cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rina Yulianti
Contact Email
jipags@untirta.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jipags@untirta.ac.id
Editorial Address
Program Studi Magister Administrasi Publik Jl. Raya Jakarta Km. 4 Serang Banten, Kota Serang, 42117
Location
Kab. serang,
Banten
INDONESIA
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)
Published by Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
ISSN : 25490435     EISSN : 25491431     DOI : dx.doi.org/10.31506/jipags
Core Subject : Science, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) merupakan jurnal ilmiah berkala yang mempublikasikan hasil penelitian dalam bidang administrasi publik dan ilmu pemerintahan di Indonesia baik oleh peneliti Indonesia maupun peneliti asing.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 128 Documents
 8   9   10   11   12 
AKTOR IMPLEMENTASI PROGRAM KOTAKU DI KELURAHAN BALAI GADANG KOTA PADANG TAHUN 2021 Meris Essio Mento; Aidinil Zetra; Indah Adi Putri
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 7, No 1 (2023)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jipags.v7i1.18070

Abstract

Sebagai upaya meningkatkan kualitas permukiman, pemerintah pusat menjalankan program yang bernama KOTAKU sejak tahun 2016 dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan sebagai platform kolaboratif. SK Walikota Padang No. 501 Tahun 2019 memperlihatkan bahwa masih terdapat 11,30 Ha permukiman kumuh di kelurahan Balai Gadang dan menjadi prioritas penanganan pada tahun 2021, oleh karena itu penting untuk mengidentifikasi aktor dan peranannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Pemilihan informan menggunakan purposive sampling, pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa terdapat 5 aktor kunci yang berperan dalam pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Balai Gadang, diantaranya adalah pihak Kecamatan Koto Tangah, Kelurahan Balai Gadang, Fasilitator Kelurahan, LKM Balai Gadang Mandiri dan  KSM Tapi Aia.
IMPLEMENTASI PELAKSANAAN ZONA INTEGRITAS PADA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI BANTEN Dimas Handrianto; Ipah Ema Jumiati; Wily Mochamad Iqbal
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 7, No 1 (2023)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jipags.v7i1.12544

Abstract

Dalam pelaksanaan reformasi gelombang pertama (2004-2009), reformasi di bidang birokrasi baru dimulai. Menerapkan ZI WBK tidak hanya memberantas korupsi tetapi juga mencegahnya. Hal ini menjadikan semua instrument reformasi birokrasi dipadupadankan dengan pengembangan kapabilitas kelembagaan menuju pelayanan prima. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan bagian dari perangkat pemerintah yang berkewajiban menerapkan ZI. Perwakilan BKKBN Provinsi Banten sebagai salah satu instansi yang melakukan tugas BKKBN di wilayah provinsi, mendapatkan amanah dijadikan percontohan pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III. Bahwa efektifitas implementasi kebijakan dipengaruhi 4 variabel, komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Perwakilan BKKBN Provinsi Banten telah mengimplemantasikan pelaksanaan Zona Integritas secara efektif dan efisien. Nilai akhir yang diperoleh, hanya  lulus oleh Tim penilai internal tapi tidak oleh Tim penilai nasional. Peneliti menyimpulkan tidak terdapat faktor penghambat yang menjadi kendala baik bagi implementator maupun jajaran saat mengimplementasi kebijakan Zona Integritas sesuai dengan teori.. Ditemukan sebuah sudut pandang baru yang mempengaruhi pelaksanaan sebuah kebijakan. Terdapat bias efektiftifitas yang dipengaruhi oleh adanya dualisme pihak eksternal, saat ukuran keberhasilan implementasi dinilai tidak dalam satu interpretasi. Perlu adanya penyeragaman pemahaman bagi tim penilai baik internal maupun eksternal.
OPTIMALISASI UPAYA PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK TERINTEGRASI PERGUB NO. 45 TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN PEDAGANG PASAR RANGKASBITUNG Yunita Yunita; Ratu Diah Wulansari
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 7, No 1 (2023)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jipags.v7i1.18245

