cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA
Published by Universitas Udayana
ISSN : 25023101     EISSN : 2302528X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Magister Hukum Udayana adalah jurnal ilmiah hukum yang mempublikasikan hasil kajian bidang hukum yang diterbitkan secara online empat kali setahun (Februari-Mei-Agustus-Nopember). Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian yang berasal dari penelitian hukum dalam berbagai bidang ilmu hukum yang belum pernah dipublikasikan serta orisinal. Jurnal ini selain memuat tulisan / kajian dari para pakar ilmu hukum (dosen, guru besar, praktisi dan lain-lain.) juga memuat tulisan mahasiswa Magister Ilmu Hukum baik yang merupakan bagian dari penulisan tesis maupun kajian lainnya yang orisinal. Tulisan yang masuk ke Redaksi akan diseleksi dan direview untuk dapat dimuat
Arjuna Subject : -
Articles 16 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 11 No 2 (2022)" : 16 Documents clear
Kebijakan Hukum Match Fixing Pada Sepak Bola Indonesia: Studi Perbandingan Australia dan Jerman Vicko Taniady; Dina Tsalist Wildana; Reni Putri Anggraeni; Novi Wahyu Riwayanti
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 2 (2022)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i02.p08

Abstract

Match fixing often colors football in various worlds, including Indonesia. Match fixing is motivated by bribery transactions. This study will explain the match fixing arrangements in various countries, particularly in Indonesia, Australia, and Germany, to provide and build an ius constituendum in the future, especially related to legal subjects, criminal acts, and punishments. The research method in this paper is normative law with a normative and legislative approach and a match fixing policy on comparative law in Indonesia, Australia, and Germany. This study shows that match fixing regulations in Indonesia are still relatively weak, which increases match fixing actions. This can be seen from the regulation of the Criminal Code, which still does not comprehensively regulate the proper legal subjects, and the weakness of the sentences imposed. If you look at the country of Australia, the country has a special regulation to regulate match-fixing called the National Match-Fixing Policy in Sport which was passed in 2011. On the other hand, Germany was an initially prosperous country with score-fixing; the syndicate was able to deal with match-fixing issues with amendments. German Penal Code and Co-founded against match-fixing – a game does not fix program focused on preventive measures, workshops, rules and regulations, ombudsman, and monitoring. By looking at the policies taken by Australia and Germany, it should be a guideline for Indonesia in eradicating the crime of match-fixing. Match fixing sebagai tindakan pengaturan skor kerap mewarnai olahraga sepak bola diberbagai dunia termasuk di Indonesia. Match fixing dilatarbelakangi oleh transaksi suap. Penelitian ini akan menjelaskan pengaturan match fixing diberbagai negara terkhusus di Indonesia, Australia dan Jerman dalam rangka memberikan dan membangun ius constituendum ke depan khususnya terkait subyek hukum, tindak pidana dan pemidanaan. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah hukum normatif dengan menggunakan hukum normatif dan pendekatan peraturan perundang-undangan dan comparative law kebijakan match fixing di Indonesia, Australia dan Jerman. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa pengaturan tindakan match fixing di Indonesia masih tergolong lemah, yang mengakibatkan semakin meningkatnya tindakan match fixing. Hal tersebut terbukti dari pengaturan Undang-Undang Tindak Pidana Suap yang masih belum mengatur secara komprehensif subjek hukum yang jelas, dan lemahnya hukuman yang dijatuhkan. Apabila melihat negara Australia, negara tersebut memiliki regulasi khusus untuk menangani match fixing yang bernama National Policy on Match Fixing in Sport yang disahkan pada tahun 2011. Di sisi lain, Jerman sebagai negara yang awalnya marak dengan sindikat match fixing mampu menghadapi masalah match fixing dengan amandemen The Germany Criminal Code serta membentuk program Together against match fixing – don’t fix the game yang berfokus pada tindakan pencegahan, workshop, rules and regulation, ombudsman and monitoring. Dengan melihat kebijakan yang diambil oleh Australia dan Jerman, sudah seyogyanya menjadi pedoman bagi Indonesia dalam memberantas tindak pidana match fixing.
Rekonstruksi Penegakan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dan Keberlakuan Keterangan Psikiater Sebagai Keterangan Ahli Dian Fitriyani; Irma Cahyaningtyas
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 2 (2022)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i02.p13

