cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Aris Widodo
Contact Email
aris13saja@gmail.com
Phone
+62271781516
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Fakultas Syari'ah Institute for Islamic Studies (IAIN) Surakarta Jl. Pandawa, Pucangan, Kartasura, Central Java, Indonesia, 57168
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Published by Institut Agama Islam Negeri Surakarta
ISSN : 25278169     EISSN : 25278150     DOI : http://dx.doi.org/10.22515/al-ahkam
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al-Ahkam journal aims to facilitate and to disseminate an innovative and creative ideas of researchers, academicians and practitioners who concentrated in Sharia and Law. It covers textual and fieldwork with various perspectives of Islamic family law, Islamic economic law, Islam and gender discourse, and also legal drafting of Islamic civil law.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 152 Documents
 1   2   3   4   5 
Criminal Sanctions As an Eradication Strategy Of Corruption: A Critical Study from the Perspective of Islamic Criminal Law Darudin, Mohammad
Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol 3, No 1 (2018): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : IAIN Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (404.664 KB) | DOI: 10.22515/al-ahkam.v3i1.1345

Abstract

The spirit of anti-corruption movement  has been a motion since reformation era in 1998 and the government has issued various policies. Firstly, the policy relating to the substance of the law, the government has passed various laws and ratified international conventions. Secondly, the regulations concerning law enforcement agencies, the government has established the Corruption Eradication Commission, Corruption Crime Court, the Center for Reporting and Analyzing Financial Transactions (PPATK), the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), and the establishment of internal supervisory bodies. However,  these efforts seemingly  face failure. The facts show that corruption increases in the executive, legislative and judicial institutions, from the center to the region level. The failure of corruption eradication can be one of the reasons that indicates the formulation of criminal sanctions in Law No. 20/2001 for corruption is weak, not appropriate for the negative impacts of the crime. Consequently, the punishment imposed has no deterrent effect for either the perpetrators or others. It is contrast to the concept of sanctions in Islamic criminal law, sanctions imposed on the perpetrators must be comparable with their evil deeds (Qur'an Surah 42, verse 40), with the aim to benefit for human both individual and collective. According to the  concept, this article will examine criminal sanctions based on Islamic criminal law as an eradication strategy of corruption. The results of this article can be a consideration for the  revision of the framework in formulating criminal sanctions contained in Law No. 20 / 20011 concerning corruption.
PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF BERWAWASAN KEWIRAUSAHAAN SOSIAL DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA Efendi, Mansur
Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol 2, No 1 (2017): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : IAIN Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (936.337 KB) | DOI: 10.22515/al-ahkam.v2i1.679

Abstract

Productive zakat is one of effective zakat distribution model for social problem solving, particularly poverty alleviation. It needs serious effort to break up cycle of poverty. Right management of zakat productive is expected to solve the poverty problem. Recent years, social entrepreneurship has been developed in many countries. It is interesting to find correlation between social entrepreneurship and productive zakat management. Hopefully, it will find a chance of social entrepreneurship concept as an alternative model of zakat productive management in Indonesia. Further, zakat productive management with social entrepreneurship insight will be able to make independent and sustainable poverty problem solving.Keywords: productive zakat, poverty, social entrepreneurship Zakat produktif merupakan salah satu model penyaluran zakat yang efektif dalam penyelesaian masalah sosial, khususnya pengentasan kemiskinan. Masalah kemiskinan masih menjadi persoalan yang perlu disikapi secara serius. Agar tujuan tersebut dapat terwujud, maka zakat produktif harus dikelola dengan tepat. Kewirausahaan sosial yang beberapa tahun terakhir sedang berkembang di beberapa negara, menarik untuk ditemukan relasinya dengan pengelolaan zakat produktif. Dengan demikian akan diketahui sejauhmana peluang konsep kewirausahaan sosial sebagai alternatif model pengelolaan zakat produktif di Indonesia. Lebih jauh, pengelolaan zakat produktif yang berwawasan social enterprenurship diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan. Kata kunci: zakat produktif, kemiskinan dan kewirausahaan sosial
KONTRIBUSI HUKUM ISLAM DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA (Studi Pidana Cambuk di Nanggroe Aceh Darussalam) Hartanto, Dwiyana Achmad
Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 1, No. 2 (2016): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : IAIN Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (722.154 KB)

