Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 7, No 1 (2022)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[KETERANGAN AHLI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK ]]>
<![CDATA[Akhmad Sultan Al-Ghajali Akbar]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 7, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v7i1.12888
<![CDATA[Abtract: the results of the research can be concluded that: First, The Criteria of Experts in the Criminal Justice System of Children are: a. Bachelor's degree; b. Certificate/diploma; c. Certain positions; d. Advanced training in a particular field; e. Have a specific specialty; f. Recognition as a teacher, lecturer, or coach in a particular field; g. Professional License, if still valid; h. Participate as a membership in a professional organization; leadership positions in the organization are better; i. Publication of articles, books, or other publications, and can also be a reviewer. It would be one of the supporters that expert witnesses have long-term experience; j. Technical certification; k. Industry awards or recognition. Second, The strength of expert evidence in the child justice system is binding, namely that this provision is guided by the system or theory of proof based on the Law (Negatief Wetterlijk Bewijstheorie) must limit the prohibition to the judge to impose a criminal on a person who combines two elements, namely the provision of proof under the law and the element of the judge's belief into one element that is inseparable. The judge's conviction is considered none or nil if the conviction is not obtained from the evidence of expert information in the field of child psychology can also be called psychiatry.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA INSES DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[dahlia dahlia]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 7, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v7i1.12150
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan kriminal dalam menanggulangi tindak pidana inses dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan tindak pidana inses, dan juga bahan hukum sekunder yang berupa jurnal, buku-buku, dan berbagai literatur, dan Bahan hukum tersier yaitu Kamus Hukum.Penelitian ini bersifat preskriptif, yang memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan kebijakan kriminal dalam menanggulangi tindak pidana inses dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan dan teknik analisis data yang digunakan bersifat deduksi dengan metode silogisme.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, nampaknya hukum yang ada di Indonesia di dalam mengatur kasus inses ini kurang adanya pembeharuan yang dapat memberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai perbuatan inses, khususnya tindak pidana inses yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan dilakukan oleh orang yang sudah dewasa.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT AKIBAT ALIH FUNGSI LAHAN GAMBUT DAN RAWA MENJADI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN BARITO KUALA ]]>
<![CDATA[MUTHIA SEPTARINA]]>;
<![CDATA[NAHDHAH NAHDHAH]]>;
<![CDATA[SALAMIAH SALAMIAH]]>;
<![CDATA[NINGRUM AMBARSARI]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 7, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v7i1.10204
<![CDATA[Adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap kearifan local masyarakat adat akibat alih fungsi lahan rawa dan gambut menjadi perkebunan kelapa sawit dan untuk mengetahui bagaimana tata kelola perizinan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Barito Kuala. Penelitian ini menggunakan metode penelitian metode penelitian sosiologi hukum (socio legal research) dengan mengunakan metode pendekatan interdisipliner atau "hibrida" antara aspek penelitian sosiologi dengan pendekatan normatif yang memakai cara analisis kualitatif, dengan menganalisa suatu data secara mendalam dan holistik. Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa perlindungan hokum dapat diberikan kepada seluruh masyarakat apabila semua pihak khususnya pemerintah memberikan pengaturan terkait hak-hak dan kewajiban yang harus dilindungi demi martabat masyarakat setempat. Terkait perijinan untuk Kabupaten Barito kuala sendiri proses perizinan perusahaan perkebunan kelapa sawit harus berdasarkan dengan Rencana Tata Ruang dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengelolaan sawit, serta terpenuhinya persyaratan-persyaratan dan kesesuaian rekomendasi dari Bupati dan Dinas Terkait. Dibentuknya Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengelolaan sawit ini mengingat bahwa perkebunan Kelapa sawit merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang berperan dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah yang saat ini berkembang pesat sehingga perlu dilakukan penataan, pembinaan dan pengawasan serta pengendalian melalui pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit. ]]>
<![CDATA[KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: DIMENSI HUKUM DAN KEADILAN BAGI PEREMPUAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ony Suryono]]>;
<![CDATA[Ridwan Arifin]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 7, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v7i1.12523
