cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pujiyono
Contact Email
pujifhuns@staff.uns.ac.id
Phone
+6281229887199
Journal Mail Official
privatlaw@hukum.uns.ac.id
Editorial Address
Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3-Bagian Hukum Keperdataan Jl. Ir. Sutami No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Privat Law
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : 27155676     DOI : https://doi.org/10.20961/privat.v8i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
ruang lingkup jurnal menerima artikel berbasis penelitian (skripsi/tesis) ataupun berupa pemikiran tentang hukum keperdataan dan hukum bisnis, maupun isu hukum keperdataan lainnya yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Privat Law memberikan akses terbuka langsung ke isinya (open access) dengan prinsip bahwa membuat penelitian tersedia secara gratis untuk publik guna mendukung pertukaran pengetahuan global yang lebih besar.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 375 Documents
 21   22   23   24   25 
ANALISIS ASPEK YURIDIS KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KREDIT DALAM MASA PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019 PADA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI PT. BPR SURYA UTAMA SUKOHARJO Putri Indrawati Utama; Pranoto Pranoto
Jurnal Privat Law Vol 13, No 2 (2025): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v13i2.52830

Abstract

This article aims to analyze the juridical aspect nof credit restructuring as attempt of saving non perfoming loan due to Covid-19 in the implementation of credit restructuring in PT. BPR Surya Utama Sukoharjo. This research method is empirical legal research with a qualitative approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting data by interviews with employees of PT. BPR Surya Utama Sukoharjo. Data analysis by means of data collection, data reduction, data presentation, data verification and drawing conclusions. The result of research shows that PT. BPR Surya Utama Sukoharjo provides credit restructuring to UMKM debtors through several stages according to Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 48/POJK.03/2020. The policy provides justice and legal benefits but does not provide legal certainty. Because there are still uncertain clauses.
PERUBAHAN TANDA TANGAN FISIK DAN DIGITAL BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI Aditya Kurniawan; Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni
Jurnal Privat Law Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v13i1.54164

Abstract

AbstractThis article aims to analyze the regulation of changes in physical and digital signatures based on the Civil Code and the Information and Electronic Transactions Law, the problems of changing physical and digital signatures in Indonesia and the juridical implications for someone who changes signatures. The research method used is normative legal research which has a prescriptive nature by using a statutory approach and a case approach. The source of this research comes from primary and secondary legal materials with legal material collection techniques based on literature studies and analyzed by syllogistic legal reasoning techniques with deductive methods. The result of this study is the regulation of changes in a physical signature based on Article 1867-1894 of the Civil Code and digital signatures on Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The problem that occurs in society regarding changes in physical and digital signatures is that there are no standard rules to regulate this and the result of changes in signatures made by someone, namely a signature will remain valid as long as the signer acknowledges that the signature is his.Key words: change; digital signature;  physical signature; problematicAbstrak Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perubahan tanda tangan fisik maupun digital berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, problematika perubahan tanda tangan fisik dan digital di Indonesia serta implikasi yuridis terhadap seseorang yang melakukan perubahan tanda tangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang memiliki sifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber penelitian ini berasal dari bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan bahan hukum yang didasarkan pada studi pustaka serta dianalisis dengan teknik penalaran hukum yang bersifat silogisme dengan metode deduktif. Hasil penelitian ini adalah pengaturan perubahan suatu tanda tangan fisik yang didasarkan pada Pasal 1867-1894 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta tanda tangan digital pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Problematika yang terjadi dalam masyarakat mengenai perubahan tanda tangan fisik maupun digital adalah tidak adanya aturan yang baku untuk mengatur hal tersebut serta akibat dari perubahan tanda tangan yang dilakukan oleh seseorang yaitu suatu tanda tangan akan tetap berlaku sepanjang penandatangan mengakui bahwa tanda tangan tersebut adalah miliknya. Kata kunci: perubahan; problematika; tanda tangan digital; tanda tangan fisik
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN DATA, BATASAN BUNGA, DAN RISIKO GAGAL BAYAR YANG DIHADAPI KONSUMEN DAN INVESTOR FINANCIAL TECHNOLOGY DALAM MENJALANKAN KEGIATAN FINTECH YANG BERKEADILAN Destyra Annisa Askhiya Aldeswani; Albertus Sentot Sudarwanto
Jurnal Privat Law Vol 13, No 2 (2025): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v13i2.53110

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis mengenai perlindungan hukum konsumen dan investor financial technology mengenai risiko keamanan data konsumen, bunga yang tinggi, dan gagal bayar agar terciptanya kegiatan fintech yang berkeadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif  bersifat preskriptif. Jenis bahan hukum yang dipakai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum konsumen terhadap data pribadi terdapat dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Perlindungan hukum konsumen mengenai batasan bunga yang tinggi terdapat dalam kontrak elektronik yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perlindungan hukum investor fintech mengenai risiko gagal bayar terdapat dalam  Pasal 1243 KUHPerdata dan Pasal 1801 KUHPerdata. Namun perlindungan tersebut belum mencerminkan keadilan bagi konsumen dan investor.
BADAN ARBITRASE NATIONAL DISPUTE RESOLUTION CHAMBER (NDRC) SEBAGAI PENYELESAIAN DALAM WANPRESTASI KONTRAK PEMAIN SEPAK BOLA DI INDONESIA Yoakim Vocalio Buwana; Adi Sulistiyono
Jurnal Privat Law Vol 13, No 2 (2025): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v13i2.53175