Abstract

Pidana cambuk yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan melalui Qonun (peraturan setingkat Perda) merupakan jenis pidana baru di Indonesia, karena pidana tersebut menyelisihi KUHP. Pidana cambuk merupakan salah satu bentuk pidana badan (corporal punishment). Pidana cambuk perspektif pembaharuan hukum pidana merupakan bentuk alternatif pemidanaan, sebagai implementasi penggalian hukum yang hidup di masyarakat yang bersumber dari hukum Islam khususnya. Melihat efektifitas pemberlakuan pidana cambuk di Nanggroe Aceh Darussalam, dimungkinkan adanya pengaturan pidana cambuk sebagai bentuk pidana badan di Indonesia yang akan datang. Bentuk pidana ini dapat dimungkinkan sebagai salah satu pidana pokok atau minimal sebagai pidana pengganti. Dalam konteks hukum pidana, pidana cambuk merupakan sarana penal, yaitu bagian dari criminal policy, yang bertujuan untuk mewujudkan social welfare dan social defence. Dengan pemberlakuan pidana cambuk ini dapat dikatakan terdapat kontribusi hukum Islam dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan. Spesifikasi penelitian adalah penelitian deskriptif (dilihat dari sifat penelitian) dan penelitian preskriptif (dilihat dari bentuk penelitian), dengan analitis kualitatif normatif.Kata kunci : Hukum Islam, Pembaharuan Hukum Pidana, Pidana Cambuk.
Fatwa Sebagai Media Social Engineering (Analisis Fatwa MUI di Bidang Hukum Keluarga Pasca Reformasi) Setiyanto, Danu Aris
Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol 3, No 1 (2018): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : IAIN Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (555.767 KB) | DOI: 10.22515/al-ahkam.v3i1.1342

Abstract

Penelitian ini difokuskan untuk menelaah bagaimanakah peran fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai social engineering, dan bagaimanakah implikasinya di bidang hukum keluarga Islam. Kedudukan fatwa yang merupakan bagian dari produk hukum Islam sangat urgen dalam eksistensi menentukan keadilan dan rekayasa sosial (social engineering). Eksistensi fatwa mengimplikasikan dinamika perkembangan hukum Islam sebagai jawaban realita sosial dalam menemukan keadilan berdasarkan syariat Islam. Di tengah pluralisme hukum pada era reformasi, masyarakat muslim Indonesia pada umumnya menerima fatwa MUI tentang hukum keluarga dengan baik. Sifat fatwa yang bersifat kasuistik, tidak memiliki daya ikat, dan dinamis telah mendorong adanya rekayasa sosial dalam masyarakat muslim Indonesia khususnya di bidang hukum keluarga. Kepercayaan masyarakat terhadap fatwa telah mengarahkan bahwa fatwa menjadi penentu hukum. Fatwa dinilai oleh masyarakat memiliki nilai-nilai dimensi ketuhanan dan dimensi keadilan sosial secara bersamaan.Sehingga keputusan atau peraturan negara melalui pengadilan yang tidak selaras dengan hukum Islam dapat dimediasi dengan kehadiran fatwa terkait. Fatwa MUI juga telah mampu menjadi jawaban bahkan penyeimbang kontroversi hukum negara dan agama dalam masyarakat. Kekuatan fatwa yang demikian mengarahkan dan menunjukkan kepada nilai-nilai ketuhanan dan cara berpikir, bertindak masyarakat muslim Indonesia.
MEWUJUDKAN HUKUM BERKEADILAN SECARA PROGRESIF PERSPEKTIF PANCASILA Riwanto, Agus
Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol 2, No 2 (2017): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : IAIN Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (537.87 KB) | DOI: 10.22515/al-ahkam.v2i2.1068

