Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN PADA KEGIATAN SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN DI KECAMATAN BANYUASIN I KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN Lismiana Lismiana; Didik Susetyo; Andries Lionardo
Jurnal Kependudukan Sriwijaya Vol 2 No 2 (2015): Vol 2, No 2, Januari 2015
Publisher : Program Studi Kependudukan, Pascasarjana Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan pada kegiatan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Banyuasin 1 Kecamatan Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan materi audio visual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PNPM Perdesaan pada kegiatan kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Banyuasin I belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh kegiatan bantuan kepada kelompok sasaran setelah dana pinjaman yang disalurkan belum terlaksana dengan baik, terutama bantuan pada pengembangan institusi belum tercapai seperti yang diharapkan, tetapi sosialisasi dan pelatihan telah berjalan dengan baik. Manfaat dari program ini belum semuanya tercapai, pelaksana koordinasi tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP, proses verifikasi tidak dilakukan secara langsung masing-masing kepada setiap anggota kelompok sesuai dengan SOP, dana pencairan pinjaman disetujui oleh Persetujuan Pinjaman Tim sama dengan yang diterima oleh grup. Namun, tersdapat tenggat waktu penundaan untuk pencairan dana, pengembangan kemajuan kelompok belum dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan UPK sendiri jarang melakukan pembinaan, serta pemantauan dan pelaporan belum berjalan sesuai SOP. Administrasi dan pelaporan manajemen dokumen dilakukan sepenuhnya oleh UPK. Namun, manajemen dokumen dan administrasi oleh kelompok sasaran belum sepenuhnya dilakukan oleh kelompok. Faktor lingkungan mempengaruhi pelaksanaan program ini, yaitu faktor budaya masyarakat menganggap bahwa dana SPP sebagai hibah dan tidak perlu dikembalikan, faktor sosial yaitu anggota kelompok trauma untuk terlibat lagi dalam program, faktor ekonomi, ketika anggota kelompok miskin sulit membayar cicilan menjadi faktor penghambat program. Tetapi faktor politik, dengan dukungan pemerintah, masyarakat dan tokoh masyarakat menjadi faktor pendukung program tersebut.

IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 129 TAHUN 2008 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT (STUDI DI INSTALASI FARMASI RSUD dr.H.MOHAMAD RABAIN MUARA ENIM TAHUN 2014) Desti Lestari; Andi Al Fatih; Martina Martina
Jurnal Kependudukan Sriwijaya Vol 3 No 1 (2015): Vol 3, No 1, Juli 2015
Publisher : Program Studi Kependudukan, Pascasarjana Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini berjudul “Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (Studi di Instalasi Farmasi dr. H. Mohamad Rabain dari Muara Enim). Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif untuk melaporkan hasil. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengolahan data dilakukan dengan menganalisis hasil observasi dan hasil wawancara mendalam dengan informan. Informan yang digunakan adalah Kepala Instalasi Farmasi, Dokter Spesialis, Dokter Umum, Kepala Ruang Instalasi Farmasi, Asisten Apoteker, Kasir Farmasi dan beberapa pasien yang menggunakan layanan obat resep dari Apotek. Fokus dari penelitian ini adalah aspek tingkat kepatuhan, kelancaran fungsi rutin, kinerja dan dampaknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 di Instalasi Farmasi telah berjalan dengan baik. Namun, masih ada beberapa faktor yang menghambat implementasi kebijakan termasuk tidak tersedianya obat-obatan tertentu dan resep yang tidak lengkap. Adapun saran dalam penelitian ini ialah pengadaan obat-obatan di Apotek berjalan dengan baik sehingga persediaan obat-obatan lengkap akan selalu siap ketika dibutuhkan. Dan itu juga menyarankan bahwa resep yang jelas dan lengkap dari dokter disiapkan di masa depan.