Abstract

Masalah dalam penelitian ini adalah tidak optimalnya pengelolaan sampah plastik yang terletak di wilayah Pasar Tradisional, Rangkasbitung, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Optimalisasi Upaya Pengurangan Sampah Plastik Terintegrasi Pergub No. 45 Tahun 2019 Dilingkungan Pedagang Pasar Rangkasbitung Pada saat yang sama, untuk menelaah persoalan ini secara komprehensif, penulis menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan teoritik yang telah dikemukakan oleh Donald van Metter dan Carl van Horn dalam Agustino (2020:150), yang menjelaskan ada sejumlah hal penting untuk dijadikan sebagai analisis yang mencakup beeberapa hal, yaitu, ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan (disposition) para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Secara faktual, penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Tradisional Rangkasbitung ini dalam pelaksanaannya masih belum berjalan dengan dengan baik karena peraturan tersebut belum melaksanakan di pasar tradisional, meskipun dapat diketahui pasar tradisional merupakan salah satu penyumbang sampah terbesar, lalu masih kurangnya kerjasama antar pemerintah dengan masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat sendiri akan kebersihan lingkungan sehingga masyarakat masih saja pada kebiasaan lama menggunakan kantong plastik dalam berbelanja
ANALISIS KOMPARASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KOTA PADANG Vika Yvanka; Aldri Frinaldi; Lince Magriasti
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 7, No 2 (2023)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jipags.v7i2.20623

Abstract

Kota Padang merupakan daerah kemiskinan tertinggi di Provinsi Sumatera Barat akibat penyebaran penduduk yang tidak merata sehingga diterapkanlah Program Keluarga Harapan yang dalam penerapannya di bantu Pendamping PKH. Namun terdapat kendala seperti tugas Pendamping PKH tidak dilaksanakan secara maksimal dan kurangnya koordinasi Pendamping PKH dengan Organisasi Masyarakat sehingga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung PKH. Penelitian ini bertujuan menjelaskan implementasi PKH yang di dukung oleh Peran Pendamping PKH di Kota Padang, kemudian hasil program ini akan peneliti bandingkan dengan Implementasi PKH di kota-kota yang ada di Indonesia. Penelitian ini disajikan menggunakan metode kualititatif dengan metode analisis deskriptif komparasi. Kemudian, pembahasan serta penyusunan dilakukan dengan pendekatan studi pustaka melalui literatur jurnal ilmiah yang relevan atau melalui informasi online. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penerapan program ini dilakukan dengan pemberian bantuan sosial, memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada nelayan dan budidaya ikan kecil serta pelatihan membuat oleh-oleh di Kelompok Wanita Nelayan. Selain itu, peran pendamping memainkan peran yang strategis dalam meningkatkan kondisi sosial ekonomi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), kualitas pelayanan pendidikan dan Kesehatan, taraf pendidikan anak terutama RTSM, serta status kesehatan dan gizi ibu hamil dan nifas, serta anak di bawah 6 tahun dari RTSM. Jika dibandingkan dengan kota lain, penerapan PKH di Kota Padang masih belum sempurna sehingga perlu dibandingkan untuk menjadi cerminan maupun motivasi dalam penerapannya.
DAMPAK COVID-19 TERHADAP EKONOMI DAN SIKAP PERAN GENDER PEKERJA PEREMPUAN DI KABUPATEN SERANG Nikki Prafitri; Yeni Widyastuti; Arenawati Arenawati
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 7, No 2 (2023)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jipags.v7i2.18740

Abstract

Dampak merupakan implikasi dari suatu fenomena. Fenomena Covid-19 memberikan dampak yang serius dalam berbagai bidang kehidupan dan masyarakat itu sendiri. Covid-19 telah membuat ancaman kehilangan pekerjaan bagi masyarakat. Tidak hanya bagi laki-laki, Covid-19 berdampak juga pada perempuan terutama perempuan pekerja. Kabupaten Serang memiliki sumber daya perempuan yang aktif bekerja, namun munculnya Covid-19 menyebabkan peran perempuan pekerja menjadi bertambah dan kondisi ekonomi menurun.   Dampak Covid-19 bagi perempuan pekerja dirasakan terutama pada aspek ekonomi dan sikap peran gender. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak Covid-19 terhadap ekonomi dan sikap peran gender perempuan pekerja di Kabupaten Serang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian campuran kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak Covid-19 bagi ekonomi pekerja perempuan yakni menurunnya tingkat pendapatan, keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan dirinya sendiri serta meningkatnya pengeluaran yang tidak sebanding dengan pendapatan mereka. Dampak Covid-19 terhadap sikap peran gender perempuan pekerja di Kabupaten Serang adalah munculnya fenomena rekonsiliasi pembagian peran antara laki-laki dan perempuan meskipun triple burden tetap dirasakan oleh pekerja perempuan. 
KEPUASAN MASYARAKAT PADA PELAYANAN DI KANTOR KECAMATAN PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA Kamal Hasuna; Jannatun Nisa; Rima Luciana; Nureza Fitriani
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 7, No 2 (2023)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jipags.v7i2.18438