Abstract

AbstractThis article aims to analyze the roles of National Dispute Resolution Chamber (NDRC) arbritation body in resolving dispute of football player in Indonesia. This research is normative law research that is prescriptive. The research using primary legal materials and secondary legal materials. Legal material collection techniques using library study techniques through electoral media and then strengthened by interviews. The analysis technique used is an analysis technique with deductive methods. The results of this research show that NDRC is a ray of hope in an attempt to transform Indonesian football into a deeper passion and more professional one. NDRC Indonesia has full authority in resolving disputes of football players in Indonesia, especially disputes that occur due to defaults on their contracts. But in practice in the escort of the verdict has not been affirmed effectively and maximally. There needs to be proper synergy from various stakeholders in an effort to build better Indonesian football.Keywords: Arbritration, Contract, Dispute, NDRC.
URGENSI ASURANSI KEPEMILIKAN TANAH DALAM MENGATASI KEJAHATAN MAFIA TANAH DI INDONESIA Muhammad Bagas Hutama Purbokusumo; Arief Suryono
Jurnal Privat Law Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v13i1.95748

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji tindak kejehatan yang dilakukan oleh mafia tanah, hal ini disebebkan karena kurangnya pengawasan, kemanan serta pemberian sanksi oleh penegak hukum berdasarkan peraturan yang ada. Artikel ini juga memberikan perbandingan  antara sistem pertanahan di Amerika Serikat yang mewajibkan penggunaan asuransi dalam hal jual beli tanah dan properti. Metode penelitian menggunakan metode normatif bersifat perspektif. pengecualian yang tidak dapat di klaim oleh nasabah sesuai dengan perjanjian polis. Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan asuransi kepemilikan memberikan keamanan baik dari sisi penjual maupun pembeli, asuransi tersebut dibayarkan satu kali saat membeli tanah, dari sisi ekonomi  adanya asuransi kepemilikan dapat memberikan pinjaman yang lebih besar dan berdampak kestabilan harga pada pasar penggunaan asuransi kepemilikan yang tidak seperti asuransi pada umumnya dinilai cukup mahal, karena premi tersebut dihitung dari harga tanah tersebut. 
MEDIASI MELALUI ISHLAH SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA (Studi Efektivitas Mediasi di Lombok Timur) Haeratun '; Seno Wibowo Gumbira
Jurnal Privat Law Vol 10, No 2 (2022): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v10i2.83202

Abstract

AbstractThe purpose of this scientific writing was to determine and analyze the model of settlement of divorce cases through ishlah in the Religious Courts and to determine the level of success and failure of the settlement of divorce cases through ishlah in the Religious Courts. The research method includes the type of empirical research/socio legal research, while the approach used is a socio legal approach (socio legal approach). The results of this study are that there are several models of settlement of divorce cases through ishlah in the Religious Courts such as; Settlement Mediation, Facilitative Mediation, Evaluative Mediation and Transformative Mediation and also related to the success rate of mediation for divorce cases at the Selong Religious Court and the Taliwang Religious Court is still very low because there are still many mediator judges in the Religious Courts who are not certified so they do not have skills in in seeking peace for the parties, in addition to the inadequate facilities and infrastructure and not having long-distance audiovisual equipment.AbstrakTujuan penulisan ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis model penyelesaian perkara perceraian melalui ishlah di Pengadilan Agama dan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan penyelesaian perkara perceraian melalui ishlah di Pengadilan Agama. Metode penelitian meliputi tipe penelitian empiris/socio legal research,sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan socio legal (socio legal approach). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ada beberapa model penyelesaian perkara perceraian melalui ishlah di Pengadilan Agama seperti; Settlement Mediation, Facilitative Mediation, Evaluative Mediation dan Transformative Mediation dan juga terkait dengan tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Selong dan Pengadilan Agama Taliwang masih rendah sekali karena masih banyak hakim mediator yang ada di Pengadilan Agama tersebut yang belum bersertifikat sehingga tidak memiliki skill di dalam mengupayakan perdamaian bagi para pihak, disamping faktor sarana dan prasarananya yang belum memadai serta tidak memiliki audio visual jarak jauh.
IMPLEMENTASI PERJANJIAN ALIH TEKNOLOGI SEBAGAI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN ASING Rafan Darodjat; Deviana Yunitasari
Jurnal Privat Law Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v13i1.100139