MODEL PENGARUH IMPLEMENTASI KEGIATAN PENANAMAN HUTAN RAKYAT TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM UPAYA PEMBANGUNAN HUTAN RAKYAT DI KABUPATEN BANYUASIN Iwan Adi Ratmoko; Ardiyan Saptawan; Lili Erina
Jurnal Kependudukan Sriwijaya Vol 2 No 2 (2015): Vol 2, No 2, Januari 2015
Publisher : Program Studi Kependudukan, Pascasarjana Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Jumlah lahan kritis di kabupaten Banyuasin meningkat sejalan dengan laju degradasi dan deforestasi. Salah satu upaya Pemerintah untuk mengurangi jumlah lahan kritis di Banyuasin adalah melalui pengembangan hutan masyarakat dengan kegiatan penanaman hutan publik. Partisipasi masyarakat diperlukan karena sebagian besar wilayah penting di Banyuasin dilokasikan di lahan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi model partisipasi masyarakat yang meningkat di hutan masyarakat Banyuasin; untuk menjelaskan pengaruh konten kebijakan terhadap keberhasilan pelaksanaan kegiatan penanaman hutan masyarakat; untuk menjelaskan pengaruh konteks kebijakan untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan penanaman hutan masyarakat dan untuk menjelaskan bagaimana pengaruh keberhasilan pelaksanaan kegiatan penanaman hutan masyarakat pada partisipasi masyarakat dalam pengembangan hutan rakyat di kabupaten Banyuasin. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan kuesioner sebagai instrumen. Populasi penelitian adalah masyarakat yang terlibat dalam pengembangan hutan rakyat pada tahun 2013 dan 2014 sebanyak 270 koresponden di Kabupaten Banyuasin. 140 sampel diambil secara propostionate secara acak menggunakan Structural Equation Modeling (SEM). Hasilnya membuktikan bahwa pelaksanaan kegiatan penanaman hutan rakyat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan hutan publik. Model efektif peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan hutan publik adalah menyelaraskan isi, konteks dan tujuan kebijakan sebagai kebijakan yang efektif. Berdasarkan penelitian dapat disarankan bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan hutan rakyat adalah menyelaraskan isi kebijakan dan konteks dengan tujuan kebijakan secara sinergis. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Banyuasin harus menjadikan tujuan hutan publik sebagai pedoman dalam menyusun strategi pengembangan hutan publik melalui peningkatan partisipasi masyarakat.

IMPLEMENTASI PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) TAHAP II DI KABUPATEN LAHAT (STUDI KASUS PENINGKATAN PERILAKU HIGIENIS DAN PELAYANAN SANITASI) Andriani Andriani; Husni Thamrin; Dadang Hikmah Purnama
Jurnal Kependudukan Sriwijaya Vol 3 No 1 (2015): Vol 3, No 1, Juli 2015
Publisher : Program Studi Kependudukan, Pascasarjana Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) merupakan program pemerintah dalam upaya peningkatan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi. Realitas dilapangan menunjukkan masih banyak masyarakat yang melakukan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dengan kondisi sanitasi yang minim. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi Program PAMSIMAS di Kabupaten Lahat Studi Kasus Peningkatan Perilaku Higienis Dan Pelayanan Sanitasi. Metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskripsi dan menggunakan desain studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Lingkungan (PAMSIMAS) Tahap II di Kabupaten Lahat Studi Kasus Peningkatan Perilaku Higienis dan Pelayanan Sanitasi belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik. Hal ini terlihat dari sejauhmana aspek-aspek idealized policy, target group, implementing organization dan environmental factors dapat menimbulkan perubahan-perubahan sebagaimana yang diharapkan oleh program yaitu peningkatan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NO. 3 TAHUN 2012 TENTANG KOLABORASI PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA WAN ABDUL RACHMAN Dwi Diansari; Sriati Sriati; Andries Lionardo
Jurnal Kependudukan Sriwijaya Vol 2 No 2 (2015): Vol 2, No 2, Januari 2015
Publisher : Program Studi Kependudukan, Pascasarjana Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pengelolaan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman (Tahura WAR) Provinsi Lampung secara kolaboratif dimaksudkan untuk menangani masalah-masalah yang ada di dalam kawasan guna meningkatkan efektivitas pengelolaan Tahura secara bersama dan sinergis oleh para pihak atas dasar kesepahaman dan kesepakatan bersama. Lambannya implementasi kebijakan kolaborasi pengelolaan Tahura WAR menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini. Penelitian tesis ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis implementasi Perda Provinsi Lampung No. 3 Tahun 2012 tentang kolaborasi pengelolaan Tahura WAR. Metode yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah deskriptif kualitatif dengan unit analisis Dinas Kehutanan Provinsi Lampung melalui UPTD Tahura WAR. Data diperoleh dari wawancara mendalam, observasi, dokumentasi dan materi audio visual. Hasil tesis menunjukkan bahwa implementasi yang dilakukan adalah menetapkan tata cara dan persyaratan untuk menjadi Tim Kolaborasi Pengelolaan Tahura WAR, menetapkan panitia seleksi dan jadual pelaksanaan seleksi calon anggota Tim Kolaborasi, sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat sekitar hutan, menyusun Rencana Pengelolaan dan melakukan upaya untuk mengkaji ulang isi Perda No. 3 Tahun 2012. Perbedaan pemahaman diantara para pihak baik mengenai konsep kolaborasi maupun isi kebijakan yang dianggap bertentangan, kurangnya komunikasi, ketiadaan anggaran dan fasilitas, biasnya kewenangan antara UPTD Tahura WAR dan Tim Kolaborasi menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi Perda No. 3 Tahun 2012. Berdasarkan hasil tesis tersebut, diperlukan adanya klarifikasi terhadap isi Perda No. 3 Tahun 2012 dan penyamaan persepsi antar pihak yang terlibat dalam pengelolaan Tahura WAR.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN SUNGAILIAT DAN BELINYU KABUPATEN BANGKA Toha Budi Sri Pujiastuti; Ardiyan Saptawan; Dadang Hikmah Purnama
Jurnal Kependudukan Sriwijaya Vol 3 No 1 (2015): Vol 3, No 1, Juli 2015
Publisher : Program Studi Kependudukan, Pascasarjana Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pelayanan publik merupakan pintu gerbang bagi pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Upaya peningkatan pelayanan publik salah satunya dengan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan harus diberikan kewenangan yang sesuai karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pendelegasian kewenangan. Tujuan penelitian tesis ini adalah untuk memahami dan menganalisis implementasi kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Sungailiat dan Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. Penelitian tesis ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dengan unit analisis adalah Kecamatan Sungailiat dan Kecamatan Belinyu. Infoman pada penelitian ini ditentukan secara porposive juga snowball sampling. Data diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua kewenangan yang diberikan oleh Bupati kepada Camat bisa dilaksanakan sehingga kewenangan dikembalikan lagi pelaksanaannya kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) Kabupaten Bangka. Kewenangan tidak bisa dilaksankan kecamatan terkait keterbatasan sumber daya di kecamatan baik sumber daya manusia maupun keuangan. Berdasarkan penelitian ini, disarankan agar dalam pendelegasian kewenangan, pemberi kewenangan harus mempertimbangkan kemampuan penerima kewenangan. Kata kunci : implementasi, pelayanan administrasi terpadu, kecamatan, kewenangan PENDAHULUAN Bentuk pendelegasian kewenangan untuk meningkatkan

