Articles
<![CDATA[HUKUMAN MAKSIMAL BAGI KORUPTOR YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN NEGARA: Kajian Putusan Nomor 50/Pid.SisTPK/2021/PN.Jkt.Pst ]]>
<![CDATA[Diya Ul Akmal]]>
<![CDATA[ Jurnal Yudisial Vol. 17 No. 3 (2024): DISPUTE OF RIGHT ]]>
Publisher : <![CDATA[Komisi Yudisial RI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29123/jy.v17i3.710
<![CDATA[Permasalahan korupsi yang terjadi di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Pada ranah penegakan hukum, koruptor dapat dengan mudah lolos dari hukuman maksimal yang dapat diberikan. Hal ini berimplikasi pada semakin tergerusnya nilai keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Artikel ini menganalisis aspek normatif dalam Putusan Nomor 50/Pid.SusTPK/2021/PN.Jkt.Pst. Penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan utama: (1) apakah aspek normatif yang digunakan oleh jaksa penuntut umum dan majelis hakim dalam putusan tersebut telah diterapkan secara tepat; dan (2) sejauh mana efektivitas hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan secara optimal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan tersebut terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam menentukan dakwaan dan tuntutan. Selain itu, kelemahan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi telah membatasi kewenangan hakim dalam menjatuhkan pidana maksimal terhadap terdakwa yang terbukti merugikan keuangan negara. Tidak adanya aturan yang secara jelas menetapkan batas kerugian negara sebagai dasar pemberian hukuman maksimum membuat ruang interpretasi hukum menjadi sempit. Akibatnya, penerapan sanksi pidana menjadi tidak konsisten dan melemahkan efek jera bagi pelaku korupsi. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan kualitas aparat penegak hokum serta penyempurnaan aturan hukum agar dapat mengimplementasikan hukuman maksimal bagi koruptor. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi.]]>
<![CDATA[KEADILAN DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL BERDASARKAN PERSPEKTIF GENDER ]]>
<![CDATA[Akmal, Diya Ul]]>;
<![CDATA[Pratiwi, Eka]]>;
<![CDATA[Sulistiani, Anisa]]>
<![CDATA[ Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2021): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46839/lljih.v0i0.273
<![CDATA[Indonesia sebagai negara hukum mengatur segala lini kehidupan dengan peraturan dari yang terhierarkis sampai dengan yang tidak namun tetap diakui kekuatan mengikatnya. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu agar tidak dilanggar oleh individu lainnya. Namun pada kenyataanya hukum yang ada saat ini belumlah melindungi secara penuh dari adanya diskriminisi gender. Utamanya perempuan masih belum terlindungi secara penuh hak-haknya. Banyaknya korban pelecehan yang terdiskriminasi dalam pendidikan, berbagai permasalahan dalam perkawinan, kekerasan dalam rumah tangga, tidak terpenuhinya hak-hak sebagai perempuan dalam bidang pekerjaan, dan masih banyak lagi permasalahan lainnya yang belum dapat dijawab dengan hukum yang sudah ada. Perlu adanya penguatan dan pembaharuan dalam hukum nasional agar menjaga kedudukan, peran, serta hak yang dimiliki oleh perempuan. Hukum yang dibuat harus mengedepankan pengarusutamaan gender. Hal ini sebagai upaya untuk memberikan kesetaraan gender dan keadilan gender di Indonesia.]]>
<![CDATA[Reformulasi Aturan Hukum Retribusi Daerah di Kota Serang ]]>
<![CDATA[Akmal, Diya Ul]]>
<![CDATA[ Jurnal Legislasi Indonesia Vol 23, No 1 (2026): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54629/jli.v23i1.1379
<![CDATA[Dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi langkah strategis pemerintah untuk efisiensi hubungan keuangan pusat dan daerah. Aturan hukum tersebut juga menyederhanakan jenis pelayanan retribusi daerah yang ditujukan agar dapat menyelesaikan hambatan pengawasan dan kompleksitas pelaksanaannya. Dengan adanya penyederhanaan tersebut, maka berbagai aturan secara hierarkis turut terdampak dan harus dilakukan penyesuaian agar tidak saling bertentangan. Hal ini juga yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Serang untuk memberikan kepastian hukum pada pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai penyesuaian aturan hukum di Kota Serang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dampak dari adanya penyederhanaan retribusi daerah bagi Kota Serang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan data sekunder yang analisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, pemerintah daerah Kota Serang telah secara berkelanjutan membentuk aturan hukum yang mengatur mengenai retribusi daerah. Hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 berdampak pada bertambahnya 1 jenis pelayanan yang berpotensi menambah Pendapatan Asli Daerah bagi Kota Serang. Meskipun demikian, terdapat 8 jenis pelayanan retribusi yang tidak lagi dapat dibebankan biaya kepada masyarakat sebagai bagian dari penyederhanaan jenis pelayanan. Agar dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, maka pemerintah daerah Kota Serang harus membentuk aturan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan dan penyesuaian besaran retribusi. Selain itu, penyederhanaan regulasi serta administrasi juga harus diperhatikan oleh pemerintah daerah Kota Serang agar nantinya penarikan retribusi dapat efektif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Serang.]]>
