cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA
Published by Universitas Udayana
ISSN : 25023101     EISSN : 2302528X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Magister Hukum Udayana adalah jurnal ilmiah hukum yang mempublikasikan hasil kajian bidang hukum yang diterbitkan secara online empat kali setahun (Februari-Mei-Agustus-Nopember). Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian yang berasal dari penelitian hukum dalam berbagai bidang ilmu hukum yang belum pernah dipublikasikan serta orisinal. Jurnal ini selain memuat tulisan / kajian dari para pakar ilmu hukum (dosen, guru besar, praktisi dan lain-lain.) juga memuat tulisan mahasiswa Magister Ilmu Hukum baik yang merupakan bagian dari penulisan tesis maupun kajian lainnya yang orisinal. Tulisan yang masuk ke Redaksi akan diseleksi dan direview untuk dapat dimuat
Arjuna Subject : -
Articles 664 Documents
 38   39   40   41   42 
Perjanjian Jual Beli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Tanpa Kendaraan Pada Aplikasi Facebook Tyas Yuniawati Suroto; I Made Sarjana
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 3 (2020)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i03.p13

Abstract

This study aims to analyze the validity of the Motor Vehicle Owner's Book sale and purchase agreement on the Facebook application in relation to the principle of freedom of contract and to analyze the legal consequences of the Motor Vehicle Owner's Book sale and purchase agreement on the Facebook application which is expected to be a benchmark for how it should be regulated regarding selling and buy this Motor Vehicle Owner's Book in the future. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used are sources of primary legal materials, sources of secondary legal materials and sources of tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials used is an argumentative technique and descriptive analysis technique. The results of the research show that the sale and purchase agreement for a Motor Vehicle Owner's Book without a vehicle is a valid agreement as long as the agreement meets the legal requirements of an agreement set out in Article 1320 of the Civil Code. The legal consequence of this agreement is that it can be canceled if it does not meet the subjective requirements and is null and void if the objective conditions are not met. In the BPKB sale and purchase agreement without a vehicle, it is clear that if the objective conditions are not met, then the agreement is null and void or the existence of the agreement is deemed not to exist from the start. Studi ini bertujuan ini untuk menganalisis keabsahan perjanjian jual beli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor pada aplikasi Facebook dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak serta menganalisis akibat hukum dari adanya perjanjian jual beli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor pada aplikasi Facebook yang diharapkan akan menjadi tolak ukur mengenai bagaimana seharusnya diatur mengenai jual beli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ini di masa mendatang. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan sumber bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik argumentative serta teknik analisis deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa perjanjian jual beli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor tanpa disertai kendaraan merupakan perjanjian yang sah sepanjang perjanjian tersebut memenuhi syarat sahnya sebuah perjanjian yang tertuang di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akibat hukum dari adanya perjanjian ini yaitu dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat subyektif dan batal demi hukum apabila syarat obyektifnya tidak terpenuhi. Dalam perjanjian jual beli BPKB tanpa kendaraan sudah jelas apabila syarat obyektifnya tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau keberadaan perjanjian tersebut sejak awal dianggap tidak ada.
DPD Persoalan Dilematis Lembaga Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Hezron Sabar Rotua Tinambunan; Bagus Oktafian Abrianto
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 1 (2021)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i01.p06

Abstract

The purpose of this research is to study and analyze the Dilemma Problems of Regional Representative Institutions in the Indonesian State Administration System, in this case the DPD which is a State institution in the category of state institutions using normative juridical categories through licensing in accordance with the demand (statute approach) and conceptual (approach conceptual), thus the DPD obligation related to the implementation of regional autonomy which is limited to providing an assessment also shows the weakness of the DPD's function because it cannot fight for regional interests in increasing the DPD's consideration which is not followed up by the DPR Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau dan menganalisis Persoalan Dilematis Lembaga Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dalam hal ini DPD yang merupakan lembaga Negara yang masuk kategori main state organ dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approch), bahwa Kewenangan DPD berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah yang sebatas memberikan pertimbangan pun menampakkan kelemahan fungsi DPD karena tidak dapat memperjuangkan kepentingan daerah terhadap kemungkinan pertimbangan DPD yang tidak ditindaklanjuti oleh DPR
Evaluasi Perbaikan Kebijakan Penegakan Hukum Pertambangan Perspektif Genealogi Hukum dan Kuasa di Kabupaten Bangka Selatan Faisal Faisal; Ndaru Satrio; Komang Jaka Ferdian
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 3 (2020)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i03.p02