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (STUDI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2014) Yudiantoro Yudiantoro; Andi Al Fatih; Raniasa Putra
Jurnal Kependudukan Sriwijaya Vol 2 No 2 (2015): Vol 2, No 2, Januari 2015
Publisher : Program Studi Kependudukan, Pascasarjana Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah OKU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) Kabupaten OKU dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan ini. Penelitian ini difokuskan untuk melihat tingkat kepatuhan, kelancaran fungsi rutin, dan juga dampak dari kebijakan yang diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan OKU No. 17 Tahun 2012 tentang Implementasi Administrasi Kependudukan belum terlaksana dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh tingginya beban kerja personel operator SIAK, layanan di kabupaten yang belum baik, kurangnya kesadaran warga dalam melaporkan peristiwa demografi mereka, rendahnya kepemilikan sertifikat pencatatan sipil, dan kurangnya pelaporan kematian. Sejalan dengan ini, peneliti menemukan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan ini adalah upaya untuk mengambil bola dengan pergi ke tempat penduduk untuk merekam mereka dan upaya untuk memenuhi waktu pengiriman yang dijanjikan. Sementara, faktor yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan ini adalah kurangnya personil untuk operator SIAK, kurangnya informasi kepada warga, ketergantungan pada perbaikan peralatan kepada penyedia, dan rendahnya kinerja petugas pencatatan.

ANALISIS KUALITAS PELAYANAN STATISTIK TERINTEGRASI DI BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA SELATAN Rina Puspita; Kgs. M. Sobri; Nurmah Semil
Jurnal Kependudukan Sriwijaya Vol 3 No 1 (2015): Vol 3, No 1, Juli 2015
Publisher : Program Studi Kependudukan, Pascasarjana Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kualitas Pelayanan Statistik Terpadu di BPS Provinsi Sumatera Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan audio visual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelayanan Statistik Terpadu di BPS Provinsi Sumatera Selatan telah memenuhi harapan pengunjung walaupun masih ada yang belum memenuhi harapan pengunjung. Hal ini ditunjukkan dengan sarana dan fasilitas secara keseluruhan dalam kondisi baik namun ketersediaan publikasi tercetak dan timeseries merupakan hal yang penting dan substansial belum memenuhi harapan pengunjung, kebersihan dan kenyamanan ruang pelayanan terjaga dan terpelihara, penampilan petugas sudah rapi, bersih dan sopan, dan komputerisasi administrasi yang didukung dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Statistisk Terpadu memberikan kemudahan bagi pengunjung. Kemampuan petugas sudah bagus dalam mengarahkan dan menjelaskan, kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan belum memenuhi harapan pengunjung karena masih ada beberapa publikasi yang rilis tidak ontime, standar pelayanan sudah dipahami dan ditaati oleh petugas dan pengunjung. Respon cepat akan kebutuhan pengunjung telah diakukan tanpa membeda-bedakan dan respon petugas terhadap keluhan pengunjung telah ditindaklanjuti dengan baik.