<![CDATA[Public Participation in Public Policy Implementation: Legal Analysis and Challenges in Indonesia ]]>
<![CDATA[Diya Ul Akmal]]>;
<![CDATA[Annisaul Maslamah]]>;
<![CDATA[Dwi Sri Handayani]]>;
<![CDATA[Taupik Hidayat]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Syariah Vol. 2 No. 1 (2026): Indonesian Journal of Law and Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. FOUNDAE ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58524/ijls.v2i1.114
<![CDATA[This study aims to determine the implementation of public policy in the theoretical realm. In addition, this study also aims to identify the obstacles to the implementation of public policy in applying community participation. This study is a qualitative study whose data was obtained through literature study. The approaches used include theoretical and conceptual approaches. The results show that community participation has a very significant influence on policy implementation. The success of public policy is determined by the community's willingness to participate in the policy. In addition, the government needs to play a role in increasing community participation in the implementation of public policy by providing access to information, increasing community capacity, and strengthening participatory mechanisms. Therefore, it is necessary to improve the methods used to encourage public participation in the process of formulating, implementing, and evaluating public policy.]]>
<![CDATA[A Criminological Analysis of Drug-Related Crimes Among Adolescents ]]>
<![CDATA[Hastuti Nur Herawati]]>;
<![CDATA[Diya Ul Akmal]]>;
<![CDATA[Rizkatul Wahdiyah]]>;
<![CDATA[Dinar Putri Gunawan]]>
<![CDATA[ Perspective Humanities and Social Sciences Vol. 2 No. 01 (2026): Volume 2 No 01 (2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Karya Mulia Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The aim of this article is to review and analyze the factors that cause narcotics crime among teenagers through a criminological approach. Furthermore, the article underscores the necessity for preventive measures in combating substance abuse among adolescents. The present article employs qualitative data analysis, deriving its data from a comprehensive review of extant literature. The results of the study demonstrate that adolescence constitutes a vulnerable period with regard to the circulation and abuse of narcotics. Adolescents frequently find themselves susceptible to exploitation due to their innate curiosity and the absence of a fully developed understanding of their actions. This phenomenon places the Indonesian nation in a critical state, as adolescents are the foundation of the nation's future. A comprehensive strategy is imperative to address the plight of adolescents grappling with substance use disorders, encompassing both those who use drugs and those who engage in the illicit transportation of such substances.]]>
<![CDATA[Legal Protection of Agricultural Land Against Land-Use Changes in Tangerang Regency ]]>
<![CDATA[Rizkatul Wahdiyah]]>;
<![CDATA[Diya Ul Akmal]]>;
<![CDATA[Hastuti Nur Herawati]]>
<![CDATA[ RESPONSIVE LAW JOURNAL Vol. 3 No. 1 (2026): RESPONSIVE LAW JOURNAL ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Insan Mulia Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59923/rlj.v3i1.796
<![CDATA[This research aims to determine the legal regulations that provide legal protection for agricultural land. In addition, this research also aims to determine the protection of sustainable food agricultural land in Tangerang Regency. This research uses a normative legal method with a statutory approach, whose data is obtained through literature study. The results show that the legal regulations for the protection of sustainable food agricultural land have been integrated from the national level to the regional level, especially in Tangerang Regency. However, at the implementation level, there are still shortcomings because many agricultural lands are still converted to housing and national and regional development. Especially in Tangerang Regency, it is necessary to implement an integrated information system for sustainable food agricultural land in each region.]]>
