cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota metro,
Lampung
INDONESIA
JURNAL MAHKAMAH
Published by Universitas Ma'arif Lampung
ISSN : 27254422     EISSN : 25485679     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahkamah adalah Jurnal Ilmiah Berkala yang memuat artikel hasil penelitian mupun artikel konseptual di bidang Ilmu Hukum dan Hukum Islam. Jurnal Mahkamah diterbitkan oleh Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam NU (IAIM NU) Metro Lampung. Redaksi membuka kesempatan kepada para Kademisi, Dosen, Peneliti, Guru, Mahasiswa dan LSM untuk berpartisipasi dalam mengembangkan wacana Ilmu Hukum dan Hukum Islam yang humanis dengan karyakarya aspiratif, progresif, integratif dan interkonektif.
Arjuna Subject : -
Articles 262 Documents
 4   5   6   7   8 
Bagian Waris Orang Hemaprodite Menurut Imam Abu Hanifah Dan Imam Ali As-Shobuni Ahmad Khotim; Mukhammad Hafidz Abizar
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol 4 No 1 (2019): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v4i1.415

Abstract

Penelitian ini menggambarkan mengenai permasalahan pembagian waris bagi orang yang bekelamin ganda (khunta) berdasarkan pendapat Imam Ali As-Shobuni dan Imam Abu Hanifah, Salah satu daripermasalahan bagi orang yang bekelamin ganda (khuntsa) adalah dalam hal menentukan hak waris ataukewarisannya. Dalam al-Qur’an telah jelas dikemukakan secara detail mengenai hukum kewarisan untuk laki-laki dan perempuan. Tapi belum ditemukan dalam al-Qur’an mengenai hukum waris bagi orang yang bekelamin ganda (khunta) ini. Maka dalam penelitian ini akan dijelaskan bagaimana pendapat Imam Abu Hanifahdan Imam Ali As-Shobuni dalam menetapkan pembagian warisnya. Sifat penelitian adalah deskriptif dan jenis penelitian yang digunakanadalah normatif. Bahan hukum dan data diperoleh dari norma-norma hukum Islam tentang kewarisan dan khuntsa yang diperoleh dari nash al-Qur’an dan Hadits, serta pendapat para fuqaha’ dan para ahli yang diperoleh dari berbagai literatur tentang kewarisan.. Datadicari melalui studi kepustakaan (library research), sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah, pada dasarnya dalam menentukan status hukum bagi bagi orang yang bekelamin ganda (khuntsa), dapat dilihat dari tanda-tanda kedewasaannya dan darimana ia mengeluarkan air kencing seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas.
Penggunaan Media Sosial Bagi Perempuan Ber- Iddah Dilihat Dari Sudut Pandang Agama dan Sosial Siti Huzaimah
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol 4 No 1 (2019): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v4i1.424

Abstract

Tulisan ini berupaya mendiskusikan tentang bagaimana agama dan sosial memandang penggunaan media sosial bagi perempua yang iddah. Tidak dapat dipungkiri, kemajuan ilmu dan teknologi (IPTEK) dewasa ini dirasa memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Perkembangan IPTEK ditandai dengan bermunculannya media sosial yang sangat beragam versinya, seperti Facebook, Twitter, Whattshap, Line, BBM, Frends,Instagram,dll yang menawarkan berbagai kemudahan-kemudahan bagi kehidupan manusia dalam berinteraksi dan berkomunikasi tanpa terbatas ruang dan waktu. Tidak heran, media sosial begitu digemari oleh semua kalangan. Agama memandang bahwasannya penggunaan media sosial bagi perempuan yang sedang melakukan iddah akan menimbulkan efek negatif bagi perempuan tersebut, sehingga hukum menggunakannya adalah dilarang. Namun tetap ada keringan bagi perempuan-perempuan dalam keadaan tertentu sangat membutuhkan tetap menggunakan media sosial dalam batasan-batasan tertentu. Sedangkan dari sisi etika sosial memandang bahwa penggunaan media sosial bagi kasus yang sama dirasa kurang etis karena menyalahi kebiasaan masyarakat pada umumnya dan akan berakibat buruk bagi perempuan tersebut karena akan menimbulkan pemikiran dan prasangka negatif dari tetangga.
Studi Komparatif Hak Waris Transgender Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam Risky Kasmaja; Sri Sudono Saliro
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol 4 No 1 (2019): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v4i1.454