Implementasi Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Kota Palembang Tahun 2017 Raudhatul Jannah; Mardiyanto Mardiyanto
Jurnal Kependudukan Sriwijaya Vol 3 No 1 (2019): DEJOS VOL 3, NO 1 (Januari 2019)
Publisher : Program Studi Kependudukan, Pascasarjana Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara khusus program implamasi Kota Palembang Tahun 2017. Metode penelitian ini menggunakan metode campuran. Teknik pengambilan data meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Penelitian ini menggunakan teori oleh Marile S.Grindle yang menjelaskan tiga jenis dimensi penelitian yakni kebijakan, konteks kebijakan dan tujuan kebijakan. Ada beberapa aspek di setiap dimensi yang terlibat dalam program NUSP-2. Ini adalah sumber daya yang melibatkan pinjaman sumber dana dari Asian Development Bank (ADB) dan dari pemerintah untuk desa yang disebut Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM), tetapi dalam kasus tersebut di tingkat desa, 78% orang tidak mengetahui tentang dana tersebut, disebabkan oleh kurang sosialisasi oleh CA dan LKM tentang dana program NUSP-2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program implementasi Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di desa kemang agung kecamatan Kertapati kota Palembang pada tahun 2017 berhasil, berdasarkan presentasi hasil menggunakan skala linkert. Berdasarkan penelitian ini penulis memberikan saran untuk melanjutkan program NUSP-2, yaitu bagaimana transparansi dana yang diperlukan dan juga peningkatan sosialisasi kepada masyarakat dan peningkatan fungsi KPP dalam menjaga infrastruktur yang telah dilakukan untuk membuatnya tetap berjalan. Melalui perkampungan kumuh yang ada di desa kemang agung tidak akan ada perkampungan kumuh lagi, dan pemerintah akan mewujudkannya dengan 100 air bersih, 0 daerah miskin dan 100 sanitasi pada tahun 2020 dapat terwujud. Kata Kunci: Program Kota Tanpa

Evaluasi Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat di Kelurahan Bagus Kuning dan Jalan Dr.M.Isa Kelurahan Kuto Batu Kota Palembang Utami Chan Yo Putri; Zailani Surya Marpaung
Jurnal Kependudukan Sriwijaya Vol 3 No 1 (2019): DEJOS VOL 3, NO 1 (Januari 2019)
Publisher : Program Studi Kependudukan, Pascasarjana Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini membahas mengenai Evaluasi Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat di Kelurahan Bagus Kuning dan Jalan DR.M.Isa Kelurahan Kuto Batu Palembang pada tahun 2015. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian program sanitasi lingkungan berbasis masyarakat di Kota Palembang. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Teknik Pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pembahasannya difokuskan untuk mengukur keberhasilan program dengan menggunakan persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan pencapaian program sanitasi lingkungan berbasis masyarakat di Kelurahan Bagus Kuning dan Jalan DR.M.Isa Kelurahan Kuto Batu Kota Palembang sudah berhasil, dengan capaian persentase sebesar 85% untuk keberhasilan di Kelurahan Bagus Kuning dan capaian persentase sebesar 98% untuk keberhasilan di Jalan DR.M.Isa Kelurahan Kuto Batu. Secara keseluruhan, keberhasilan program memiliki capaian persentase sebesar 92% (persen). Terdapat perbedaan hasil capaian persentase dari setiap dimensi. Dari dimensi efektifitas, capaian persentase untuk keefektifan program di Kelurahan Bagus Kuning (90%), Kelurahan Kuto Batu (74%). Dari dimensi efisiensi, Kelurahan Bagus Kuning (80%), sedangkan Kelurahan Kuto Batu (84%). Dari dimensi kecukupan, Kelurahan Bagus Kuning (81%), Kelurahan Kuto Batu (87%). Dimensi perataan, Kelurahan Bagus Kuning (86%) dan Kelurahan Kuto Batu (83%). Dimensi responsivitas, Kelurahan Bagus Kuning (93%), Kelurahan Kuto Batu (87%). Dari dimensi ketepatan, Kelurahan Bagus Kuning (81%), Kelurahan Kuto Batu (78%). Saran yang dihasilkan dari penelitian ini, seharusnya pihak Dinas Pekerja Umum Cipta Karya dan Perumahan sebagai pengawas maupun implementor bisa lebih tegas dalam mengawasi dan konsisten dalam pemberlakuan peraturan, serta membangun komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat serta tenaga ahli dan masyarakat agar tidak ada kesan yang kurang mendukung di masyarakat.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. ogan ilir,

Sumatera selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. ogan ilir, Sumatera selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. ogan ilir,

Sumatera selatan

INDONESIA