Abstract

Dalam rangka mengukur pemenuhan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kantor Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, maka dilakukan survei kepuasan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelayanan publik di Kantor Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya yang diukur melalui indeks kepuasan masyarakat per responden dan per unsur pelayanan. Penelitian ini menggunakan dua metode, yakni metode kualitatif dan kuantitatif. Lokasi Penelitian dilaksanakan di Kantor Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil penelitian secara umum, kualitas pelayanan pada Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya dipersepsikan baik oleh masyarakat penggunanya. Hal ini terlihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh, yaitu berkisar di antara 62,51-81,26. Nilai IKM yang diperoleh, yaitu: pada 14 unsur pelayanan = 82,36. Hal-hal yang dimungkinkan dapat mempengaruhi skoring pelanggan dalam pengisian: 1) Kondisi pelayanan: jumlah antrian dan kondisi jaringan apakah sedang berfungsi dengan baik atau sedang mati; 2) Pemahaman masyarakat pengguna layanan tentang prosedur pelayanan maupun persyaratan yang dibutuhkan dalam mendapatkan layanan. Kesimpulannya, Kualitas layanan yang diberikan Kantor Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dipersepsikan masyarakat baik.
ANALISIS KINERJA PENERIMAAN PAJAK DAERAH TERHADAP REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PADANG Elvia Siskha Sari; Aldri Frinaldi; Asnil Asnil
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 7, No 2 (2023)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jipags.v7i2.20624

Abstract

Pajak daerah adalah salah satu komponen yang menentukan keberhasilan peningkatan pendapatan daerah PAD suatu daerah yang berdampak pada keberhasilan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat daerah. Kinerja pajak daerah dapat dianalisis menggunakan rumus untuk mengetahui efektivitas serta kontribusi pajak daerah terhadap penerimaan PAD. Tujuan penelitian untuk menganalisis kinerja pajak daerah Kota Padang tahun 2019-2020 terhadap Pendapatan asli daerah Kota Padang. Penelitian dilakukan dengan teknik deskriptif, bahwasanya dalam penelitian atau analisis untuk menyajikan informasi secara rinci dan jelas tentang suatu fenomena atau objek tertentu dengan tujuan utama memberikan gambaran yang akurat dan mendetail mengenai karakteristik, ciri-ciri, atau perilaku dari suatu subjek, baik itu manusia, benda, tempat, atau peristiwa, sedangkan perhitungan kinerja pajak daerah dilakukan dengan perhitungan rumus secara kualitatif. Proses penelitian dilakukan dengan dokumentasi serta kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama tahun 2019-2021 besaran realisasi pendapatan serta pajak daerah Kota Padang selalu berada dibawah target atau anggaran  yang ditentukan. hasil analisis efektivitas pajak daerah Kota Padang pada tahun 2019-2021 berada dibawah 65%, serta kontribusi pajak daerah Kota Padang terhadap PAD Kota Padang berada pada hasil dibawah angka 85% sehingga analisis menujukkan bahwa pajak daerah Kota Padang memiliki kinerja yang tidak efektif terhadap peningakatan penerimaan PAD Kota Padang. Kontribusi serta efektivitas pajak daerah yang berada pada hasil dibawah efektif memberikan pengaruh tidak tercapainya besaran pembiyaan PAD berdasarkan target yang telah ditentukan setiap tahunnya. Secara umum pembiayaan daerah terbesar Kota Padang terhadap Pendaptan asli daerah masih dipengaruhi oleh dana transfer, yang merupakan dana alokasi umum, bukan dana yang bersumber dari pengahasilan masing-masing sumber potensial daerah Kota Padang.
KEBERHASILAN IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1995 USAHA SIMPAN PINJAM BUMDES DI DESA KARAMATWANGI KECAMATAN CIKAJANG KABUPATEN GARUT Pupung Pundenswari; Dodi Yudiardi; Wulan Rahayu; Yudi Triana Wahyudi
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 7, No 2 (2023)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jipags.v7i2.18884