Abstract

Pembagian waris bagi tiap-tiap ahli waris pada dasarnya sudah diatur di dalam KUH Perdata maupun Al-Qur’an (Das Sollen).Namun di Indonesia terdapat sekelompok orang yang disebut transgender.Didalam KUH Perdata maupun Al-Qur’an dan Al-Hadits, tidak dijelaskan ketentuan mewaris bagi ahli waris transgender, jumlah besar bagian yang mereka terima, ataupun halangan mereka untuk mewaris (Das Sein).Permasalahan yang menjadi titik fokus pada penelitian iniadalah bagiamana ketentuan mewaris bagi transgender dan adakah hambatan bagi ahli waris transgender untuk mewaris dan solusi mengatasihambatan tersebut. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research) yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalahdengan penelitan terhadap data sekunder, yang fokus perhatiannya menekankanpada hukum positif. Hasil penelitian mengungkap bahwa ketentuan mewaris bagi ahli waris transgender ditinjau dari KUH Perdata adalah hak waris yang diberikan kepadanya tidak terpengaruh oleh jeniskelaminnya, sedang dalam Hukum Islam transgender mendapatkan hak warisnyajika perubahan jenis kelaminnya didasari dengan alasan yang dapat dibenarkansecara Islam.
Rekonseptualisasi Otoritas Perwalian Nikah Di Indonesia Agung Tri Nugroho
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol 4 No 1 (2019): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v4i1.455

Abstract

Keberadaan perempuan dewasa kini mendapat jabatan dan peran penting dalam lembaga maupun Instansi Negara Indonesia. tidak hanya kaum laki-laki namun karena latarbelakang keintelektual dan tingkat kebutuhan menjadikan perempuan-perempuan mampu menempatkan dirinya sebagai pemegang kebijakan, seperti Menteri, Dosen, Hakim, Guru dan sebagainya. Namun tidak diwilayah wali dalam akad pernikahan, hal ini menurut hemat penulis disebabkan antara dominanya masyarakat yang menganut fiqh Imam Syafi’i, demikian juga Kitab Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang pernikahan di Indonesia yang telah meberlakukan dan mengatur tentang pernikahan. Dalam realitas yang terjadi dimasyarakat Indonesia perlu kiranya diangkat wacana wali nikah perspektif Fiqh Hanafi yang berwawasan kesetaraan gender dan maqosid syari’ah, apalagi semua manusia pada prinsipnya adalah sama, sedrajat. Dan kesedrajatan umat manusia itu dinyatatakan sebagai salah satu dari tujuan syari’at Islam disamping al-hurriyah (kebebasan) dan al-adalah ( keadilan). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan jenis penelitian ini berupa kajian pustaka (library research). dan sumber primer dalam penelitian ini yaitu: jurnal dan disertasi buku-buku dan kitab fiqh, dengan melihat landasan filosis dari KHI, dan melihat praktik adanya peran wali dalam pernikahan di Indonesia, serta mengkaji dan menganalisa dengan pendekatan maqasid syari’ah dan gender, dalam hal rekonseptualisasi otoritas perwalian nikah di Indonesia. Seklumit tulisan ini semoga bisa memberikan kajian khasanah keilmuan untuk perlu dilakukanya penelitian lebih mendalam, bagaimana merekosntruksi Undang-undang pernikahan khusunya hak dan peran wali nikah di Indonesia. Karena pada dasarnya peran wali nikah bukan hanya sebagai pemegang kebijakan saja saat akad perkawinan namun setelah pasca perkawinan wali juga ikut serta menjaga hubungan dan mengarahkan pasangan keluarga yang baru menikah demi kemaslahatan bersama. Kata kunci : Rekronstruksi, Maqosid syari’ah, Gender
Politik Hukum Pidana Terkait Pasal Perzinahan Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Fuadi Isnawan
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol 4 No 1 (2019): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v4i1.458

