cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rina Yulianti
Contact Email
jipags@untirta.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jipags@untirta.ac.id
Editorial Address
Program Studi Magister Administrasi Publik Jl. Raya Jakarta Km. 4 Serang Banten, Kota Serang, 42117
Location
Kab. serang,
Banten
INDONESIA
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)
Published by Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
ISSN : 25490435     EISSN : 25491431     DOI : dx.doi.org/10.31506/jipags
Core Subject : Science, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) merupakan jurnal ilmiah berkala yang mempublikasikan hasil penelitian dalam bidang administrasi publik dan ilmu pemerintahan di Indonesia baik oleh peneliti Indonesia maupun peneliti asing.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 128 Documents
 9   10   11   12   13 
INOVASI PELAYANAN AKTA KELAHIRAN MELALUI WEBSITE PLAVON DUKCAPIL DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIDOARJO Tri Prasetijowati; Bagus Ananda Kurniawan; Amara Nasya Damayanti
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 8, No 1 (2024)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jipags.v8i1.21388

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi dari inovasi pelayanan akta kelahiran melalui website Plavon Dukcapil, faktor-faktor pendukung dan penghambat inovasi, upaya mengatasi hambatan inovasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Kabupaten Sidoarjo telah mewujudkan pelayanan efektif ditinjau dari lima atribut inovasi menurut Everett M. Rogers (1983), yaitu: 1. Keuntungan relatif mengurus dokumen akta kelahiran mendapat 3in1 dokumen lain seperti Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak; 2. Kesesuaian prosedur sama dengan inovasi sebelumnya, perbedaan media dalam segi persyaratan di website Plavon Dukcapil http://plavon.sidoarjokab.go.id; 3. Kerumitan terkendala jaringan karena menggunakan jaringan terpusat KOMINFO saat akses kurang stabil; 4. Kemungkinan dilakukan percobaan dilakukan uji coba website Plavon Dukcapil langsung kepada pegawai dan masyarakat pada program sosialisasi; 5. Dapat diamati terdapat menu riwayat pengajuan jadi masyarakat dapat mengakses pengajuannya sudah sampai mana. Faktor pendukung inovasi adanya modal manusia, modal kepemimpinan, lingkungan organisasi. Faktor penghambat adanya tekanan dan hambatan administrasi serta teknologi ada tapi terhambat budaya organisasi. Upaya dalam mengatasi hambatan inovasi adalah mengkonsultasikan dan validasi ulang data ke dinas, mengadakan sosialisasi di media sosial Instagram dan melakukan program Jemput Bola Terpadu yang Gemilang.
EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN KETENAGAKAERJAAN DI DINAS TENAGA KERJA KOTA CILEGON DALAM MENGURANGI PENGANGGURAN DI KOTA CILEGON TAHUN 2020 Ria Purnama; Riswanda Riswanda; Juliannes Cadith
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 8, No 1 (2024)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jipags.v8i1.16966

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon. Teori yang digunakan adalah teori evaluasi kebijakan dari William N Dunn. Metode yang digunakan, yaitu metode penelitian kualitatif. Teknik analisis data menggunakan analisis data Prasetya Irawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Ketenagakerjaan belum optimal karena rendahnya kompetensi pendidikan yang dibutuhkan oleh industrial di Kota Cilegon, belum maksimal pendataan terkait pencari kerja dan laporan pencari kerja, kurangnya koordinasi antara perusahaan dan pemerintah Kota Cilegon, serta minimya lowongan kerja dikarenakan industri padat modal. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Ketenagakerjaan sudah tidak relevan dengan undang-undang diatasnya yang sudah banyak perubahan serta kurangnya inisiatif terkait perubahan peraturan daerah terkait ketenagakerjaan di Kota Cilegon.
PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SERANG Umi Nihlatunnada; Rina Yulianti; Titi Stiawati
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 8, No 2 (2024)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jipags.v8i2.27425