Abstract

Mining has become an attractive and sensitive sector for the public in South Bangka Regency. This research is aimed to analyze the legal genealogy and power for evaluation and improvement of mining law enforcement policies in South Bangka Regency and to analyze the model evaluation and improvement of mining law enforcement policies in South Bangka Regency). This study uses a qualitative method with a socio-legal approach, focuses on the self-concept interaction patterns, the concept of action, the concept of interaction, the concept of objects, and the concept of collective action in the community, to answer the question of the urgency of tracing legal genealogy and power for evaluation and improvements to mining law enforcement policies in South Bangka Regency. The research results suggested that the Geneology study involved revealing the relationship between law and power in the mining law enforcement policies in the South Bangka Regency which are still deemed incompatible with the principles of equality before the law, legal certainty, and legal justice. The evaluation model and improvement of mining law enforcement policies are an important part of improving mining law enforcement policies in South Bangka Regency which are based on the basic idea of state responsibility and environmental sustainability. Pertambangan menjadi sektor yang menarik sekaligus sensifitif bagi publik di Kabupaten Bangka Selatan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa geneologi hukum dan kuasa untuk evaluasi dan perbaikan Kebijakan penegakan hukum pertambangan di Kabupaten Bangka Selatan serta untuk menganalisis model evaluasi dan perbaikan Kebijakan penegakan hukum pertambangan di Kabupaten Bangka Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan socio-legal, yang menujukan pusat perhatian pada pola interaksi konsep diri, konsep perbuatan, konsep interaksi, konsep objek, dan konsep aksi bersama dalam warga masyarakat, untuk menjawab permasalahan Urgensi Penelusuran Genealogi Hukum dan Kuasa Untuk Evaluasi Dan Perbaikan Kebijakan Penegakan Hukum Pertambangan di Kabupaten Bangka Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, studi Geneologi terlibat dalam mengungkap relasi hukum dan kuasa dalam kebijakan penegakan hukum pertambangan di Kabupaten Bangka Selatan yang masih dirasakan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip persamaan di depan hukum, kepastian hukum, dan keadilan hukum. Model evaluasi dan perbaikan kebijakan penegakan hukum pertambangan merupakan bagian penting untuk memperbaiki kebijakan penegakan hukum pertambangan di Kabupaten Bangka Selatan yang berpijak pada ide dasar tanggung jawab negara dan kelestarian serta keberlanjutan lingkungan.
Penggunaan Akta Kuasa Menjual Sebagai Jaminan Pelunasan Utang Dalam Peralihan Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Rosa Lianda Islami; dahlan dahlan; suhaimi suhaimi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 4 (2020)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i04.p12

Abstract

Power of attorney is a statement whereby a person gives authority to another person or legal entity to and on his behalf perform legal acts. The practice of granting power of attorney based on a power of attorney to sell made by a notary is not in accordance with the regulations, as a result the power of attorney used as collateral for debt repayment contains elements of illegal acts. The decisions reviewed in this thesis research are decision number: 69 / Pdt.G / 2018 / PN.Bna and decision number: 70 / PDT / 2017 / PT.BDG. The purpose of this study is to analyze the law of the use of selling deeds as collateral for debt repayment in the transfer of ownership of land rights. This type of research is normative juridical with an invited approach and a case approach. The source of the legal material used is secondary data which is analyzed qualitatively and comes from deductive. The results reveal that whether the deed that sells as collateral for debt repayment in the transfer of ownership of land ownership is in accordance with the regulations. Kuasa adalah pernyataan dengan mana seseorang memberikan wewenang kepada orang atau badan hukum lain untuk dan atas namanya melakukan perbuatan hukum. Praktiknya pemberian kuasa berdasarkan akta kuasa menjual yang dibuat notaris tidak berjalan sesuai peraturan perundang-undangan, akibatnya akta kuasa menjual yang digunakan sebagai jaminan pelunasan utang mengandung unsur perbuatan melawan hukum. Adapun putusan yang dikaji dalam penelitian tesis ini yaitu putusan nomor: 69/Pdt.G/2018/PN.Bna dan putusan nomor : 70/PDT/2017/PT.BDG. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis akibat hukum dari penggunaan akta kuasa menjual sebagai jaminan pelunasan utang dalam peralihan kepemilikan hak milik atas tanah. Jenis penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa apakah akta kuasa menjual sebagai jaminan pelunasan utang dalam peralihan kepemilikan hak milik atas tanah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
The Ontological of State of Law of Pancasila as The Basis of Welfare State in Indonesia I Nyoman Bagiastra
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 4 (2020)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i04.p03

