Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.709
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Sains Student Research Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Jurnal Ilmiah Nusantara Jurnal Intelek Insan Cendikia Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Al-Faizi: Jurnal Hukum, Politik dan Bisnis Studia: Journal of Humanities and Education Studies
Rayi Kharisma Rajib
Universitas Negeri Semarang
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Hidup terhadap Aktivitas Manusia Penyebab Banjir: Studi Kasus di Aceh Tamiang Rayi Kharisma Rajib; Ayuk Pebriyani; Amanda Dwi Yunita
Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 3 (2026): MEI 2026
Publisher : INDO PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/4dncfe21

Abstract

Flooding is a classic problem that continues to recur in various regions in Indonesia, including in Aceh Tamiang Regency. This phenomenon is not only seen as an impact of high rainfall or the geographical position of the region but also seen as a consequence of ecosystem damage due to human intervention that ignores environmental sustainability. This study aims to identify the factors that trigger flooding in Aceh Tamiang and analyze the effectiveness of environmental law enforcement in flood mitigation efforts. A normative juridical method with a descriptive nature is used in this study, the implementation of which relies on library studies of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this study provide an overview of flooding in Aceh Tamiang influenced by high rainfall, river sedimentation, land conversion, illegal logging, sand mining, residential development on riverbanks, and minimal public awareness in environmental conservation. Environmental law enforcement is actually regulated in Law Number 32 of 2009 through preventive and repressive efforts but the reality of implementation in the field has not been optimal due to weak supervision, lack of firm sanctions, and low public awareness. Therefore, the effectiveness of flood management depends heavily on the firmness of legal instruments supported by integration between the government, law enforcement, and community elements in safeguarding environmental protection.
Kedudukan Anak Perempuan dalam Sistem Waris Adat Batak Toba dan Hukum perdata barat: Analisis Keadilan dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hak Asasi Manusia Rayi Kharisma Rajib; Putri Jaita Sri Ulina Beru Karo; Ulfa Husniyyah
JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH Vol. 4 No. 3 (2026): Juni: Jurnal Sains Student Research
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jssr.v4i3.9971