Abstract

Hukum bukan hanya berguna sebagai sarana pengendali untuk memelihara ketertiban sosial, tetapi juga untuk mengendalikan perubahan masyarakat ke arah yang dikehendaki. Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah paradigma atau kerangka pikir, sumber nilai, dan orientasi arah bagi penegakan. Perwujudan nilai-nilai itu menjadi keniscayaan, karena dalam praktik penegakan hukum terjadi diskrepansi, yakni ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Penegakan hukum dan kebijakan politik kerap melukai rasa keadilan. Dalam penegakan hukum pidana dan hukum tata negara telah meninggalkan rasa keadilan dan kebijakan politik kian elitis tak berpihak pada yang lemah. Mewujudkan hukum berkeadilan secara progresif adalah solusi sistemik untuk mewujudkan keadilan substansial. Maka dari itu, menjalankan hukum progresif adalah keniscayaan, yakni menegakkan hukum dengan memilih cara tidak hanya menurut prinsip logika, tetapi harus dengan independensi, perasaan, kepedulian, dan pemihakan kepada yang lemah. Hal ini sejalan dengan ajaran nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yakni berketuhanan, berperikemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan. Inilah cara menjaga Pancasila dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Operasionalisasi hukum berkeadilan secara progresif adalah dengan cara mencari cara-cara baru (role breaking) dan terobosan inovatif, jika cara normal dan normatif tak mampu segera mewujudkan asas dan nilai mazhab Pancasila. Kata Kunci: Berkeadilan, Hukum Progresif, dan Pancasila
ARGUMEN PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) DALAM ISLAM Rohim, Sabrur
Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 1, No. 2 (2016): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : IAIN Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (745.161 KB) | DOI: 10.22515/al-ahkam.v2i2.501

Abstract

ARGUMEN PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) DALAM ISLAM
Konsepsi Marital Rape dalam Fikih Munakahat syaifuddin, muhammad irfan
Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol 3, No 2 (2018): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : IAIN Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (721.553 KB) | DOI: 10.22515/al-ahkam.v3i2.1399

Abstract

Marital rape menjadi kajian penting dalam isu-isu gender dalam beberapa dekade terakhir di Indonesia. Para penggiat kesetaraan gender ­–khususnya feminist – menggambil peran dalam menyuarakan marital rape sebagai bagian kekerasan dalam rumah tangga, yang bagi pelakunya bisa dikenai pidana. Terbitnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) menjadi jawaban terhadap kegelisaan para penggiat HAM khususnya untuk perempuan akan keberpihakan negara dalam melindungi setiap warga yang mendapatkan tindakan kekerasan sekalipun dalam ruang private, yaitu rumah tangga. Jika sebelumnya, kekerasan dalam rumah tangga tidak diatur khusus dalam KUHP dan hanya menjadi delik aduan umum, dalam UU PKDRT diatur dengan jelas dan rigid, marital rape dikategorikan ke dalam kekerasan seksual dan pelakunya dikenai hukuman pidana 12 tahun penjara atau denda sebesar 36 juta rupiah. Namun menjadi ironi jika kita melihat ke dalam litaratur fikih munakahat belum banyak dikemukakan pendapat ahli tentang bagaimana konsep dan hukum marital rape. Maka menumbuhkan kesadaran para ahli fikih akan petingnya konsep marital rape mutlak diperlukan, sehingga bukan hanya berdasar kepada ketentuan dalam hukum positif saja, tapi ketentuan dalam hukum Islam yang tegas terhadap marital rape.
UNIVERSALITAS DAN PARTIKULARITAS HAK ASASI MANUSIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Wahyudi, Abdullah Tri
Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 1, No. 1 (2016): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : IAIN Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (448.927 KB)

Abstract

Human rights are a fundamental right or fundamental rights of existing and human beings, often called the human rights (human rights). So human rights are basic rights or the rights of human subjects brought from birth as a gift / gift of God Almighty. This right is fundamental in nature and is a natural right that can not be separated from and in human life.Marriage is a basic human right that is rights to form families in marriage and with their particularities in the Marriage Act which regulates marriage, will result in their universality and particularity of human rights in the regulation of marriage in Indonesia.Universality and particularity of human rights in Law No. 1 Year 1974 on Marriage. So this study can answer the question about how the universality of human rights in Law No. 1 Year 1974 on Marriage and how the particularity of human rights in Law No. 1 Year 1974 on Marriage.
The Concept Of Adultery Post-Revision Of The Penal Code Junaidi, M.; Imansyah, Resky Gustiandi Candra
Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol 3, No 1 (2018): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : IAIN Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (591.909 KB) | DOI: 10.22515/al-ahkam.v3i1.1344