<![CDATA[Law and justice are one of the important issues in the development of law in Indonesia. Many studies show that there is a gap in the paradigm of justice that is obtained by the community. The community considers that justice in practice is heavily influenced by politics, even though the law should provide a sense of justice for the community, one of which is the victim in the crime of domestic violence (KDRT). The cases of domestic violence are increasing every year, and unfortunately women and children are the groups most vulnerable to becoming victims. This study aims to analyze the legal and justice aspects for women in cases of domestic violence. This study uses a normative juridical approach. This study finds and confirms that legal protection for women has been regulated in various legal instruments, ranging from the Law on the Elimination of Domestic Violence, the Law on Human Rights, and even the Law on the Protection of Witnesses and Victims.]]>
<![CDATA[PENERAPAN SISTEM HUBUNGAN KERJA ALIH DAYA ATAS DIUBAHNYA PERTANGGUNG JAWABAN TERHADAP PEKERJA ]]>
<![CDATA[rizkyta shafarira]]>;
<![CDATA[Djumadi Djumadi]]>;
<![CDATA[Lena Hanifa]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 7, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v7i1.14305
<![CDATA[Perlindungan hukum bagi pekerja sangatlah diperlukan mengingat kedudukan pekerja atau buruh berada pada kedudukan yang lebih rendah atau lemah. Perlindungan terhadap pekerja atau buruh dimaksudkan agar dapat menjamin terpenuhinya hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tidak diskriminasi atas dasar apapun untuk menciptakan sebuah kesejahteraan bagi pekerja, dengan di sahkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengubah sedikit banyak penngaturan mengenai ketenagakerjaan khususnya menyangkut Pekerja, Perusahaan Pemberi Kerja dan Perusahaan Penyedia Jasa (Perusahaan Alih Daya), baik mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), pertanggungjawaban Perusahaan dan lain-lain.]]>
<![CDATA[TUNTUTAN BEBAS PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ATAS NAMA TERDAKWA VALENCYA (Pengadilan Negeri Kerawang) ]]>
<![CDATA[I wayan Sutije]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 7, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v7i1.14073
<![CDATA[ Tujuan pembahasan ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi dasar hukum pembebasan dalam penyelesaian kasus KDRT melalui hukum pidana/publik, dan bagaimana telah terjadi pergeseran hukum pembebasan dalam perkara KDRT dari perdata menjadi pidana/masalah publik. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, meskipun jumlah korban KDRT yang ingin membawa kasusnya ke lembaga penegak hukum untuk diproses pidana secara kuantitatif hanya sedikit dan sama sekali tidak sebanding dengan jumlah kasus KDRT yang jumlahnya di ratusan setiap bulannya, Undang-Undang tentang Penghapusan KDRT menunjukkan adanya pergeseran pengaturan masalah rumah tangga, terutama yang berkaitan dengan terjadinya kekerasan fisik, yang semula dipandang sebagai urusan pribadi antara satu individu dengan individu lainnya dalam sebuah lembaga bernama keluarga. menjadi urusan negara. Tuntutan kebebasan merupakan sejarah baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, fenomena ini tentunya tidak diatur dalam KUHAP karena hanya pengadilan yang merupakan jalan terakhir dalam memutuskan seseorang bersalah atau tidak bersalah, sehingga menarik untuk dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya putusan bebas menunjukkan bahwa Kejaksaan benar-benar dominus litis melalui Kejaksaan Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi dalam penuntutan perkara pidana, sehingga memunculkan penemuan hukum baru dalam reformasi hukum pidana terhadap penuntutan. proses oleh Kejaksaan dalam penuntutan perkara pidana.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN KOMISI KODE ETIK POLRI DALAM PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI POLRI PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Saparyanto Saparyanto]]>;
<![CDATA[Mulyani Zulaeha]]>;
<![CDATA[Anang Sophan Tornado]]>;
<![CDATA[Ifrani Ifrani]]>;
<![CDATA[Suprapto Suprapto]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 7, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v7i1.14074
<![CDATA[Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui dan menganalisis kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki Komisi Kode Etik Polri dalam penegakan Kode Etik Profesi Polri dan (2) untuk mengetahui dan menganalisis putusan Komisi Kode Etik Polri. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan sifat penelitian preskriftif, Kemudian dengan menggunakan beberapa pendekatan, berupa: (1) Peraturan Perundang-undangan (statute approach), (2) Pendekatan sejarah (historis approach), (3) Pendekatan kasus (case approach), dan (4) Pendekatan konseptual (conceptual approach). Pembentukan Komisi Kode Etik Polri hanya berdasarkan pada jabatan dan kepangkatan semata tanpa adanya syarat formil gelar kesarjanaan dalam hal ini Sarjana Hukum (S.H.), serta tidak mensyaratkan adanya batas usia, memiliki pelatihan atau pendidikan hakim dan lulus ujian hakim, sebagaimana syarat menjadi hakim pada Peradilan Negeri maupun Peradilan Militer. Mengingat Komisi Kode Etik Polri juga bertindak dan mempunyai kewenangan seperti hakim yaitu memeriksa dan memutus perkara pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh anggota Polri. Sehingga jika disandingkan dengan hakim pada Peradilan Umum atau Peradilan Militer. Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri tidak memenuhi rasa keadilan, bukan dikarenakan Komisi Kode Etik Polri yang tidak bisa berlaku adil atau karena memihak/berat sebelah kepada salah satu pihak, akan tetapi karena jenis sanksi yang sudah ditentukan oleh Perkap. Sedangkan putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri berupa penjatuhan hukuman jika bersalah dan direhabilitasi serta dikembalikan hak-haknya jika tidak bersalah setelah dibuktikan melalui mekanisme Sidang Komisi Kode Etik Polri, mencerminkan adanya Kepastian Hukum. Kata Kunci: Komisi Kode Etk Polri, Keadilan, Kepastian Hukum]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum Tentang Pengaturan Penegakan Pidana Mengenai Kewajiban Membayar Upah Pekerja ]]>