Abstract

The limitation of a person with a disability in digesting and knowing an action can be one of the causes of an unlawful act. The purpose of this study is to find out about Indonesia’s policy in granting special rights to a person with a disability in legal proceedings in Indonesia and to find out how much influence the strength of a psychiatrist’s statement in determining criminal liability for a person with a disability is and efforts to creat progressive law for persons with disabilities. The perpetrator of the crime is a person with a disability. The research method used is normative juridical. The result show thalt basically the state’s obligation to gluarantee legal protection for a person with a disability includes 3 things, namely making regulations or laws, providing accessible facilities and infastructure and conducting various research and trlaining. In the law enforcement process to assess the ability to be responsible for a person with a disability, the judge is given the authority to present with a psychiatrist as an expert statement. In the legal process, law enforcers as far as possible prioritize justice over legal certlainty. The application of progressive law can be applied by presenting other criminal law alternatives such as conditional punishment/ postponement of criminal execution, converted to fines, replacing with social work obligations, strong reprimands, pardons from judges, imprisonment only for a certain time and conditional release Keterbatasan seorang penyandang disabilitas di dalam mencerna dan mengetahui sesuatu perbuatan dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya tindakan melawan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai kebijakan Indonesia di dalam memberikan hak-hak khusus terhadap seorang penyandang disabilitas dalam proses beracara hukum di Indonesia dan untuk mengetahui seberapa pengaruh kekuatan Keterangan psikiater di dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap seorang penyandang disabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasill penelitian menunjukkan bahwa pada pokoknya kewajiban negara di dalam menjamin perlindungan hukum bagi seorang penyandang disabilitas menclakup 3 hall, yaitu membuat regulasi atau undang-undang, menyediakan sarana dan prasarana yang aksesibell dan mengadakan berbagai penelitian dan pelatihaln. Dalam proses penegakan hukum untuk menilai kemampuan bertanggungjawab pada seorang penyandang disabilitas, hakim diberikan kewenangan untuk menghadirkan seorang psikiater sebagai keterangan ahli. Dalam proses hukum, penegak hukum sejauh mungkin mengutamakan keadilan diatas kepastian hukum. Pengaplikasian hukum progresif dapat diterapkan dengan menghadirkan atenative-aternative hukum pidana lain seperti pidana bersyarat/penundaan pelaksanaan pidana, dikonversi dengan denda, mengganti dengan kewajiban kerja sosial, teguran keras, permaafan hakim, pidana halnya dalam waktu tertentu masuk penjara dan pellepasaln bersyarat
An Analysis of Femicide on Online Media Reporting in Indonesia from the Perspective of Human Security Ika Dewi Sartika Saimima; Endang Hadrian; Anggreany Haryani Putri
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 2 (2022)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i02.p04

Abstract

This article aims to explore theoretical problems related to femicide reporting that occurs in online media. There are two ways of thinking about femicides from a human security perspective; this is a form of continuous violence against women in the public sphere. Femicide that occurs in online media is an act of reporting that is carried out to gain readers without victims or their families. The next is Femicide in the sense of gender inequality in handling cases in the private sphere related to violence against women in private, such as domestic violence. A descriptive analysis method with a literature study approach and legislation is used to obtain actual data related to femicide cases in Indonesian online media. A qualitative approach is also used to analyze issues of femicide from a human security perspective. Through the Draft Criminal Code, criminal law reform is urgently needed in handling cases of violence against women. The imposition of criminal sanctions stipulated in the Criminal Code is carried out by weighing criminal sanctions plus 1/3 (one third) for perpetrators who are within the family scope. Likewise, if the perpetrator of the crime comes from a party outside the family, the criminal sanction is added by 1/3 (one-third) of the primary offense. This criminal weighting is expected to have a deterrent effect on perpetrators of violence against women.
Perolehan Tanah oleh Bank Tanah Melalui Pembelian Luh Dita Yanti; I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 2 (2022)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i02.p09

