Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.709
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Sains Student Research Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Jurnal Ilmiah Nusantara Jurnal Intelek Insan Cendikia Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Al-Faizi: Jurnal Hukum, Politik dan Bisnis Studia: Journal of Humanities and Education Studies
Rayi Kharisma Rajib
Universitas Negeri Semarang
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
Tinjauan Yuridis Terhadap Penguasaan Harta Warisan Oleh Salah Satu Ahli Waris Dalam Sengketa Waris: Studi Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst Rayi Kharisma Rajib; Nurul Baitii F Wahid; Darian Ezra ‘Aabidah
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 4 (2026): Januari-Februari
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/d7m62p94

Abstract

The issue of inheritance disputes is one of the conflicts that frequently occur in society, particularly concerning the control of inherited property by one of the heirs without the consent of the other parties. This condition not only causes tension within family relationships but also raises complex legal issues. In civil law, inherited property is essentially the joint property of the heirs from the moment the deceased passes away as regulated in Article 833 paragraph (1) of the Civil Code, which states that the heirs automatically acquire rights to all the deceased's goods, rights, and receivables. In addition, the principle that no one can be forced to remain in an undivided state is affirmed in Article 1066 of the Civil Code, which provides a legal basis for fair division of inheritance. This study aims to examine the legal regulations regarding the control of inherited property by heirs according to civil law. and also analyzes juridically the withdrawal of the lawsuit in Decision Number 455/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst. The research method used is normative juridical with a statutory approach and a case approach, through the study of legal regulations, literature, and relevant court decisions.
Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Akta Wasiat Dalam Sengketa Warisan: Studi Putusan Nomor 211/pdt.G/2020/PN Jkt.Pst Rayi Kharisma Rajib; Fadhil Citra Darmakusuma; Muhammad Afrizal Habibi
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 4 (2026): Januari-Februari
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/rxmxy303

Abstract

A will deed as an authentic deed has binding legal force; however, in practice, it may be annulled if it contradicts legal provisions and harms the rights of heirs. This study aims to analyze the judge’s legal considerations in the annulment of a will deed in inheritance disputes based on Decision Number 211/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst and its legal consequences for the parties involved. This research uses a normative legal research method with statutory and case approaches. The results show that the annulment of the will deed was based on legal defects causing the will to fail to meet the validity requirements regulated in the Indonesian Civil Code, including the protection of the compulsory portion rights of heirs (legitieme portie). The legal consequence of such annulment is that the will deed loses its binding legal force, and the distribution of inheritance reverts to inheritance provisions under statutory law. This study is expected to serve as a reference for notaries and the public in drafting will deeds in accordance with applicable legal provisions.
Hak Waris Anak Beda Agama terhadap Harta Orang Tua: Analisis Putusan No. 4/PDT.P/2013/PA.BDG dalam Perspektif Kuhperdata: Inheritance Rights of Children of Different Religions to Their Parents' Property: Analysis of Decision No. 4/PDT.P/2013/PA.BDG from a Civil Code Perspective Rayi Kharisma Rajib; Miladia Bidayatin Ni'mah; Kayla Ihsani Dwiludya
Al-Faizi : Jurnal Politik, Hukum dan Bisnis Vol. 4 No. 1 (2026): MEI
Publisher : Pendidikan Al-Gafari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66886/alfaizi-jphb.v4i1.300

