JURNAL MAHKAMAH
Jurnal Mahkamah adalah Jurnal Ilmiah Berkala yang memuat artikel hasil penelitian mupun artikel konseptual di bidang Ilmu Hukum dan Hukum Islam. Jurnal Mahkamah diterbitkan oleh Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam NU (IAIM NU) Metro Lampung. Redaksi membuka kesempatan kepada para Kademisi, Dosen, Peneliti, Guru, Mahasiswa dan LSM untuk berpartisipasi dalam mengembangkan wacana Ilmu Hukum dan Hukum Islam yang humanis dengan karyakarya aspiratif, progresif, integratif dan interkonektif.
Articles
262 Documents
<![CDATA[Politik Hukum Perlindungan HAM di Indonesia (Studi Hak-Hak Perempuan di Bidang Kesehatan) ]]>
<![CDATA[Habib Shulton A]]>;
<![CDATA[Agus Setiawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol 2 No 1 (2017): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (373.516 KB)
|
DOI: 10.25217/jm.v2i1.139
<![CDATA[Penelitian ini dilatar belakangi oleh pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) kaum perempuan di Indonesia khususnya pelanggaran terhadap hak-hak di bidang kesehatan. Belum terpenuhinya hak kesehatan bagi perempuan tercermin dengan jelas dari peringkat Human Development Index (HDI) dan Gender Related Developmen Index (GDI). Salah satu indikasinya adalah tingginya angka kematian ibu (AKI) serta meningkatnya angka kematian bayi. Di Indonesia, tingkat AKI sangat tinggi di bandingkan dengan negara-negara lain, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara berkembang di Asia Tenggara. Pembiaran terhadap hak-hak kesehatan merupakan sebuah pelanggaran HAM. Oleh karena itu, diperlukan politik hukum baru sebagai upaya keadilan dan perlindungan hak-hak kesehatan perempan di Indonesia. Apalagi negara Indonesa adalah “negara hukumâ€, konsep negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap HAM. Selain itu, politik hukum perlindungan HAM di bidang kesehatan ini sebagai upaya komitmen Indonesia dalam program Internasional yakni MDG.s.]]>
<![CDATA[Analisis Penentuan Harga Barang dan Hak Perlindungan Bagi Konsumen dalam UU No. 8 Pasal 4 Tahun 1999 ]]>
<![CDATA[Rita Rahmawati]]>;
<![CDATA[Agus Setiawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol 3 No 1 (2018): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (398.209 KB)
|
DOI: 10.25217/jm.v3i1.237
<![CDATA[Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang besar, merupakan pasar yang menggiurkan bagi produk produk yang berasal dari dalam maupan dari luar negeri. Menurut Presiden Jokowi, pentingnya edukasi dan perlindungan bagi konsumen Indonesia . Produsen sebagai pihak yang memproduksi produk (barang dan jasa) yang dibutuhkan Konsumen. Konsumen merupakan pihak yang mengkonsumsi, membutuhkan dan membeli produk (barang dan jasa). Konsumen memiliki hak-hak yang harus diberikan oleh Produsen dalam mengkonsumsi produk yang dihasilkan. Hak-hak Konsumen ini diatur oleh UU No.8 pasal 4 Tahun 1999 yang ditetapkan oleh Pemerintah. Biaya akan meningkat dengan adanya biaya pelaksanaan UU No.8 pasal 4 1999. Dalam hal ini biaya pelaksanaan UU No. 8 pasal 4 1999 merupakan komponen biaya variabel, biaya yang besar kecilnya tergantung jumlah produk yang dihasilkan. Hal ini dapat makin tinggi produksi Barang atau jasa yang dihasilkan akan makin tinggi pula biaya pelaksanaan UU No.8 pasal 4 tahun 1999, perlindungan konsumen. Penentuan harga produk (barang atau jasa) oleh produsen yang menjamin terlaksananya Hak-hak perlindungan Konsumen dapat dilaksanakan dengan memasukkan dalam komponen biaya variabel.]]>
<![CDATA[Refleksi Pemikiran Muhamad Ibrahim Abu Rabi dalam Pendekatan Integratif Interkonektif ]]>
<![CDATA[Tashya Panji Nugraha]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol 2 No 2 (2017): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (210.45 KB)
|
DOI: 10.25217/jm.v2i2.136
