Articles
375 Documents
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA MARKETPLACE DALAM UPAYA MENGHINDARI RISIKO PENCURIAN DATA PRIBADI ]]>
<![CDATA[Ningrum Sekartanjung Pratiwi]]>;
<![CDATA[Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 13, No 2 (2025): JULI-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v13i2.53223
<![CDATA[AbstractThis article aims to analyze the legal construction of protecting personal data of marketplace users in Indonesia also to analyze the mechanism of protecting personal data of marketplace users based on laws and regulations regarding the implications of the theft of customer data. The article was a normative legal or doctrinal approach to the laws and regulations. The data used secondary data with primary and secondary legal materials. The techniques in the gathering of legal materials were literature study which uses qualitative analysis methods of analysis techniques. Based on the results of the discussion, it can be seen that the legal construction of protecting personal data of marketplace users are regulated in several forms of legislations, namely, the use of personal data must be carried out with the consent of the person concerned, and the protection of personal data is carried out in the process of obtaining, storing, processing, analyzing, displaying, and destroying personal data, and the mechanism used by the government and the organizers (marketplace) to protect the personal data of marketplace users is to have internal rules regarding the protection of user data as a form of prevention to avoid misuse of personal data.AbstrakPenelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum perlindungan data pribadi pengguna marketplace di Indonesia dan menganalisis mekanisme perlindungan data pribadi pengguna marketplace berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait adanya implikasi dari pencurian data pelanggan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dengan teknik analisis bahan hukum berupa metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil pembahasan dapat diketahui bahwa konstruksi hukum perlindungan data pribadi pengguna marketplace terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu pemanfaatan data pribadi harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan, dan perlindungan data pribadi dilakukan pada proses perolehan, penyimpanan, pengolahan, penganalisisan, penampilan, dan pemusnahan data pribadi, serta mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah dan penyelenggara (marketplace) dalam upaya melindungi data pribadi pengguna marketplace adalah dengan memiliki aturan internal mengenai perlindungan data pengguna sebagai bentuk pencegahan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan data pribadi.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH YANG BERMASALAH DI BMT NURUL BAROKAH ]]>
<![CDATA[Nafilah Amalia Syahida]]>; Moch. Najib Imanullah; , Mulyanto
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v13i1.103742
<![CDATA[As a predominantly Muslim country, Indonesia has bothconventional and Islamic financial institutions. Murabahah was themost commonly requested financing by customers to fulfill needsand provide capital goods. However, with its high demand, variousissues often arose in murabahah financing due to multiple factors.This research employed an empirical and descriptive-analyticalmethod, utilizing both primary and secondary data. The factorscausing problematic murabahah contracts at BMT Nurul Barokahwere due to internal and external issues of the customers or theinstitution. To address these problematic financings, BMTNurul Barokah employed various efforts, including litigation, non-litigation, and collateral auction, with different approachesdepending on the customer's condition at the time.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN KESELAMATAN PENUMPANG PENGANGKUTAN UDARA DIMASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN ]]>
<![CDATA[Destiya Destiya]]>;
<![CDATA[Tuhana Tuhana]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 13, No 2 (2025): JULI-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v13i2.53509
<![CDATA[Artikel ini untuk mengetahui pola mekanisme pertanggungjawaban pengangkut atas penularan COVID-19 dalam penyelenggaraan pengangkutan udara. penerbangan Penelitian merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undang serta bersifat preskriptif. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder digunakan dianalisis menggunakan metode deduksi silogisme. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh bahwasanya penularan COVID-19 menjadi ruang lingkup pertanggungjawaban pengangkutan udara. Kebijakan protokol kesehatan menjadi dasar penentuan bentuk pertanggungjawaban pengangkutan. Kesesuaian Pasal 141 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2009 dan teori pertanggungjawaban pengangkutan udara. Pemberlakuan mekanisme pertanggungjawaban berlaku tiga mekanisme pertanggungjawaban. Unsur kesalahan pengangkut terbukti, tidak adanya penipuan hasil dokumen negatif atau non reaktif COVID-19 dan tempat terjadinya penularan]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH TERKAIT PENGGUNAAN EBANKING OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN BESERTA HAMBATAN DAN SOLUSINYA ]]>
Shofura Syifa Izzah; Albertus Sentot Sudarwanto
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v13i1.53745
<![CDATA[AbstractThis legal writing aims to analyze the legal protection provided by the Financial Services Authority (OJK) as a supervisory agency in the financial sector to customers related to the use of e-banking. Then it aims to find out the obstacles experienced by the OJK in providing legal protection and the solutions. The research method used in this study is an empirical legal research method by examining secondary data which is then followed by primary data in the field. Data collection techniques used were literature studies and interviews conducted with OJK Jakarta. The results of the study revealed that the legal protection efforts provided by OJK to customers related to the use of e-banking by making regulations such as the Financial Services Authority Regulation (POJK) regarding e-banking and making complaint services in the form of the Consumer Protection Portal Application (APPK).Keywords: Customers; E-banking; Legal Protection; OJKAbstrakPenulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas dalam sektor keuangan kepada nasabah terkait dengan penggunaan e-banking. Kemudian bertujuan untuk mengetahui hambatan yang dialami OJK dalam memberikan perlindungan hukum tersebut serta solusinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan meneliti data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan data primer yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan studi kepustakaan dan wawancara yang dilakukan bersama OJK Jakarta. Hasil penelitian diketahui bahwa upaya perlindungan hukum yang diberikan OJK kepada nasabah terkait dengan penggunaan e-banking dengan membuat regulasi seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang e-banking dan membuat layanan pengaduan berupa Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK).Kata Kunci: E-banking; Nasabah; OJK; Perlindungan Hukum]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PEMBAJAKAN MERCHANDISE MUSISI LOKAL DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Allyfa Arbina]]>; Pujiyono .