Abstract

The goals of this research is to analyze the function of the Land Bank as a land management institute in Indonesia and the legal consequences of land acquisition by the Land Bank through purchases. The Land Bank as an institution authorized to manage land has one function to acquire land, one of which is through the purchase process. However, the purchase was not explained further, causing uncertainty regarding the land rights that can be purchased because according to law, the state cannot have Ownership Rights on Land. This research is a normative legal research using a conceptual approach and a statute approach. This research indicate that the functions of the land bank are regulated in Article 3 of PP 64/2021, namely planning, land acquisition, procurement, management, utilization, and distribution of land. This function is carried out by the Land Bank on the basis of the Management Right which is delegated as the implementation of the state's right to control the Land. The land acquisition function carried out by the Land Bank, based on PP 64/2021 can be carried out through the Purchase method. The legal consequences of land acquisition through the purchase are limited by the Management Rights it owns, that above the Management Rights can only be attached with the with Use Rights, Building Use Rights, and Cultivation Rights, so the Ownership Rights cannot be attached or owned by the Land Bank. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis fungsi Bank Tanah sebagai lembaga pengelolaan tanah di Indonesia serta akibat hukum dari perolehan tanah yang dilakukan Bank Tanah melalui pembelian. Bank Tanah sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk mengelola tanah memiliki salah satu fungsi untuk memperoleh tanah yang salah satunya adalah dengan proses pembelian. Namun, pembelian tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut sehingga menimbulkan ketidakjelasan terkait hak atas tanah yang dapat dilakukan pembelian karena menurut hukum, negara tidak dapat memiliki Hak Milik atas Tanah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi Bank tanah diatur dalam Pasal 3 PP 64/2021 yaitu perencanaan, perolehan tanah, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, pendistribusian tanah. Fungsi tersebut dijalankan oleh Bank Tanah atas dasar Hak Pengelolaan yang dilimpahkan sebagai implementasi hak menguasai negara atas Tanah. Fungsi perolehan tanah yang dijalankan Bank Tanah, berdasarkan PP 64/2021 dapat dilakukan melalui cara Pembelian. Akibat hukum perolehan tanah melalui pembelian tersebut adalah terbatasi oleh Hak Pengelolaan yang dimilikinya bahwa diatas Hak Pengelolaan tersebut hanya dapat dilekatkan Hak Pakai, Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna Usaha, sehingga Hak Milik tidak dapat dilekatkan atau dimiliki Bank Tanah.
Kekuatan Mengikat Klausula Arbitrase dalam Kontrak Bisnis dari Perspektif Hukum Perjanjian Dewa Gde Rudy; I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 2 (2022)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i02.p14

Abstract

Arbitration clauses in a business contract are essentially aimed at avoiding dispute resolution through the judiciary. This paper aims to have a deeper understanding of matters concerning the binding force of the Arbitration Clause. This contract also traces the competence of the judiciary and the cancellation of the arbitration agreement (Arbitration Clause) that has been agreed upon by the parties from the start. This research uses normative law research with legislation approach and legal concept analysis approach. The results of the study show that from the perspective of Covenant Law, in particular the principle of Pacta Sund Servanda contained in the provisions of Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code, the Arbitration Clause has binding force like law for the parties. With the Arbitration Clause, the arbitration institution that has been chosen by the parties authorized to settle disputes and the judiciary does not have the authority to examine and resolve the dispute. The Arbitration Clause cannot be withdrawn and canceled, unless agreed by both parties. Klausula Arbitrase dalam suatu kontrak bisnis pada hakekatnya bertujuan untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Tulisan ini bertujuan untuk memahami secara lebih dalam prihal yang menyangkut kekuatan mengikat Klausula Arbitrase. Dalam kontrak ini juga ditelusuri tentang kompetensi lembaga peradilan dan pembatalan dari perjanjian arbitrase (Klausula Arbitrase) yang sudah disepakati sejak awal oleh para pihak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil study menunjukkan bahwa dari perspektif Hukum Perjanjian, khususnya azas Pacta Sund Servanda yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, Klausula Arbitrase mempunyai kekuatan mengikat layaknya seperti undang-undang bagi pihak-pihak. Dengan adanya Klausula Arbitrase, maka lembaga arbitrase yang telah dipilih oleh para pihak yang berwenang menyelesaikan sengketa dan lembaga peradilan tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa tersebut. Klausula Arbitrase tersebut tidak dapat ditarik dan dibatalkan, kecuali dengan sepakat kedua belah pihak.
Economic Policy Formulation Risks to Existence Rural Creative Industry as a Form of Resilience Legal Protection Dewa Gede Sudika Mangku; Ni Putu Rai Yuliartini; Ni Ketut Sari Adnyani
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 2 (2022)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i02.p05