Abstract

Kehidupan senantiasa bergerak lebih cepat dari pada hukum yang berlaku dalam masyarakat. Karena hal inilah kadang terjadi benturan dan gesekan antara das sollen dan das sein di dalam kehidupan masyarakat. Hukum yang telah tertinggal dari kenyataan haruslah di ubah sesuai dengan kehidupan masyarakat yang ada agar kehidupan di dalam masyarakat dapat kembali harmonis. Salah satu contohnya adalah perzinahan. Di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan pezinahan adalah jika salah satu sudah menikah. Hal ini memang wajar karena KUHP kita adalah warisan dari Belanda. Secara kultur, masyarakat Indonesia berbeda dengan masyarkat Belanda, oleh karenalah maka pasal perzinahan di dalam KUHP itu harus dirubah sesuai dengan adat dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Dari hal tersebut, maka akan timbul pertanyaaan, bagaimanakah pengaturan tentang delik perzinahan dalam KUHP yang sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia. Di dalam penulisan ini penulis mengunakan metode penelitian secara yuridis normative dimana penulis menggunakan artikel jurnal, buku dan dokumen yang mendukung dalam membahas masalah pembaharuan pasal perzinahan di dalam KUHP. Dari tulisan ini dapat kita ketahui bahwa ada banyak factor mengapa pasal tersebut harus diperbaharui. Dasar dari pembaharuan itu antara lain: perzinahan itu sejatinya adalah perbuatan yang melanggar nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat Indonesia, perzinahan itu adalah perbuatan yang bersifat anti sosial karena merugikan masyarakat dan menimbulkan kerusakan terhadap masyarakat, kebijakan kriminalisasi delik pezinahan harus memperhatikan fungsi dan tujuan hukum pidana, pelanggaran terhadap lembaga perkawinan, pelanggaran terhadap ketentuan agama, dan masalah Perzinahan Menimbulkan masalah kesehatan.
Legalitas Kejaksaan Dalam Menyelesaikan Tunggakan Pajak Daerah Untuk Peningkatan Pendapatan Daerah Rima Lestari; Zainal Muttaqin; Holyness N Singadimedja
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v5i1.694

Abstract

Abstrak Penelitian yang mengangkat judul ”Penyelesaian Tunggakan Pajak Daerah Melalui Kejaksaan Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah” memiliki tujuan untuk membahas dan mengetahui peran kejaksaan dalam metode penyelesaian tunggakan pajak daerah yang pada dasarnya hingga saat ini belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, mengingat hingga saat ini kewenangan pemungutan pajak daerah berada di tangan Pemerintah Daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan mengkaji data sekunder berupa hukum positif, asas-asas dan teori hukum, serta kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan Hukum Pajak. Dari hasil penelitian ini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Kejaksaan memiliki peran sebagai pengacara negara sehingga berhak mewakili negara maupun pemerintah daerah dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan baik dalam ranah pengadilan maupun dalam ranah luar pengadilan. Namun dalam kerja sama yang meliputi penagihan oleh Kejaksaan Negeri apabila Dinas Pendapatan tidak berhasil mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang berasal melalui penagihan tunggakan pajak daerah belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat pihak ketiga yaitu Wajib Pajak sebagai suatu bentuk penyelesaian tunggakan pajak daerah. Kata Kunci: Pajak Daerah; Tunggakan Pajak Daerah; Kejaksaan.
Zakat Tanaman: Konsep, Potensi dan Strategi Peningkatannya di Indonesia Ahmad Lutfi Fikri; Mufid Arsyad
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v5i1.718

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar potensi zakat terutama zakat tumbuhan yang dimiliki oleh Indonesia sebagai Negara agraris. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif melalui pengumpulan data sekunder dari berrbagai sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi zakat tumbuhan di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Namun demikian, potensi zakat yang besar ini tidak dibarengi dengan keseriusan pemerintah dalam mengumpulkan dan mengelolanya, terlebih lagi terdapat stigma dalam masyarakat yang megidentikkan bahwa zakat tumbuhan hanya sebatas pada jenis tumbuhan padi saja.
Hak Memilih Tuna Aksara Pada Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 Di Kota Singkawang Sri Sudono Saliro; Jamiat Akadol; Saiful Rachman; Agus Setiawan
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v5i1.725

