JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA
Jurnal Magister Hukum Udayana adalah jurnal ilmiah hukum yang mempublikasikan hasil kajian bidang hukum yang diterbitkan secara online empat kali setahun (Februari-Mei-Agustus-Nopember). Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian yang berasal dari penelitian hukum dalam berbagai bidang ilmu hukum yang belum pernah dipublikasikan serta orisinal. Jurnal ini selain memuat tulisan / kajian dari para pakar ilmu hukum (dosen, guru besar, praktisi dan lain-lain.) juga memuat tulisan mahasiswa Magister Ilmu Hukum baik yang merupakan bagian dari penulisan tesis maupun kajian lainnya yang orisinal. Tulisan yang masuk ke Redaksi akan diseleksi dan direview untuk dapat dimuat
Articles
664 Documents
<![CDATA[Implementasi Perlindungan Hukum Atas Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja Pelaku Industri Pariwisata Bali Akibat Dampak Covid-19 ]]>
<![CDATA[Ni Putu Suci Meinarni]]>;
<![CDATA[Emmy Febriani Thalib]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p12
<![CDATA[The purpose of this study is to analyze the provision regarding the Termination of Employment and see its effectiveness in the field, especially with the current regulations regarding the current regulations concerning the Protection and the Business Continuity of Worker / Labor in related to the Prevention and Control of Covid-19 outbreaks. This research is using sociological juridical research with a statute approach and an approach called Live Case Study. The research show, these current regulations could not force employers to minimize the employment termination yet many of formal employees being laid off and terminated without any severance payment. Therefore, the government should coordinate with relevant ministries / institutions, especially the Ministry of Manpower as well the Ministry of Tourism and Creative Economy in order to prioritize in providing protection and assistance of government programs for employers and employees to minimize cases in term of the Termination of Employment. Tujuan studi ini adalah untuk menganalisis ketentuan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja serta melihat efektifitasnya di lapangan terlebih dengan adanya regulasi terkini tentang Perlindungan dan Kelangsungan Usaha Pekerja / Tenaga Kerja terkait Pencegahan dan Pengendalian wabah Covid-19 khususnya untuk Provinsi Bali yang selalu mengandalkan industri Pariwisata sebagai komoditas utamanya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-sosiologis dengan pendekatan Peraturan perundang-undangan dan Live Case Study. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan normatif yang berlaku tidak dapat memaksa para pelaku usaha untuk meminimalkan pemutusan hubungan kerja, namun banyak tenaga kerja yang terkena PHK dan diberhentikan tanpa pembayaran pesangon. Oleh karena itu, pemerintah perlu berkoordinasi dengan kementerian / lembaga terkait, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar dapat memprioritaskan dalam memberikan perlindungan dan bantuan program pemerintah kepada pengusaha dan pegawai untuk meminimalisir kasus PHK tersebut.]]>
<![CDATA[The Role of Family in Fulfilling the Right to Education During the Covid-19 Pandemic: A Socio-Legal Approach ]]>
<![CDATA[A.A. Istri Ari Atu Dewi]]>;
<![CDATA[Putri Triari Dwijayanthi]]>;
<![CDATA[Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p03
<![CDATA[This paper aims to identify, analyze and elaborate on the role of the family in fulfilling the right to education during the Covid-19 pandemic as well as a model for family participation in fulfilling the right to education during the Covid-19 pandemic. This is a socio-legal research method or socio-legal research which examines the text and context with a statutory approach combined with the conditions in the community. The results show that online school is the best solution to guarantee the right to education as stipulated in Surat Edaran Nomor 15 of 2020 concerning Guidelines for Organizing Learning from Home in an Emergency for the Spread of Covid-19 and family role models in an effort to fulfill the right to education during the Covid-19 pandemic, which is in the form of awareness from parents or guardians to provide assistance during learning from home activities.]]>
<![CDATA[Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP ]]>
<![CDATA[Faisal Faisal]]>;
<![CDATA[Muhammad Rustamaji]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p08