<![CDATA[Abstrak Akibat dari tragedi yang terjadi pada tanggal 11 September 2001 menjadikan Islam tersudut dan di klaim sebagai agama yang identik dengan kekerasan. Fenomena teror dan kekerasan itu di klaim bersumber pada teks-teks keagamaanya. Beberapa kalangan barat menyatakan bahwa kekerasan itu diajarkan dan bersumber dari Al-Qur’an. Identifikasi barat terhadap Islam menjadi diskursus untuk menganalisa akar ajaran Islam yang dituduh sebagai ajaran yang mereprentasikan agama teroris atau agama kekerasan. Ibrahim M. Abu Rabi menjadikan fenomena ini sebagai momentum untuk melakukan penelaahan tentang hahekat pemikiran Islam. Abu Rabi melakukan tiga pendekatan dalam memulai penelaahannya, dimulai dengan perkembangan sejarah moderninasi Islam, pendidikan dalam dunia Islam, dan elit kontemporer serta kebangkitan agama di dunia Arab. Pendekatan filsafat, teologi kritis, sosio-historis, dan antropologi terhadap studi Islam yang di isyaratkan oleh Abu Rabi untuk membawa Islam pada kondisi yang maju menjadi terakumulasi dalam cara berpikir integratif interkonektif. Konsep pemikiran Islam melalui pendekatan historis kritis yang di uraikan oleh Abu Rabi dalam karyanya yang berjudul Post September 11 Critical Assesment of Moderen Islamic History ini, apabila di refleksikan pada pendekatan integratif interkonektif yang di dielaborasi dan di gagas oleh M. Amin Abdullahmenunjukan bahwa rekonseptualisasi epistemologi pembaharuan pemikiran Islam melalui pendekatan integratif interkonektif niscaya sangat dibutuhkan untuk meredam fenomema kekerasan ini, dan sangat dibutuhkan ditengah pluralitas keagamaan di Indonesia pada khususnya. Kata Kunci: Islam, Ajaran, Kekerasan, Fenomena, Moderenisasi, Pendidikan, Kebangkitan]]>
<![CDATA[LGBT Perspektif Legal Reform (Sebuah Kajian Legal Substansi dalam Upaya Pembentukan Ius Constituendum) ]]>
<![CDATA[Elfa Murdiana]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol 2 No 2 (2017): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (195.691 KB)
|
DOI: 10.25217/jm.v2i2.180
<![CDATA[LGBT dipandang sebagai suatu kenyataan/realitas sosial yang keberaaannya harus dikaji berdasarkan ketentuan aturan hukum dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Hal tersebut sepadan dengan kebijakan pembaharuan hukum di Indonesia dalam TAP MPR No. IV/MPR/1999 Bab IV Butir a.2 oleh karenanya pengkajian terhadap nilai-nilai agama sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan suatu kajian yang sangat penting untuk diakomodir kedalam proses pembentukan hukum yang substansinya adalah memberikan perlindungan bagi seluruh kepentingan masyarakat termasuk bagi kaum LGBT. Secara Filosofis untuk dapat diakomodir sebagai suatu aturan hukum tentu harus memperhatikan cita-cita filosofis bangsa Indonesia yang tergambar dalam Pancasila dan UUD 1945. Secara Sosiologis LGBT harus dikaji secara mendalam dengan mendasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat krna secara sosiologis huukum akan memiliki kekuatan berlaku ketika sudah mampu menuangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dalam aturan hukumnya. Dan secara yuridis LGBT pada dasarnya telah memiliki dasar jaminan perlindungan hak dalam prinsip-prinsip yogyakarta namun secara khusus prinsip-prinsip tersebut belum terimplementasi dalam sebuah Undang-Undang.]]>
<![CDATA[Gerakan Sosial Islam diantara Gagasan Demokrasi Konstitusional dan Ancaman Radikalisme di Indonesia ]]>
<![CDATA[Fuqoha Fuqoha]]>;
<![CDATA[Ahmad Sururi]]>;
<![CDATA[Hasuri Hasuri]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol 3 No 1 (2018): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (385.617 KB)
|
DOI: 10.25217/jm.v3i1.252
