewa Gede Dana]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 11 No 11 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Maksud daripada dilakukan nya penulisan karya tulis ilmiah ini agar dapat memberikan serta dapat menjelaskan bagaimana legalitas daripada tindakan pemasungan yang dilakukan kepada pasien dengan gangguan jiwa di Indonesia ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia serta bagaimana pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada para pelaku tindak pemasungan ini ter-khusus kepada tenaga medis yang merupakan pelaku profesi Kesehatan di Indonesia. Dalam hal melakukan penulisan karya tulis ilmiah ini digunakan jenis pendekatan perundang-undangan (statue approach) dengan metode yuridis normatif. Kemudian teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan mekanisme studi Pustaka dan dengan Teknik analisis bahan hukum. Dapat dilihat dari hasil studi bahwa tindak pemasungan secara meng-khusus belum diatur kedalam peraturan perundnag-undangan namun masuk kedalam tindakan penghilangan hak asasi manusia yaitu hak kemerdekaan. Kepada tenaga medis yang terbukti melakukan tindak pemasungan akan mendapat penghilangan status keanggotaan kedokteran sesuai dengan KODEKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia). The purpose of writing this scientific paper is to provide and explain the legality of the act of shackling carried out on patients with mental disorders in Indonesia in terms of the Indonesian Criminal Code and the criminal liability that can be imposed on the perpetrators of this act of shackling. especially for medical personnel who are health professions in Indonesia. In writing this scientific paper, a statutory approach with a normative juridical method is used. Then the legal material collection technique used is a library study mechanism and legal material analysis techniques. It can be seen from the research results that the act of shackling has not specifically been regulated in statutory regulations but is included in the act of eradicating human rights, namely the right to freedom. Medical personnel who are proven to have committed acts of shackling will have their medical membership status removed in accordance with KODEKI (Indonesian Medical Code of Ethics).]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM ROYALTI KARYA CIPTA MUSIK (STUDI KASUS INDUSTRI MUSIK DI INDONESIA) ]]>
<![CDATA[Daminsky, Efraim]]>;
<![CDATA[Priyanto, I Made Dedy]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 11 No 9 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan royalti musik yang menjadi polemik di kalangan musisi akhir-akhir ini yang berkaitan dengan Hak Cipta. Metode penulisan jurnal ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa royalti musik sudah diatur dalam pearturaan/undang-undang (PUU) di Indonesia, PUU yang mengatur tentang royalti terdapat pada UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, PP No.56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau musik dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.9 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti dan/atau Musik. PUU tersebut didalamnya masih terdapat celah yang menimbulkan polemik di antara pelaku industri musik dan juga antara pelaku industri music (dalam hal ini pencipta lagu dan penyanyi) dan regulator. Diharapkan hukum mengenai Royalti Musik dapat dilakukan dengan melakukan revisi aturan Royalti Musik dalam UUHC dan PP terkait. The purpose of this paper is to find out the problem of Music Royalty that have so many problem especially in the musician recently that related with the Copyright. This study uses the normative legal method with statute approach. The result of this study shows that the music royalty already be regulated in the local law. In Indonesia, the law that regulate the royalty already introduced in the several article such as Act Number 28 of 2014 concerning about copyright, Government Regulation Number 56 of 2021 concerning about management of song copyright royalties and/or music & Ministry of Law and Human Rights Regulation Number 9 of 2022 about the implementation of Government Regulation Number 56 of 2021 concerning about management of song copyright royalties and/or music. These regulations do not mean that they are perfect regulations and of course there are gaps in them where these gaps cause polemics among musicians with the existence of the basis for these rules which still cause confusion between musicians and regulators. The law about the music royalty is expected to make the revision about the music royalty that contains in Act about copyright and in the government regulation that regulate the law.]]>