<![CDATA[poppy rezki adiatma]]>;
<![CDATA[Rahmida Erliyani]]>;
<![CDATA[Suprapto Suprapto]]>;
<![CDATA[Muhammad Hendri Yanova]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 7, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v7i1.14137
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan pidana dalam penyelesaian sengketa terhadap upah yang tidak di bayar oleh pengusaha. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sifat penelitian preskriptif yakni menguji kembali menurut teori hukum terhadap norma yang dianggap masih kabur. Hasil penelitian ini menunjukkan sejatinya dalam hal pekerja/buruh melakukan upaya hukum untuk mendapatkan perlindungan terhadap upah pekerja/buruh yang dengan sengaja/ lalai tidak di bayar oleh pengusaha saat ini menurut pengaturan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan melaui prosedur pidana, dalam proses pengaduan pihak pekerja/buruh kepada dinas ketenagakerjaan sampai pada proses mediasi baik itu perundingan dengan pengusaha atau sering juga di sebut perundingan bippartit atau perundingan dengan melibatkan pihak pengawas & Pembinaan ketenagakerjaan sebagai mediator/perundingan tripartit.sehingga dalam hal penolakan yang di sampaikan pihak pengusaha dalam perundingan tersebut mediator membuat anjuran tertulis apakah akan di lanjutkan ke PHI atau ditempuh melalui pidana Selanjutnya tentu saja proses yang dianut sekarang tidak mencerminkan ketidak pastian hukum, yang mana hukum pidana itu sendiri menganut prinsip asas ultimum remedium. Yang seharusnya aturan dibuat guna mempermudah pekerja melakukan upaya hukum dalam mendapatkan haknya kembali untuk memenuhi kebutuhan hidup layak.]]>
<![CDATA[JASA TITIP ONLINE (JUAL BELI DENGAN PEMBERIAN KUASA) DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM ]]>
<![CDATA[M Reza Fahlevi]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 7, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v7i1.14077
<![CDATA[AbstrakSecara umum jasa titip online hanya diatur dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dengan adanya kata setuju oleh kedua belah pihak atas transaksi maka sudah terjadi adanya kontrak elektronik. Hubungan hukum antara pembeli (konsumen), pelaku usaha jasa titip online, dan toko/supplier adalah hubungan hukum pemberian kuasa, yaitu dari pihak konsumen kepada pelaku usaha jasa titip online yang dilakukan dalam bentuk perjanjian sebagaimana tercantum di buku III KUHPerdata didefinisikan apa yang dimaksud dengan perjanjian pemberian kuasa. Dan perjanjian dengan pihak ketiga, adalah perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha jasa titip online untuk dan atas nama pihak konsumen berdasarkan pemberian kuasa. Dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat setidaknya dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, hubungan hukum antara pembeli (konsumen), pelaku usaha jasa titip online, dan toko/supplier adalah hubungan hukum pemberian kuasa, yaitu dari pihak konsumen kepada pelaku usaha jasa titip online yang dilakukan dalam bentuk perjanjian sebagaimana tercantum dibuku III KUHPerdata didefinisikan apa yang dimaksud dengan perjanjian pemberian kuasa. Kedua, peraturan hukum yang diberikan terhadap konsumen dalam melakukan transaksi jual beli online menggunakan jasa titip online masih dirasa kurang memadai karena masih belum ada yang jelas tentang aturan yang mengatur secara khusus. Jadi transaksi jual beli online melalui jasa titip online hanya melihat pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Pidana Sektor Hilir Minyak Dan Gas Bumi Pasca Undang-Undang Cipta Kerja ]]>
<![CDATA[david nur alam]]>;
<![CDATA[Muhammad Hendri Yanova]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 7, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v7i1.13992
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan Mengkaji dan menganalisis perubahan ketentuan sektor hilir minyak dan gas bumi pasca Undang-Undang Cipta Kerja yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sifat penelitian preskriptif yakni menguji kembali menurut teori hukum terhadap norma yang dianggap masih kabur. Hasil penelitian ini menunjukkan sejatinya Penegakan hukum sektor hilir migas terjadi perubahan yang cukup siknifikan pasca UU Cipta Kerja. Pasal 53 UU Migas ada ancaman pidana terhadap pelanggaran ketentuan administratif hilir migas dengan rincian sesuai bidang usahanya, sedangkan dalam UU Cipta Kerja tidak lagi merinci bidang usaha, ancaman pidana terhadap pelanggaran ketentuan administratif mensyaratkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan. Ketentuan administratif usaha hilir migas terkendala atau tidak dapat dilaksanakan sebab belum ada peraturan pemerintahnya, disisi lain ketentuan pidana administratif telah dibatasi dengan persyaratan sesuai Pasal 53 UU Cipta Kerja yang artinya tidak semua pelanggaran perizinan hilir migas dapat dipidanakan.Kata kunci : minyak dan gas; cipta kerja; penegakan hukum pidana ]]>