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v13i1.53659
<![CDATA[AbstractThis articles examines and describes how copyright protection for piracy in the merchandise industry that is produced by the local musicians. This study uses the empirical legal research method with descriptive research. The approach in this study is qualitative. Types and sources of data used are primary data, interview results, and secondary data in the form of primary legal materials namely statutory legislation and secondary legal material such as books, journals, articles, scientific papers, and relevant research results. Based on research and discussion, it shows that piracy for merchandise produced by local musicians is carried out not only by duplicating the existing artwork but also modify it. In this case, Act Number 28 of2014 concerning Copyright provides two types of legal protection, namely Preventive Legal Protection and Repressive Legal Protection. If there is any piracy in the merchandise that they created, as a copyright owners musician can take several legal steps, such as criminal law and civil law legal steps.Keyword: Copyright; Legal Protection; Merchandise; PiracyAbstrakArtikel ini mengkaji dan mendeskripsikan bagaimana perlindungan hak cipta bagi musisi yang memproduksi merchandise apabila ditemukan pembajakan dari motif gambar yang ada di dalam merchandise tersebut. Penelitian ini menggunakan metode peneltian hukum emipiris dengan sifat penelitian deskriptif. Pendakatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan berupa data primer yaitu hasil wawancara serta data sekunder berupa bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel, karya ilmiah dan hasil penelitiaan yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, menunjukan bahwa pembajakan terhadap merchandise yang diproduksi oleh musisi lokal, dilakukan bukan hanya dengan meniru motif gambar yang ada tetapi juga memodifikasi gambar yang ditiru tersebut. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan dua jenis perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Apabila musisi sebagai pemilik hak cipta menemukan adanya pembajakan terhadap motif gambar yang ada di dalam merchandise yang diciptakannya dapat melakukan beberapa langkah hukum yaitu langkah hukum pidana, dan langkah hukum perdata.Kata Kunci: Hak Cipta; Merchandise; Pembajakan; Perlindungan Hukum]]>
<![CDATA[TINJAUAN PENGATURAN PENGEMBALIAN KEUNTUNGAN TIDAK SAH DAN DANA KOMPENSASI KERUGIAN INVESTOR DI BIDANG PASAR MODAL INDONESIA ]]>
<![CDATA[Afilya Hunaifa]]>;
<![CDATA[Dona Budi Kharisma]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 14, No 1 (2026): JANUARI - JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v14i1.58721
<![CDATA[This article examines the regulation of disgorgement in Indonesia. This research is prescriptive normative legal research with statutory approach. The data used were primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection techniques carried out by literature study or document study with deductive syllogism legal material analysis techniques. The results of the research and discussion show that disgorgement is important in the effectiveness of law enforcement by punisihing criminals a direct punishment, it can reduce crime in the capital market itself.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA KARYA SASTRA NOVEL TERHADAP PLAGIARISME BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[Sri Maryani]]>;
<![CDATA[Albertus Sentot Sudarwanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 13, No 2 (2025): JULI-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v13i2.53159
<![CDATA[Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pencipta karya sastra novel terhadap plagiarisme dan menciptakan model pengaturan yang ideal terkait plagiarisme secara berkeadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis data dengan menggunakan metode silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pencipta karya sastra novel terhadap tindakan plagiarisme berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta adalah Undang-Undang ini belum mengakomodasi dengan jelas dan baru mengatur perlindungan hukum karya sastra novel terhadap plagiarisme secara eksplisit dalam Pasal 44 UU Hak Cipta. Pembaharuan pengaturan terhadap plagiarisme karya sastra novel dalam Undang-Undang Hak Cipta perlu dilakukan dengan membentuk model pengaturan yang ideal secara berkeadilan. Pembatasan-pembatasan dalam lingkup plagiarisme terhadap karya sastra novel perlu diatur lebih rinci seperti; pembatasan tindakan plagiarisme terhadap karya sastra novel, parameter yang menjadi pembeda apakah suatu karya sastra novel tersebut merupakan plagiarisme atau hanya terinspirasi dari karya yang telah ada sebelumnya dan juga ancaman hukum yang akan diberikan bagi pihak yang melakukan tindakan plagiarisme agar menciptakan keadilan bagi pencipta karya sastra novel.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG SEBAGAI PENGURUS DAN PEMBERES HARTA PAILIT ]]>
<![CDATA[Sheva Trisanda Adistia]]>;
<![CDATA[Tata Wijayanta]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 2 (2022): JULI - DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i2.77537