<![CDATA[The basic idea underlying the reform of the Criminal Code Bill has an impact on reforming the pillars of criminal law. The purpose of this research is to find out the new direction of criminal law policy regarding criminal acts, criminal responsibility and punishment. The research method uses normative legal research. The results of the research study in the discussion section are the reform of the pillars of criminal law, namely criminal acts, criminal liability, and punishment oriented to the basic idea of ??the value of balance. The reform of the pillars of criminal acts is aimed at broadening the meaning of the legality principle which provides space for living law as a source of law and also creates juridical terminology regarding criminal acts. The pillar of criminal responsibility accommodates the principle of no crime without error. The pillar of punishment is that the purpose of punishment is no longer synonymous with retaliation, but there are efforts to improve the behavior of the perpetrators of crime. The changes in the three pillars are influenced by the basic idea of ??balancing the values ??of Pancasila, namely the values ??of Divinity, Humanity, and Society. Recommendations in strengthening the direction of criminal law reform are needed in formulating criminal provisions outside the Draft Criminal Code that must be in accordance with the basic idea of ??balance which is the ideal of criminal law reform law. Ide dasar yang melandasi pembaruan RUU KUHP berdampak pada pembaruan pilar hukum pidana. Tujuan penelitian untuk mengetahui arah baru kebijakan politik hukum pidana mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil kajian penelitian dalam bagian pembahasan ialah pembaruan pilar hukum pidana yakni tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan berorientasi pada ide dasar nilai keseimbangan. Pembaruan pilar tindak pidana tertuju pada perluasan makna asas legalitas yang memberikan ruang pada hukum yang hidup sebagai sumber hukum dan melahirkan pula terminologi yuridis mengenai tindak pidana. Pilar pertangungjawaban pidana mengakomodasi asas tiada pidana tanpa kesalahan. Pilar pemidanaan bahwa tujuan pemidanaan tidak lagi identik pembalasan akan tetapi ada upaya memperbaiki perilaku dari pelaku kejahatan. Perubahan ketiga pilar tersebut dipengaruhi oleh ide dasar keseimbangan nilai Pancasila yaitu nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Kemasyarakatan. Rekomendasi dalam memperkuat arah pembaruan hukum pidana diperlukan dalam merumuskan ketentuan pidana di luar RUU KUHP harus sesuai dengan ide dasar keseimbangan yang menjadi cita hukum pembaruan hukum pidana]]>
<![CDATA[Peran Majelis Pengawas Notaris Terkait Pencantuman Klausula Pelindung Diri ]]>
<![CDATA[Raifina Oktiva]]>;
<![CDATA[Iman Jauhari]]>;
<![CDATA[Muazzin Muazzin]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p13
<![CDATA[The purpose of this study was to determine the role of the Notary Supervisory Council in the inclusion of notary self-protection clause. This study is normative legal research using a statute conceptual approach and analyzed using a pre-descriptive-evaluative.The results showed that the legal effect of the inclusion of a notary self-protection clause is flawed notarial deed as an authentic deed. As a result, the role of the Notary Supervisory Council to oversee the performance of notaries.However, the supervisory authority is only in the context of preventive supervision and oversight, but it is not authorized in the context of curative supervision in matter of the inclusion of a notary self-protection clause. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang peran Majelis Pengawas Notaris dalam pencantuman klausula pelindung diri.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model penelitian hukum normatif melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep serta dianalisis dengan cara prekriptif-evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum dari pencantuman klausula pelindung diri adalah cacatnya akta notaris sebagai akta otentik sehingga diperlukan adanya peran dari Majelis Pengawas Notaris untuk mengawasi kinerja notaris. Namun kewenangan pengawasan itu hanya dalam konteks pengawasan yang bersifat preventif dan tidak berwenang dalam konteks pengawasan yang bersifat kuratif dalam persoalan pencantuman klausula pelindung diri.]]>
<![CDATA[Supervision Arrangements in Order to Strengthen the Protection of Traditional Cultural Expressions as Intellectual Property ]]>
<![CDATA[Lily Karuna Dewi]]>;
<![CDATA[Dewa Gde Rudy]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p04
<![CDATA[The government is responsible for protecting, not only traditional cultural expressions as part of biodiversity, but also as the property of local communities. Legal regulations related to the aspect of supervision in the protection of traditional cultural expressions have not been explicitly stated in statutory regulations. Regulating aspects of supervision related to the protection of Traditional Cultural Expressions are very important in order to provide a sense of security and comfort to indigenous peoples as owners of these Traditional Cultural Expressions, and to maintain respect for the communal community. The purpose of this paper is to find a juridical basis regarding the supervision of traditional cultural expressions. The research method in the preparation of this article is the normative legal research method, in which this research examines the laws and regulations that are related to legal problems that occur. The results showed that the aspects of supervision in the laws and regulations relating to the protection of traditional cultural expressions have not been regulated in a substantial and detailed manner and only become part of Article 38 paragraph (2) of the Copyright Law. The existence of an aspect of supervision carried out by related parties is very important as part of Article 38 paragraph (3) of the Copyright Law.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Guna Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Kabupaten Trenggalek) ]]>
