cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rina Yulianti
Contact Email
jipags@untirta.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jipags@untirta.ac.id
Editorial Address
Program Studi Magister Administrasi Publik Jl. Raya Jakarta Km. 4 Serang Banten, Kota Serang, 42117
Location
Kab. serang,
Banten
INDONESIA
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)
Published by Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
ISSN : 25490435     EISSN : 25491431     DOI : dx.doi.org/10.31506/jipags
Core Subject : Science, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) merupakan jurnal ilmiah berkala yang mempublikasikan hasil penelitian dalam bidang administrasi publik dan ilmu pemerintahan di Indonesia baik oleh peneliti Indonesia maupun peneliti asing.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 128 Documents
 9   10   11   12   13 
PUBLIC SERVICE QUALITY: LAYANAN SAMSAT KOTA MAGELANG Haryanti, Ananda Putri; Putri, Destiana; Nugraha, Joko Tri
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 9, No 1 (2025)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jipags.v9i1.30618

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan publik di SAMSAT Kota Magelang dan mengukur sejauh mana pelayanan yang diberikan telah memenuhi harapan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik survei terhadap 100 responden pengguna layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai kualitas pelayanan sudah baik, khususnya pada indikator keandalan, daya tanggap, personalisasi, dan bukti fisik. Pegawai dinilai telah terlatih, ramah, dan mampu memberikan layanan tepat waktu. Meski demikian, ada beberapa responden yang memberikan tanggapan netral, hal ini mengindikasikan perlu adanya upaya peningkatan pada aspek personalisasi layanan dan fasilitas fisik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kualitas layanan di SAMSAT Kota Magelang secara umum sudah baik, namun diperlukan upaya perbaikan untuk mencapai pelayanan yang lebih optimal sesuai dengan ekspektasi masyarakat.
STRATEGI PENGUATAN KEBIJAKAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SOPPENG DAN KABUPATEN SUKAMARA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2017: MODEL CIPP Sigalingging, Marco; Kartika, Ray Septianis
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 9, No 2 (2025)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62870/jipags.v9i2.32480

Abstract

Era desentralisasi menuntut pemerintah daerah untuk bisa melaksanakan inovasi sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah daerah sebagai penggerak pembangunan perlu memaksimalkan inovasi dalam setiap lini urusan yang berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Permasalahannya adalah inovasi yang sudah dilaksanakan dapat selaras dengan kebijakan PP No.38 Tahun 2017. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kebijakan menggunakan metode CIPP (Context, Input, Process, Product) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokus penelitian ini adalah Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Sukamara, dengan justifikasi bahwa kedua daerah ini memiliki capaian prestasi inovasi daerah saling berbeda (Inovatif dan sangat inovatif). Hasil penelitian menjelaskan kedua kabupaten sudah membentuk fasilitator inovasi, sudah membiasakan budaya inovatif di OPD, dan terdapat dukungan dari kepala daerah yang merupakan pilar utama terselenggaranya inovasi. Hambatan yang dihadapi adalah kurangnya insentif untuk melaporkan inovasi, kurangnya dokumentasi, dan infrastruktur pendukung. Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja inovasi regional secara berkesinambungan. Temuannya adalah masih belum sepenuhnya daerah melaksanakan inovasi sesuai  kebijakan PP No.38 tahun 2017 terutama pada aspek inisiatif, uji coba serta apresiasi kepala daerah kepada inovator yang berhasil menerapkan praktik baik. Dengan demikian penelitian ini sebagai langkah untuk membenahi inovasinya terutama manajemen yang lebih terstruktur dan profesional.
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP HASIL PEMBANGUNAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) PROVINSI BANTEN UNTUK WILAYAH KERJA PEMBANGUNAN I (KABUPATEN TANGERANG, KOTA TANGERANG DAN TANGERANG SELATAN) Sari, Resti Meliana; Marzan, Arlan; Taufik, Isvan; Apriliani, Karvina Budiwati; Hakim, Agus Lukman; Hani, Hanifah
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 9, No 2 (2025)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62870/jipags.v9i2.32276