Abstract

Penelitian ini berfokus pada pengaruh pengawasan terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang. Tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu guna mengetahui apakah pengawasan berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Pengawasan Pembangunan Daerah Kota Serang serta seberapa besar pengaruhnya. Permasalahan pada penelitian ini, yaitu lemahnya pengawasan pimpinan mengenai perilaku pegawai, lemahnya sanksi yang diberikan kepada pegawai yang melanggar kedisiplinan, juga tidak berjalan dengan baiknya sistem absensi pegawai, dan menurunnya realisasi kinerja dalam perencanaan pembangunan daerah. Teori yang digunakan adalah teori pengawasan dari Robbins dan Coulter (2016:163). Selain itu juga digunakan teori Kinerja Pegawai dari Bernaddin, Russel dalam Priansa (2017:55). Metode yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif asosiatif dengan pendekatan kuantitatif, dimana sampel yang digunakan adalah sampel jenuh dengan total 31 responden. Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang. Hasil penelitian melalui bantuan SPSS versi 26 diketahui bahwa nilai dengan hasil uji hipotesis t 16,649 > 1,697 dengan nilai signifikansi yaitu 0,000 (0,000 < 0,05). Berdasarkan pada kolom r square adalah 0.905 yang berarti 90,5% variabel pengawasan dapat mempengaruhi variabel kinerja pegawai. Diketahui pula bahwa setiap adanya upaya kenaikan satu atau satuan variabel pengawasan, maka akan menyebabkan kenaikan kinerja pegawai sebesar 1,385. Maka, Hasil penelitian diketahui terdapat pengaruh positif yang kuat dan signifikan antara pengawasan dan kinerja Pegawai Negeri Sipil di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang.
PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) TERLANTAR DI KABUPATEN KARIMUN Agusnuli Ayu Zizi
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 8, No 1 (2024)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jipags.v8i1.18459

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial pada ODGJ yang hidup terlantar di jalanan. Dengan adanya fenomena tersebut perlu adanya peran dari Dinas Sosial yang terkait untuk penanganan serta memberikan hak yang sama kepada para penderita ODGJ terlantar. Hak yang dimaksud ialah mendapatkan hak pelayanan kesehatan jiwa yang mudah dijangkau dan sesuai standar pelayanan serta mendapat jaminan atas ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam terkait peran pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Karimun yang menaungi masalah sosial dalam penanganan ODGJ terlantar serta faktor hambatan apa saja yang terdapat dalam proses penanganan tersebut. Metode yang peneliti gunakan ialah metode kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, studi literature, dan obesrvasi atau pengamatan lapangan. Sumber data diperoleh menggunakan data sekunder dan primer. Dalam penelitian ini, peneliti melihat peran Dinas Sosial berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Rasyid (Labolo, 2013) bahwa peran pemerintah terdiri dari pengaturan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa peran Dinas Sosial Kabupaten Karimun dalam penanganan ODGJ terlantar belum dilakukan secara optimal. Belum adanya regulasi Perda Kabupaten Karimun yang khusus menangani hal tersebut. Kemudian terdapat faktor penghambat, yakni kurangnya anggaran dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasaranan yang menunjang penanganan pemberdayaan dan pengobatan penderita gangguan jiwa.
ETIKA PELAYANAN PUBLIK PADA ANGKOT SI BENTENG DI KOTA TANGERANG Pratama, Orlando Taruna; Murodi, Ahmad; Utami, Pri
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 9, No 1 (2025)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jipags.v9i1.28447

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui etika pelayanan publik pada Angkot Si Benteng di Kota Tangerang. Pemberi layanan pada Angkot Si Benteng adalah sopir sebagai pengemudi Angkot Si Benteng sehingga terfokus pada bagaimana etika sopir Angkot Si Benteng saat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri. Teknik analisis data menggunakan analisis data dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika pelayanan publik yang di terapkan pada Angkot Si Benteng Kota Tangerang belum sesuai prosedur yang berlaku atau standar operasional apabila di tinjau dari aspek: 1) Equality (kesetaraan), sudah baik dalam memberikan akses yang setara kepada semua penumpang tanpa diskriminasi sosial atau ekonomi dengan tarif yang terjangkau; 2) Equity (keadilan) cukup baik karena masih terdapat beberapa pengemudi yang belum sepenuhnya adil kepada semua penumpang; 3) Loyality (kesetiaan), cukup baik kepuasan masyarakat yang menggunakan layanan Angkot Si Benteng, memiliki catatan mengenai keramahan dan kebersihan yang bisa ditingkatkan; 4) Responsibility (pertanggungjawaban) sudah baik kepuasan masyarakat terhadap etika tanggung jawab pengemudi menunjukkan bahwa pelayanan telah dilakukan dengan baik. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah etika pelayanan publik pada Angkot Si Benteng, antara lain mengadakan pelatihan dan sosialisasi tentang etika pelayanan publik dan pentingnya menjaga standar pelayanan yang tinggi, serta membuat peraturan yang jelas mengenai standar pelayanan dan etika bagi pengemudi Angkot Si Benteng.
STRATEGI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SERANG DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) Gymnastiar, Abdullah
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 9, No 1 (2025)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jipags.v9i1.25360