<![CDATA[MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF JUSTICE SOLUTION DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT ]]>
<![CDATA[Putra, I Gde Yogi Aditya]]>;
<![CDATA[Resen, Made Gde Subha Karma]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 11 No 8 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penulisan artikel ini memiliki tujuan untuk mengkaji suatu permasalahan yang sering terjadi di masyarakat utamanya dalam penyelesaian sengketa Tanah Ulayat. Dalam pembuatan artikel ini menggunakan metode empiris yang dimana mengedepankan pada pendekatan deskriptif kualitatif. Jika ditinjau berdasarkan permasalahan yang terjadi yang dimana dalam penyelesaian permasalahan ini dilakukan secara mediasi yang bisa dikatakan sebagai Bale Mediasi. Setiap permasalahan maupun dinamika yang terjadi tidak jarang menjadi problematika dalam pemanfaatan tanah ulayat. Untuk menghindari suatu permaslahan yang berkelanjutan diperlukannya solusi yang diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Oleh sebab itu dengan mekanisme penyelesaian yang sederhana dan tidak mengeluarkan biaya yang banyak, Bale Mediasi ini dapat dikatakan sebagai alternatif justice solution dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat. Thisarticle aims to examine a problem that often occurs in the community, especially in resolving customary land disputes. In making this article using empirical methods which prioritize a qualitative descriptive approach. If reviewed based on the problems that occur where the resolution of this problem is carried out by mediation which can be said to be Bale Mediation. Every problem and dynamic that occurs often becomes a problem in the use of customary land. To avoid a continuous problem, solutions are needed that are resolved by deliberation and consensus. Therefore, with a simple settlement mechanism and does not cost much, Bale Mediation can be said to be an alternative justice solution in resolving customary land disputes.]]>
<![CDATA[ANALISIS DALAM PEMBERIAN KREDIT OLEH LEMBAGA PERBANKAN DALAM PERSPEKTIF PRECAUTIONARY BANKING PRINCIPLE ]]>
<![CDATA[Dwitayani, Ni Made Ayu Rusmega]]>;
<![CDATA[Utami, Putu Devi Yustisia]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 11 No 11 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaturan precautionary banking principle dalam hukum positif di Indonesia dan upaya yang dilakukan oleh bank dalam melakukan analisis dalam pemberian kredit guna mencegah timbulnya risiko kredit bermasalah. Riset dilakukan dengan menggunakan metode normative. Ditemukan bahwa Regulasi yang mengatur mengenai Precautionary Banking Principle yakni UU Perbankan, UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, PBI dan POJK. Upaya yang dilakukan oleh pihak lembaga perbankan untuk mencegah terjadinya risiko kredit bermasalah dengan mengacu pada prinsip 5C yaitu character, capacity, capital, collateral dan condition of economy. Dengan selalu adanya pengawasan yang cermat dengan diterapkannya precautionary banking principle di dalam lembaga perbankan guna mencegah timbulnya risiko kredit bermasalah. This research was conducted with the aim of knowing the analysis in the provision of credit by banking institutions in the perspective of precautionary banking principle. In this case to prevent the risk of problem loans. The design of the two main issues discussed in this case is how to regulate the precautionary banking principle in positive law in Indonesia and what are the efforts made by banks in conducting analysis in granting credit in order to prevent the risk of non-performing loans. The research was carried out using normative methods It was found that the regulations governing the Precautionary Banking Principle are the Banking Law, the Financial Sector Development and Strengthening Law, PBI and POJK. Efforts made by banking institutions to prevent the risk of problem loans by referring to the 5C principles, namely character, capacity, capital, collateral and conditions of economy. By always having careful supervision by applying the precautionary banking principle in banking institutions to prevent the risk of problem loans.]]>
<![CDATA[ANALISIS PENGATURAN BATAS WAKTU (DALUWARSA) DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KUHAP ]]>
<![CDATA[Dewi, Ni Made Wulan Febia]]>;