<![CDATA[Dinamika kehidupan sosial masyarakat di Indonesia semakin berkembang seiring perkembangan tatanan kehidupan yang berdampak langsung terhadap hubungan antar masyarakat maupun hubungan masyarakat dengan pemerintahan. Indonesia merupakan negara hukum yang termanifestasikan kedalam konstitusi negara yang memberikan jaminan bagi masyarakat untuk turut serta menyelenggarakan tujuan-tujuan negara. Pasca runtuhnya rezim pemerintahan orde lama yang melahirkan reformasi birokrasi dan tatanan hukum pemerintahan. Momentum tersebut menjadi landasan terbentuknya berbagai gerakan sosial masyarakat dalam rangka menunjukan aspirasi dan kehendak masyarakat yang ditujukan baik antar masyarakat maupun terhadap pemerintahan. Perkembangan teknologi informasi serta adanya aras globalisasi yang tidak dapat dihindari, semakin mempercepat laju perubahan gerakan sosial yang sebelumnya hanya gerakan biasa, menjadi gerakan sosial yang terorganisir baik dibidang ekonomi, politik, sosial hingga agama. Lahirnya gerakan sosial merupakan dampak dari prinsip demokrasi yang memberikan ruang dan kesempatan bagi masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak secara konstitusional. Perkembangan teknologi informasi terhadap gerakan sosial masyarakat perlu mendapatkan perhatian pemerintah, terlepas bahwa gerakan sosial merupakan bagian bagian prinsip demokrasi konstitusional. Gerakan sosial yang tidak diperhatikan oleh pemerintah di era globalisasi saat ini dikhawatirkan terpengaruh paham-paham radikalisme yang mengancam stabilitas pemerintahan. Gerakan sosial adalah hak setiap orang, dan mempertahankan serta menciptakan stabilitas negara adalah tanggungjawab pemerintah.]]>
<![CDATA[Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Prespektif Imam Syafi’i dan Imam Hanafi (Studi di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung) ]]>
<![CDATA[Ahmad Mukhlishin]]>;
<![CDATA[Saipudin Saipudin]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol 2 No 2 (2017): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (227.392 KB)
|
DOI: 10.25217/jm.v2i2.176
<![CDATA[Abstract This article is about buying and selling manure in Kampung Sulusuban Seputih Agung Subdistrict. In Kampung Sulusuban Kecamatan Septih Agung Lampung Tengah many pera farmers who can process and make Animal Manure as a reliable organic fertilizer, although manure is unclean and disgusting stuff that is livestock manure but in practice the fertilizer can fertilize agricultural crops and restore the soil structure that Has begun to become barren .. Though buying and selling of this unclean goods is an issue of controversy among scholars, especially between Syafi'i madhab with Madhab Hanafi. The focus of the study of this article is: how is the legal status of the sale and purchase in terms of comparative madhab between imam syafi'i and Imam Hanafi ? This article uses qualitative analysis with Islamic legal approach. The nature of this research is descriptive-analysis that is by describing the legal basis of the scholars in deciding cases of buying and selling unclean goods. Keywords: Sale and Purchase, Manure, Imam Syafi'i, Imam Hambali]]>
<![CDATA[Iddah dan Ihdad Wanita Modern ]]>
<![CDATA[Ahmad Muslimin]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol 2 No 2 (2017): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (419.122 KB)
|
DOI: 10.25217/jm.v2i2.163
<![CDATA[Pernikahan bertujuan mulia, namun pernikahan ada perceraian. wanita bercerai ditetapkan berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan atau dengan melahirkan, beribadah ‘ta’abbud’ maupun bela sungkawa atas suaminya. Selama masa tersebut wanita (isteri) dilarang menikah dengan laki-laki lain. Demikan juga dengan masa berkabung seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tidak boleh bersolek atau berhias dengan memakai perhiasan juga tidak boleh keluar dari rumah tanpa adanya keperluan, untuk menghormati dan turut belasungkawa. Pertimbangan etik-moral, iddah memiliki fungsi pelindungan, dalam perkembangan modern, banyak kaum wanita aktif di berbagai bidang, baik politik, sosial, budaya maupun bidang lainnya. Sebenarnya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kedokteran, untuk mengetahui hamil atau tidaknya tidak harus menunggu minimal satu kali haid atau suci.]]>
<![CDATA[Kearifan Lokal dalam Perspektif Fikih Lingkungan sebagai Kontribusi Konsep Kebun Raya Sumatera Selatan ]]>
<![CDATA[Muhammad Adil]]>;
<![CDATA[Abdul Hadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol 3 No 1 (2018): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (397.112 KB)
|
DOI: 10.25217/jm.v3i1.253