Abstract

The rule of law as stated in the Constitution of the Republic of Indonesia, namely article 1 Section 3 of the 1945 Constitution which states explicitly that the State of the Republic of Indonesia is a rule of law, of course, has juridical consequences that must be accounted for in the practice of community life, nation, and state. By claiming to be a rule of law, Indonesia must fulfill and realize all the requirements and principles contained in a rule of law, namely the state has the obligation and provides legal certainty for protection to realize the welfare of its citizens. The research method used is normative legal research. the welfare state is briefly described as a series of public policies and state activities in integrating economic policies and social policies for the sake of achieving prosperity.
Perlindungan Kue Tradisional Bali dalam Perspektif Kekayaan Intelektual Ratna Ayu Widiaswari
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 3 (2020)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i03.p09

Abstract

Abstrak Bali memiliki berbagai macam Pengetahuan Tradisional, salah satu nya terkait kuliner tradisional seperti resep-resep jajanan tradisional. Pengetahuan tradisional tersebut kemudian diekspresikan menjadi Ekspresi Budaya Tradisional berupa berbagai jenis kue-kue atau jajanan tradisional. Kue tradisional Bali seperti misalnya Jaja Begina atau Jaja Uli dahulu hanya digunakan untuk keperluan upacara adat di Bali, namun sekarang telah berkembang menjadi produk bisnis dengan tampilan maupun rasa yang bervariasi dan di jual di toko modern dan sebagai oleh-oleh. Pencipta jajanan ini yang harus dilindungi agar dapat mendapatkan hak moral maupun ekonomi dari produknya. Tujuan studi ini adalah untuk menganalisa hukum Kekayaan Intelektual yang relevan yang dapat melindungi produk jajanan tradisional khas Bali. Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap jajanan tradisional tidak hanya dapat dilindungi sebagai hak komunal seperti yang telah tercantum dalam pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun juga dapat dilindungi sebagai hak individu. Jajanan tradisional khas bali yang telah diberi label tertentu sebagai daya pembeda dan dipasarkan juga dapat dilindungi melalui Hukum Merek, dan diakomodasi oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta jajanan khas Bali yang dimodifikasi baik dari segi rasa, tekstur, dan lainnya sangat mungkin untuk dilindungi dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
Jaminan Hak Asasi Manusia dalam Peristiwa Manak Salah di Bali Putu Endra Wijaya Negara; A.A. Gede Oka Parwata
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 1 (2021)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i01.p11

Abstract

This study aims to determine the arrangement of customary traditions based on Indonesian law and to understand the guarantee of Human Rights in the Manak Salah Tradition in Bali. The method used in research related to human rights assurance in the Manak Salah Tradition in Bali uses normative juridical legal research, using a statutory approach or a statute approach to analyze legal issues in this study. Sources of legal materials in this study consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this study found that human rights guarantee in the Manak Salah Tradition in Bali basically have to be uniform. This is because a tradition will be very difficult to erase, this is because customary law is recognized in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 18B paragraph (2) even though customary law cannot conflict with national law. So that in order to guarantee human rights from the wrong tradition, special arrangements are needed in the form of proper housing facilities, visited by other village krama, provision of MCK facilities, assisted with readiness by all village manners as a whole so as to help ease the burden on the family who is subject to sanctions, help ease the family. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tradisi adat berdasarkan Hukum Indonesia serta memahami jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Tradisi Manak Salah di Bali. Metode yang digunakan dalam penelitian terkait jaminan HAM dalam Tradisi Manak Salah di Bali ini mempergunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan atau statute approach dan pendekatan konseptual atau conceptual approach untuk menganalisis isu hukum dalam penelitian ini. Hasil dari studi ini menemukan jika jaminan HAM dalam Tradisi Manak Salah di Bali pada dasarnya harus dilakukan penyeragaman. Hal ini dikarenakan suatu tradisi akan sangat sulit untuk dihapuskan, hal ini dikarenakan hukum adat diakui dalam UUD NRI 1945 Pasal 18B ayat (2) meskipun hukum adat tidak boleh berlawanan dengan hukum positif Indonesia. Sehingga untuk menjamin HAM dari tradisi manak salah diperlukan pengaturan secara khusus berupa fasilitas perumahan yang layak, dikunjungi oleh krama desa yang lain, penyediaan fasilitas MCK, dibantu kesiapannya oleh seluruh krama desa secara keseluruhan sehingga membantu meringankan beban pihak keluarga yang terkena sanksi, membantu meringankan keluarga.
Kepastian Hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Pola Kemitraan Sebagai Penerima Waralaba I Made Bagus Suardana; I Wayan Wiryawan
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 3 (2020)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i03.p07