Abstract

Penelitian ini mengkaji hak waris anak beda agama terhadap harta orang tua berdasarkan analisis Putusan Nomor 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg ditinjau dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Permasalahan utama yang diangkat berawal dari adanya benturan prinsip kewarisan di Indonesia, di mana hukum Islam memandang perbedaan agama sebagai penghalang waris, sementara KUHPerdata menitikberatkan pewarisan semata-mata pada hubungan darah. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menganalisis bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan tiga hal utama. Pertama, dalam sistem KUHPerdata, perbedaan agama sama sekali tidak menjadi penghalang untuk memperoleh hak waris. Kedua, dalam memutus perkara No. 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg, hakim melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) dengan menetapkan anak beragama Islam tetap menjadi ahli waris sah dari ibu yang telah beralih agama ke Hindu, serta memberikan porsi hak ekonomi kepada anak yang beragama Hindu melalui mekanisme wasiat wajibah. Ketiga, substansi putusan pengadilan agama tersebut terbukti sejalan dengan prinsip-prinsip KUHPerdata yang mengakui hubungan keperdataan sedarah tanpa diskriminasi keyakinan. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa waris beda agama di Indonesia dapat dilakukan dengan menjembatani kepastian hukum normatif dan keadilan substantif yang hidup di masyarakat.
Kekuatan Pembuktian Surat Pernyataan di Bawah Tangan Untuk Pembatalan Akta Jual Beli Autentik Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia Muhammad Galih Sampurno; Alfiyan Rahmat Dani Utomo; Muhammad Anas Ulil Abshor Munif; Rayi Kharisma Rajib
Studia : Journal of Humanities and Education Studies Vol. 1 No. 2 (2025): November: Studia: Journal of Humanities and Education Studies
Publisher : CV Edukastra Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Surat pernyataan di bawah tangan sering digunakan oleh para pihak sebagai dasar pembatalan perjanjian, termasuk akta jual beli yang bersifat autentik. Permasalahan muncul ketika surat pernyataan tersebut dihadapkan dengan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan pembuktian surat pernyataan di bawah tangan serta implikasi yuridisnya terhadap pembatalan akta jual beli autentik dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat pernyataan di bawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna karena daya ikatnya sangat bergantung pada pengakuan para pihak dan dukungan alat bukti lain. Surat pernyataan tidak dapat secara langsung membatalkan akta jual beli autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang. Pembatalan akta hanya dapat dilakukan melalui akta autentik baru atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Implikasi yuridis dari penggunaan surat pernyataan dalam pembatalan akta jual beli menegaskan bahwa kepastian hukum dan perlindungan terhadap akta autentik tetap menjadi prinsip utama dalam sistem hukum perdata Indonesia.
Analisis Risiko Hukum dan Penerapan Asas Itikad Baik dalam Transaksi Jual Beli Barang Preloved di Marketplace Digital Rayi Kharisma Rajib; Savina Niken Mulia; Nisriinaa Mazaya Pramono; Naiya Aulia
Studia : Journal of Humanities and Education Studies Vol. 1 No. 2 (2025): November: Studia: Journal of Humanities and Education Studies
Publisher : CV Edukastra Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan marketplace digital telah mendorong meningkatnya transaksi jual beli barang preloved sebagai bagian dari ekonomi sirkular dan konsumsi berkelanjutan, namun praktik ini juga diiringi dengan berbagai risiko hukum bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko hukum serta penerapan asas itikad baik dalam transaksi jual beli barang preloved di marketplace digital, sekaligus mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko hukum utama dalam transaksi barang preloved meliputi ketidaksesuaian kondisi barang, cacat tersembunyi, serta pelanggaran kewajiban informasi oleh penjual. Asas itikad baik memiliki peran sentral dalam menjamin kejujuran, transparansi, dan kepatutan perilaku para pihak dalam transaksi digital. Perlindungan hukum bagi konsumen telah diatur melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan Online Dispute Resolution. Meskipun regulasi telah tersedia, tantangan masih terletak pada aspek implementasi dan efektivitas penegakan hukum. Oleh sebab itu, penguatan pengawasan, tanggung jawab marketplace, serta peningkatan literasi hukum konsumen menjadi langkah strategis dalam menciptakan transaksi barang preloved yang aman dan berkeadilan.
Eksistensi Kontrak Endorsement sebagai Instrumen Hukum dalam Kerja Sama dan Kolaborasi Digital antara Influencer dan Brand Lokal Rayi Kharisma Rajib; Naylin Putri Harsa; Nazjwa Fatharani; Diandra Nazira Anshar
Studia : Journal of Humanities and Education Studies Vol. 1 No. 2 (2025): November: Studia: Journal of Humanities and Education Studies
Publisher : CV Edukastra Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan media sosial telah melahirkan bentuk kerja sama baru antara influencer dan brand lokal melalui mekanisme endorsement yang semakin menjadi bagian penting dalam strategi pemasaran digital. Kerja sama ini tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga melahirkan hubungan hukum yang diikat melalui kontrak endorsement sebagai dasar pengaturan hak dan kewajiban para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi kontrak endorsement sebagai instrumen hukum, mengkaji aspek keabsahannya, serta menelaah pola pelanggaran dan penyelesaian sengketa dalam praktik kerja sama digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak endorsement sah dan mengikat selama memenuhi syarat sah perjanjian dalam hukum perdata, meskipun dibuat dalam bentuk dokumen elektronik atau perjanjian di bawah tangan. Asas itikad baik memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan hubungan hukum antara influencer dan brand lokal. Pelanggaran kontrak masih sering terjadi dalam bentuk wanprestasi yang berdampak pada kerugian materiel dan immateriel. Penyelesaian sengketa lebih banyak ditempuh melalui jalur nonlitigasi, sementara jalur pengadilan digunakan sebagai upaya terakhir. Penguatan perlindungan hukum melalui kontrak yang jelas dan seimbang menjadi kebutuhan mendesak dalam kerja sama endorsement digital.
Kebutuhan Reformulasi Klausula Force Majeure Dalam Kontrak Event Organizer: Analisis Penundaan Hammersonic Festival 2020 Zaky Fauzi; Lubas Adam Istawi; Dzikri Maula Salam; Rayi Kharisma Rajib
Studia : Journal of Humanities and Education Studies Vol. 1 No. 2 (2025): November: Studia: Journal of Humanities and Education Studies
Publisher : CV Edukastra Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66749/6h3kmz40