Abstract

Keberagaman sistem hukum kewarisan di Indonesia mencerminkan masih berlakunya pluralisme hukum, khususnya antara hukum waris adat dan hukum perdata barat. Salah satu persoalan yang sering menjadi perhatian adalah kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat Batak Toba yang berlandaskan sistem kekerabatan patrilineal. Dalam sistem tersebut, anak laki-laki dipandang sebagai penerus marga dan pewaris utama keluarga, sedangkan anak perempuan pada umumnya tidak memperoleh hak waris yang setara. Kondisi ini berbeda dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menempatkan anak laki-laki dan perempuan pada posisi yang sama sebagai ahli waris tanpa membedakan jenis kelamin. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat Batak Toba dan hukum perdata barat, membandingkan kedua sistem tersebut dalam perspektif keadilan hukum nasional dan hak asasi manusia, serta menelaah kemungkinan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum waris adat Batak Toba lebih menitikberatkan pada kepentingan kolektif dan keberlangsungan garis keturunan marga, sedangkan hukum perdata barat menekankan prinsip persamaan hak, kepastian hukum, dan kesetaraan gender. Dalam perspektif hukum nasional dan hak asasi manusia, pembatasan hak waris terhadap anak perempuan dapat dipandang bertentangan dengan asas non-diskriminasi dan persamaan di hadapan hukum. Oleh sebab itu, diperlukan upaya harmonisasi hukum yang tetap menghormati nilai-nilai adat sekaligus memberikan perlindungan hak yang adil dan setara bagi perempuan.
Tanggung Jawab Negara atas Asap Lintas Batas Kebakaran Hutan Sumatera terhadap Malaysia dan Singapura Rayi Kharisma Rajib; Fellyssa Ayumi; Sabrina Assyahra Aisyah Lira
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 3 No. 05 (2026): MEI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera telah menjadi krisis lingkungan hidup lintas batas yang berulang, menimbulkan polusi asap berbahaya yang berulang kali menimbulkan kerugian besar bagi negara-negara tetangga, khususnya Malaysia dan Singapura. Insiden besar pada tahun 1997, 2013, 2015, dan 2019 mencatat tingkat Indeks Standar Polusi (PSI) jauh melebihi ambang batas berbahaya di kedua negara, sehingga mengakibatkan penutupan sekolah, gangguan penerbangan, krisis kesehatan masyarakat, dan kerugian ekonomi hingga miliaran dolar. Kajian ini mengkaji tanggung jawab Indonesia sebagai negara sumber dalam hukum lingkungan hidup internasional, dengan penekanan khusus pada aturan no-harm yang tertuang dalam Trail Smelter Arbitration (1941), prinsip sic utere tuo ut alienum non laedas, doktrin due diligence, dan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) 2002. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statutory, konseptual, dan case-based, studi ini menganalisis sejauh mana Indonesia telah memenuhi kewajiban internasionalnya untuk mencegah dan memitigasi kabut asap lintas batas. Temuan-temuan yang ada menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum dalam negeri yang komprehensif khususnya melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kesenjangan penegakan hukum yang masih ada, pengawasan yang tidak memadai terhadap perusahaan perkebunan, dan tidak adanya mekanisme pertanggungjawaban dan sanksi negara yang mengikat dalam AATHP terus menciptakan defisit akuntabilitas yang signifikan. Selain itu, prinsip non-intervensi yang sudah lama ada di ASEAN membatasi kapasitas negara-negara yang terkena dampak untuk secara formal menuntut akuntabilitas dalam kerangka regional. Studi ini merekomendasikan penguatan mekanisme penegakan hukum dalam negeri di Indonesia, peningkatan akuntabilitas perusahaan atas praktik pembakaran lahan, dan reformasi AATHP untuk memasukkan mekanisme penyelesaian sengketa yang mengikat, tanggung jawab negara, dan mekanisme kompensasi untuk mencegah terulangnya polusi asap lintas batas di Asia Tenggara.
Analisis Pertanggungjawaban Perdata atas Dugaan Pencemaran Lingkungan oleh PT Huadi Nickel Alloy Indonesia di Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Rayi Kharisma Rajib; Muh. Fadly Rafi Syahlevi; Yusuf Abdurahman Faiz
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 02 (2026): APRIL - MEI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pertumbuhan sektor pengolahan nikel di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bantaeng, telah membawa keuntungan ekonomi sekaligus masalah lingkungan akibat dugaan pencemaran dari operasi PT Huadi Nickel Alloy Indonesia. Tujuan analisis ini adalah untuk menentukan apakah dugaan pencemaran tersebut memenuhi persyaratan tindakan ilegal dan untuk meneliti potensi tanggung jawab perdata perusahaan. Dengan menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier melalui tinjauan pustaka, metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan karakter deskriptif-analitis. Sumber-sumber tersebut kemudian diperiksa secara kualitatif. Menurut temuan penelitian, operasi perusahaan telah memenuhi kriteria tindakan ilegal sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1365 KUHP, yang meliputi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan sebab akibat. Karena sifat operasi peleburan yang berisiko tinggi dan menghasilkan limbah berbahaya dan beracun, tanggung jawab juga dapat didasarkan pada konsep tanggung jawab mutlak (B3). Pemulihan lingkungan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang relevan serta persyaratan restitusi materiil bagi masyarakat yang terdampak merupakan jenis pertanggungjawaban perdata yang relevan. Oleh karena itu, prosedur tanggung jawab perdata berfungsi sebagai alat pemulihan untuk melestarikan keberlanjutan lingkungan dan hak-hak masyarakat di samping memberikan kompensasi berupa uang.
Analisis Yuridis Terhadap Dampak Perusakan Hutan dan Perlindungan Hak Masyarakat: Studi Kasus Hutan Adat Awyu di Papua Rayi Kharisma Rajib; Moh Sabil Oktaviano; Denta Nia Aprilya
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 02 (2026): APRIL - MEI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan deforestasi di Indonesia menimbulkan dampak serius terhadap keberlangsungan hutan adat dan perlindungan hak masyarakat hukum adat, sebagaimana tercermin dalam kasus masyarakat adat Awyu di Papua yang menghadapi konflik antara kepentingan pembangunan dan hak konstitusional mereka. Secara normatif, perlindungan telah diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Namun, implementasinya belum optimal, ditandai dengan pelanggaran hak partisipasi masyarakat adat, cacat prosedural dalam perizinan lingkungan, serta pengabaian prinsip persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan (FPIC). Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/TUN/LH/2024 menunjukkan kecenderungan pendekatan formalistik dengan menitikberatkan pada aspek prosedural, khususnya tenggang waktu pengajuan gugatan, sehingga mengesampingkan perlindungan hak substantif masyarakat adat. Hal ini mencerminkan adanya ketegangan antara keadilan formal dan keadilan substantif dalam praktik peradilan administrasi, sehingga diperlukan penguatan pendekatan hukum yang lebih responsif dengan menempatkan perlindungan hak masyarakat adat dan keberlanjutan lingkungan hidup sebagai prioritas utama dalam penegakan hukum.
Hak Waris Janda atas Harta Bersama Suami Yang Meninggal Tanpa Wasiat Rayi Kharisma Rajib; Fellyssa Ayumi; Sabrina Assyahra Aisyah Lira
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 02 (2026): APRIL - MEI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji hak waris janda atas harta bersama (gemeenschap van goederen) ketika suami meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat (intestato), yang dianalisis melalui kerangka hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam sistem KUHPerdata, perkawinan secara otomatis menimbulkan persatuan harta bersama antara suami dan istri sejak hari pernikahan dilangsungkan, kecuali jika diperjanjikan lain melalui perjanjian kawin yang dibuat di hadapan notaris. Ketika suami meninggal dunia, persatuan harta tersebut bubar demi hukum dan menimbulkan dua tahap penyelesaian yang harus dibedakan secara tegas: pertama, pemisahan harta bersama berdasarkan Pasal 128 KUHPerdata yang memberikan hak kepada janda atas separuh harta bersama sebagai hak kebendaan yang lahir dari hukum perkawinan; dan kedua, pembagian harta peninggalan suami kepada ahli waris berdasarkan ketentuan pewarisan ab intestato. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHPerdata, khususnya melalui Pasal 852a, telah menempatkan janda sebagai ahli waris Golongan I yang bagian warisnya dipersamakan dengan bagian seorang anak sah, sehingga memperkuat posisi hukum janda secara normatif. Dengan demikian, janda memiliki dua landasan hak yang berbeda: hak atas separuh harta bersama berdasarkan hukum perkawinan, dan hak waris atas harta peninggalan suami berdasarkan hukum kewarisan. Namun demikian, implementasi ketentuan-ketentuan tersebut dalam praktik kerap menghadapi berbagai hambatan, antara lain sulitnya pembuktian status harta yang terdaftar atas nama suami, tidak adanya pencatatan aset perkawinan yang memadai, tekanan dari ahli waris lain, serta kerancuan prosedural dalam administrasi harta peninggalan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pedoman prosedural yang lebih eksplisit terkait kewajiban pemisahan harta bersama sebelum penerbitan akta keterangan waris, serta penguatan peran notaris dan Balai Harta Peninggalan dalam mengidentifikasi dan melindungi hak-hak janda secara tepat.
Penerapan Klausula Force Majeure Akibat Keterlambatan Perizinan Ekspor: Studi Kasus PT Freeport Indonesia Sylvania Okta Aurelia; Alvi Septia Listyani; Syaefwanda Agita Saputri; Rayi Kharisma Rajib
JURNAL ILMIAH NUSANTARA Vol. 3 No. 1 (2026): Jurnal Ilmiah Nusantara Januari 2026
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jinu.v3i1.7288

