cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX ADMINISTRATUM
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Science, Education,
Decision Sciences, Operations Research & Management Education
Arjuna Subject : -
Articles 1,124 Documents
 86   87   88   89   90 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA MENGHALANGI PROSES HUKUM (OBSTRUCTION OF JUSTICE) OLEH ADVOKAT DALAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI Geraldo Alfaro Tambuwun
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 5 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam penegakkan hukum di Indonesia khususnya kasus tindak pidana korupsi, seringkali dijumpai pihak-pihak terkait yang mencari keadilan dengan cara-cara yang berlawanan dengan Undang-undang. Sesuai amanat yang diberikan Undang-undang, Advokat dalam membela kliennya tidak boleh melanggar prinsip moral serta tidak boleh merugikan kepentingan orang lain. Bahwa dalam pasal 21 UU 31/1999 jo. UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang pidana bagi orang yang melakukan upaya menghalangi proses penyidikan kasus tindak pidana korupsi. Penulis menggunakan metode penelitian jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini diadasrakan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada normanorma yang terdapat dalam peraturan perundan-gundangan.Advokat memiliki suatu hak istimewa yang diberikan Undang-Undang yaitu Hak Imunitas. Hak Imunitas Advokat diatur dalam Pasal 16 UU Advokat. Advokat tidak dapat di tuntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar persidangan. Iktikad baik dalam hak imunitas Advokat adalah Advokat menjalankan profesinya berdasarkan hukum untuk membela kliennya demi tegaknya keadilan. Namun apabila terdapat iktikad buruk dari Advokat, maka hak imunitas atau kekebalan hukum Advokat menjadi tidak berlakuBerdasar pada teori strict liability pertanggungjawaban pidana seorang advokat melekat pada dirinya dan terlepas dari ikatan profesi. Dalam hal ini ketika terbukti melakukan obstruction of justice maka terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban profesi berdasar pada kode etik dan ataupun juga pertanggungjawaban pidana jika terbukti melanggar ketentuan hukum serta memenuhi unsur unsur pertanggungjawaban pidana. Kata Kunci: Obstruction of Justice, Advokat, Korupsi.
ANALISIS HUKUM TERHADAP LAGU DAERAH YANG TELAH DIMODIFIKASI MENJADI MASH UP OLEH DISCJOKEY DITINJAU DARI UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Viraine Amellya Beslar; Merry Elisabeth Kalalo; Victor Demsi Denli Kasenda
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 5 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimanakah pelanggaran hak cipta terhadap lagu daerah yang di Mash Up oleh Discjokey untuk kepentingan komersial dan untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak lagu daerah yang di Mash up oleh Discjokey untuk kepentingan komersial. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pelanggaran hak cipta lagu daerah yang dimodifikasi menjadi mash up oleh discjokey secara komersial khususnya lagu daerah didorong untuk mencari keuntungan pribadi secara cepat dengan mengabaikan izin dari pencipta dan pemegang izin hak cipta. 2. Perlindungan hak cipta atas lagu daerah yang dimodifikasi menjadi mash up oleh discjokey telah diberikan perlindungan secara eksklusif oleh negara melalui Undang-Undang Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta pun telah memberikan perlindungan terhadap Hak Moral dan Hak Ekonomi dari pemilik atau pemegang Hak Cipta dari lagu daerah tersebut. Kata Kunci : pelanggaran hak cipta terhadap lagu daerah
KAJIAN YURIDIS TERHADAP NARKOTIKA GOLONGAN I UNTUK KEBUTUHAN MEDIS DAN PELAYANAN KESEHATAN DI TINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI NOMOR 106/PUU-XVIII/2020 Muhmammad Nabil Ilfas
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 5 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia (philosophische Gronslag), Indonesia adalah negara hukum |(rechtstaat) bukan negara kekuasaan (machstaat) yanbg terrmaktub jelas pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hak Asasi Manusia diatur demikian pada Konsitusi Indonesia tepatnya Pasal 28 A hingga Pasal 28 J, akan tetapi dari berbagai perrmasalahan yang dialami di Indonesia salah satunya mengenai Narkotika, sejatinya Narkotika sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan tetapi seiring berjalannya waktu masyarakat Indonesia beberapa masyarakat Indonesia yang membutuhkan Narkotika Golongan I untuk kebutuhan medis dan Pelayanan Keshatan, oleh sebab ketentuan yang berlaku Narkotika Golongan I merupakan hal yang terlarang dan hanya dapat digunakan untuk Ilmu Pengembangan dan Pengetahuan Teknologi, sehingga Negara Indonesia merupakan Negara Hukum wajib melindungi warga negara untuk mendapatkan kepastian Hukum terkait dengan Narkotika Golongan I yang pernah di uji materiil melalui Lembaga yang berwenang yakni Mahkamah Konstitusi. Kata Kunci : Narkotika Golongan I, Kebutuhan medis dan Pelayanan Kesehatan, Mahkamah Konstitusi