Abstract

The legal certainty for micro, small and medium enterprises in a partnership scheme is as a franchisee. Economic growth is so fast and advanced that many regulations by the central government and regional governments issue policies that cannot be implemented and result in no guarantee of legal certainty for the community. The purpose of this paper is to review the regulation of the minister of trade regarding franchising in 2019 related to legal certainty for micro, small and medium enterprises in the framework of a franchise business. The method used in this paper is a normative legal research method by analyzing the provisions of statutory regulations. The results of this study explain that based on the principle of lex superior derogate legi inferiori, the law with a higher position removes the laws that are under it, namely in the MSME partnership pattern in the franchise business, it should still use the rules in Government Regulation No. 17 of 2013 concerning the Implementation of Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises. Kepastian hukum usaha mikro, kecil dan menengah dalam pola kemitraan adalah sebagai penerima waralaba. Pertumbuhan ekonomi yang demikian cepat dan maju, menyebabkan banyak regulasi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menerbitkan kebijakan–kebijakan yang belum dapat dilaksanakan dan berakibat tidak adanya jaminan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat. Tujuan dari penulisan ini, untuk mengkaji peraturan menteri perdagangan tentang waralaba tahun 2019 terkait kepastian hukum bagi usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka bisnis waralaba. Metode yang digunakan dalam tulisan ini metode penelitian hukum normatif dengan menganalisa dari ketentuan peraturan perundang–undangan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa berdasarkan asas lex superior derogate legi inferiori mengakibatkan hukum yang kedudukannya lebih tinggi menghapus hukum yang ada di bawahnya yaitu dalam pola kemitraan UMKM dalam bisnis waralaba sudah seharusnya tetap menggunakan aturan dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Potential Legal Conflict For The Implementation Of Financial Services Authority Regulation Number 65 /POJK.04/2020 Theresia Anita Christiani
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 1 (2021)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i01.p02

Abstract

Financial Services Authority Regulation Number 65 / POJK .04 / 2020 was promulgated to increase effectiveness and justice in law enforcement in the capital market sector. The form of legal protection regulated is the Return of Unauthorized Profits and the Investor Loss Compensation Fund (Disgorgement Fund). The research objective in this paper is to find potential legal conflicts that arise in the implementation of the Financial Services Authority Regulation Number 65 / POJK .04 / 2020. The research method, this type of research is normative juridical research, which uses secondary data. The findings obtained are that there are two potential legal conflicts. First, there is a potential conflict between the Financial Services Authority Regulation Number 65 / POJK .04 / 2020 and Law Number 37 of 2004. Second, the Potential Conflict between the Financial Services Authority Regulation Number 65 / POJK. 04/2020 with Law Number 37 the Year 2004 and Law Number 40 the Year 2007, which will obstruct legal objectives.
Valuasi Merek sebagai Jaminan Kredit Perbankan: Relevansi dalam Pembentukan Lembaga Penilai Kekayaan Intelektual I Gede Agus Kurniawan
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 4 (2020)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i04.p08

Abstract

This paper aims to examine the relevance of regulating the Intellectual Property Guarantee Institution as credit to banks in Indonesia in the future. The research method in this paper uses normative legal research, with a statutory approach and developing doctrines, as well as a comparative approach. The result found from this paper is that there is a need for synergy in the guarantee legal system in Indonesia, particularly in regulating intellectual property valuation, including the urgency to form an institution that handles the valuation of movable objects of intangible intellectual property. This is very much needed in encouraging the creative economy which in turn improves the welfare of the Indonesian people. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji relevansinya pengaturan Lembaga Penilai Jaminan Kekayaan Intelektual sebagai kredit pada perbankan di Indonesia di masa mendatang. Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan doktrin-doktrin yang berkembang, serta pendekatan perbandingan. Hasil yang ditemukan dari tulisan ini adalah perlu adanya sinergitas dalam sistem hukum jaminan di Indonesia, khususnya pengaturan valuasi kekayaan intelektual termasuk urgensinya dibentuk sebuah Lembaga yang menangani valuasi benda bergerak tak berwujud kekayaan intelektual. Hal ini sangat dibutuhkan dalam mendorong ekonomi kreatif yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Page 40 of 67 | Total Record : 664

 38   39   40   41   42 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 2 (2025) Vol 14 No 1 (2025) Vol 13 No 4 (2024) Vol 13 No 3 (2024) Vol 13 No 2 (2024) Vol 13 No 1 (2024) Vol 12 No 4 (2023) Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 4 (2021) Vol 10 No 3 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 4 (2020) Vol 9 No 3 (2020) Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 4 (2019) Vol 8 No 3 (2019) Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 4 (2018) Vol 7 No 3 (2018) Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 4 (2017) Vol 6 No 3 (2017) Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 4 (2016) Vol 5 No 3 (2016) Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 1 (2016) Vol 4 No 4 (2015) Vol 4 No 3 (2015) Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 1 (2015) Vol 3 No 3 (2014) Vol 3 No 2 (2014) Vol 3 No 1 (2014) Vol 2 No 3 (2013) Vol 2 No 2 (2013) Vol 2 No 1 (2013) Vol 1 No 1 (2012) More Issue