cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA
Published by Universitas Udayana
ISSN : 25023101     EISSN : 2302528X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Magister Hukum Udayana adalah jurnal ilmiah hukum yang mempublikasikan hasil kajian bidang hukum yang diterbitkan secara online empat kali setahun (Februari-Mei-Agustus-Nopember). Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian yang berasal dari penelitian hukum dalam berbagai bidang ilmu hukum yang belum pernah dipublikasikan serta orisinal. Jurnal ini selain memuat tulisan / kajian dari para pakar ilmu hukum (dosen, guru besar, praktisi dan lain-lain.) juga memuat tulisan mahasiswa Magister Ilmu Hukum baik yang merupakan bagian dari penulisan tesis maupun kajian lainnya yang orisinal. Tulisan yang masuk ke Redaksi akan diseleksi dan direview untuk dapat dimuat
Arjuna Subject : -
Articles 664 Documents
 63   64   65   66   67 
Konflik Norma Delik Suap dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi serta Pengaruhnya dalam Penyusunan Dakwaan Darpawan, I Ketut; Yuliati, Yuliati; Cahyandari, Dewi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 14 No 2 (2025)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2025.v14.i02.p05

Abstract

The crime of bribery is regulated in several articles in Law Number 31 of 1999 as amended by Law 20 of 2001. This research aims to understand the differences in bribery crimes, in particular, between Article 5 paragraph (2) and Article 12B. This research uses a normative method, namely analyzing criminal provisions in the law and then analyzing the application of these criminal provisions in preparing indictments. After comparing one bribery criminal provision with another bribery criminal provision, it was found that there were overlapping and duplicated criminal provisions. Furthermore, the choice of bribery criminal provisions in preparing the indictment shows that there is the potential for unfair treatment between one defendant and another due to the existence of overlapping and duplicate criminal provisions. The author examines the formulation of the charges in two corruption cases, namely the case of Defendant Angelina Sondakh and the case of I Wayan Candra. For the type of alternative charges, the judge has an important role in determining which charges will be considered in accordance with the legal facts revealed in court, however, the application of criminal provisions must be truly in accordance with the actions committed by the defendant and the formulation of the crime, so that there is no disparity that is too sharp in the preparation of the charges, especially between one bribery crime and another, and provide legal certainty for the Defendant, especially for the sake of defense. In addition, overlapping and duplicated criminal provisions should be changed so that they are not misused in their application. Tindak pidana penyuapan diatur dalam beberapa Pasal di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan dari Undang-Uncang nomor 31 Tahun 1999. Penelitian ini bertujuan untuk memahami perbedaan tindak pidana suap, khususnya, antara pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12B. Penelitian ini menggunakan metode normatif, yakni menganalisis ketentuan pidana dalam undang-undang kemudian menganalisa penerapan ketentuan pidana tersebut dalam penyusunan dakwaan. Setelah dilakukan perbandingan antara satu ketentuan pidana suap dengan ketentuan pidana suap lainnya, ditemukan adanya ketentuan pidana yang tumpang tindih dan terduplikasi. Selanjutnya, pemilihan ketentuan pidana suap dalam penyusunan dakwaan menunjukkan bahwa terdapat potensi perlakuan yang tidak adil antara satu terdakwa dengan terdakwa lainnya dikarenakan adanya ketentuan pidana yang tumpeng tindih dan terduplikasi tersebut. Penulis meneliti formulasi dakwaan dua perkara korupsi yakni perkara dengan Terdakwa Angelina Sondakh dan perkara I Wayan Candra. Untuk jenis dakwaan alternatif, hakim memiliki peran penting dalam menentukan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, namun demikian penerapan ketentuan pidana harus benar-benar sesuai antara perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan rumusan delik, sehingga tidak terjadi disparitas yang terlalu tajam dalam penyusunan dakwaan khususnya antara tindak pidana suap yang satu dengan yang lainnya, dan memberikan kepastian hukum bagi Terdakwa terutama untuk kepentingan pembelaan. Selain itu, ketentuan-ketentuan pidana yang tumpang tindih dan terduplikasi seharusnya diubah agar tidak disalahgunakan dalam penerapannya.
Kewenangan Notaris Membuat Surat Keterangan Waris Sebagai Tanda Bukti Ahli Waris Agustiningrum, Nanik; Widhiyanti, Hanif Nur; Sri Kawuryan, Endang
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 14 No 1 (2025)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2025.v14.i01.p12