Abstract

ABSTRAKNegara Indonesia memiliki daya tarik bagi investor, karena potensi pasar yang besar dan upaya pemerintah secara intensif menjadikan Indonesia ramah investasi. Akan tetapi, harus ada upaya agar perusahaan asing yang berinvestasi dan menjual produknya melakukan perjanjian alih teknologi sebagai upaya mengurangi kesenjangan teknologi industri. Pengalihan teknologi tentunya menurut peneliti tidak hanya dianggap sebagai kewajiban saja, harus juga ada pemberian insentif dari pemerintah sebagai simbiosis mutualisme. Intensif yang diberikan bisa pengurangan pajak, ekspansi pasar, kemudahan perizinan, dan kemudahan mempekerjakan tenaga asing yang diharapkan mampu mengalihkan keterampilan yang dimiliki. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, penelitian melihat peraturan perundang-undangan terkait kemudian menganalisis dari sisi praktis mengenai alih teknologi, kemudian melakukan pemecahan masalah. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan untuk menjadikan pengalihan teknologi sebagai responsibility kepada perusahaan dan masyarakat Indonesia, sehingga meminimalisir disparitas penguasaan teknologi dengan negara maju untuk tercapainya Indonesia Emas 2045.ABSTRACTIndonesia attracts investors due to its large market potential and intensive government efforts to make the country investment-friendly. However, efforts must be made to ensure that foreign companies investing and selling their products in Indonesia enter into technology transfer agreements to reduce the industrial technology gap. According to researchers, technology transfer should not be viewed merely as an obligation; the government should also provide incentives to create a mutually beneficial relationship. These incentives include tax reductions, market expansion opportunities, ease of licensing, and simplified processes for employing foreign workers who are expected to transfer their skills. The research method used is normative juridical, examining relevant laws and regulations and analyzing them from a practical perspective regarding technology transfer to address the issue. It is hoped that the results of this research will provide input for making technology transfer a responsibility for Indonesian companies and society, thereby minimizing disparities in technology mastery with developed countries and achieving a Golden Indonesia by 2045.
PERLINDUNGAN HUKUM MEREK PRODUK TENUN IKAT MEDALI MAS PADA UD. MEDALI MAS KOTA KEDIRI Salsabila Cahyawati Nur Hanifah; Hernawan Hadi
Jurnal Privat Law Vol 14, No 1 (2026): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v14i1.59475

Abstract

This articles aims to determine the legal protection of the Medali Mas brand of ikat products produced by the UD. Medali Mas according to the legal provisions in force in Indonesia based on Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis as well as regarding the obstacles in the implementation of protection. trademark law. This research is a prescriptive normative legal research. The approach used is a statutory approach. The sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The analysis of legal materials used is a data analysis technique with deductive logic. The rise of plagiarism of trademarks with each other has made the protection of the products weaving mark produced by UD. Medali Mas must be carried out immediately so that legal protection is created in accordance with Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. The results showed that the Medali Mas trademark did not receive legal protection in the Act due to not being legally registered with the Directorate General of Intellectual Property, this was due to various obstacles that occurred so that the process of implementing brand protection was hampered.
LANGKAH HUKUM PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT PERJANJIAN JUAL-BELI ONLINE MELALUI REKENING BERSAMA DENGAN SALAH SATU PIHAK ANAK DI BAWAH UMUR Lestari Dewi Savitri; Pujiyono Pujiyono
Jurnal Privat Law Vol 14, No 1 (2026): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v14i1.57680

Abstract

This article aims to find out the legal steps that can be taken by the relevant party who is harmed by the existence of e-commerce agreements through an escrow with one of the minor subjects. The research methods used are normative juridical, research approaches through legislation, and with data analysis techniques that are deduction by syllogism methods. According to the results of the study, e-commerce activities have been protected by the Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. In addition to regulating legal protection of consumers also regulates how the responsibility of business actors if consumers experience losses. One of the legal protections is the arrangement of legal steps to resolve disputes. Legal steps that can be taken by relevant parties who are harmed by the existence of an e-commerce agreement through an escrow with one of the subject minors can be done through litigation and non-litigation.
PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA MUSIK DALAM ERA DIGITAL DISRUPTION Raden Mas Riandaru Sam Kusumo Ario Bagaskoro; Adi Sulistiyono
Jurnal Privat Law Vol 13, No 2 (2025): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v13i2.53106

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prospek hukum di tahun atau masa ini dan kedepannya dalam hal perlindungan hak cipta terutama karya musik/lagu dan juga mengetahui secara realita hal apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hak cipta. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat doctrinal serta menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan (library research). Teknik analisis data dengan metode deduksi Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada banyak celah dan juga kekurangan dalam hal Perlindungan Hak Cipta Karya Musik di Indonesia terutama dalam era digitalisasi dimana yang menjadi fokus utama yaitu banyaknya persebaran dan juga sulitnya melakukan pengawasan terhadap pelanggaran Hak Cipta Karya Musik di era Revolusi Industri 4.0

Page 23 of 38 | Total Record : 375

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2026): JANUARI - JUNI Vol 13, No 2 (2025): JULI-DESEMBER Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-JUNI Vol 12, No 2 (2024): AGUSTUS-DESEMBER Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-JUNI Vol 11, No 2 (2023): JULI - DESEMBER Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-JUNI Vol 10, No 2 (2022): JULI - DESEMBER Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-JUNI Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER Vol 9, No 1 (2021): Januari-Juni Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI More Issue