Abstract

Tujuan dari Indeks Kepuasan Masyarakaat Terhadap Hasil Pembangunan Dinas PUPR Provinsi Banten Untuk Wilayah Kerja Pembangunan I (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan) adalah untuk menganalisis terkait kondisi rill terkait pembangunan Infrastruktur Kewenangan Dinas PUPR Provinsi Banten dan melakukan evaluasi terhadap layanan yang diberikan, Indikator atau pengukuran yaitu (1) ketersediaan fisik (availability) (2) kualitas fisik (quality) (3) kesesuaian (appropriateness) (4) efektivitas pemanfaatan (utility) (5) kontribusi terhadap perekonomian. Adapun jenis infrastruktur prioritas yang dimaksud adalah jalan, drainase, jembatan yang menjadi kewenangan Dinas PUPR Provinsi Banten. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling penentuan sampel peneliti menggunakan rumus Lemeshow, Jumlah sampel 267 responden yang merasakan layanan Infrastruktur dengan 26 ruas jalan Tangerang (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan) dibagi menjadi 3 klaster ruas jalan yaitu Panjang, sedang dan pendek. Penghitungan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) menggunakan kriteria penafsiran IKLI dan mengacu pada PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017.  Hasil Nilai Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) secara keseluruhan yaitu mendapatkan nilai IKLI sebesar 3,02. Skor tersebut menunjukkan bahwa kinerja layanan infrastruktur yang dinilai masyarakat, puas terhadap layanan infrastruktur yang diberikan, oleh Pemerintah Dinas PUPR Provinsi Banten
STRATEGI PENGEMBANGAN PROGRAM KEMITRAAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KAWASAN KONSERVASI DI TAMAN HUTAN RAYA WAN ABDUL RACHMAN (STUDI KASUS PADA GAPOKTAN MAJU LESTARI TAHURA WAN ABDUL RACHMAN) Zulfaa, Alyaa Febina; Rahmawati, Aulia
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 9, No 2 (2025)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62870/jipags.v9i2.31236

Abstract

Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kawasan konservasi memicu aktivitas eksploitasi sumber daya hutan secara ilegal, yang umumnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dasar. Sebagai respons, pemerintah mengembangkan program kemitraan konservasi yang mencakup dua aspek utama, yaitu pemberdayaan masyarakat dan pemulihan ekosistem. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi implementasi program kemitraan konservasi di kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman (Tahura WAR), Provinsi Lampung. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teori implementasi strategi dari Wheelen dan Hunger, yang menekankan tiga aspek utama: program, anggaran, dan prosedur. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi strategi berjalan cukup optimal pada aspek program dan prosedur, yang tercermin melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, serta penguatan kelembagaan kelompok tani hutan. Namun, keterbatasan anggaran masih menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan strategi secara menyeluruh. Keberhasilan strategi didukung oleh regulasi yang jelas serta adanya manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam mengintegrasikan pendekatan strategi manajemen ke dalam praktik konservasi berbasis partisipasi, serta menawarkan implikasi kebijakan untuk penguatan dukungan kelembagaan dan pendanaan.
TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN KEPENDUDUKAN DI KOTA SERANG Listyaningsih, Listyaningsih
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 9, No 2 (2025)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62870/jipags.v9i2.34783

Abstract

Kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Serang, khususnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tampaknya sangat urgent untuk dilakukan meski ini bukanlah pekerjaan yang mudah mengingat citra pelayanan publik yang masih belum sesuai harapan, patologis, dan cenderung distortif sebagaimana menjadi ciri dari paradigma lama traditional public administration. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kependudukan di Kota Serang dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Kuesioner disusun berdasarkan PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat yang memuat 9 dimensi pelayanan publik di tambah dengan dimensi maklumat pelayanan. Berdasarkan analisis data yang dilakukan, capaian kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang tahun 2025 secara umum telah terkategori baik dengan capaian indeks sebesar 85,19; meningkat cukup signifikan dari sebesar 83,75 pada tahun 2024. Meski demikian, kualifikasi mutu pelayanan pada tahun 2025 masih dalam kondisi status quo, yaitu bertahan pada kualifikasi mutu B, dengan kategori memuaskan atau baik. Dari 10 unsur yang dinilai, seluruh unsur kompositnya telah mencapai kualifikasi baik atau memuaskan dengan rentang indeks antara 80,56 (unsur sarana dan prasarana)  hingga 92,42 (unsur biaya pelayanan). Terdapat 4 (empat) unsur yang kinerja kepuasannya berada di bawah indeks agregat IKM Disdukcapil Tahun 2025, yaitu unsur produk pelayanan dengan indeks sebesar 81,74; unsur kompetensi petugas pelayanan dengan indeks 82,39; unsur perilaku petugas pelayanan sebesar 83,61 dan unsur sarana dan prasarana pelayanan dengan indeks sebesar 80,56.
THE IMPLEMENTATION OF THE RURAL POLICY ABOUT SEA CONSERVATION (CASE STUDY IN MERPAS VILLAGE, KAUR REGENCY, BENGKULU) Hariawan, Muhamad Arby
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 9, No 2 (2025)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62870/jipags.v9i2.25356