<![CDATA[Ibnu Maulana Zahida]]>;
<![CDATA[Sri Reski Putri]]>;
<![CDATA[Aditya Satrio Wicaksono]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p09
<![CDATA[Geographical indications give a role to the community regarding added value proposition, quality, and property to increase the competitiveness of a product. The purpose of this research is to find and develop potential Geographical Indication in the Trenggalek Regency. Finding means acquiring new knowledge, developing the meaning of expanding, and digging deeper into existing realities. The legal approach used in this research is juridical empirical. The type of research is descriptive, and data collection uses the method of literature study, and empirical legal research, the method of analysis used is qualitative. The results of a study on the legal protection of geographic indications in the Trenggalek Regency show that there are problems that the government must resolve. Because the community and government of Trenggalek Regency have not registered potential geographic indications in their area, the legal protection of potential geographical indications in Trenggalek Regency can be preventive or repressive. Indikasi geografis memberikan peran terhadap masyarakat tentang adanya nilai lebih pada suatu produk yang ditawarkan, baik dari segi kualitas maupun dari segi properti yang dapat meningkatkan daya saing suatu produk. Tujuan penulisan ini adalah untuk menemukan dan mengembangkan potensi Indikasi Geografis ada kabupaten Trenggalek. Menemukan berarti memperoleh pengetahuan yang baru, mengembangkan maksudnya memperluas dan menggali lebih dalam realitas yang sudah ada. Pendekatan ilmu hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris, jenis penelitiannya adalah deskriptif, pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan dan penelitian hukum empiris, metode analisis yang digunakan adalah kualitatif. Hasil kajian tentang perlindungan hukum indikasi geografis yang berada di Kabupaten Trenggalek menunjukkan bahwa terdapat persoalan yang harus diselesaikan pemerintah, hal tersebut dikarenakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Trenggalek belum mendaftarkan potensi indikasi geografis yang terdapat di wilayahnya. Kemudian perlindungan hukum potensi indikasi geografis di Kabupaten Trenggalek dapat dilakukan secara preventif maupun secara represif.]]>
<![CDATA[Konstruksi Hukum Terhadap Penetapan Bunga Tinggi pada Investasi yang Diselenggarakan Koperasi Simpan Pinjam ]]>
<![CDATA[Yeti Sumiyati]]>;
<![CDATA[Ratna Januarita]]>;
<![CDATA[Tatty A Ramli]]>;
<![CDATA[Efik Yusdiansyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p14
<![CDATA[The purpose of this research is to examine the adequacy of laws and regulations governing investment implementation by the Savings and Credit Cooperative (KSP) and formulate legal constructs related to the determination of investment interest rates by KSP through the regulations of the Indonesian Deposit Insurance Corporation (IDIC/LPS) concerning the Determination of the Deposit Insurance Interest Rate in the form of IDIC Regulation (Surat Edaran). The research method uses a normative juridical approach, descriptive-analytical research specifications, the systematic interpretation and the legal construction of analogy. The results showed that the statutory regulations governing investments made by KSP were insufficient, especially in the section relating to the determination of investment interest rates. There were still many KSPs that set high interest in their investment programs. Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and Government Regulation Number 7 of 2021 concerning Ease, Protection, and Empowerment of Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises also does not accommodate provisions regarding investment programs that KSP can carry out. It is feared that several new provisions in the two regulations will lead to high-interest investment practices by KSP that prioritize the interests of their institutions over the welfare of members. Through the analysis of legal construction, it was found that the IDIC Regulation (Surat Edaran) regarding the Determination of the Deposit Insurance Interest Rate at Commercial Banks and Rural Banks can be used as a reference by the Ministry of Cooperatives and SMEs to encourage KSP to set investment interest rates fairly. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kecukupan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan investasi oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan merumuskan konstruksi hukum terkait penetapan suku bunga investasi oleh KSP melalui peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tentang Penetapan Tingkat Bunga Penjaminan Simpanan dalam bentuk Surat Edaran LSP. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan metode analisis data yang digunakan adalah penafsiran sistematis dan konstruksi hukum analogi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai investasi yang dilakukan KSP tidak cukup memadai khususnya pada bagian yang berkaitan dengan penetapan suku bunga investasi sehingga masih banyak KSP yang menetapkan bunga tinggi dalam program investasinya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, juga tidak mengakomodasi ketentuan tentang program investasi yang dapat dilakukan KSP. Beberapa ketentuan baru dalam kedua peraturan tersebut dikhawatirkan memunculkan banyak praktik investasi berbunga tinggi oleh KSP yang lebih mengutamakan kepentingan lembaganya dibandingkan kesejahteraan anggota. Melalui analisis konstruksi hukum, ditemukan bahwa Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tentang Penetapan Tingkat Bunga Penjaminan Simpanan pada Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat dapat dijadikan rujukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM untuk mendorong KSP dalam menetapkan suku bunga investasi secara wajar]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum kepada Pekerja Outsourcing Tentang Upah (Studi Pada PT. Caterison) ]]>
<![CDATA[Deviera Dika Putri Harlapan]]>;
<![CDATA[I Made Sarjana]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i03.p14
<![CDATA[Protection of workers with the existence of the Manpower Act is expected to reduce or even eliminate treatment that is considered unfair which is generally carried out by employers to workers. The existence of a Manpower Act which is the legal umbrella for workers which includes wage protection. Writing this journal aims to find out and elaborate more deeply on the legal relationship between outsourcing workers and companies that use outsourcing services and to seek efforts to resolve cases at PT. Caterison. The method used in writing the journal is an empirical legal research method, in this case the Manpower Act with the facts that occurred at PT. Caterison deals with outsourcing workers who are not entitled to payment of their wages. The types of approaches used are the statutory approach, the case approach, and the legal concept analysis approach. The data used are primary data obtained directly from field research and secondary data sourced from library research. In data collection techniques, using descriptive analysis techniques. PT. Caterison as an outsourcing service user signed an agreement and made an agreement with an outsourcing service provider company with the aim of filling some parts of the work within the company. The case began when outsource worker who carried out his duties at PT. Caterison felt he was not entitled to his wages for three consecutive months. This becomes necessary to be resolved because the issue of wages is a sensitive matter. Perlindungan terhadap pekerja dengan adanya Undang-Undang Ketenagakerjaan diharapkan mampu mengurangi atau bahkan menghilangkan perlakuan yang dinilai tidak adil yang umumnya dilakukan oleh pengusaha kepada pekerja. Adanya Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menjadi payung hukum untuk pekerja yang didalamnya termasuk ke dalam perlindungan upah. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui serta mengelaborasi lebih dalam mengenai hubungan hukum antara pekerja outsorcing dengan perusahaan yang menggunakan jasa outsorcing dan untuk mencari upaya penyelesaian kasus yang terdapat pada PT. Caterison. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal yakni metode penelitian hukum empiris, dalam hal ini Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan fakta yang terjadi pada PT. Caterison berkenaan dengan pekerja outsorcing yang tidak mendapatkan hak atas pembayaran upahnya. Jenis pendekatan yang digunakan yakni, pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan analisis konsep hukum. Dalam penggunaan sumber data, data yang digunakan yakni data primer yang didapatan langsung dari penelitian lapangan dan data sekunder yang bersumber dari penelitian kepustakaan. Dalam teknik pengumpulan data, menggunakan teknik analisis deskripsi. PT. Caterison sebagai pengguna jasa outsourcing menandatangani perjanjian serta membuat kesepakatan dengan perusahaan penyedia jasa outsourcing dengan tujuan mengisi beberapa bagian pekerjaan dalam perusahaan namun bukan pada pekerjaan inti. Kasus bermula ketika pekerja outsourcing yang menjalankan tugasnya pada PT. Caterison merasa tidak mendapatkan hak atas upah nya selama tiga bulan berturut-turutHal ini menjadi perlu untuk diselesaikan dikarenakan permasalahan upah adalah hal yang sensitif.]]>