Abstract

Zina is an act that is prohibited by religion as well as by the state. Adultery is arranged in two rules; in Indonesia it is regulated in the Criminal Code called KUHP. For the case of adultery, it uses offense complaint, which means that it will only be processed criminal law if there is one spouse who reported this legal event. While in Islam, zina’s actions are regulated in the Qur’an and Hadith. The problems appeared when the article that regulates zina in the existing criminal code law will be revised its offense from the offense complaint becomes a general offense. This research is under normative research. The type of data in this study is secondary data which were collected by the study method library.  The data collected were analyzed by qualitative descriptive method. The result shows that in the Islamic context of adultery, the reporting and proofing process requires only 4 witnesses and it must be seen by firsthand. Whereas in the draft amendment of the criminal law, the adultery will be regulated by general offense resulting in the proof that should be studied not only from the sociological aspect but also the theological aspect.
VARIAN MAUQUF ‘ALAIH ‘AM SEBAGAI ALTERNATIF DALAM PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF Usman, Nurodin
Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol 2, No 1 (2017): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : IAIN Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1001.273 KB) | DOI: 10.22515/al-ahkam.v2i1.757

Abstract

AbstractMauquf ' alaih or targets of the Waqf is an important element in studies of law of Waqf. Mauquf ' alaih covering fields of life of mankind, such as religious, educational, health, and social. In a consumerist, wakaf mauquf ' alaih service in fields that have been defined and are not experiencing significant development. Whereas in the endowments ' alaih mauquf productive, more varied and dynamic. It could be, ' alaih mauquf mentioned in the deed of pledge a specific field in the form of endowments but extends in its development so that it covers the areas that are not mentioned. Mauquf ' alaih that has been ditentutan it is called mauquf ' alaih typical mauquf ' alaih unspecified and is the impact of the development of the Waqf called mauquf ' alaih ' am. Keywords: productive, wakaf mauquf ' alaih ' alaih mauquf special GeneralAbstrakMauquf ‘alaih atau sasaran wakaf merupakan unsur penting dalam kajian hukum wakaf. Mauquf ‘alaih meliputi bidang-bidang kehidupan umat manusia, seperti keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Dalam wakaf konsumtif, mauquf ‘alaih berupa layanan dalam bidang yang telah ditentukan dan tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Sedangkan dalam wakaf produktif, mauquf ‘alaih lebih bervariasi dan dinamis. Bisa jadi, mauquf ‘alaih yang disebutkan dalam akta ikrar wakaf berupa bidang tertentu tetapi pada perkembangannya meluas sehingga meliputi bidang-bidang yang tidak disebutkan. Mauquf ‘alaih yang telah ditentutan itu disebut mauquf ‘alaih khas dan mauquf ‘alaih yang tidak ditentukan dan merupakan dampak dari perkembangan wakaf tersebut disebut mauquf ‘alaih ‘am. Kata kunci: wakaf produktif, mauquf ‘alaih khusus, mauquf ‘alaih umum. 

Page 3 of 16 | Total Record : 152

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2016 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2023): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 7 No. 2 (2022): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 7 No. 1 (2022): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 6 No. 2 (2021): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 6 No. 1 (2021): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 5 No. 2 (2020): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 5, No 2 (2020): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 5, No 1 (2020): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 5 No. 1 (2020): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 4 No. 2 (2019): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 4, No 2 (2019): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 4, No 1 (2019): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 4 No. 1 (2019): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2018): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 3, No 2 (2018): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 3, No 1 (2018): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2018): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2017): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 2, No 2 (2017): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2016): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2017): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 2, No 1 (2017): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 1, No. 2 (2016): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 1, No. 1 (2016): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 1 No. 1 (2016): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum More Issue