Abstract

This paper comprehends implementation of the rural sea protection regulation in Merpas Village. As a village in Kaur Regency, Bengkulu Province, conserving the sea is a mandatory action due to massive needs from the public for marine-related resources. Research is designed as qualitative descriptive. Then, required data was obtained by several techniques namely: field trips, doing observation, in-depth interviews, studying literature, and making focus group discussion with Merpas Village’s stakeholders. Moreover, the theory of policy implementation gap was considered as the grand theory for this research. Results of study reveal that formulation of the rural regulation about sea has not regulated about the violation which is still done by communities outside Merpas. Then, for the operationalization process, villagers have followed the rural regulation such as never using trawl, compressor, and other forbidden activities for fishing. Also, the temporary closing area for fishing has been implemented by villagers of Merpas. However, fishermen from other locations are still seen using those techniques in Merpas. In the last point, the collaboration process has been done optimally for the internal stakeholders. The village has responsibility to maintain relationships with external stakeholders due to the fact that they could synergize in protecting sea-related territory of Merpas Village. From the study, the researcher suggests several points: making mutual understanding with the nearby village to respect the regulation, doing law enforcement to people who violate the rule, and improving external stakeholders.
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN PADA APLIKASI RAGEM DALAM MEWUJUDKAN E-GOVERNMENT DI KOTA SERANG Siallagan, Hendra Handyka Todo; Arenawati, Arenawati; Rahayu, Sierfi
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 9, No 2 (2025)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62870/jipags.v9i2.34481

Abstract

Permasalahan yang terjadi masih rendahnya evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Serang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penggunaan pada aplikasi RAGEM dalam mewujudkan e-government di Kota Serang. Tingkat efektivitas suatu program pemerintah dapat digunakan sebagai acuan tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu program, hal inilah yang membuat penelitian ini menarik bagi peneliti. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Kota Serang dengan aplikasi RAGEM yang dioperasikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang (Diskominfo) sebagai subjeknya. Instrumen penelitian ini adalah kuisioner dan observasi. Teknik analisis menggunakan indikator efektivitas dari Duncan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan SPBE pada aplikasi RAGEM di Kota Serang dilihat dari indikator pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi sudah efektif. Hasil tersebut diperkuat dengan penilaian responden yang menunjukkan bahwa Efektivitas aplikasi RAGEM di Kota Serang berada dalam kategori penilaian yang baik. Dibuktikan dengan Efektivitas aplikasi RAGEM memperoleh penilaian sebesar 77.95%, dimana dimensi pencapaian tujuan menyumbang sebesar 29.95%, dimensi integrasi menyumbang sebesar 28.51%, dan dimensi adaptasi menyumbang 19.89%. Saran dalam penelitian ini yaitu diharapkan Diskominfo sebagai pelaksana untuk lebih aktif melakukan sosialiasi tentang RAGEM kepada masyarakat dan aktif memperbaharui aplikasi demi keamanan data.
PENERAPAN TATA KELOLA CERDAS (SMART GOVERNANCE) PADA KELURAHAN SALEMBARAN JAYA DI KABUPATEN TANGERANG Amelia Pribadi, Rizky Putri; Hilman, Hilman; Prasetyo, Eko
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 9, No 2 (2025)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62870/jipags.v9i2.28410

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Smart Governance pada Kelurahan Salembaran Jaya di Kabupaten Tangerang dan tantangan apa saja dari adanya penerapan smart governance pada Kelurahan Salembaran Jaya. Penelitian ini menggunakan teori Giffinger (2007) dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi. Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan identifikasi masalah, belum optimalnya pelayanan publik digital dan partisipasi masyarakat melalui website kelurahan. Website masih minim fitur layanan khusus, ketiadaan saluran aspirasi, dan kurangnya transparansi anggaran. Hal ini diperparah oleh rendahnya literasi digital masyarakat yang menyebabkan pelayanan masih banyak dilakukan secara manual. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kelurahan Salembaran Jaya telah meningkatkan partisipasi publik melalui platform digital, tetapi masih perlu ditingkatkan dengan menyediakan ruang diskusi pengambilan keputusan yang lebih mendalam. Selain itu, pelayanan publik secara online perlu ditingkatkan dalam pelayanan adminitrasi online melalui website, serta dari sisi transparansi tata kelola sudah cukup dalam membagikan informasi tentang Kelurahan Salembaran Jaya, namun perlu dioptimalkan dengan meningkatkan transparansi informasi anggaran.

Page 13 of 13 | Total Record : 128

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 2 (2025) Vol 9, No 1 (2025) Vol 8, No 2 (2024) Vol 8, No 1 (2024) Vol 7, No 2 (2023) Vol 7, No 1 (2023) Vol 6, No 2 (2022) Vol 6, No 1 (2022) Vol 5, No 2 (2021) Vol 5, No 1 (2021) Vol 4, No 2 (2020) Vol 4, No 1 (2020) Vol 3, No 2 (2019) Vol 3, No 1 (2019) Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) More Issue