Abstract

The purpose of this research is to find out, among others: (1) the development of the creative industry rural areas in Buleleng district in their resilience to the Covid 19 Pandemic; (2) the obstacles faced by the rural creative industry in the Covid-19 Pandemic situation; (3) Strategy in the form of economic policy formulation rises to the existence of the creative industry rural areas as a form of resilience in the legal protection of Small and medium-sized enterprises, in the face of a pandemic Covid 19 in Buleleng Regency. This research is an empirical juridical research with nature with the field of public policy studies. This sociolegal research uses a socio-economic approach referring to laws and regulations relating to the economic development of rural areas and Small Industry, a conceptual approach, and a case approach. Technique research analysis is a legal hermeneutic technique which is presented in a qualitative descriptive manner. The results of the study indicate that it is important for the government to assist in restoring and revitalizing the rural creative industry in Buleleng Regency with various government assistance and policies that can support Small Industry businesses. A total of 1,785 cooperatives and 163,713 micro, small and medium enterprises were affected by the coronavirus (Covid-19) pandemic. Strategy The government's policy is divided into various short, medium and longterm strategies, including short term and urgent, the government focuses on reducing the addition of COVID-19 fatalities with an emphasis on health sector stimulus and welfare assistance for the affected people.
Pengendalian Tindakan Land Clearing Oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Menurut Hukum Positif di Indonesia Putu Ari Sagita; I Gede Pasek Pramana
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 2 (2022)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i02.p10

Abstract

Land clearing action by customary law community units (hereinafter referred to as KMHA) always intersects with the concept of environmental protection and management. Even though the existence of the KMHA is clearly recognized by the constitution and its origins. The purpose of this paper is to identify and analyze the authority and limits of the KMHA authorities in context of land clearing. The method used in this article is the normative legal research by using the statute approach and the conceptual approach. Based on the analysis, it is known that the KMHA has the authority to carry out land clearing or clearing land by burning as stated in Article 61 paragraph 1 letter h of the PPLH Law, however, there are limitations that must be considered by KMHA in carrying out land clearing by burning. Neverthless, it can be done a maximum of 2 (two) hectares per family head as regulated in Article 4 paragraph 1 Regulation of the Minister of LHK No.10/2010. Tindakan land clearing oleh kesatuan masyarakat hukum adat (selanjutnya disebut KMHA) senantiansa bersinggungan dengan konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Padahal keberadaan KMHA jelas diakui oleh konstitusi beserta hak asal-usulnya. Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganlisis tentang kewenangan dan batasan kewenangan dari KMHA dalam konteks land clearing. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode hukum normatif dengan turut menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan Konseptual. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa KMHA berwenang untuk melakukan land clearing atau membuka lahan dengan cara membakar sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 61 ayat 1 huruf h UU PPLH, Namun demikian, ada batasan yang wajib diperhatikan oleh KMHA dalam melaksanakan land clearing melalui pembakaran lahanyakni dapat dilakukan pada lahan dengan luas maksimal 2 (dua) hektar per kepala keluarga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat 1 Permen LHK No.10/2010.
The Legal Problems on Occupational Accidents Insurance Policy for State Civil Apparatus Ariel Gerson Oktavian; Kadek Cahya Susila Wibawa; Sonhaji Sonhaji
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 2 (2022)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i02.p01