<![CDATA[Layang, I Wayan Bela Siki]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 11 No 8 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini ialah untuk memperoleh pemahaman dan menganalisis permasalahan Pengaturan Batas Waktu (Daluwarsa) dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana berdasarkan KUHAP. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian yang bersumber dari yuridis normatif, di mana mengadopsi pendekatan perundang-undangan yang berlaku dan Pendekatan Konseptual dalam menjelaskan masalah dengan memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan yang muncul dalam pengaturan batas waktu terkait proses penyidikan perkara pidana sesuai KUHAP yaitu adanya kekosongan hukum dalam proses penegakan hukum, yang berhubungan dengan proses penyidikan yang memakan waktu lama dan memberikan kesempatan bagi aparat penegak hukum sebagai penyidik untuk menyalahgunakan kekuasaan (abuse of power), serta ketidakpastian hukum terkait status tersangka yang berdampak pada hak-hak tersangka dan hak asasi manusia. The purpose of this research is to obtain an understanding and analyze the problem of Time Limit Arrangement (expiration) in the Implementation of Criminal Investigation based on KUHAP. This research uses a normative juridical research method, which adopts the applicable legal approach and conceptual approach in explaining the problem by utilizing the main and additional legal sources. The findings of this study indicate that the problems that arise in setting time limits related to the criminal case investigation process according to the Criminal Procedure Code are the existence of a legal vacuum in the law enforcement process, which is related to the investigation process which takes a long time and provides an opportunity for law enforcement officials as investigators to abuse power, as well as legal uncertainty related to the status of suspects which has an impact on the rights of suspects and human rights.]]>
<![CDATA[KEBERADAAN SISTEM PERADILAN PIDANA GUNA MEWUJUDKAN KETERPADUAN ANTAR SUBSISTEM SERTA KEADILAN BAGI MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[Putri, Putu Ristha Kharisma]]>;
<![CDATA[Resen, Made Gde Subha Karma]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 12 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penulisan artikel yang berjudul “Keberadaan Sistem Peradilan Pidana Guna Mewujudkan Keterpaduan antar Subsistem serta Keadilan Bagi Masyarakat” ini yakni untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana peran Sistem Peradilan Pidana dalam mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi antar subsistem dalam system peradilan pidana dengan begitu diharapkan dapat terwujudnya keadilan dimasyarakat dan ketaatan hukum yang menjamin hak masing masing masyarakat terjamin sesuai dengan dalam Hak Asasi Manusia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan método hukum normattif yakni penelitian dengan melakukan foksu pada pendekatan peraturan perundang- undangan serta pendekatan komapasi yakni membandingkan antara satu regulasi dengan regulasi lainnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum pidana di Indonesia masih belum dapat mencerminkan adanya suatu sistem peradilan pidana yang terpadu. Ini disebabkan belum adnaya sinkronisasi antara lembaga peradilan dengan regulasi yang mengaturnya. Sehingga kedepannya, agar dapat menjamin sebuah ekosistem hukum yang baik, amak diperlukan adanya hubungan yang baik antara regulasi yang mengatur dengan pelaksana yang ada di masyarakat. The purpose of writing this article entitled "The Existence of the Criminal Justice System to Create Integration between Subsystems and Justice for Society" is to find out and analyze the role of the Criminal Justice System in realizing integration and synchronization between subsystems in the criminal justice system so that it is hoped that justice can be realized in society. and compliance with laws that guarantee the rights of each community are guaranteed in accordance with Human Rights. The research was carried out using a normative legal method, namely research focusing on a statutory regulatory approach and a comparative approach, namely comparing one regulation with another. The research results show that criminal law enforcement in Indonesia still cannot reflect the existence of an integrated criminal justice system. This is because there is no synchronization between judicial institutions and the regulations that govern them. So that in the future, in order to guarantee a good legal ecosystem, it is necessary to have a good relationship between the regulations that regulate them and the implementers in society.]]>