Abstract

This study aims to examine in depth the authority of notaries to make a Certificate of Inheritance Rights Article 111 paragraph (1) letter c number 5 of the Regulation of the Minister of ATR/Head of BPN Number 16 of 2021 in relation to the provisions of the Notary Position Law. This study uses a normative legal method with a statutory and conceptual approach to analyze the inconsistencies in norms that arise after the enactment of the Regulation of the Minister of ATR/BPN 16 of 2021. The results of the study indicate that although the UUJN still grants authority to Notaries in making a Certificate of Inheritance Rights (SKHW), the inconsistency of the wording in the Regulation of the Minister of ATR/BPN 16 of 2021 has the potential to cause differences in interpretation and administrative obstacles in the process of registering inherited land. This inconsistency can weaken legal certainty for heirs and has the potential to cause land disputes. Therefore, harmonization is needed between the Regulation of the Minister of ATR/BPN and the UUJN to ensure that the authority of Notaries in making SKHW remains clearly recognized in the land administration system. In addition, technical guidelines from the National Land Agency (BPN) are needed to avoid implementation obstacles and ensure legal certainty in the registration of inherited land. Studi ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam terkait kewenangan notaris Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 5 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021 dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual guna menganalisis inkonsistensi norma yang timbul pasca-berlakunya Permen ATR/BPN 16 Tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UUJN tetap memberikan kewenangan kepada Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW), ketidaksesuaian redaksi dalam Permen ATR/BPN 16 Tahun 2021 berpotensi menimbulkan perbedaan tafsir dan kendala administratif dalam proses pendaftaran tanah warisan. Inkonsistensi ini dapat melemahkan kepastian hukum bagi ahli waris dan berpotensi menimbulkan sengketa pertanahan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara Permen ATR/BPN dan UUJN guna memastikan bahwa kewenangan Notaris dalam pembuatan SKHW tetap diakui secara jelas dalam sistem administrasi pertanahan. Selain itu, pedoman teknis dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) diperlukan guna menghindari kendala implementasi dan memastikan kepastian hukum dalam pendaftaran tanah warisan.
Analisis Risiko Finansial Perbankan Melalui Artificial Intelligence (AI): Politik Hukum dan Potensi Pengembangan Hukum Agustianto, Agustianto; Budi, Henry Soelistyo; Sudirman, Lu; Nurlaily, Nurlaily; Afdal, Windi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 14 No 1 (2025)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2025.v14.i01.p02

Abstract

he integration of artificial intelligence (AI) into various sectors, including banking, has grown increasingly prevalent. AI holds significant potential in the banking system, particularly in financial risk analysis. However, its utilization requires a robust legal framework to ensure ethical and accountable application. This study aims to analyze the direction of Indonesia's legal policy and develop a legal framework model that supports the ethical use of AI for financial risk analysis in the banking sector. The research employs a normative legal research method. Through this method, the study identifies several normative issues that may negatively impact the use of AI for financial risk analysis. These issues range from fundamental legal norms, such as accountability for AI utilization, to more technical concerns, including transparency, cybersecurity, and data privacy. The findings highlight gaps in the current regulatory framework, necessitating an urgent response to accommodate the complexities introduced by AI technologies in financial systems. This research proposes a legal framework development model to provide a normative construction for relevant regulations. The proposed model emphasizes the pivotal role of the Financial Services Authority (OJK) in implementing and monitoring regulations based on the framework. By addressing these regulatory challenges, the model seeks to facilitate the ethical and responsible deployment of AI in financial risk analysis while safeguarding stakeholder interests and ensuring compliance with prevailing legal principles. Pemanfaatan artificial intelligence (AI) dewasa ini semakin terintegrasi ke dalam berbagai sektor, seperti salah satunya sektor perbankan. AI memiliki potensi yang signifikan dalam sistem perbankan, khususnya untuk digunakan dalam analisis risiko finansial. Namun pemanfaatan ini perlu diakomodasi dengan kerangka hukum yang memadai, untuk memastikan pemanfaatan sistem AI yang etis dan bertanggung jawab. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis arah politik hukum Indonesia serta mengembangkan model pengembangan hukum yang dapat diterapkan untuk mendukung pemanfaatan AI yang etis untuk tujuan analisis risiko finansial dalam sistem perbankan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, hasil penelitian ini menemukan beberapa permasalahan normatif yang dapat berdampak negatif terhadap pemanfaatan AI untuk analisis risiko finansial, mulai dari norma hukum yang mendasar seperti pertanggungjawaban mengenai pemanfaatan AI, hingga yang bersifat lebih teknis seperti transparansi, keamanan siber, dan privasi data. Penelitian ini mengusulkan model pengembangan hukum yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran konstruksi normatif bagi beberapa peraturan perundang-undangan relevan, dengan mendukung OJK sebagai bagian sentral dari penerapan dan pengawalan regulasi berdasarkan model tersebut.
Kegagalan Konstruksi yang Tidak di Jamin Asuransi Ditinjau dari Teori Tanggung Jawab Hukum Perdata Karnosaputra, Yanto; Murwadji, Tarsisius; Gultom, Elisatris
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 14 No 2 (2025)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2025.v14.i02.p10