<![CDATA[Abstract:This article aims to examine the effect of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Debt Payments which adds an Individual Curator in addition to Balai Harta Peninggalan (BHP) and what factors cause the Balai Harta Peninggalan not to be interested in it. The normative research method is supported by interviews which are presented descriptively. The data used are secondary data derived from primary, secondary, and tertiary legal materials and primary data derived from interviews. The method of collecting secondary data using the documentation method and the tools used is the study of documents and primary data through interviews with one of the curators of Balai Harta Peninggalan using an interview guide. The results showed that the amendment to Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Debt Payments only caused the number of cases to be divided into two and the factors that influenced the disinterest of the Balai Harta Peninggalan were human resources which were considered inadequate than the Individual Curator.Keywords: Heritage Hall (BHP); Bankruptcy Estate; Curator.Abstrak:Artikel ini bertujuan untuk melihat pengaruh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Pembayaran Utang yang menambah Kurator Perorangan disamping Balai Harta Peninggalan (BHP) dan faktor-faktor apa yang menyebabkan tidak diminatinya Balai Harta Peninggalan. Metode penelitian normatif didukung dengan wawancara yang disajikan secara deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dan data primer yang berasal dari wawancara. Cara mengumpulkan data sekunder dengan metode dokumentasi dan alat yang digunakan adalah studi dokumen dan data primer melalui wawancara kepada salah satu kurator Balai Harta Peninggalan dengan alat pedoman wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Pembayaran Utang hanya menyebabkan jumlah perkara terbagi menjadi dua dan faktor-faktor yang mempengaruhi tidak diminatinya Balai Harta Peninggalan adalah sumber daya manusia yang dianggap kurang memadai daripada Kurator Perorangan.Kata Kunci: Balai Harta Peninggalan; Harta Pailit; Kurator.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM TRANSAKSI GADAI OLEH LEMBAGA GADAI SWASTA YANG BELUM MEMILIKI IZIN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Resti Remandha]]>;
<![CDATA[Pranoto Pranoto]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 14, No 1 (2026): JANUARI - JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v14i1.58378
<![CDATA[This article aims to analyze and examine the legal protection for customers in pawn transactions by private pawnshops that do not have a license in Indonesia which is expected to provide insight for the wider community. This research is a prescriptive normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The type of data used is secondary data which includes primary legal materials and secondary legal materials. While the data collection technique in this research is by using the method of browsing through the internet media which is then followed by analysis techniques using grammatical, historical, and systematic interpretation techniques. The results of this study indicate that the legal protection obtained by customers who use pawn transactions at private pawn institutions that do not yet have a permit is based on the agreement made by the pawning institution with the customer itself. Although they do not get protection from the Financial Services Authority as the supervisor of the pawning institution, customers get legal protection based on the laws in force in Indonesia. If the customer is harmed due to a default or unlawful act committed by the private pawnshop, the customer has the authority to file a lawsuit to the local District Court and if there are criminal elements such as fraud or embezzlement, the customer can also report the act to the Police. Thus, customers have legal protection and legal certainty to achieve justice.]]>
<![CDATA[TINJAUAN ASAS KERAHASIAAN DALAM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH BANK DIGITAL PADA HUKUM POSITIF INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ifana Marsha Bella]]>;
<![CDATA[Umi Khaerah Pati]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 14, No 1 (2026): JANUARI - JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v14i1.58379
<![CDATA[This article examines the adoption of the principle of confidentiality in the protection of personal data of digital bank customers on positive law in Indonesia. This research is a prescriptive normative with statutory approach. The data used were primary data, secondary data, and tertiary data. Data collection techniques carried out by literature study or document study with deductive syllogism legal material analysis techniques. The results of the research and discussion show that the adoption of the principle of confidentiality in terms of the protection of personal data for digital bank customers can be found in several laws and regulations in Indonesia. Starting from the level of law, government regulation, ministerial regulation, financial services authority regulation, bank Indonesia regulation, and circular letter. The basic provisions of confidentiality stipulated in these regulations are still general in nature and only cover certain matters. Among them are the definition of bank secrets, bank confidential exceptions, the right of customers to get personal data protection, the obligation of digital banks to provide protection of personal data, and certain prohibitions that can harm customers.]]>