PEMBERIAN SUAKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 1999 TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI Andrew Hizkia Lengkey Lihu; Cornelis Dj. Massie; Decky Paseki
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 5 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem pemberian suaka di Indonesia merupakan menjadi suatu hal yang harus diperhatikan. Naiknya jumlah pencari suaka Indonesia yang memenuhi Rudenim Kalideres mengakibatkan perlunya untuk mengetahui sistem pemberian suaka dikarenakan Indonesia belum memiliki payung hukum untuk menangani para Pencari Suaka akibat dari tidak di ratifiksinya Konvensi Wina 1951 dan Protokol 1967. Hasil Penelitian yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif menyimpulkan bahwa pemberian suaka kepada orang asing di lakukan oleh presiden dengan memperhatikan pertimbangan menteri seperti yang tercantum dalam Undang-undang nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri serta pengaturan perundang-undangan lainnya. Kata kunci : Suaka, Suaka Kepada Orang Asing.
KEDUDUKAN DEWAN PENGUPAHAN DALAM MENENTUKAN UPAH MINIMUM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA Sinta Lamria Yulianti Siagian; Ronny A. Maramis; Maarthen Youseph tampanguma
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 5 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kedudukan dewan pengupahan dalam penetapan upah minimum dan untuk mengetahui bagaimana hubungan dewan pengupahan dengan Gubernur pada penetapan upah minimum provinsi dan kabupaten/kota. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Dewan pengupahan bersifat indenpenden dan nonstruktural yang memiliki dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2021. Tugas dan Wewenang Dewan Pengupahan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 menuliskan bahwa dewan pengupahan memberi saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah, serta pengembangan sistem pengupahan nasional. Dewan Pengupahan Provinsi juga bertugas menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional. Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota juga bertugas menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional. Pembentukan, pengangkatan, dan pemberhentian Dewan Pengupahan dilakun para pihak yang terlibat dalam pembuatan Kebijakan Upah Minimum. 2. Gubernur dan Dewan Pengupahan Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki hubungan yang sangat erat dalam penetapan Upah Minimum, mulai dari pemberian saran dan pertimbangan maupun rekomendasi dalam rangka penetapan Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten/kota. Kata Kunci : Kedudukan Dewan, Upah Minimum, Buruh
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU DEMONSTRASI BERSIFAT ANARKIS YANG BERAKIBAT PADA PENGERUSAKAN BARANG MILIK NEGARA Olivia Adelwais Mandang; carlo A Gerungan
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 5 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sudut pandang hukum pidana terhadap pelaku demonstrasi anarkis yang merusak barang milik negara dan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku demonstrasi yang bersifat anarkis. Dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan : 1. Pertanggung-jawaban pidana (criminal responsibility) khususnya pada perusakan sarana umum ini dimaksudkan untuk memastikan apakah seorang tersebut mampu mempertanggungjawabkan aksi pidana atau tidak. Penegakkan hukum atas perusakan aset negara oleh demonstran diatur oleh ketentuan Pasal 406 KUHP ayat berbunyi “ Barang siapa dengan sengajah dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seharusnya atau, sebegian milik orang lain, diancam dengan pidan penjara dua tahun delapan bulan dan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. 2. Pertanggungjawaban hukum atas perusakan fasilitas umum oleh demonstran, secara umum diatur oleh ketentuan Pasal 406 KUHP ayat 1 dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau dan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Bahwa pertanggungjawaban pidana timbul oleh akibat perbuatan yang didalamnya berisi ancaman pidana yang dilakukan oleh pelaku. Sedangkan secara khusus merujuk kepada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum menyebutkan pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata Kunci : demonstrasi, anarkis