Abstract

Adanya keterlambatan anggota BUMDes dalam membayar pinjaman dana usaha yang dikelola BUMDes Karamat Jaya dikarenakan belum memahami Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Simpan Pinjam. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah tersebut pada usaha simpan pinjam BUMDes Karamat Jaya. Metode kualitatif digunakan sebagai alat analisis dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, studi dokumentasi, dan wawancara terhadap informan kunci yang dipilih melalui purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sangat penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan, namun di BUMDes Karamat Jaya belum dilaksanakan secara optimal.
KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (UU KIP): IMPLEMENTASI PARADIGMA NEW PUBLIC GOVERNANCE (NPG)? Anne Friday Safaria; Rahmayanti Rahmayanti; Rina Yulianti
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 7, No 2 (2023)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jipags.v7i2.20673

Abstract

Indonesia diyakini telah memasuki era New Public Governance (NPG). Klaim ini tentu perlu pembuktian dan penting untuk dikaji karena pilihan paradigma akan mempengaruhi bagaimana administrator mengambil keputusan dan bertindak dalam memecahkan masalah publik yang signifikan bagi kesejahteraan publik. Artikel ini membahas tentang konsep dan praktik kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang lahir dan berkembang di era NPG. Melalui pendekatan studi literatur, penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji nilai-nilai yang terkandung dalam kebijakan berdasarkan kesesuaian karakter yang dibawa oleh paradigma NPG yang berorientasi pada nilai-nilai demokrasi dan efisiensi, berdasarkan teori institusional dan jaringan, dengan fokus pada organisasi. dan masyarakat (kemerdekaan dan kepentingan masyarakat), dan pemerintahan yang polisentris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi masalah dan solusi untuk perbaikan dan pemilihan paradigma yang sesuai dan relevan dengan kondisi yang dihadapi negara ini. Temuan kami menunjukkan bahwa sifat GPN sesuai dengan konsep KIP yang dibangun dalam rangka mewujudkan Open Government di Indonesia yang berlandaskan pada tiga pilar, yaitu: transparansi, partisipasi, dan inovasi, meskipun dalam praktiknya banyak kekurangan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL UNTUK MASYARAKAT LANJUT USIA DI KABUPATEN BANYUMAS Yuli Tirtariandi El Anshori; Eha Saleha
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 7, No 2 (2023)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jipags.v7i2.20361

Abstract

Artikel ini bertujuan menemukan konsep kebijakan yang tepat dalam pemberian layanan sosial bagi golongan lanjut usia (Lansia) khususnya di Kabupaten Banyumas. Di Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas masih terdapat ratusan orang perempuan Lansia yang terlantar. Penelitian ini mengkaji bagaimana implementasi kebijakan pelayanan sosial bagi Lansia selama ini berlangsung di Banyumas sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Sosial Lansia pada tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan strategi studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, studi dokumentasi, dan observasi. Data yang terkumpul kemudian dikategorisasi, dipetakan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga dapat diperoleh kesimpulan gambaran konkrit tentang kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan Lansia di Banyumas. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Implementasi kebijakan/Perda Kesejahteraan Lansia di Kabupaten Banyumas sejak tahun 2014 belum berjalan sebagaimana diharapkan.  Hal ini disebabkan oleh kurangnya alokasi anggaran misalnya untuk pembangunan Panti Werdha yang didanai APBD. Kemudian dinas terkait belum optimal menjalankan fungsi koordinasi dengan institusi lainnya. Berbeda dengan pihak Kecamatan Kalibagor yang aktif berkordinasi dengan desa melalui TKSK. Kemudian, masih banyaknya jumlah perempuan Lansia terlantar di Kecamatan Kalibagor lebih dikarenakan faktor ekonomi. Hal ini menandakan bahwa ke depan perlu adanya alokasi dana yang cukup untuk membangun Panti Werdha milik pemerintah kabupaten sendiri, serta adanya koordinasi yang lebih intensif antara dinas terkait dengan satuan pemerintahan di bawahnya seperti pemerintah kecamatan dan desa.

Page 10 of 13 | Total Record : 128

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 2 (2025) Vol 9, No 1 (2025) Vol 8, No 2 (2024) Vol 8, No 1 (2024) Vol 7, No 2 (2023) Vol 7, No 1 (2023) Vol 6, No 2 (2022) Vol 6, No 1 (2022) Vol 5, No 2 (2021) Vol 5, No 1 (2021) Vol 4, No 2 (2020) Vol 4, No 1 (2020) Vol 3, No 2 (2019) Vol 3, No 1 (2019) Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) More Issue