Abstract

The New The construction of the New Effluent Water Treatment Plant (EWTP) is a National Strategic Project aimed at managing crude oil industrial waste in accordance with prevailing regulations. However, the project failed at 98.84% completion due to a fire at the fuel tank prior to the handover phase. Legal issues subsequently arose, as the contractor neglected to renew the mandatory insurance coverage stipulated in the contract. This study aims to analyze the legal liability of the contractor for the uninsured project failure and to evaluate the legal consequences under Indonesia’s positive law, particularly Law No. 2 of 2017 on Construction Services and Law No. 1 of 2025 on State-Owned Enterprises (BUMN). The research employs a normative juridical approach, and the findings indicate that the contractor may be deemed in breach of contract (wanprestasi) under Article 1239 of the Indonesian Civil Code, leading to legal consequences including compensation for damages, delay penalties, and responsibility for project losses. The absence of insurance coverage invalidates any claim of force majeure and strengthens the contractor’s legal liability based on the pacta sunt servanda principle and risk management obligations within BUMN projects. This research underscores the critical importance of contractual compliance and risk mitigation through insurance protection as integral components in the execution of national infrastructure projects. Proyek pembangunan New Effluent Water Treatment Plant (EWTP) merupakan Proyek Strategis Nasional yang bertujuan mengelola limbah industri minyak mentah sesuai peraturan perundang-undangan. Namun, proyek mengalami kegagalan saat progres mencapai 98,84%, akibat kebakaran Tangki BBM sebelum serah terima. Permasalahan hukum pun muncul karena kontraktor lalai dalam memperpanjang jaminan asuransi yang secara kontraktual diwajibkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab hukum kontraktor atas kegagalan proyek yang tidak diasuransikan serta mengevaluasi akibat hukumnya berdasarkan hukum positif Indonesia, khususnya UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dan hasil penelitian menunjukkan bahwa kontraktor dapat dikualifikasikan melakukan wanprestasi berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdata, dengan konsekuensi hukum berupa kewajiban mengganti kerugian, membayar denda keterlambatan, serta tanggung jawab atas kerusakan proyek. Ketiadaan asuransi meniadakan pembelaan force majeure dan memperkuat tanggung jawab hukum kontraktor berdasarkan asas pacta sunt servanda serta prinsip pengelolaan risiko dalam proyek BUMN. Penelitian ini menegaskan pentingnya kepatuhan kontraktual dan manajemen risiko melalui perlindungan asuransi sebagai bagian integral dalam pelaksanaan proyek konstruksi nasional.
Analisis Socio-legal Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Perang Ketupat di Kecamatan Tempilang, Bangka Barat Hariansah, Syafri
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 4 (2024)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i04.p06

Abstract

This research endeavors to analyze the safeguarding of the traditional cultural expression of the “perang ketupat” as a communal intellectual property in Tempilang District, West Bangka, as well as to explore the perception of the Air Lintang community in Tempilang District towards efforts to protect the “perang ketupat” tradition as communal intellectual property. This study employs a socio-legal approach through combining qualitative analysis and a simple quantitative survey. Qualitative analysis is carried out to understand the social context, cultural values, and community perspectives in managing communal intellectual rights. The quantitative survey involved 110 respondents from 11 neighborhood units in Air Lintang village to measure community perceptions about legal protection of the “perang ketupat” tradition. The results show that although the Tempilang community consistently preserves the “perang ketupat” tradition, their grasp of intellectual property rights and the corresponding legal safeguards remains underdeveloped. Most respondents acknowledge the significance of safeguarding traditional cultural expressions using legal instruments, However, most respondents have an incomplete understanding the implications of registering the “perang ketupat” as communal intellectual property. This research encourages strengthening community legal awareness through legal literacy programs involving collaboration between the government, local governments, and universities.
Legal Awareness of Design Rights Registration For The Sasak Woven Fabric Industry Abdullah, Junaidi; Nubahai, Labib; Yaekaji, Aisyah
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 14 No 2 (2025)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2025.v14.i02.p01