Abstract

The purpose of this study, among others, first, is to analyze the laws and regulations concerning the right to choose illiterates in the 2019 simultaneous elections in the City of Singkawang. Second, for the evaluation of the legal aspects of the Election, specifically talking about the substance of the contents of the laws and regulations concerning providing assistance to illiterate voters. Third, to remind us together that the issue of the right to choose illiterates is an important issue that must be regulated in the election laws and regulations. The focus of the study in this paper is related to how to provide assistance to illiterate voters in the implementation of the 2019 simultaneous elections in Singkawang City. This research is a field research using descriptive qualitative method, meaning that the writer is directly involved with the resource person to reveal the social reality in the community. To obtain data the authors conducted observations and interviews. The findings can be concluded that illiterate voters cannot be provided with assistance when voting on the 2019 simultaneous elections in Singkawang City because there is no legal basis governing the provision of assistance to illiterate voters. So that the impact of the lack of legal basis, illiterate voters who come to polling stations and enter the voting booths, do not vote because of the confusion of the voters themselves.Keywords: Right to Choose, Illiteracy.
Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Hukum Islam Ahmad Insya Ansori; Moh. Ulumuddin
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v5i1.755

Abstract

Majelis Ulama Indonesia merupakan salah satu institusi ulama yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap keberadaan Islam di Indonesia. Institusi ini mencitrakan dirinya sebagai kumpulan atau wadah yang menghimpun para ulama dari berbagai golongan dengan tujuan mempererat silaturrahmi demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam Indonesia.
Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Remaja Terhadap Balita Fuadi Isnawan
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v5i1.805

Abstract

Adolescence is a period where adolescents look for their identity. The search for his identity will also be influenced by several internal and external factors. This factor will affect the identity of adolescents. Adolescents who get factors that are less supportive in the search for their identity will have a distorted identity and tend to be more wicked in character or who are more subtle. This deviation does not bring the teenager to do some acts that are prohibited by law, can be mild or severe actions. One of the things that made me astonished was the teenagers who carried out sadistic killings and tended to be calm in executing their victims. How can a young teenager have thoughts of killing and he feels satisfied with it. This raises the question, why can such intentions arise? In this article, we will discuss why this can happen, which will be dialysisist in Criminology combined with Legal Psychology. These two analysis blades will help to answer why this happened. From this article we can take it as a joint learning so that we evaluate ourselves and society so that we do not encourage someone to do evil, either consciously or unconsciously. Keywords: Murder, Social Control Theory, Adolescents

Page 6 of 27 | Total Record : 262

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 1 June (2025) Vol. 9 No. 2 December (2024) Vol. 9 No. 1 June (2024) Vol. 8 No. 2 December (2023) Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 8 No. 1 June (2023) Vol. 7 No. 2 December (2022) Vol. 7 No. 1 June (2022) Vol. 6 No. 2 December (2021) Vol 6 No 2 (2021): Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol 6 No 1 (2021): Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 6 No. 1 June (2021) Vol 5 No 2 (2020): Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol. 5 No. 2 December (2020) Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol. 5 No. 1 June (2020) Vol 4 No 2 (2019): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol. 4 No. 2 December (2019) Vol. 4 No. 1 June (2019) Vol 4 No 1 (2019): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol 3 No 2 (2018): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol. 3 No. 2 December (2018) Vol. 3 No. 1 June (2018) Vol 3 No 1 (2018): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol 2 No 2 (2017): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol. 2 No. 2 December (2017) Vol 2 No 1 (2017): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol. 2 No. 1 June (2017) Vol 1 No 2 (2016): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol. 1 No. 2 December (2016) Vol 1 No 1 (2016): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol. 1 No. 1 June (2016) More Issue