<![CDATA[Berdasarkan analisis kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang pelestarian lingkungan dengan membuat Kebun Raya Sriwijaya, Kebun raya membuat konsep berdasarkan kearifan lokal. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan tanaman asli khas Sumatera Selatan dan memperkenalkan keunggulannya sebagai sarana penelitian dan pengembangan teknologi pendidikan sains konservasi tanaman, Konsep ini berfungsi sebagai kumpulan tanaman obat dan tanaman lahan basah. Penelitian ini merupakan tawaran konsep pengembangan melalui sinergi beberapa bagian seperti ekologi, hukum Islam lingkungan (Fiqh Al-Bi'ah), dan kearifan lokal. Setelah disinergikan dengan studi hukum Islam lingkungan (Fiqh Al-Bi'ah) telah menghasilkan temuan bahwa Kebun Raya di Sumatera Selatan berarti juga memiliki peran yang sangat signifikan dalam menghubungkan hubungan manusia dengan Tuhan, dan orang-orang dengan lingkungan sementara itu, kedudukan kearifan lokal dapat diekstraksi melalui tradisi Hukum Simbur Cahaya (Hukum Adat Sumatera Selatan).]]>
<![CDATA[Dimensi Zakat dalam Keadilan Sosial (Studi Komparasi Pemikiran Yusuf Al Qardhawi dan Masdar Farid Mas’udi) ]]>
<![CDATA[Wiwik Damayanti]]>;
<![CDATA[Ita Dwilestari]]>;
<![CDATA[Budi Wahyono]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol 3 No 1 (2018): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (675.226 KB)
|
DOI: 10.25217/jm.v3i1.251
<![CDATA[Masdar Farid Mas’udi berpendapat bahwa pemikiran dan praktik zakat di kalangan umat Islam berangsur-angsur ditandai oleh tiga kelemahan dasar dan sekaligus menjadi ciri pokok yang saling berkaitan, Di sisi lain, Yusuf Al Qordhowi berpendapat mengenai zakat perlu ada reskontruksi dan pemaknaan ulang tentang bahasan zakat, sebagaimana beliau mengupayakan konsepnya yang digagas sesuai dengan kondisi sosial atau perkembangan zaman. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan mendapatkan gambaran tentang konsep yang di kemukakan oleh Yusuf Al Qordhowi dan Masdar Farid Mas’udi tentang Zakat. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, Analisis data menggunkan kontent. Zakat yang dikemukakan Yusuf Al Qordhawi dan Masdar Farid Mas’udi merupakan suatu bentuk rekonstruksi wacana agama yang berusaha untuk mengintegrasikan realitas sosial dalam agama Islam. Zakat merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar, atas orang yang telah memiliki kemampuan tertentu, menunaikan bukan atas dasar suka, kalau perlu bahkan bisa dengan paksa. Objek yang dikenakan zakat, Nabi menetapkan bahwa zakat dikenakan atas: jiwa (Zakat Fitrah) dan semua jenis harta kekayaan yang dimiliki masyarakat dimana zakat ditetapkan (Zakat Mal).]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasca Pemberlakuan Asean Economic Community Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha ]]>
<![CDATA[Khoirur Rizal Lutfi]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol 2 No 2 (2017): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (179.606 KB)
|
DOI: 10.25217/jm.v2i2.172
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui praktik pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 terkait kebijakan-kebijakan persaingan usahanya pasca pemberlakuan ASEAN Economic Community. Selain itu hal lain yang ingin dibahas dalam tulisan ini adalah perlu tidaknya reformulasi kebijakan persaingan di Pelabuhan Tanjung Priok sebagai salah satu bentuk upaya penyesuaian dengan kerangka kerjasama ASEAN Economic Community. Hasil pembahasan yang dicapai menunjukan bahwa Penerapan prinsip persaingan usaha sehat di pelabuhan tanjung priok yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dituangkan ke dalam berbagai bentuk peraturan pelaksana mulai dari peraturan pemerintah hingga peraturan menteri. Namun demikian beberapa praktik usaha yang dilakukan di pelabuhan tanjung priok berpotensi melanggar prinsip persaingan usaha sehat. Untuk itu perlu ada reformulasi kebijakan terhadap peraturan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip persaingan usaha sehat.]]>