STATUS HUKUM HAK LINTAS NEGARA KEPULAUAN DITINJAU DARI UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS) 1982 Jason Theogives Lamandasa; Caecilia J.J Waha; Lusy K.F.R. Gerungan
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 5 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hak lintas diwilayah perairan kepulauan dalam United Nation Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982 dan untuk mengetahui Bagaimana implementasi hukum laut internasional terkait hak lintas diwilayah perairan kepulauan. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pengaturan hak lintas diwilayah perairan kepulauan berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 atau United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982 menjelaskan tentang Hak lintas damai (right of innocent passage), Hak lintas alur laut kepulauan (right of archipelagic sea lanes passage), Kewajiban kapal dan pesawat udara selama melakukan lintas, kegiatan riset dan survey, Kewajiban Negara kepulauan dan peraturan perundang-undangan, dan Negara kepulauan bertalian dengan lintas alur laut kepulauan. 2. Implementasi hukum laut internasional dalam UNCLOS 1982 memberikan kedaulatan penuh pada perairan kepulauan dan mewajibkan Negara Kepulauan untuk memberi hak lintas damai dan hak lintas alur kepulauan. Inilah ketentuan yang 'memaksa' Indonesia menetapkan Alur Laut Kepulauan (Designated Sea Lane) walaupun UNCLOS 1982 telah mengatur tentang hak lintas damai dan hak lintas alur kepulauan. Kata Kunci : Hak Lintas Negara Kepulauan
KAJIAN ATAS PERBUATAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT, MEMBAHAYAKAN NYAWA ORANG DAN KEMATIAN DI BIDANG PANGAN Lot Kaseger; Rodrigo F. Elias
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 5 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk perbuatan/tindak pidana di bidang pangan yang menyebabkan luka berat, membahayakan nyawa orang dan kematian di bidang pangan dan untuk mengetahui aspek pengawasan dalam melaksanakan penyelenggaraan pangan, agar tidak terjadi pemberlakuan ketentuan pidana karena adanya perbuatan yang menyebabkan luka berat, membahayakan nyawa orang dan kematian di bidang pangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Kesimpulan dari hasil penelitian: 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 telah mengatur bentuk-bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku produksi, perdagangan barang dan jasa, konsumen, juga berhubungan dengan berbagai bidang pertanian, peternakan, perikanan, kesehatan, perdagangan dan industri, perlindungan hutan serta lingkungan hidup dengan ancaman sanksi administrasi sampai pada sanksi pidana. 2. UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, mengatur mengenai aspek pengawasan, karena dalam melaksanakan penyelenggaraan pangan, pemerintah berwenang melakukan pengawasan. Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan ketersediaan dan/atau kecukupan pangan pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat; dan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan serta persyaratan label dan iklan pangan. Kata Kunci : tindak pidana di bidang pangan, kematian di bidang pangan
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI DELIK PENODAAN AGAMA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Reza Bierhoff Xaverius Rumagit
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 5 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan mengetahui pengaturan delik penodaan terhadap agama dalam perundang-undangan dan untuk menganalisis dan mengetahui eksistensi ketentuan delik penodaan agama dalam perundang-undangan nasional mendatang. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pengaturan ketentuan delik penodaan agama diatur dalam Undang- Undang-undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, yang mengatur tentang yang mengatur tentang hukum administrasi dan sanksi administrasi dan sanksi pidana administrasi yang memuat amandemen KUHP, yaitu Pasal 156a KUHP, pasal-pasal lain di dalam KUHP, peraturan internasional lainnya. 2. Dengan adanya adanya ketentuan perundang-undangan KUHP yang baru melalui Undang-Udang Nomor 1 tahun 2023 tersebut polemik mengenai kewenangan Negara atau Pemerintah untuk melakukan tindakan hukum terhadap para pelaku penganut agama yang melakukan perbuatan penyalahgunaan agama atau melakukan penodaan terhadap agama dapat ditempuh dengan menggunakan wewenangnya di bidang hukum administrasi dengan ancaman sanksi administrasi berupa teguran sampai dengan melarang atau membubarkan kelompok atau organisasi yang dinilai telah menyalahgunakan agama atau menodai agama yang dianutnya. Kata Kunci : delik penodaan agama