Abstract

Penelitian ini menganalisis kebutuhan reformulasi klausula force majeure dalam kontrak event organizer (EO) dengan menyoroti penundaan Hammersonic Festival 2020 sebagai studi kasus. Pandemi COVID-19 dan kebijakan pemerintah berupa PSBB dan PPKM menyebabkan pelaksanaan acara menjadi secara hukum mustahil, namun kontrak pra-pandemi umumnya tidak mencantumkan pandemi, larangan kerumunan, atau intervensi administratif sebagai kategori force majeure. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum terkait pembagian tanggung jawab, mekanisme penundaan, pengembalian dana, serta kewajiban mitigasi. Melalui metode yuridis normatif, penelitian ini mengkaji ketentuan KUHPerdata, regulasi pandemi, doktrin kontrak modern, serta praktik industri event. Hasil analisis menunjukkan bahwa rumusan force majeure yang terbatas pada bencana alam tidak lagi memadai untuk mengantisipasi risiko kontemporer yang bersifat non-fisik dan regulatif. Studi kasus Hammersonic membuktikan bahwa ketiadaan mekanisme prosedural dan kategori risiko modern berdampak langsung pada ketegangan antara penyelenggara, konsumen, vendor, dan sponsor. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi klausula force majeure yang lebih komprehensif, meliputi definisi pandemi dan kebijakan publik, prosedur notifikasi, kewajiban mitigasi, mekanisme reschedule, skema refund, dan ruang renegosiasi. Reformulasi ini diharapkan mampu meningkatkan kepastian hukum dan ketahanan kontrak EO dalam menghadapi keadaan luar biasa di masa mendatang.
Ketika Api Membembam Konservasi : Evaluasi Tanggung Jawab atas Kerusakan Ekologis Pada Studi Kasus Bromo Rayi Kharisma Rajib; Mutiara Nur Aini Khariroh; Anindya Gian Rasendria
Studia : Journal of Humanities and Education Studies Vol. 1 No. 3 (2026): February: Studia: Journal of Humanities and Education Studies
Publisher : CV Edukastra Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66749/bcks4226

Abstract

Kawasan konservasi kerap dijadikan sebagai tempat wisata yang berujung pada rusaknya ekosistem disebabkan oleh ulah tangan manusia. Hal ini tercermin dalam kasus kebakaran Bromo 2023 yang apinya baru benar-benar padam setelah dua minggu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum kegiatan komersial di kawasan konservasi, khususnya aktivitas foto prewedding di TNBTS, serta menganalisis pembagian tanggung jawab hukum para pihak atas terjadinya kebakaran. Permasalahan hukum tersebut diteliti menggunakan pendekatan yuridis‑empiris dengan metode studi kasus, yang menggabungkan analisis normatif peraturan perundang‑undangan dengan fakta lapangan kasus kebakaran Bromo 2023. Hasilnya menunjukkan bahwa kerangka regulasi di Indonesia sudah cukup memadai melalui zonasi, SIMAKSI, dan sanksi pidana, tetapi implementasinya masih parsial sebab lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran publik. Penegakan hukum yang cenderung berfokus pada sanksi pidana dan perdata terhadap satu pelaku dinilai kurang adil apabila tanpa melibatkan pemulihan ekologis substantif oleh semua pihak yang berkontribusi. Oleh sebab itu, disimpulkan bahwa penerapan konsep restorative environmental justice perlu diterapkan bagi seluruh aktor yang terlibat melalui kewajiban menanam kembali vegetasi, membantu rehabilitasi lahan, mendukung patroli pencegahan kebakaran, serta mengikuti program edukasi pelestarian lingkungan bersama pengelola kawasan agar penegakan hukum benar‑benar memulihkan ekosistem yang terdampak.
Analisis Yuridis Pembagian Harta Warisan Yang Melibatkan Pihak Ketiga (Perbankan) Dalam Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst Rayi Kharisma Rajib; Davina Fathiya Wulandari Putri Martono; Cantika Aqilla Ghani
Studia : Journal of Humanities and Education Studies Vol. 1 No. 3 (2026): February: Studia: Journal of Humanities and Education Studies
Publisher : CV Edukastra Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66749/hxanp621