Abstract

Sukarara Village in Central Lombok is known for its rich cultural heritage, particularly its unique and highly valued Sasak woven fabric motifs. However, this cultural potential has not been fully protected by law, especially in relation to industrial design rights. This study aims to analyze the legal protection of the moral and economic rights of the creators of Sasak woven fabric designs and to identify the factors influencing the legal awareness of design owners regarding the registration of industrial design rights. This research uses a qualitative method with a field research approach, collecting data directly from the local community and stakeholders in Sukarara Village. The findings indicate that legal protection of moral rights is crucial for preserving the recognition of the creator’s identity and the integrity of the design, while economic rights enable artisans to gain financial benefits from their designs. However, the legal awareness of the community regarding the importance of registering industrial design rights remains low. This is due to a lack of outreach, limited legal understanding, perceptions that the registration process is complicated and expensive, and a tendency to rely more on customary mechanisms. Factors influencing legal awareness include the level of legal knowledge, local legal culture, and economic incentives. Therefore, collaborative efforts are needed through culturally-based education, involvement of traditional leaders, simplification of legal procedures, and cost subsidies to encourage legal protection of Sasak woven designs and improve the welfare of the community. esa Sukarara di Lombok Tengah dikenal dengan kekayaan budaya berupa kain tenun motif khas Sasak yang unik dan bernilai tinggi. Namun, potensi budaya ini belum sepenuhnya terlindungi secara hukum, terutama terkait hak atas desain industri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta desain kain tenun Sasak, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum pemilik desain terhadap pendaftaran hak desain industri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan (field research) melalui pengumpulan data langsung dari masyarakat dan pemangku kepentingan di Desa Sukarara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum atas hak moral penting untuk menjaga pengakuan terhadap identitas pencipta dan integritas desain, sementara hak ekonomi memungkinkan pengrajin memperoleh manfaat finansial dari desain tersebut. Namun, kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran hak desain industri masih rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, pemahaman hukum yang minim, persepsi bahwa proses pendaftaran rumit dan mahal, serta kecenderungan masyarakat untuk lebih mengandalkan mekanisme adat. Faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum antara lain tingkat pemahaman hukum, budaya hukum lokal, dan insentif ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif melalui edukasi berbasis budaya, pelibatan tokoh adat, penyederhanaan prosedur hukum, dan subsidi biaya untuk mendorong perlindungan hukum terhadap desain tenun Sasak dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Efektifitas Hukum Adat Desa Kedis dalam Pelestarian Kesakralan Budaya Tari Rejang Keraman Wijaya, Hendra; Wedha, Yogi Yasa; Wira Udytama, I Wayan Wahyu; Rosiana, Febe; Santoso Ratu, Dennis
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 14 No 1 (2025)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2025.v14.i01.p08

Abstract

This discussion examines the role of customary law in preserving Rejang Keraman Dance in Kedis Village, Buleleng, Bali, amid the influence of globalization. The aim is to understand how customary law is able to maintain this tradition from the threat of modernization. this article uses a qualitative juridical emperis method with a legal anthropology approach. Data were collected through in-depth interviews with traditional leaders, direct observation of the ceremony, as well as a review of related literature. The results of this discussion show that customary law functions as an effective mechanism in maintaining the sacredness and preservation of Rejang Keraman Dance, by involving the entire village community. The conclusion of this discussion is that customary law in Kedis Village does not only function as a formal rule, but also as a means of protecting culture and social identity that can withstand the pressures of globalization. This discussion provides important insights for the development of customary law-based cultural preservation policies. Pembahasan ini mengkaji peran hukum adat dalam melestarikan Tari Rejang Keraman di Desa Kedis, Buleleng, Bali, di tengah pengaruh globalisasi. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana hukum adat mampu menjaga tradisi ini dari ancaman modernisasi. artikel ini menggunakan metode kualitatif yuridis emperis dengan pendekatan antropologi hukum. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, pengamatan langsung upacara, serta tinjauan literatur terkait. Hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa hukum adat berfungsi sebagai mekanisme efektif dalam menjaga kesakralan dan kelestarian Tari Rejang Keraman, dengan melibatkan seluruh komunitas desa. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa hukum adat di Desa Kedis tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai alat pelindung budaya dan identitas sosial yang mampu bertahan menghadapi tekanan globalisasi. Pembahasan ini memberikan wawasan penting untuk pengembangan kebijakan pelestarian budaya berbasis hukum adat.
Penegakan Hukum Pencucian Uang Cryptocurrency sebagai Revolusi Kejahatan Masa Digital Irlanda, Febrina
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 4 (2024)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i04.p13