Abstract

This article examines the application of the force majeure clause in PT Freeport Indonesia’s export contracts when delays in export permits arise from government actions. The study focuses on two central issues: whether such delays can be classified as force majeure, and how the clause is implemented within Freeport’s commodity contracts. Based on an analysis of contract law doctrine, the Indonesian Civil Code, and international commercial practices, the delay in export permits satisfies the elements of force majeure because it originates from government policies beyond the company’s control, is unforeseeable, unavoidable, and results in the temporary impossibility of performing delivery obligations. The contractual practices of Freeport further show that the force majeure clause is structured to anticipate government intervention through mechanisms such as formal notification, proof of non-negligence on the part of the company, and adjustments to delivery schedules once permits are reinstated. The findings confirm that the force majeure clause functions as an effective legal tool to protect Freeport and maintain the stability of international trade relations amid fluctuating mineral export regulations. This study highlights the need for more precise and adaptive drafting of force majeure clauses to address regulatory uncertainty in the mining sector.
Perlindungan Hak Ahli Waris terhadap Penguasaan Sepihak Harta Warisan oleh Salah Satu Ahli Waris dalam Analisis Putusan Nomor 0563/Pdt.G/2016/PA.JP Rayi Kharisma Rajib; Fadila Casie Musafa; Safa Kaila Fitria
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 4 (2026): Januari-Februari
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/q1cc8s19

Abstract

The unilateral control of inherited property by one or several heirs still frequently occurs in society and causes losses to other heirs. This study aims to analyze the legal protection of heirs’ rights and the judge’s considerations in Decision Number 0563/Pdt.G/2016/PA.JP. The method used is normative legal research with statutory and case approaches. The results show that the legal protection of heirs’ rights is regulated in the Compilation of Islamic Law (KHI) and the Indonesian Civil Code. In this decision, the judge considered the control of the inherited property by three out of nine heirs without the consent of the others as an unlawful act. The decision is considered to have provided fair legal protection through the restoration of heirs’ rights and legal certainty, although such protection is repressive in nature.
Perlindungan Hak Waris Perempuan Dalam Sistem Kekerabatan Patrilineal Berdasarkan Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/Pn Jkt.PstPerlindungan Hak Waris Perempuan Dalam Sistem Kekerabatan Patrilineal Berdasarkan Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/Pn Jkt.Pst Rayi Kharisma Rajib; Alicia Angelica Asmara Putri; Helena Adinda Nabila
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 4 (2026): Januari-Februari
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/tey6pn27