Abstract

Initially, Employment and social protection was based on National Social Security System Law and it is applied for public, includingState Civil Apparatus. According to the law, all employment social security should be implemented by Social Security Administration of Employment. Legal problems then emerged as a result of the stipulation of occupational accident insurance rules for State Civil Apparatus that were managed by PT Taspen as mandated by Government Regulation No. 70/2015. This research aimed to describe and analyze the legal construction of Occupational Accident Security and Death Security regulations for State Civil Apparatus. This research uses doctrinal legal research as part of qualitative research with conceptual and statue approach. The analysis was carried out descriptively by processing primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of the research showed that legal problems were in the form of disharmony and regulatory inefficiency in the Occupational Accident Security and Death Security policies. A clash occurred between the State Civil Apparatus Law, the Social Security Administration Law and Government Regulation No. 70/2015. The problems occurred were related to the authority of PT Taspen as the organizer of Occupational Accident Security and Death Security for State Civil Apparatus as well as violations of the National Social Security System principles in the management of Occupational Accident Security and Death Security for ASN based on Government Regulation No. 70/2015.
Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Cyberbullying Anak Agung Ngurah Adhi Wibisana; I Ketut Rai Setiabudhi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 2 (2022)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i02.p15

Abstract

Tujuan penulisan/penelitian adalah untuk mengetahui jawaban mengenai penyelesaian suatu sengketa cyberbullying dan langkah-langkah yang diterapkan dalam meminimalisir terjadinya suatu perbuatan melawan hukum di masa mendatang. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis pendekatan yang digunakan yakni pendekatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan konseptual. data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa permasalahan terhadap cyberbullying yang terjadinya hendaknya dapat diselesaikan diluar jalur peradilan tanpa harus diselesaikan secara jalur hukum yang dikarenakan hanya mementingkan kepentingan pribadi saja. Maka dari itu, perlu halnya penerapan konsep Restorative Justice dalam menangani perkara tersebut, guna mempertemukan kedua belah pihak yang berselisih agar dapat menyelesaikan perkara tanpa harus ada dendam pribadi kedepannya.
Prajuru Desa’s Role in Mediating Inheritance Right Disputes for Men “Nyeburin” after Divorce in Tabanan Regency Putu Sekarwangi Saraswati; Ida Bagus Gede Subawa; Kt. Sukawati Lanang P. Perbawa
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 2 (2022)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i02.p06

Abstract

The purpose of this study was to analyze the role of traditional village prajuru in mediating inheritance rights disputes for men nyeburin after divorce in Tabanan Regency. The research method used is an empirical research method. Data collection techniques using document study techniques and interview techniques. The results showed that the role of the traditional village prajuru in mediating the inheritance rights dispute of men nyeburin after divorce in Tabanan Regency as one of the obligations of the adat prajuru as the party who has legal authority in the Adat Village in resolving customary problems, the initial stage is carried out case analysis which was followed by a joint meeting with the disputing parties, then related to inheritance rights as stated in awig-awig, in fact, was directed to conduct deliberations for consensus in a family manner by upholding the principle of kinship and the principle of parimatma as the main principle of inheritance distribution so as to obtain a fair and equitable agreement. does not cause problems between siblings.

Page 1 of 2 | Total Record : 16

 1   2 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 2 (2025) Vol 14 No 1 (2025) Vol 13 No 4 (2024) Vol 13 No 3 (2024) Vol 13 No 2 (2024) Vol 13 No 1 (2024) Vol 12 No 4 (2023) Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 4 (2021) Vol 10 No 3 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 4 (2020) Vol 9 No 3 (2020) Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 4 (2019) Vol 8 No 3 (2019) Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 4 (2018) Vol 7 No 3 (2018) Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 4 (2017) Vol 6 No 3 (2017) Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 4 (2016) Vol 5 No 3 (2016) Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 1 (2016) Vol 4 No 4 (2015) Vol 4 No 3 (2015) Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 1 (2015) Vol 3 No 3 (2014) Vol 3 No 2 (2014) Vol 3 No 1 (2014) Vol 2 No 3 (2013) Vol 2 No 2 (2013) Vol 2 No 1 (2013) Vol 1 No 1 (2012) More Issue