Abstract

Penerimaan PBB-P2 masih belum mencapai target yang telah ditetapkan sehingga terjadinya tunggakan PBB-P2 di Kota Serang yang cukup besar. Tujuan penelitian ini sebagai upaya menetapkan Strategi Badan Pendapatan Daerah Kota Serang dalam meningkatkan pendapatan dari PBB-P2. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dimana Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara,  dan studi dokumentasi. Peneliti menggunakan teori analisis SWOT untuk melihat kondisi lingkungan internal dan eksternal pada instansi terkait sehingga nantinya dapat mengetahui bagaimana strategi yang digunakan. Hasil penelitian menujukkan bahwa hasil analisis SWOT berupa kelebihan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kelebihannya, yaitu tersedianya prasarana serta program kerja yang mendukung. Namun, terdapat kelemahan pada minimnya sosialisasi dan kurangnya jumlah pegawai. Peluangnya terletak pada penerapan teknologi dan peraturan yang jelas, sementara ancamannya, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Serang perlu lebih giat dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung dengan mengadakan program yang mempertemukan masyarakat dengan pihak BAPENDA Kota Serang. Selain itu, pelatihan kepada petugas pengelolaan pajak bumi dan bangunan tentang tugas dan fungsi serta pendekatan beberapa aspek di lapangan juga perlu dilakukan agar mereka dapat lebih terampil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA DESA WISATA KAMPUANG SARUGO DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Husna, Nisa Ul; Putera, Roni Ekha; Aromatica, Desna
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 9, No 1 (2025)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jipags.v9i1.29954

Abstract

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam, pemerintah diharapkan mampu beradaptasi dengan lingkungan dan situasi mengikuti perkembangan waktu. Collaborative Governance merupakan sebuah konsep dalam upaya kolaborasi pemerintah dengan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka memenuhi kebutuhan bersama. Salah satu bentuk Collaborative Governance pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu kolaborasi dalam tata kelola Desa Wisata Kampuang Sarugo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran para aktor dan proses kolaborasi yang dilaksanakan dalam pengelolaan Desa Sarugo. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Untuk pengumpulan data, Peneliti melakukan dua cara, yaitu wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive. Berdasarkan analisa Peneliti menggunakan teori Ansell dan Gash, hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh aktor sudah berperan dalam kolaborasi pengelolaan Desa Sarugo, namun peran dan proses kolaborasi yang berjalan belum maksimal. Partisipasi aktor belum optimal, di mana Pokdarwis belum memiliki pemahaman dan kemampuan dalam mengelola desanya, sedangkan partisipasi yang diberikan oleh aktor dalam kolaborasi banyak berupa pembinaan dan pelatihan mengenai pengelolaan destinasi wisata. Dimulai dari kondisi awal adanya ketidakseimbangan sumber daya yang mendorong terjadinya kolaborasi. Pada desain kelembagaan, seluruh pihak memberikan partisipasi melalui masing-masing perannya. Proses kolaborasi sudah berjalan namun belum optimal. Diperoleh hasil sementara, yaitu peningkatan perekonomian masyarakat di Desa Sarugo. Namun hasil yang diharapkan, yaitu nantinya masyarakat terutama Pokdarwis bisa benar-benar mandiri dalam mengelola Desa Wisata Sarugo dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.
ANALISIS LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELALUI PEMANFAATAN SEPASI DALAM PERSPEKTIF PUBLIC VALUE DI DESA SUGIHAN KABUPATEN TUBAN Hayyi, Abdul
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 9, No 1 (2025)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jipags.v9i1.24566