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH AKIBAT WANPRESTASI Tresna I.W. Nusa
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 5 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui syarat-syarat pembatalan perjanjian jualbeli tanah menurut KUHPerdata dan Hukum Pertanahan serta untuk mengetahui akibat hukum wanprestasi terhadap perjanjian jualbeli tanah. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Bahwa perjanjian jual beli hak atas tanah baik yang dilakukan menurut hukum perdata yaitu Kitab Undang Undang Hukum Perdata ataupun dengan menggunakan hukum pertanahan yaitu Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang aturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dapat dibatalkan jika tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2. Orang atau pihak yang lalai akan pemenuhan kewajibannya sementara ia sudah mengikatkan diri di dalam suatu perjanjian jual beli hak atas tanah dapat digolongkan sebagai wanprestasi yaitu terdapat empat katagori yakni: 1). Kreditur sama sekali Tidak melaksanakan isi kesepakatan; 2). Kesepakatan tersebut dilaksanakan akan tetapi melenceng dari isi kesepakatan; 3). Kesepakatan tersebut dilaksakan tetapi sudah lewat waktu; 4). Melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak ada disepakati. Akibat dari adanya wanprestasi tersebut, pihak yang merasa dirugikan berhak menggugat ke Pengadilan untuk menuntut ganti rugi, berupa penggantian biaya, kerugian dan bunga. Kata Kunci : pembatalan perjanjian, jual beli tanah

Page 88 of 113 | Total Record : 1124

 86   87   88   89   90 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 2 (2025): Lex Administratum Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Administratum Vol. 12 No. 5 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 4 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 3 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 2 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 5 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 4 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 3 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 2 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Administratum Vol. 10 No. 5 (2022): Lex Administratum Vol 10, No 1 (2022): Lex Administratum Vol 9, No 8 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 7 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 6 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 5 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 4 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 3 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 2 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 1 (2021): Lex Administratum Vol 8, No 5 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 4 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 3 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 2 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 1 (2020): Lex Administratum Vol 7, No 4 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 3 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 2 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 1 (2019): Lex Administratum Vol 6, No 4 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 3 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 2 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 1 (2018): Lex Administratum Vol 5, No 9 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 8 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 7 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 6 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 5 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 4 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 3 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 2 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 1 (2017): Lex Administratum Vol 4, No 4 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 3 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 2 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 1 (2016): Lex Administratum Vol 3, No 8 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 7 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 6 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 5 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 4 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 3 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 2 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 1 (2015): Lex Administratum Vol 2, No 3 (2014): Lex Administratum Vol 2, No 2 (2014): Lex Administratum Vol 2, No 1 (2014): Lex Administratum Vol 1, No 3 (2013): Lex Administratum Vol 1, No 2 (2013): Lex administratum Vol 1, No 1 (2013): Lex administratum More Issue