<![CDATA[Forest Protection through Sasi: Local Environmental Law in Ambon Island Post COVID -19 Pandemic ]]>
<![CDATA[Aarce Tehupeiory]]>;
<![CDATA[Haposan Sahala Raja Sinaga]]>;
<![CDATA[Lamhot Naibaho]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i03.p05
<![CDATA[This study discusses forest protection through Sasi (Local Environmental Law) in Ambon island post-COVID-19. Sasi is a customary norm and rules and sanctions regarding the prohibition of taking plant or plant products, fish and game time before the time agreed and determined by community leaders and leaders together with community members. The main goal is to conserve natural resources, control and limit human greed in overexploiting natural resources. The research method used is a qualitative research method with normative legal research. The research was conducted at Universitas Kristen Indonesia from January to March 2021. The objects studied were documents either in reports or regulations related to indigenous peoples' local wisdom. The research instrument used was a document checklist. The data analysis technique used is the descriptive analysis technique. The research results are that traditional Sasi wisdom has values ??and norms to protect forests, water sources, annual plants, and food plants. With the concept and understanding of how environmental managements with various customary rules to obtain benefits and maintain the kinship value of area units that already have an identity and must continuously be maintained in the aftermath of the COVID-19 pandemic.]]>
<![CDATA[Stimulus Kredit Perbankan: Kebijakan Penanggulangan Risiko Kredit Akibat Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia ]]>
<![CDATA[Hari Sutra Disemadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i03.p10
<![CDATA[The spread “of Coronavirus Disease 2019 or COVID-19 affects the economic stability of a country. Indonesia is one of the countries whose economic stability is disrupted “due to the spread of COVID-19. The problem currently facing Indonesia is that the performance and capacity of debtors in carrying out their credit obligations has been disrupted by the spread of COVID-19, which has the potential to disrupt banking performance in credit management. Therefore, the aim of this research is to find out and study the government's efforts in encouraging the banking intermediation function, maintaining financial system stability and supporting economic growth, a policy is needed as a legal strategy in overcoming the impact of the COVID-19 pandemic, particularly the impact on the performance and capacity of debtors in carry out its credit obligations. The research method used is a normative legal research method by utilizing legal materials. The results of this study indicate that the regulation of credit risk management policies” in Indonesia has been regulated in existing laws and regulations such as the Law on Banking; Law concerning Sharia Banking; Bank Indonesia Regulations; and Financial Services Authority Regulations. “The effort chosen by the government in overcoming economic instability due to the spread of COVID-19 is the issuance of a policy to provide a national economic stimulus through the application of Financial Services Authority Regulation No. 11/POJK.03/2020. This policy is “countercyclical” due to the” policies used in maintaining the stability of the economic” cycle. Penyebaran Coronavirus Disease “2019 atau COVID-19 mempengaruhi kestabilan ekonomi suatu negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang kestabilan ekonominya terganggu akibat penyebaran COVID-19. Permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini adalah kinerja serta kapasitas debitur dalam melaksanakan kewajiban kreditnya telah terganggu dengan adanya penyebaran COVID-19, sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dalam pengelolaan kredit. Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji upaya pemerintah dalam mendorong fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan adanya” kebijakan sebagai strategi hukum dalam menanggulangi dampak Pandemi COVID-19, “khususnya dampak bagi kinerja serta kapasitas debitur dalam “melaksanakan kewajiban kreditnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan memanfaatkan bahan-bahan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaturan kebijakan manajemen risiko kredit di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada seperti Undang-Undang tentang Perbankan; Undang-Undang tentang Perbankan Syariah; Peraturan Bank Indonesia; dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Upaya yang dipilih oleh pemerintah dalam mengatasi ketidakstabilan perekonomian akibat penyebaran COVID-19 adalah diterbitkannya kebijakan pemberian stimulus perekonomian nasional melalui penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020.” Kebijakan ini bersifat “countercyclical” dikarenakan kebijakan” yang digunakan dalam menjaga kestabilan siklus perekonomian]]>