Abstract

This study analyzes the regulation and enforcement of cryptocurrency-related money laundering in Indonesia compared to the United States. Through normative legal research method and a comparative approach, regulations in both countries are evaluated. In the United States, government agencies such as FinCEN, IRS, and SEC play roles in law enforcement, while Indonesia relies on BAPPEBTI. Although the United States has more comprehensive laws, Indonesia has also taken steps to address this issue, including through the "Travel Rule." However, the main challenge is the anonymity of cryptocurrency, which makes investigations difficult. To address this, more detailed regulations are needed, along with international cooperation to prevent money laundering through cryptocurrency.
Pembuatan Akta Pernyataan Terkait Akta Jual Beli yang Mengandung Unsur Nominee: Perspektif Tanggung Jawab Notaris Putri, Sekar Rizqi Triroosa; Kusumadara, Afifah; Rahmat Sjafi’i, R. Imam
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 14 No 2 (2025)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2025.v14.i02.p15

Abstract

This study aims to determine and analyze the Notary's responsibility regarding the making of Notarial Power of Attorney to Sell and Deed of Statement indicated as a nominee Deed and legal protection for the parties related to the making of Notarial Power of Attorney to Sell and Deed of Statement containing nominee elements. Using a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach, this study obtained the result that the Notary's responsibility regarding the making of notarial power of attorney to sell and deed of statement indicated as a nominee deed, namely the notary in carrying out his responsibility as the maker of the deed will be subject to sanctions in accordance with the provisions of the applicable laws. Legal protection that can be carried out by the parties is repressive and preventive legal protection, namely preventive legal protection by making an agreement containing the rights and obligations of the parties, if the agreement is problematic, there are still legal protection efforts that can be taken by both parties, namely repressive legal protection. Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait tanggung jawab Notaris terkait pembuatan Akta Kuasa Menjual Notariil dan Akta Pernyataan yang terindikasi sebagai Akta nominee Serta perlindungan hukum terhadap para pihak terkait pembuatan Akta Kuasa Menjual Notariil dan Akta Pernyataan yang memuat unsur nominee. Menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptuan, penelitian ini memperoleh hasil bahwa Tanggung jawab notaris terkait pembuatan akta kuasa menjual notarial dan akta pernyataan yang terindikasi sebagai akta nominee yaitu notaris dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pembuat akta akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yaitu perlindungan hukum represif dan preventif yaitu perlindungan hukum preventif dengan membuat perjanjian yang memuat hak dan kewajiban dari para pihak, apabila perjanjian tersebut bermasalah maka masih ada upaya perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh kedua pihak yaitu perlindungan hukum represif.
Recognizing The Notary's Right of Verschoningsrecht to Maintain Confidentiality of Office in Judicial Proceedings Dantes, Komang Febrinayanti; Ananda Kusuma, Putu Riski
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 14 No 2 (2025)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2025.v14.i02.p06

Abstract

find out and analyze the rules in the duties and positions of a Notary regarding the Notary's obligation to maintain the confidentiality of his position. In Article 16 Paragraph (1) letter F of the Notary Office Law Jo. Article 54 of the Notary Office Law states that a Notary has the right of denial. The right of refusal is the right not to speak related to the problem of the deed made by the Notary. The position held by a Notary is a position of trust, as someone who is entrusted, the Notary has rights and obligations, where the right of refusal/verschoningsrecht becomes the right to keep everything that is notified confidential, which is known to him as a Notary even though some are not included in the contents of the deed. The Law on the Position of Notary Number 2 of 2014 concerning amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary gives a right of refusal to a Notary regarding the deeds he made. So the existence of the right of refusal raises juridical problems in the judicial process, where if the Notary is summoned as a witness in the trial, the Notary can use the right of refusal to keep the contents of the deed he made secret.

Page 65 of 67 | Total Record : 664

 63   64   65   66   67 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 2 (2025) Vol 14 No 1 (2025) Vol 13 No 4 (2024) Vol 13 No 3 (2024) Vol 13 No 2 (2024) Vol 13 No 1 (2024) Vol 12 No 4 (2023) Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 4 (2021) Vol 10 No 3 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 4 (2020) Vol 9 No 3 (2020) Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 4 (2019) Vol 8 No 3 (2019) Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 4 (2018) Vol 7 No 3 (2018) Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 4 (2017) Vol 6 No 3 (2017) Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 4 (2016) Vol 5 No 3 (2016) Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 1 (2016) Vol 4 No 4 (2015) Vol 4 No 3 (2015) Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 1 (2015) Vol 3 No 3 (2014) Vol 3 No 2 (2014) Vol 3 No 1 (2014) Vol 2 No 3 (2013) Vol 2 No 2 (2013) Vol 2 No 1 (2013) Vol 1 No 1 (2012) More Issue