<![CDATA[Kedudukan Pancasila: Analisis Konsep Jenjang Norma Hukum ]]>
<![CDATA[Diya Ul Akmal]]>;
<![CDATA[Azmi]]>
<![CDATA[ JURNAL PUSPAKA Vol 2 No 2 (2026): Jurnal Pusat Studi Pancasila dan Kebijakan ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Studi Pancasila dan Kebijakan Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62734/jurnalpuspaka.v2i2.961
<![CDATA[Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang memiliki esensi nilai moral dan etika didalamnya. Nilai Pancasila dapat menjadi landasan fundamental dalam pembentukan aturan hukum. Hanya saja, Pancasila tidak sepenuhnya terimplementasi dalam pembentukan hukum yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui teori jenjang norma dari Hans Nawiasky. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kedudukan Pancasila dalam sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode yuridis normatif yang datanya didapatkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan, Pancasila berdasarkan teori jenjang norma dari Hans Nawiasky berkedudukan sebagai staatsfundamentalnorm. Hal ini berarti Pancasila memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Peraturan Perundang-Undangan. Hanya saja, kedudukan Pancasila menjadi bias dalam sistem hukum karena ternormakan secara abstrak dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Diperlukan pembaharuan hukum utamanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pembentukan Undang-Undang tentang Pancasila agar nantinya dapat dijadikan rujukan dalam pembentukan aturan hukum dibawahnya]]>
<![CDATA[SEJARAH PERKEMBANGAN PRODUK HUKUM DALAM MEMAKSIMALKAN POTENSI DAERAH ]]>
<![CDATA[Diya Ul Akmal]]>
<![CDATA[ JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Lawnesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai sejarah perkembangan produk hukum Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan di Indonesia. Dinamika pembentukan hukum akan selalu berpadanan dengan dinamika ketatanegaraan. Permasalahan yang terjadi, seringkali aspirasi masyarakat didaerah tidak terakomodir dengan baik. Padahal aspirasi tersebut merupakan desakan kebutuhan yang harus segera diakomodir. Hal ini yang kemudian menjadikan Otonomi Daerah sebagai salah satu tuntutan ketika terjadinya reformasi tahun 1998. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunanakan metode yuridis normatif. Data didapatkan melalui studi kepustakaan berupa data sekunder yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, buku, jurnal, serta sumber internet. Hasil penelitian menunjukan bahwa perkembangan pembentukan hukum yang mengakomodir Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan berkembang kearah yang positif. Perubahan paradigma ketatanegaraan berpotensi mengembangkan potensi yang dimiliki oleh daerah. Diperlukan kerja sama yang baik dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk dapat saling menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan. Peningkatan pelayanan bagi masyarakat menjadi tujuan yang harus dapat diwujudkan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat di daerah juga perlu dimaksimalkan potensinya. Hasil akhir yang diharapkan adalah kemajuan pembangunan di daerah yang nantinya akan berkorelasi dengan kemajuan negara.]]>
<![CDATA[LEGAL IDEALS: HAK KONSTITUSIONAL SEBAGAI HAK WARGA NEGARA ]]>
<![CDATA[Diya Ul Akmal]]>;
<![CDATA[Azmi]]>
<![CDATA[ JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 5 No. 2 (2025): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab ]]>
Publisher : <![CDATA[STIS Darussalam Bermi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59259/jd.v5i2.359
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengertian hak konstitusional. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami aspek kemanfaatan dalam pembentukan dan/atau amandemen Konstitusi. Penelitian ini merupakan penelitian konseptual yang datanya didapatkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan, pemahaman mengenai hak konstitusional masih sering ditafsirkan sebagai bentuk hak asasi manusia. Padahal keduanya merupakan satu kesatuan dalam pengertian hak konstitusional. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan hak asasi manusia yang ternormakan dalam Konstitusi. Konstitusi yang ada saat ini juga memerlukan amandemen untuk memperkuat kewenangan Mahkamah Konstitusi yang sekaligus juga menciptakan check and balances diantara setiap lembaga negara. Penambahan kewenangan tersebut berupa judicial preview agar dinamika penafsiran konstitusional dapat diarahkan sebesar-besarnya kemanfaatan bagi masyarakat]]>