Abstract

This study aims to examine, review, and discuss the protection of women's inheritance rights in the patrilineal kinship system based on Decision Number 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt Pst, especially regarding judges' considerations in granting inheritance rights to women in the midst of a patrilineal system that traditionally prioritizes men. This research is a normative juridical type based on an analysis of court decisions relevant to the issues discussed and uses a case study approach. The primary legal material in this study is in the form of court decisions, and is supported by Supreme Court jurisprudence related to the recognition of women's rights in customary inheritance law, while secondary legal materials are obtained from various literature such as books, scientific journals, articles, and other electronic sources relevant to the research topic. The research results show that in the decision, the judge did not solely adhere to the provisions of patrilineal customary law, but also considered the principles of justice, equality, and legal expediency. This ensures that women are still included as heirs and granted inheritance rights as biological children, even within a patrilineal kinship system. This demonstrates an effort to adapt customary law to the dynamic developments of society. If customary provisions conflict with the principles of justice and equality, they can be set aside to ensure fair legal protection for women.
Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Waris IslamDan Hukum Waris Nasional di Indonesia Rayi Kharisma Rajib; Maswa Elfa Karomi; Machaini Bintang Buayoma
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 4 (2026): Januari-Februari
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/bne4jr34

Abstract

Adoption has long been a common practice in Indonesian society and carries complex legal implications, particularly in the field of inheritance law. This article aims to analyze the legal status of adopted children in Islamic inheritance law and national inheritance law in Indonesia, as well as to examine the rights of adopted children to inherit property by referring to the Decision of the Central Jakarta District Court Number 483/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. The method used is a normative juridical approach through the analysis of statutory regulations, legal doctrines, and court decisions. The findings indicate that under Islamic law, adopted children are not recognized as legal heirs due to the absence of a nasab (blood relationship), although they are still afforded protection through the mechanism of compulsory bequest (wasiat wajibah). In contrast, under national civil law, adopted children may obtain inheritance rights equivalent to those of biological children. The analysis of the court decision shows a tendency of judges to apply a substantive justice approach. Therefore, legal harmonization is necessary to ensure both legal certainty and justice.
Co-Authors Ahmad Aufa Tsaqif Ahmad Haikal Manggabarani Alfiyan Rahmat Dani Utomo Alicia Angelica Asmara Putri Alvi Septia Listyani Amanda Dwi Yunita Anindya Gian Rasendria Ayuk Pebriyani Beatrice Mauren Delicia Bunga Nirvana3 Nirvana Cantika Aqilla Ghani Christina Tri Novita Marpaung Darian Ezra ‘Aabidah Davina Fathiya Wulandari Putri Martono Denta Nia Aprilya Dewi Latifah Azzahra Noor Diandra Nazira Anshar Dias Mutik Rahayu Dina Amalia Dzalzala Belia Nadzwa Krisvianthania Dzikri Maula Salam Excellino Sagara Salim Putra Fadhil Citra Darmakusuma Fadia Ardian Adisty Fadila Casie Musafa Fairusna Chalisa Alya Fakhri Fakhri Fauzil Adim Mahsun Fellyssa Ayumi Helena Adinda Nabila Intan Salwa Puspita Hapsari Istidiani Rizka Putri Widi Jan Crisando Saragih Sumbayak Kamila Dzakiatuz Zahra Kayla Ihsani Dwiludya Laily Artia Hanum Lubas Adam Istawi Machaini Bintang Buayoma Maswa Elfa Karomi Miladia Bidayatin Ni'mah Moh Hikmal Adnan Moh Sabil Oktaviano Muh. Fadly Rafi Syahlevi Muhammad Afrizal Habibi Muhammad Anas Ulil Abshor Munif Muhammad Faisal Firdaus Muhammad Galih Sampurno Mutiara Nur Aini Khariroh Mutiara Rizqi Faviola Nadya Agustina Naila Azzahra Amelia Putri Naiya Aulia Naylin Putri Harsa Nazjwa Fatharani Nazwa Ramadhani Mohamad Nisriinaa Mazaya Pramono Nur Hasna Maulida Nurul Baitii F Wahid Olivia Rahma Oktaviani Priskila Dwita Yoan Veda Putri Grace Sapnawati Banjarnahor Putri Jaita Sri Ulina Beru Karo Rafka Raditya Kurniawan Sabrina Assyahra Aisyah Lira Safa Kaila Fitria Salsabila Khammalatal Falakhah Savina Niken Mulia Sergio Alonso Selan Sheilla Lutfiyah Faradila Siti Fatimah Azzahra Syaefwanda Agita Saputri Sylvania Okta Aurelia Triswa Muthia Hanifah Ulfa Husniyyah Vivi Dyelsa Vodena Selena Junior Yusuf Abdurahman Faiz Yusuf Attar Mahang Zaky Fauzi