Abstract

Terdapat dua persoalan mendasar dalam layanan publik terkait administrasi kependudukan, yakni dari segi kemutakhiran pendataan dan dari segi proses pengurusan yang dalam praktiknya seringkali tidak cepat, mudah, dan murah. Dalam konteks ini, urgensi bagi pemerintah desa untuk memaksimalkan perannya dalam memenuhi kebutuhan administrasi dan melakukan pemutakhiran. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pemerintah untuk mengubah struktur dan kerangka kerja bagi pelayanan publik. Salah satu inovasi itu adalah melalui SEPASI (Sistem Elektronik Pengelolaan Arsip Surat Internal) yang telah dipergunakan sejak tahun 2020 di Desa Sugihan, Kecamatan Jatirogo, Tuban, Jawa Timur. Fokus permasalahannya adalah apakah SEPASI dapat menyelesaikan tentang layanan dan administrasi kependudukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan teoritis Creating Public Value dari Moore yang kemudian memanfaatkan konstektualisasi teoritisnya dari Panagiotopoulos. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif studi kasus. Sumber data yang dipergunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pelayanan di tingkat pemerintahan desa, SEPASI cukup efektif, efisien, dapat diakses, dan punya dampak langsung untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Namun, terdapat beberapa dimensi yang belum menjawab problem pelayanan administrasi kependudukan, yakni belum ada standar teknis pelayanan publik yang digunakan pemerintah desa. Dimensi penting lainnya adalah SEPASI ini hanya bermanfaat untuk pembuatan surat, namun sistem ini belum terpadu dengan Sistem Informasi Kependudukan (SIAK) dari Kementerian Kependudukan sehingga pelayanan hanya terbatas pada administrasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa sehingga belum menyelesaikan persoalan administrasi kependudukan secara umum.
MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI PROGRAM GEBRAK PAKUMIS PLUS DI DESA MUARA KECAMATAN TELUKNAGA KABUPATEN TANGERANG Pakaya, Al Isra Nur Rizka; Kurniawan, Irvan Arif; Prasetyo, Eko
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 9, No 1 (2025)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jipags.v9i1.28406

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model perancangan collaborative governance pada pelaksanaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Program Gebrak Pakumis Plus di Desa Muara Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.  Adapun teori dalam penelitian ini adalah teori proses collaborative governance yang dikemukakan oleh Ratner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan proses kolaborasi yang melibatkan pemerintah, swasta, dan kelompok masyarakat belum melakukan keseluruhan tahapan proses collaborative governance yang dikemukakan oleh Ratner. Adapun rancangan model proses collaborative governance yang dibuat adalah meliputi aktor-aktor mengidentifikasi hambatan dan peluang, mendiskusikan strategi melalui focuss group discussion (FGD), dan merencanakan tindakan kolaborasi dengan tim kecil untuk memastikan implementasi dan evaluasi yang berkelanjutan.
PERAN GAME THEORY DALAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN ANTIKEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA Hajad, Vellayati; Liyana, Cut Irna; Arta, Karuni Humairah; Pratiwi, Diah; Bella, Isratul
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 9, No 1 (2025)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jipags.v9i1.30577

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Game Theory dapat diterapkan dalam pengembangan kebijakan antikekerasan terhadap perempuan yang lebih efektif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka sistematis melalui pengumpulan data dari Scopus, Web of Science, JSTOR, dan Google Scholar. Data kemudian dianalisis melalui pendekatan sintesis naratif, yaitu ekstraksi data, kategorisasi tematik, sintesis temuan, interpretasi kritis, dan penilaian kualitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Game Theory dapat menjadi pengetahuan baru dalam melihat dinamika kompleks kekerasan berbasis gender di Indonesia. Penelitian ini dapat memodelkan interaksi antara pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan menggunakan konsep-konsep seperti Nash equilibrium, yaitu aktor, strategi, dan hasil, serta dapat memprediksi kebijakan yang baik. Pendekatan ini sesuai dengan kondisi Indonesia, di mana faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi saling terkait untuk memengaruhi kekerasan terhadap perempuan. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Game Theory dalam perumusan kebijakan antikekerasan di Indonesia memiliki potensi besar karena dapat meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan perempuan di Indonesia sekaligus berkontribusi pada upaya global untuk memerangi kekerasan berbasis gender.

Page 12 of 13 | Total Record : 128

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 2 (2025) Vol 9, No 1 (2025) Vol 8, No 2 (2024) Vol 8, No 1 (2024) Vol 7, No 2 (2023) Vol 7, No 1 (2023) Vol 6, No 2 (2022) Vol 6, No 1 (2022) Vol 5, No 2 (2021) Vol 5, No 1 (2021) Vol 4, No 2 (2020) Vol 4, No 1 (2020) Vol 3, No 2 (2019) Vol 3, No 1 (2019) Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) More Issue