Abstract

Sengketa pembagian harta warisan yang melibatkan lembaga perbankan sebagai pihak ketiga menimbulkan kompleksitas tersendiri dalam praktik hukum perdata di Indonesia, khususnya terkait ketegangan antara hak ahli waris dan kewajiban bank terhadap prinsip kerahasiaan nasabah. Penelitian ini bertujuan menganalisis penentuan hak ahli waris, kedudukan pihak perbankan dalam sengketa waris, serta bentuk perlindungan hukum terhadap ahli waris berdasarkan Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yurisprudensi, dan konseptual, serta analisis data secara kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHPerdata telah mengatur hak dan bagian ahli waris secara normatif, namun pelaksanaannya kerap terhambat ketika objek warisan berada dalam penguasaan pihak ketiga. Bank berkedudukan sebagai pihak netral yang bersifat pasif dan hanya dapat menyerahkan aset warisan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sesuai amanat UU Nomor 7 Tahun 1992 dan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Perlindungan hukum terhadap ahli waris masih bersifat represif dan bertumpu pada mekanisme litigasi, sehingga diperlukan harmonisasi antara hukum waris dan hukum perbankan dalam satu instrumen regulasi yang terintegrasi guna menghadirkan perlindungan yang lebih preventif.
Co-Authors Ahmad Aufa Tsaqif Ahmad Haikal Manggabarani Alfiyan Rahmat Dani Utomo Alicia Angelica Asmara Putri Alvi Septia Listyani Amanda Dwi Yunita Anindya Gian Rasendria Ayuk Pebriyani Beatrice Mauren Delicia Bunga Nirvana3 Nirvana Cantika Aqilla Ghani Christina Tri Novita Marpaung Darian Ezra ‘Aabidah Davina Fathiya Wulandari Putri Martono Denta Nia Aprilya Dewi Latifah Azzahra Noor Diandra Nazira Anshar Dias Mutik Rahayu Dina Amalia Dzalzala Belia Nadzwa Krisvianthania Dzikri Maula Salam Excellino Sagara Salim Putra Fadhil Citra Darmakusuma Fadia Ardian Adisty Fadila Casie Musafa Fairusna Chalisa Alya Fakhri Fakhri Fauzil Adim Mahsun Fellyssa Ayumi Helena Adinda Nabila Intan Salwa Puspita Hapsari Istidiani Rizka Putri Widi Jan Crisando Saragih Sumbayak Kamila Dzakiatuz Zahra Kayla Ihsani Dwiludya Laily Artia Hanum Lubas Adam Istawi Machaini Bintang Buayoma Maswa Elfa Karomi Miladia Bidayatin Ni'mah Moh Hikmal Adnan Moh Sabil Oktaviano Muh. Fadly Rafi Syahlevi Muhammad Afrizal Habibi Muhammad Anas Ulil Abshor Munif Muhammad Faisal Firdaus Muhammad Galih Sampurno Mutiara Nur Aini Khariroh Mutiara Rizqi Faviola Nadya Agustina Naila Azzahra Amelia Putri Naiya Aulia Naylin Putri Harsa Nazjwa Fatharani Nazwa Ramadhani Mohamad Nisriinaa Mazaya Pramono Nur Hasna Maulida Nurul Baitii F Wahid Olivia Rahma Oktaviani Priskila Dwita Yoan Veda Putri Grace Sapnawati Banjarnahor Putri Jaita Sri Ulina Beru Karo Rafka Raditya Kurniawan Sabrina Assyahra Aisyah Lira Safa Kaila Fitria Salsabila Khammalatal Falakhah Savina Niken Mulia Sergio Alonso Selan Sheilla Lutfiyah Faradila Siti Fatimah Azzahra Syaefwanda Agita Saputri Sylvania Okta Aurelia Triswa Muthia Hanifah Ulfa Husniyyah Vivi Dyelsa Vodena Selena Junior Yusuf Abdurahman Faiz Yusuf Attar Mahang Zaky Fauzi